<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/13/IMG_20250719_195819_700_x_400_piksel-3659657674-1776135780.jpg" alt="Ilustrasi: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, enggan bicara soal reshuffle kabinet. (M IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kenal baik dengan menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, enggan bicara soal reshuffle kabinet. (M IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang seolah mendukung untuk kembali merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) balik ke versi lama, tengah menyita perhatian publik. Namun, pernyataan itu dinilai hanya gimik politik, seolah-olah mendukung kinerja pemberantasan korupsi. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menegaskan pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap sebagai sikap politik yang valid dan bermakna, sebelum dibuktikan dengan langkah konkret dan keputusan resmi yang mengikat. "Publik tidak membutuhkan gimik silang pendapat di media, yang dibutuhkan adalah kepastian kebijakan. Jika serius ingin mengembalikan UU Nomor 30 Tahun 2002, langkah yang diambil harus jelas, bisa lewat Perppu dari Presiden Prabowo atau melalui pembahasan revisi UU 19 tahun 2019 dari DPR," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2). "Kalau tidak ada tindakan nyata, maka pernyataan-pernyataan tokoh publik yang seolah-olah mendukung independensi KPK tidak lebih hanya wacana pencitraan semata agar terlihat pro pemberantasan korupsi," sambungnya. Praswad menegaskan, secara nyata pemerintahan Jokowi yang meruntuhkan independensi KPK. Sebab, revisi UU KPK terjadi pada akhir pemerintahan Jokowi pada 2019. "Perlu diingat bahwa revisi UU KPK tahun 2019 yang secara substansial melemahkan independensi dan kewenangan KPK terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama lima tahun Presiden Jokowi menjabat sampai dengan 2024, ada ruang dan kesempatan yang cukup untuk melakukan koreksi terhadap pelemahan tersebut," urainya. Ia menegaskan, tidak ada langkah nyata dalam bentuk sekecil apapun yang dilakukan oleh Jokowi saat masih menjabat sebagai Kepala Negara. Bahkan, KPK mengalami degradasi yang serius, berbagai bentuk pelemahan, seperti perubahan status kelembagaan, penyempitan kewenangan, polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai secara brutal dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hingga berbagai tekanan dan teror terhadap insan KPK. "Situasi tersebut terjadi tanpa respons pemulihan yang tegas dari pemegang kekuasaan eksekutif saat itu," tegasnya. Karena itu, Praswad menafikan pernyataan Jokowi yang seolah menaruh empati terhadap runtuhnya independensi KPK. Sebab, pernyataan itu tidak sejalan dengan kebijakan yang dilakukan Jokowi, sampai akhir pemerintahan. Padahal, Jokowi sebelum akhirnya lengser dari kursi Kepala Negara, mempunyai kesempatan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir UU KPK versi 2019. "Ukuran keseriusan bukanlah retorika, melainkan kebijakan resmi dan tindakan konkret. Perlu adanya keberanian politik untuk memulihkan independensi dan kekuatan KPK secara utuh," cetusnya. Lebih lanjut, Praswad menegaskan penguatan KPK tidak bisa berhenti pada retorika semata, tetapi harus diwujudkan dalam keputusan nyata untuk memulihkan mandat dan independensinya sebagaimana semangat awal pembentukan KPK pada 2002. "Tanpa keberanian, pernyataan dukungan hanya akan menjadi gimik politik yang tidak menyentuh akar persoalan pemberantasan korupsi," imbuhnya. Sebelumnya, Joko Widodo menyatakan setuju jika UU KPK dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi usulan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, agar UU KPK kembali direvisi. "Ya, saya setuju, bagus," ucap Jokowi di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2). Jokowi menegaskan, revisi UU KPK pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Ia meminta publik tidak keliru memahami proses yang terjadi saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," pungkasnya. &nbsp;

Eks penyidik KPK kritisi pernyataan Jokowi tentang revisi UU KPK. Publik butuh langkah nyata, bukan gimik politik.

