<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/mardionoo-2125372197.jpg" alt="Ketum PPP terpilih periode 2025-2030, Muhamad Mardiono, merespons pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil Muktamar X PPP, di kediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis (2/10). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Ketum PPP terpilih periode 2025-2030, Muhamad Mardiono, merespons pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil Muktamar X PPP, di kediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis (2/10). (Ridwan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah Muhamad Mardiono. Hal ini sebagaimana telah disahkan Kementerian Hukum melalui susunan kepengurusan baru partai berlambang Ka'bah.</p> <p>Pernyataan ini disampaikan merespons beredarnya langkah sejumlah pihak yang mengajukan banding atas surat kepengurusan (SK) terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.</p> <p>&ldquo;Kami sangat mendukung kepemimpinan Ketum Mardiono dan jajarannya. Saat ini fokus kami adalah mulai bekerja secara elektoral untuk kebangkitan PPP di Pemilu 2029,&rdquo; kata Ketua Umum PP GPK, Imam Fauzan, kepada wartawan, Rabu (29/10).</p> <p>Fauzan menegaskan, jika terdapat pernyataan yang mengatasnamakan GPK namun berpotensi menimbulkan kegaduhan, maka hal tersebut bukan berasal dari organisasi, melainkan merupakan pandangan pribadi atau individu.</p> <p>&ldquo;Kami menolak keras segala bentuk kegaduhan. PPP baru saja melakukan islah, dan kami tidak ingin ada keributan yang justru merugikan partai,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Bertepatan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, Fauzan mengajak seluruh kader muda PPP untuk berkontribusi aktif bagi kemajuan partai melalui ide, pemikiran, dan aksi nyata.</p> <p>&ldquo;Kini saatnya kita semua merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Mardiono yang sudah sah secara hukum. Tidak perlu lagi ada gugat-menggugat yang hanya menguras energi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Karena itu, ia mengajak seluruh kader PPP untuk bersama-sama membesarkan partai berlambang Ka'bah.</p> <p>&ldquo;Mari tunjukkan bahwa kita memiliki pemikiran konstruktif untuk membangun partai dan memberi manfaat bagi masyarakat,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, beredar pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP GPK Thobahul Aftoni mendukung langkah PPP Malaysia untuk melakukan banding atas surat keputusan (SK) kepengurusan Muhamad Mardiono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Bahkan, Aftoni mengkritik langkah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Mardiono.</p>

Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) dukung Mardiono sebagai Ketum PPP, fokus pemenangan Pemilu 2029, menolak kegaduhan.

Mardiono Dinilai Sah Secara Hukum jadi Ketum PPP, GPK: Fokus Pemenangan 2029

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Kondisi-sepeda-motor-yang-dibakar-massa-saat-terjadi-kerusuhan-di-Muntilan-695834801.jpg" alt="Kondisi sepeda motor yang dibakar massa saat terjadi kerusuhan di Muntilan." width="100%">
<figcaption>Kondisi sepeda motor yang dibakar massa saat terjadi kerusuhan di Muntilan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Insiden kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang pada Minggu (15/10) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerusuhan itu terjadi antara dua kubu parpol yaitu laskar PDIP dan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat kerusuhan di Muntilan tersebut, sejumlah sepeda motor milik warga mengalami kerusakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti yang terlihat di simpang Wonolelo tepatnya di jalan Magelang-Jogjakarta, sejumlah sepeda motor warga terbakar habis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut penuturan salah seorang warga Muja Muju Jogjakarta yang sepeda motornya terbakar, Siti Lestari, ia bahkan tidak tahu bahwa motornya menjadi sasaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tadi itu saya menolong ibu-ibu sama anaknya yang terjebak untuk sembunyi. Saat mau kembali mengambil motor, ternyata motor saya yang paling depan sudah diseret oleh massa bersama motor teman saya,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Magelang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013080265/bentrokan-massa-simpatisan-bikin-muntilan-mencekam-diduga-berawal-dari-bleyer-bleyer-sepeda-motor">Bentrokan Massa Simpatisan Bikin Muntilan Mencekam, Diduga Berawal dari Bleyer-Bleyer Sepeda Motor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal ia sudah meletakkan motornya di sisi paling pojok dan paling pinggir di dalam rumahnya. Namun saat massa datang, motor milik Siti dan empat motor lainnya langsung dibakar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kebanyakan sepeda motor yang rusak dibakar adalah milik warga Dusun Kalangan, Desa Pabelan. Mulai dari Honda Beat, Suzuki Satria, Honda Vario, hingga Suzuki Smash.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bupati Magelang Zaenal Arifin bersama Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono dan Dandim 0705 Magelang Letkol Inf Jarot Susanto langsung turun ke lokasi kejadian di depan toko Tape Ketan Muntilan, Minggu sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat insiden tersebut, bupati Magelang meminta maaf pada masyarakat terutama pengendara lalu lintas dan pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kejadian ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Tentunya kami atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat khususnya para pengendara yang terganggu dengan kejadian ini. Semoga ini tidak terjadi lagi,&rdquo;paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013079394/kronologi-kerusuhan-muntilan-bentrokan-antara-dua-partai-yang-menyebabkan-belasan-motor-dibakar">Kronologi Kerusuhan Muntilan, Bentrokan Antara Dua Partai yang Menyebabkan Belasan Motor Dibakar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Polresta Magelang juga masih melakukan pendataan terkait kerugian yang ditimbulkan akibat bentrokan massa tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah anggota TNI, Polri dan Satpol PP juga masih melakukan penjagaan secara ketat di lokasi kejadian untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolresta Magelang, Kombes Pol Ruruh Wicaksono mengatakan, kronologi kerusuhan Muntilan tersebut berawal pasca adanya kegiatan PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika kegiatan selesai dan massa sedang perjalanan pulang, salah satu kelompok tersebut sampai di TKP Desa Pabelan, dan bersinggungan dengan kelompok dari Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK). Lalu kerusuhan pun tidak terhindarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Warga beri kesaksian dalam insiden kerusuhan yang terjadi di Muntilan, Magelang, sejumlah kendaraan dibakar massa.

