<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/giri-1012979631.png" alt="Giri Suprapdiono" width="100%">
<figcaption>Giri Suprapdiono</figcaption>
</figure> RABU&nbsp;Pahing (22/11) tengah malam jelang Kamis Pon (23/11) dini hari, kita dientakkan kabar yang tidak mengherankan namun membuat bahagia sebagian besar aktivis antikorupsi. Tidak terkecuali saya dan rekan-rekan korban tes wawasan kebangsaan (TWK). Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat dengan tiga pasal. Yakni dugaan gratifikasi, pemerasan, dan penerimaan hadiah. Tidak mustahil hukuman maksimal seumur hidup bakal dijalaninya apabila telah diputus bersalah oleh pengadilan. Tentu, ini sebuah ironi karena seorang ketua KPK menjadi tersangka di kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Ini menjadi skandal yang memalukan sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini. Daya kejutnya lebih besar daripada mundurnya pimpinan KPK lain di periode yang sama, yakni Lili Pintauli Siregar. Bagi saya, Firli bukanlah Firli. Firli adalah konteks. Istilah yang saya pinjam dari politikus saat ini yang kerap berakrobat dengan diksi dan narasi atas ketidakkonsistenannya dalam berpihak. Firli adalah konteks pemberantasan korupsi yang sedang mengalami kemunduran hebat dan menuju bencana. Sebuah KPK&rsquo;s debacle, bencana terhadap runtuhnya kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di era kepemimpinan Firli, skor indeks persepsi korupsi (IPK) merosot dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Turun sebanyak 6 poin. Sebuah penurunan IPK terburuk sepanjang sejarah reformasi. Menurut Economic Implications Research Papers yang dirilis pada 2007 dan 2008, penurunan 1 poin skor IPK setara dengan kehilangan Rp 273 triliun GDP suatu negara. Artinya, penurunan 6 poin IPK setara dengan kehilangan Rp 1.638 triliun GDP di periode 2019&ndash;2022. Firli dan pimpinan KPK bertanggung jawab atas kehilangan ini, karena ini menjadi tanggung jawab lembaga antirasuah tersebut. Serangkaian &rsquo;&rsquo;bencana&rsquo;&rsquo; yang menimpa di era kepemimpinan Firli menunjukkan bahwa kebijakan antikorupsi dengan merevisi UU KPK dan diikuti dengan pelemahan lain, termasuk TWK, membuktikan bahwa strategi tersebut adalah salah. Strategi pemberantasan korupsi tidak berada di ruang hampa, tetapi ia membutuhkan komitmen politik. Juga membutuhkan kecukupan sumber daya, membutuhkan kecukupan hukum dan strategi yang tepat. Dan strategi yang tepat itu membutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta ini yang diharapkan bisa tumbuh ternyata merosot karena kepercayaan masyarakat pada KPK makin rendah. Usai Firli menjadi tersangka, lantas apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi PR selanjutnya. Mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah salah satunya. Tentu ini bukan kerja ringan. Apalagi di tengah situasi KPK saat ini yang sedang mengalami proses pembusukan. Strategi yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan komitmen yang kuat dari presiden. Sebagai kepala negara, presiden harus menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi di KPK harus dihentikan. Strategi pemberantasan korupsi harus ditinjau kembali. Bahkan, jika perlu dilakukan dengan membuka peluang mengembalikan UU KPK yang dulu. Presiden harus menunjukkan sinyal keseriusan, terutama di masa akhir kepemimpinannya saat ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013319892/alexander-marwata-tak-malu-dan-merasa-kpk-baik-baik-saja-usai-firli-bahuri-jadi-tersangka-pegawainya-justru-resah-dan-kecewa">Alexander Marwata Tak Malu dan Merasa KPK Baik-baik Saja Usai Firli Bahuri jadi Tersangka, Pegawainya Justru Resah dan Kecewa</a> Dengan turunnya IPK yang kembali ke 8 tahun yang lalu adalah fakta yang harus disikapi dengan program-program yang tidak cukup dengan program yang biasa saja. Kita mesti berkaca pada strategi yang dilakukan Malaysia ketika terpuruk dalam penurunan IPK dan kemudian bisa menaikkan IPK sebanyak 6 poin di zaman Mahathir Mohamad. Strategi-strategi yang bisa dilakukan, misalnya, menjauhkan politikus untuk menduduki posisi di BUMN atau menduduki posisi-posisi strategis. Semisal menjadi duta besar dan lain-lain. Berikutnya adalah memperkuat KPK dengan menjadikan champion-champion KPK untuk ditempatkan di posisi penting di pemerintahan. Termasuk di BUMN dan sektor-sektor yang dianggap penting. Kemudian memperkuat KPK, baik dari jumlah personel, dan memperbaiki criminal justice system. Presiden perlu meninjau kembali apakah membutuhkan satu lembaga pemberantasan korupsi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi. Yang berikutnya adalah strategi memperkuat fungsi khusus pemberantasan korupsi, misalkan kewenangan dalam penindakan. Termasuk memperkuat sanksi-sanksi. Yang terakhir adalah membangun keteladanan, karena sebenarnya di Indonesia terjadi kemiskinan keteladanan dari pimpinan politik dan pimpinan lembaga. Jadi, apa pun upaya pendidikan dan pencegahan tidak akan berhasil jika dilakukan tanpa keteladanan. Kemudian, berkaca pada kasus yang berjalan saat ini, pemberantas telah menjadi pemeras, maka sebaiknya presiden meninjau kembali empat pimpinan lainnya. Perlu diberlakukan pergantian semua pimpinan melalui Plt demi menyelamatkan pemberantasan korupsi di KPK. KPK perlu di-overhaul, turun mesin, karena memang kepemimpinan yang ada saat ini itu mengalami kerusakan-kerusakan yang fundamental. Salah satunya integritas yang menurun. Terlepas dari semua fenomena saat ini, kita akan menghadapi pesta demokrasi untuk memilih pimpinan negara ini. Kita harus pastikan presiden ke depan adalah sosok yang berani melindungi pemberantasan korupsi yang bukan sekadar melancarkan investasi, tapi juga membawa keadilan. Tentu masih ada harapan dalam pemberantasan korupsi. Dan hari ini adalah salah satu titik cerah pemberantasan korupsi. Semoga harapan itu tetap ada.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;GIRI SUPRAPDIONO,&nbsp;Mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK

Malam itu, Firli Bahuri, ketua KPK, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Tidak tanggung-tanggung, Firli dijerat tiga pasal.

Turun Mesin Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Giri-Suprapdiono-Fedrik.jpg" alt="Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> SEMENJAK tidak lagi menjabat direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono semakin rutin bermain tenis. Selain untuk menjaga daya tahan tubuh, olahraga tersebut dapat mempererat tali silaturahmi. &rdquo;Sering tanding dan lawan pemain tenis nasional,&rdquo; kata Giri kepada Jawa Pos kemarin (29/6). Giri mengakui bahwa tenis adalah olahraga sulit dan sangat teknis. Olahraga itu membutuhkan koordinasi otak, motorik, psikologi, dan keputusan cepat. &rdquo;Jadi, selain membuat tubuh sehat, tenis bisa membuat psikologi sehat,&rdquo; ungkap pria yang kini berdinas di Mabes Polri tersebut. Saat ini Giri bergabung dengan grup tanding tenis yang sering bermain dengan klub-klub mapan. &rdquo;Kami tidak hanya bertanding, tapi juga jual beli raket,&rdquo; tuturnya, lantas tertawa. (tyo/c19/fal)

SEMENJAK tidak lagi menjabat direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono semakin rutin bermain tenis.

Giri Suprapdiono Latihan Psikologi di Lapangan Tenis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Giri-Suprapdiono-Fedrik.jpg" alt="Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>KULINER yang satu ini memang menggugah selera. Cukup terkenal di kalangan masyarakat Jakarta, terutama di kawasan Blok M. Namanya gule tikungan atau lebih populer disebut gultik. Giri Suprapdiono menjadi salah seorang yang akrab dengan kuliner khas Bulungan tersebut.  Mantan direktur gratifikasi KPK itu cukup sering menyantap gultik. Terlebih saat akhir pekan atau ketika di luar jam kerja. Giri sampai punya langganan gultik. ”Yang paling enak itu pojok, sate parunya mantap,” tutur Giri kepada Jawa Pos.  Pria yang kini menjadi Satgassus Pencegahan Korupsi Polri itu juga kerap mampir menyantap gultik bersama keluarga dan koleganya. Makan gultik membuatnya bisa menjaga pikiran dan nurani di tengah padatnya pekerjaan. ”Momen kebersamaan yang sederhana dengan keluarga dan teman harus tetap ada biar tetap waras,” kelakarnya.