Eks Penyidik Sentil Jokowi soal Revisi UU KPK: Publik Tidak Butuh Gimik!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/Prabowo-Hadiri-Peringatan-Hari-Buruh-di-Monas-Dery-Ridwansah-6JPG-2648165690.jpg" alt="Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyatakan pidato Presiden Prabowo di depan ribuan buruh di Monas hanyalah gimik pencitraan semata.&nbsp; Diketahui, Presiden Prabowo menghadiri peringatan Hari Buruh atau May Day 2025 di Monas, Kamis (1/5). Dalam pidatonya, ia menjanjikan sejumlah kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. "Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bagi kami hanya gimik atau pencitraan belaka," ujarnya di depan gedung DPR/MPR RI, Kamis (1/4). Adapun janji tersebut diantaranya, pembentukan dewan kesejahteraan buruh nasional, penghapusan sistem outsourcing, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah tangga, pembentukan uu pekerja di laut dan industri perikanan, peningkatan kesejahteraan buruh dan pembentukan Satgas PHK.&nbsp; Sunarno menegaskan, hal itu masih sebatas janji dan belum direalisasikan.&nbsp; "Karena belum bisa direalisasikan. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden tentunya itu harus dibuktikan," tegasnya. Ia juga meminta agar Presiden Prabowo melibatkan serikat buruh dalam mengambil kebijakan. Sehingga, kebijakan itu tidak hanya berpihak kepada segelintir kelompok dan pengusaha. "Jadi jangan menjadi kebijakan sepihak atau keputusan sepihak belaka. Yang hanya menguntungkan segelintir orang. Khususnya adalah kaum pengusaha atau pemilik modal atau oligarki," katanya.

KASBI menilai pidato Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025 hanya gimik, dan menuntut realisasi janji untuk kesejahteraan buruh.