Dampak Kerusuhan Parpol di Muntilan, Sejumlah Warga Beri Kesaksian Saat Kendaraannya Dibakar Massa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220210_16363743.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama pemilik Kafe Hollywings Ivan Tanjaya dan Hotman Paris usai peresmian kafe di Jalan Pajajaran, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (8/2). Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto bersama pemilik Kafe Hollywings Ivan Tanjaya dan Hotman Paris usai peresmian kafe di Jalan Pajajaran, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (8/2). Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sekjen Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Thobahul Aftoni meminta kepolisian transparan dan menjunjung tinggi asas keadilan dalam proses hukum Holywings yang diduga telah melakukan penistaan agama dengan promosi menggunakan nama 'Muhammad' dan 'Maria'.<br /> <br /> "Bagi kami penetapan 6 tersangka dari karyawan Holywings itu perlu dikembangkan, apa betul hanya mereka saja yang bertanggung jawab?" kata dia di Jakarta Senin.<br /> <br /> Aftoni meminta kepolisian juga agar melakukan penyidikan lebih mendalam keterlibatan dari pihak manajemen dan pemilik. Menurutnya sangat aneh dalam kebijakan perusahaan sekelas Holywings kegiatan promosi tanpa persetujuan manajemen.<br /> <br /> "Saya kira penyidik tidak sulit mencari jejak digital 6 tersangka ini, apa betul itu hanya keteledoran mereka, apa betul tidak ada persetujuan dari pihak manajemen dan owner sebelum konten promosi itu di publikasikan di sosial media," ujarnya.<br /> <br /> Aftoni mengatakan, jangan sampai nanti polisi hanya berhenti sampai 6 tersangka tersebut saja, padahal ada alat bukti lain yang mengarah keterlibatan pihak lain di Hollywings.<br /> <br /> Menurut dia apa yang dilakukan oleh Holywings dalam promosi dengan menggunakan nama 'Muhammad' dan 'Maria' gratis minuman berlakohol di Hollywings beberapa hari yang lalu amat sangat melukai hati umat Islam.<br /> <br /> "Apa yang dilakukan oleh manajemen bagian promosi Hollywings itu sangat berbahaya dan mengoyak kerukunan umat beragama di Indonesia," ucapnya.<br /> <br /> Dia menegaskan permintaan maaf oleh pihak Hollywings dan tabayyun yang dilakukan Hotman Paris Hutapea selaku salah satu pemegang saham Hollywings kepada tokoh agama Islam dan Pengurus MUI bagi GPK tidak cukup.<br /> <br /> Aftoni juga meminta apabila terbukti ada keterlibatan pihak lain selain 6 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka maka harus ditindak tegas.<br /> <br /> "Jika nanti terbukti ada keterlibatan pihak manajemen apalagi owner Hollwings dalam kasus ini, kami minta Gubernur Jakarta mencabut izin Hollywings," ujarnya menegaskan.

Sekjen GPK Desak Polisi Transparan Soal Penistaan Agama di Holywings