Tanggapan Buruh May Day di DPR Soal Pidato Prabowo di Monas: Hanya Gimik Pencitraan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/27_gimik-2385664040.jpg" alt="ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (NINA/JAWA POS)</figcaption>
</figure> Pada awal penyusunan kabinet yang sangat bongsor itu, ada satu sosok yang lekas menjadi perbincangan warganet. Dalam perkenalannya untuk kali pertama di depan moncong kamera media, ia percaya diri mengaku profesor dengan reputasi riset internasional di bidang sains kognitif. IA diminta secara khusus untuk mengawal program makan siang gratis karena hasil riset di negara-negara yang menerapkan kebijakan ini menunjukkan peningkatan prestasi akademik. Klaim guru besar Tsinghua University itu tidak keliru, hanya saja tidak lengkap. Kita bisa tilik hasil penelitian terbaru Andrew J. Martin dkk (2024) di Journal of School Psychology terhadap 648 siswa SMA di Australia yang mengonsumsi sarapan bergizi. Hasilnya signifikan: prestasi akademik siswa meningkat. Namun, peningkatan prestasi siswa tidak berdiri sendiri. Ia ditentukan secara bersamaan oleh variabel-variabel lain yang jauh lebih penting, tetapi tidak disebutkan oleh wakil menteri pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Variabel itu adalah motivasi, yang dalam temuan Andrew J. Martin dkk berperan sebagai variabel moderator. Dalam ilmu psikometrika dasar, variabel moderator berfungsi sebagai &rdquo;variabel antara&rdquo; yang memberi bobot pada hubungan antara variabel bebas (makan bergizi) dan terikat (prestasi akademik). Sederhananya begini. Makan bergizi berpengaruh pada prestasi akademik. Pengaruh itu dimoderatori oleh motivasi siswa (variabel moderator). Semakin konsisten konsumsi sarapan bergizi siswa, semakin meningkat motivasi belajar mereka. Semakin kuat motivasi belajar siswa, semakin baik prestasi mereka. Begitu juga sebaliknya. Namun, Andrew J. Martin dkk juga menyebutkan variabel lain yang berperan akbar terhadap bersemainya motivasi siswa, yaitu faktor personal, lingkungan keluarga, dan sistem pembelajaran di ruang kelas. Hasil riset yang lebih komprehensif menunjukkan secara jelas bahwa semata bertumpu pada makan bergizi tidak otomatis menaikkan grafik prestasi akademik. Alih-alih menyodorkan data saintifik lengkap ihwal pelbagai faktor yang dapat meningkatkan kecerdasaan anak bangsa, Prof Stella Christie cukup percaya diri pasang kuda-kuda neurosaintifik untuk melegitimasi program ambisius Prabowo-Gibran yang menciutkan variabel-variabel lain yang jauh lebih penting diperhatikan. Prof Stella Christie telah melupakan satu prinsip penting dalam metode penelitian psikologi, yaitu masalah variabel ketiga (third variable problem). Prinsip ini menyatakan bahwa dua variabel (semisal sarapan bergizi dan prestasi siswa) dapat berhubungan atau satu berpengaruh pada lainnya secara signifikan, tetapi hubungan itu sangat mungkin menyusut nilainya jika disandingkan dengan variabel lain yang berperan lebih bena. Pelupaan akan masalah variabel ketiga, keempat, dan seterusnya sebagai pengerek prestasi akademik siswa semakin hari semakin terang &rdquo;wujud hilal&rdquo;-nya. Demi ambisi mengegolkan program makan bergizi gratis (MBG), pemangkasan anggaran galak dilakukan, termasuk di kementerian yang mengurusi amanat konstitusi &rdquo;mencerdaskan kehidupan bangsa&rdquo;. Efeknya berantai panjang. Nyaris menjadi lingkaran setan. Tunjangan kinerja dosen tidak terbayarkan. Kenaikan gaji guru tidak jelas rimbanya. Pembangunan gedung sekolah di daerah terhambat. Alat kelengkapan sekolah tidak bisa bertambah. Fasilitas pembelajaran siswa akan begitu-begitu saja. Kondisi yang demikian itu pasti akan mengubur dalam-dalam &rdquo;masalah variabel ketiga&rdquo; seperti yang diisyaratkan Andrew J. Martin dkk di atas, yaitu kualitas pembelajaran di ruang kelas, lingkungan keluarga yang mendukung, dan faktor ketertarikan kuat secara personal. Bagaimana mungkin pembelajaran di kelas akan menarik jika gaji guru di sejumlah daerah tidak lebih besar dari harga selapis roti menantu presiden? Bagaimana bisa lingkungan keluarga akan mendukung penuh pendidikan anak jika pekerjaan susah? Bagaimana cara menyalakan semangat siswa jika fasilitas sekolah tidak lengkap? Kita sering mendengar Prabowo tidak suka omon-omon. Ia titahkan menterinya untuk berhenti diskusi &ndash;suatu langkah mundur jauh seorang presiden yang suka mengoleksi buku, tetapi enggan bergelut dengan gagasan-gagasan di dalamnya karena persis ketika adu gagasan dihentikan, omon-omon akan bertindak sebagai bumerang. Ia segera kembali menemui pelemparnya. Janji-janji kampanye untuk menaikkan gaji guru dan dosen; memberi beasiswa bagi anak petani, nelayan, dan guru; hingga mendirikan 300 fakultas kedokteran sampai sekarang tidak muncul tanda-tanda akan bersepakat dengan kenyataan. Semua itu hanyalah omon-omon besar dari sosok yang berkali-kali bilang tidak suka omon-omon. Bumerang anti-omon-omon kembali kepada tuannya sebagai omon-omon. Bukannya merampingkan postur gendut kementerian dan lembaga negara lainnya, sebagian lembaga malah menambah staf yang tidak jelas apa manfaatnya. Pemangkasan anggaran dengan dalih pemangkusan, sementara di saat yang sama menambah gemuk komposisi pejabat kementerian, hakikatnya adalah omon-omon berkedok kesejahteraan. Seratus hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup menjadi alarm menjengkelkan untuk omon-omon panjang pada tahun-tahun berikutnya. Kita tak perlu terbuai dengan klaim-klaim neurosaintifik yang menjadi jualan Prof Stella Christie karena sejak awal ia terperosok pada bias konfirmasi yang ia ciptakan sendiri. Gimik neurosains tidak akan mendorong apa-apa untuk kemajuan bangsa. Bila menteri dan wakilnya yang ditugasi khusus mengawal program &rdquo;mencerdaskan kehidupan bangsa&rdquo; saja &ndash;apalagi berasal dari kalangan profesional-akademisi&ndash; gagap memandu biduk pendidikan kita dengan segala muatannya, kepada siapa lagi kita menggantungkan asa? Masak kepada fufufafa?! (*) --- NAUFIL ISTIKHARI, Pengkaji neuropsikologi dan kuli kata Cantrik Pustaka

Pada awal penyusunan kabinet yang sangat bongsor itu, ada satu sosok yang lekas menjadi perbincangan warganet.

Gimik Neurosains Rezim Omon-Omon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/07/60_supaya_1-3254781876.png" alt="CERDAS: Laman depan bijakmemilih.id saat diakses pada Sabtu (6/1). Situs independen itu menyajikan informasi politik dengan gaya anak muda." width="100%">
<figcaption>CERDAS: Laman depan bijakmemilih.id saat diakses pada Sabtu (6/1). Situs independen itu menyajikan informasi politik dengan gaya anak muda.</figcaption>
</figure> 14 Februari 2024 sudah di depan mata. Andhyta Firselly Utami dan Abigail Limuria kian sibuk dengan bijakmemilih.id. Mereka tak ingin para pemilih larut dalam derasnya narasi kelompok pendengung parpol serta capres dan cawapres hingga salah pilih saat pencoblosan nanti. DI tengah santernya jargon politik dan gimik yang diorkestrasikan agar viral di berbagai platform media sosial (medsos), sesungguhnya informasi tentang visi-misi para calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa ini sangat sedikit. Sebagai co-founder sekaligus CEO Think Policy, Andhyta yang akrab disapa Afu prihatin. Keresahan sama dirasakan Abi yang co-founder What Is Up Indonesia? (WIUI). Pada Maret 2023, mereka menggagas ruang berisi informasi politik yang bisa diakses bebas oleh publik, khususnya anak muda. Mengapa anak muda? Sebab, sebanyak 52 persen atau sekitar 107 pemilih dalam Pemilu 2024 adalah anak muda. Maka, lahirlah situs bijakmemilih.id dan akun medsosnya tahun lalu. Bekerja sama dengan komunitas-komunitas, gerakan sadar politik itu memberikan edukasi lewat sesi diskusi dan sharing secara luring. Kegiatan-kegiatan itu disambut positif oleh kalangan akademisi dan anak-anak muda, terutama para pemilih perdana. Memasuki masa kampanye, aktivitas bijakmemilih.id kian masif. Pada 1 Januari lalu, mereka menggelar Sayembara Poster Caleg Alternatif untuk mengajak para pemilih kritis pada isu-isu politik. &rsquo;&rsquo;Sayembara ini sebetulnya upaya untuk menggali makna dan tujuan sosialisasi dari para caleg,&rdquo; ucap Afu kepada Jawa Pos saat diwawancarai Rabu (3/1). Para caleg mempromosikan diri mereka lewat poster atau baliho. Namun, isinya hanyalah nama, dapil, nomor urut, foto diri, logo partai, dan kadang slogan kampanye. Nyaris tidak ada informasi tentang program yang pernah mereka jalankan atau isu andalan yang mereka usung ke Senayan. Lewat sayembaranya, bijakmemilih.id mengajak semua orang mempromosikan diri dengan cara yang lebih cerdas. Selain memasang foto, mereka wajib mencantumkan rekam jejak dan program atau gagasannya. Sayembara yang diumumkan lewat Instagram @bijakmemilih.id itu ternyata ramai peserta. Tak kalah bombastis dari janji-janji kampanye para caleg dan capres-cawapres, puluhan followers @bijakmemilih.id menyajikan program dan gagasan yang di luar nurul (baca: nalar). Tengok saja akun @ameyliya_prdaa yang menuliskan dua program. Yakni, memastikan petani solid menolak tanam padi pakai jas dan ke depan serta memastikan setiap warga negara hafal Pancasila agar dapat sepeda. Ada pula program kocak dari akun @hanyalahdika. &rsquo;&rsquo;Meresmikan mobil terbang secepat cahaya dan menemukan misteri Atlantis di bawah laut Indonesia,&rdquo; tulisnya. Poster lucu-lucuan itu merupakan ungkapan satire para pemilih muda atas fakta kampanye Pemilu 2024 yang dari periode ke periode tidak berubah. Edukasi keliling dan stimulasi lewat situs serta medsos itu lebih ampuh ketimbang edukasi saklek ala KPU. Afu mengakui bahwa KPU sebenarnya sudah menyediakan informasi tersebut. Publik bisa melihat dapil dan informasi tentang caleg di situs resminya. Namun, menurut alumnus Magister Kebijakan Publik Harvard University itu, tidak semua data bisa dikroscek karena informasinya bersifat opsional. Agar lebih bermanfaat, Afu dan Abi menghadirkan informasi yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan pemilih muda di situs bijakmemilih.id. Bersama sejumlah periset, mereka berdua memaparkan visi-misi para caleg serta capres dan cawapres. Ada pula rekam jejak mereka plus siapa saja parpol pengusungnya. Terkait informasi parpol, bijakmemilih.id juga menyajikan kaitan mereka dengan berbagai isu hangat. Misalnya, mana saja parpol yang mendukung UU IKN dan mana saja yang kontra. Demikian juga tentang UU TPKS. Tidak hanya menyebutkan parpolnya, bijakmemilih.id juga menyelipkan catatan-catatan penting seputar isu tersebut. &rsquo;&rsquo;Ibarat dalam sebuah perusahaan, kita-kita ini HRD-nya,&rdquo; terang Abi. Alumnus Biola University, California, Amerika Serikat (AS), itu mengatakan bahwa publik perlu mempertimbangkan betul-betul rekam jejak, pengalaman kerja, hingga visi para caleg serta capres dan cawapres. Dengan demikian, publik tidak mudah terseret arus viral tentang jargon atau gimik para calon wakil rakyat dan pemimpin tersebut. Apalagi tertarik hanya karena tampang keren atau celoteh jenaka mereka. Afu dan Abi menegaskan bahwa gerakan mereka itu independen. Isu-isu yang diusung pun sudah melalui proses kurasi dan diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel. Inisiatif Afu dan Abi itu berhasil. Hingga awal tahun ini, situs bijakmemilih.id sudah dikunjungi lebih dari dua juta kali. Rata-rata tiap bulannya ada sekitar 170 ribu pengguna internet yang mengakses situs tersebut. (elo/c7/hep) --- INFORMASI PEMILU YANG PALING DICARI ANAK MUDA <ul> <li>Korupsi</li> <li>Kerusakan lingkungan</li> <li>Kesehatan</li> <li>Isu yang Paling Sering Dibaca*</li> <li>Transisi energi (UU EB-ET)</li> <li>IKN (UU IKN)</li> <li>Perlindungan pekerja informal (UU Ciptaker)</li> <li>*di situs bijakmemilih.id</li> </ul> Sumber: bijakmemilih.id

14 Februari 2024 sudah di depan mata. Andhyta Firselly Utami dan Abigail Limuria kian sibuk dengan bijakmemilih.id.

Mengajak Anak Muda Lebih Peka Politik Jelang Pemilu Supaya Tak Silau pada Jargon dan Gimik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/aniesmuhaimin-2097199805.jpg" alt="Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan)." width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena buka suara terkait gimik bagi-bagi susu hingga tarian gemoy pasangan capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Kami menggunakan waktu yang singkat dengan mengedepankan bertaruh program kerja, bukan bagi-bagi susu dan makanan," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Billy David Nerotumilena di Jakarta, Selasa (5/12), dilansir dari&nbsp;Antara. Billy menyampaikan, AMIN lebih memilih untuk memperbanyak adu ide dan gagasan bersama publik ketimbang menggunakan gimik. Ia menyebut, ide dan gagasan seorang pemimpin penting disampaikan untuk ikut mencerdaskan publik. "Bahwa ada hal yang diperbolehkan dan ada hal yang nggak diperbolehkan," ujar Billy. Saat ditanya membagikan susu pada kegiatan mengenai salah satu paslon yang melakukan bagi-bagi susu di CFD waktu lalu, Jubir Anies-Muhaimin ini meminta Bawaslu untuk menjalankan fungsinya agar masyarakat bisa menilai kinerja mereka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013440582/singgung-gibran-soal-asam-sulfat-anies-asam-folat-dari-tanaman-bukan-bengkel">Singgung Gibran Soal Asam Sulfat, Anies: Asam Folat dari Tanaman, Bukan Bengkel</a> Dia memastikan pasangan Anies-Muhaimin tidak akan menggunakan strategi serupa saat berkampanye, karena mereka menekankan pada program dan adu gagasan, tidak hanya sekedar terlibat dalam gimik tarian dan bagi-bagi susu. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa kegiatan membagikan susu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka termasuk politik uang. &ldquo;Kalau kemudian ada pembagian susu, pembagian makanan gratis pada saat kampanye itu termasuk money politic atau tidak? Kalau menurut saya, iya,&rdquo; katanya di Kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (5/12). Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga menyoroti kampanye dengan pentingnya ide dan gagasan dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di Pemilu 2024 nanti. &ldquo;Menurut saya, sebaiknya sih idenya, gagasannya dituangkan dulu. Kemudian nanti biarkan rakyat memilih. Nanti kalau misalnya Prabowo dan Gibran terpilih, ya silakan bagi-bagi makanan dan susu gratis,&rdquo; lanjutnya. ***

Jubur Anies-Muhaimin singgung gimik pasangan capres dan cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anies-Muhaimin Ngaku Kedepankan Ide dan Gagasan, Singgung Gimik Bagi-Bagi Susu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/sugeng-winarno-2013881783.png" alt="Sugeng Winarno" width="100%">
<figcaption>Sugeng Winarno</figcaption>
</figure> MASA&nbsp;kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis. Gimik bertujuan untuk menciptakan citra positif, menarik atensi, atau mengalihkan perhatian dari isu-isu yang esensial. Kampanye dengan permainan gimik hanya akan menenggelamkan pertarungan gagasan yang konstruktif. Penggunaan gimik politik biasanya sebagai upaya manipulatif untuk menarik perhatian tanpa memberikan substansi yang nyata atau solusi konkret terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya gimik politik yang terlalu mencolok atau palsu juga dapat merugikan citra seorang politikus. Karena bisa dianggap tidak serius dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kampanye dengan tebar gimik politik yang bersifat kontroversial juga dapat meningkatkan polarisasi politik. Strategi kampanye semacam ini cenderung membagi masyarakat menjadi kubu-kubu yang berseberangan, mengorbankan kesatuan dan kerja sama yang diperlukan untuk mencapai solusi yang efektif. Alih-alih mengandalkan gimik politik, akan lebih baik jika kampanye diisi dengan menampilkan gagasan yang substantif dan mendidik. Perang ide, gagasan, dan tawaran solutif atas beragam permasalahan bangsa sangat dinanti oleh masyarakat. Gimik Pemikat Massa Dalam dunia hiburan, seperti di televisi, gimik sering digunakan para kreator program untuk merebut perhatian pemirsa. Gimik itu setingan, trik, dan rekayasa untuk menampilkan citra tertentu yang diharapkan. Melalui adegan khusus, dandanan yang khas, musik, yel-yel, nyanyian, tarian, tata panggung, tata suara, lighting, dan beragam visual pendukung bisa jadi gimik yang mendukung kesuksesan sebuah acara. Dalam kampanye politik ternyata konsep penggunaan gimik layaknya dalam television show juga dilakukan. Sejumlah politikus yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum presiden (pilpres) dan pemilihan umum legislatif (pileg) menggunakan gimik sebagai strategi memikat massa. Aneka gimik tersebut selanjutnya mendapat liputan media massa dan viral di beragam platform media sosial. Situasi itu menjadikan gimik politik justru dinilai sebagai model kampanye yang tepat dan memikat. Lewat beragam permainan gimik, bisa jadi sang politisi sedang memainkan agenda tersembunyi (hidden agenda) tertentu yang coba mau disuntikkan ke masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus tetap kritis. Kemampuan untuk menyadari bahwa gimik sejatinya hanyalah tipuan belaka menjadi penting dipunya. Gimik politik memang dapat digunakan untuk menjadikan komunikasi bisa mencair. Kesan menakutkan pada diri sang politisi dan pesan politik itu sendiri bisa ditepis. Pesan-pesan komunikasi yang disampaikan akan lebih muda diterima. Hambatan komunikasi berupa situasi kaku bisa jadi melunak. Namun, penggunaan gimik dapat menimbulkan kesan tak serius dan hanya main-main belaka. Setiap kontestan politik memang mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda. Gaya komunikasi beberapa politikus ada yang menggunakan komunikasi politik konteks tinggi (high context) dan komunikasi politik konteks rendah (low context). Komunikasi politik konteks rendah bisa terlihat dari gaya penyampaian pesan komunikasi yang lugas, mudah dimengerti, dan maknanya tak bersayap. Sementara komunikasi konteks tinggi bisa tampak dari penggunaan kata-kata bersayap, menggunakan bahasa tubuh yang tak jelas, dan bahasa verbal yang tak langsung ke inti permasalahan. Budaya Wadah Mengutip pernyataan seorang penulis dan jurnalis Uruguay Eduardo Galeano yang menyatakan tentang munculnya budaya wadah. Menurut Galeano, kita hidup di dunia ketika pemakaman lebih penting daripada kematian, pernikahan lebih penting ketimbang cinta, dan fisik lebih penting daripada kecerdasan. Kita hidup dalam budaya wadah yang meremehkan isi. Dunia maya dan dunia nyata ditaburi jargon-jargon penuh gimik. Lahirnya budaya wadah sebenarnya dapat memicu sang politisi berpikir dangkal. Tak jarang mereka hanya menonjolkan unsur kesenangan dan hiburan. Situasinya klop karena ternyata tak sedikit masyarakat yang menyukai penggunaan aneka gimik ini. Jika masyarakat merasa bahwa sang politisi lebih fokus pada citra atau gimik daripada substansi ide, gagasan, dan kebijakan, hal itu dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pemilih terhadap sang politisi. Politisi yang terlalu mengandalkan gimik tanpa memberikan solusi konkret bisa kehilangan kredibilitas di mata pemilih yang sedang mencari pemimpin yang serius dan dapat diandalkan. Gimik politik lewat beragam narasi dan konten kampanye yang hanya memburu viralitas seperti pembuatan meme atau video singkat untuk mendapatkan perhatian tanpa memberikan informasi mendalam hanya akan menjadikan masyarakat keliru dalam memilih pemimpin. Kampanye dengan mengedepankan permainan gimik politik sejatinya justru dapat merendahkan sosok sang politisi di mata rakyat. Untuk itu, format kampanye model debat publik yang terbuka dan demokratis perlu diselenggarakan dalam porsi yang cukup. Semakin masyarakat dapat &rdquo;menguliti&rdquo; calon pemimpin yang akan dipilihnya, mereka akan punya referensi yang akurat tentang sosok pemimpin yang bakal dititipi amanahnya. Kampanye lewat permainan gimik lucu-lucuan yang miskin substansi hanya akan menjerumuskan masyarakat merasakan penyesalan kelak. Era politik yang serupa panggung sandiwara saat ini menuntut semua orang agar pandai bermain peran. Lewat permainan gimik politik, bisa jadi sang politisi yang selama ini serius dan kaku bisa terkesan lebih lentur dan mencair. Aneka gimik politik terkadang memang diperlukan guna mencairkan suasana. Namun, untuk urusan mengelola negara besar dan menyejahterakan rakyat, tentu tak bisa hanya dengan mengandalkan permainan gimik semata.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUGENG WINARNO,&nbsp;Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumnus Jurusan Media and Information Curtin University of Technology Australia

Masa kampanye pemilu diwarnai munculnya beragam gimik (gimmick) politik. Gimik politik sering kali bersifat spektakuler, lucu, atau dramatis

Akhiri Gimik Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harun Masiku hingga kini masih belum tertangkap. Upaya KPK bakal meringkus dan membeberkan keberadaan mantan calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 itu diyakini Indonesia Corruption Watch (ICW) hanya gimik. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan, dalih yang disampaikan KPK terkait keberadaan Harun Masiku di luar negeri hanya sekadar gimik. "Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, praktis sudah lebih dari 1.200 hari mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku gagal diringkus KPK. Beragam dalih yang diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru-baru ini. ICW yakini hanya sekadar gimik semata," kata Kurnia dalam keterangannya, Minggu (9/7). Bagi ICW, kejanggalan penanganan perkara itu sudah terang benderang sejak awal. Pimpinan KPK terlihat seperti melindungi Harun Masiku. Bukan hanya itu, fungsi pengawasan proses penindakan oleh Dewan Pengawas juga tampak tumpul. Oleh karena itu, ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Sebab, jika Harun diringkus, kemungkinan akan ada elite partai politik besar yang juga akan turut terseret. "KPK bukan tidak mampu menemukan keberadaan Harun, melainkan memang tidak mau," tegas Kurnia. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan, pihaknya sempat menemukan jejak buronan kasus korupsi Harun Masiku di luar negeri. Mantan caleg dari PDI Perjuangan itu disebut berada di dalam masjid di salah satu negara tegangga. "Terkait dengan saudara Harun Masiku yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana," ucap Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (6/7). "Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja. Kita sudah cek di sana. Ada juga yang tinggal di apartemen. Kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan," sambungnya. Harun yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 17 Januari 2020 hingga kini belum juga berhasil ditangkap. Karena itu, lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri itu memohon bantuan kepada masyarakat apabila menemukan keberadaan Harun Masiku. "Jadi, kami juga memohon bantuan kepada rekan-rekan jurnalis ataupun juga masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri apabila mengetahui informasi terkait saudara HM mohon disampaikan kepada kami," ujar Asep. Dalam mencari keberadaan Harun Masiku, kata Asep, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polri untuk menerbitkan rednotice. Selain itu, KPK juga bekerja sama dengan lembaga antikorupsi negara-negara tetangga untuk mencari persembunyian Harun Masiku. "Kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga antikorupsi yang ada di negara-negara tetangga lainnya, yang concern terhadap masalah tindak pidana korupsi, karena memang red notice-nya sudah ada, dan itu juga sudah menjadi DPO juga di negara-negara lain dengan red notice itu ya," tegas Asep. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di KPU. Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak. Di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan yang telah divonis tujuh tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan. Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.

Harun Masiku hingga kini masih belum tertangkap. Upaya KPK bakal meringkus dan membeberkan keberadaan mantan caleg pada Pemilu hanya gimik.

KPK Bakal Beberkan Keberadaan Harun Masiku, ICW: Hanya Gimik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melontarkan pernyataan gimik bak seorang ustaz, saat melantik pegawainya alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (1/6). Dalam kesempatan itu, Firli mengungkapkan langkah peran badar dalam upaya pemberantasan korupsi.  Menurut Firli penerapan nilai Pancasila harus diakomodir dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi.  "Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ke tiga persatuan Indonesia akan jadi kekuatan segenap bangsa dalam perang badar lawan korupsi," kata Firli dalam sambutannya di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).  Penerapan nilai-nilai Pancasila ini diharapkan bisa jadi dasar para pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Terlebih pelantikan pegawai KPK alih status menjadi ASN ini juga bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2021.  "Nilai-nilai Pancasila yang dicantum didalamnya jadi ruh kepribadian negeri ini. Ruh nilai-nilai Pancasila menyelamatkan hari ini," ungkap Firli.  Jenderal polisi bintang tiga ini menuturkan, tanpa harus merubah fundamentalnya, Pancasila bisa menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman. Salah satunya perilaku koruptif, yang jadi laten di negeri ini.  "Kita ingatkan bahwa siapapun yang korupsi adalah penghianat Pancasila. Ini jelas dengan tiap-tiap butir sila pada Pancasila," papar Firli.  Dalam memuluskan kinerja pemberantasan korupsi, klaim Firli, KPK memiliki visi bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi. Karena itu mendukung untuk mewujudkan Indonesia maju.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/06/2021/sah-1-271-pegawai-kpk-resmi-menjadi-asn/">Sah! 1.271 Pegawai KPK Resmi Menjadi ASN</a>  Firli mengungkapkan, KPK menetapkan empat misi dalam kinerja pemberantasan korupsi. Pertama, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem yang antikorupsi, kedua meningkatkan upaya pencegahan dalam pendidikan masyarakat yang komprehensif agar orang tak mau korupsi.  Ketiga, pemberantasan tipikor yang akuntabel, profesional dan sesuai perundang-undangan. Serta keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas KPK berdasarkan tugas dan wewenangnya.

Bak Ustaz, Firli Sebut Soal Perang Badar Saat Lantik Pegawai jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Kurnia-Ramadhana-Miftahulhayat.jpg" alt="Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.(Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengomentari silang pendapat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, soal banyaknya pegawai lembaga antirasuah yang mengundurkan diri. ICW menyebut, tidak semua pimpinan KPK memiliki sikap yang berpihak pada penguatan kelembagaan.  "Memang mesti diakui tak semua Pimpinan KPK memiliki sikap yang sepenuhnya berpihak pada penguatan kelembagaan tersebut. Sejauh ini beberapa orang justru malah terlihat ingin menciptakan situasi buruk dalam internal kelembagaan KPK, baik dari sisi pernyataan maupun tindakan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (28/9).  Kurnia meminta, KPK membenahi pola kepemimpinannya. Dia mengharapkan, para pimpinan KPK mengurangi gimik dan kontroversi dalam menangani situasi di lembaga antirasuah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/09/2020/diputus-langgar-kode-etik-firli-bahuri-sampaikan-permohonan-maaf/">Diputus Langgar Kode Etik, Firli Bahuri Sampaikan Permohonan Maaf</a>  "Terutama mengurangi gimik politik serta menghilangkan serangkaian kontroversi. Sebab, KPK di bawah kepemimpinan Firli saat ini berada pada ambang batas kepercayaan publik. Bisa dibayangkan, sejak Januari sampai Juni tahun ini, setidaknya empat lembaga survei menyebutkan KPK tidak lagi menjadi lembaga yang paling dipercaya oleh publik," sesal Kurnia.  ICW tak memungkiri, kelembagaan di KPK kini banyak perubahan. Utamanya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau revisi Undang-Undang KPK.  "ICW juga memahami beban moral KPK saat ini semakin berat. Terutama pasca-Firli Bahuri terbukti dua kali melanggar kode etik KPK," cetus Kurnia.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyindir sejumlah pegawai yang mundur atau angkat kaki dari KPK. Polemik ini berkepanjangan usai Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah mengundurkan diri.  "Pejuang itu tak akan meninggalkan gelanggang sebelum kemenangan diraih walau kancah perjuangan anti korupsi kini berubah seperti apapun,” ujar Ghufron, Sabtu (26/9).  Lantas, Nawawi Pamolango yang juga Wakil Ketua KPK meminta rekannya tersebut untuk menghargai keputusan para pegawai KPK yang angkat kaki. Menurutnya, tidak mudah mengetahui yang benar pejuang atau tidak yang memang tetap bertahan di lembaga antirasuah.  "Kesamaran keremangan ruangan, tak akan nampak jelas bayangan yang beranjak pergi atau tetap bertahan, terlebih membedakan yang mana pejuang dan yang mana pecundang," cetus Nawawi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vmCLPe2qNeU

ICW Minta Pimpinan KPK Kurangi Gimik Politik dan Kontroversi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gimik

Berita Terkini