Giri Suprapdiono Nikmati Kebersamaan di Gultik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/giri-suprapdiono.jpg" alt="Giri Suprapdiono" width="100%">
<figcaption>Giri Suprapdiono</figcaption>
</figure>HARI ini, tanggal 9 Desember, jadi hari spesial pemberantasan korupsi. Ya, karena hari ini merupakan Hari Antikorupsi Sedunia atau yang dikenal sebagai Hakordia. Peringatan Hakordia tahun ini membawa ingatan pada sebuah pagi di 2018 lalu. Di mana pagi itu udara masih terasa dingin. Semburat matahari menembus sela-sela pohon-pohon di deretan warung di Jalan Gembira. Jalan sempit di belakang gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan (C1).  Hampir setiap pagi aroma tempe goreng dan tahu isi taoge pelengkap mi rasa kaldu ayam tercium kuat. Penjaga warungnya asli Kuningan. Biasanya dia sibuk memotong cabai hijau pelengkap mi rebus telur tiap pagi. Sajian itu menemani obrolan-obrolan ringan namun mendalam. Seperti revisi undang-undang (UU) tentang KPK dan juga opera politik sabun kantor KPK yang tak pernah reda.  Di bagian lain, lalu-lalang pegawai berbatik lengan pendek jadi pemandangan. Mereka bergegas absen (baca: melakukan presensi) fingerprint setelah sarapan dan menggantang asap nyawa sebatang dua batang. Aktivitas di sekitar belakang gedung KPK itu menjadi pemandangan rutin ratusan pegawai. Sebelum mereka memainkan peran masing-masing di garis depan komisi penangkap korupsi, yang kini mulai luntur sejak adanya ulah pimpinan KPK yang belajar mencari ”komisi” di kasus Tanjungbalai.  Warung Kodir paling terkenal di antara warung yang lain di belakang gedung KPK itu selain warung tongseng dan warung Indomie Kuningan tempat mangkal kami pagi itu. Warung-warung tersebut bagian dari nadi kehidupan pegawai-pegawai KPK. Dan Kodir menyubsidi makanan murah untuk pegawai KPK dengan caranya. Juga mengajarkan kepada pegawai untuk tetap mengakar pada kesederhanaan dan hidup bersahaja. Pengajaran nilai antikorupsi yang jauh dari retorika dan program, tetapi dibangun dari aroma gorengan dan kopi kemasan di Jalan Gembira itu.  Sekarang Gedung Merah Putih (gedung KPK yang baru) yang dulu dibangun dari saweran itu makin hari makin terlihat kusam. Merahnya pudar. Putihnya kelam. Seperti mulai habis jiwanya. Remuk dihajar rekayasa politik intrik dan operasi shadow yang belum diketahui siapa dalangnya.  Dulu banyak orang dari berbagai kalangan ikut serta membangun gedung KPK yang megah itu. Bahkan uang receh, saweran dari orang-orang susah di negeri ini. Ada pemulung, orang miskin, sopir, dan buruh. Mereka menyumbang semampunya dengan ikhlas. Bahkan, ada yang menyumbang dengan uang koin. Saweran dari orang-orang tersebut membuat gedung KPK menjadi tempat sakral. Orang-orang di dalamnya jadi malu sendiri kalau kerja asal-asalan.  Kala itu kepercayaan publik kepada KPK sedang tinggi-tingginya. Saya juga jadi ingat pada waktu itu ada seseorang yang ingin bertemu dengan orang KPK menjelang akhir hayatnya. Orang tersebut tinggal di Serpong. Akhirnya saya bergegas memenuhi permintaan orang itu. Konon, orang yang sedang sakaratul maut tersebut adalah mantan petinggi sebuah BUMN.  Saat saya tiba di rumah orang itu, tidak tecermin kemewahan lazimnya ”pejabat” BUMN. Bersama seorang pegawai KPK pada saat itu kami dituntun masuk ke dalam rumah. Ruang keluarga berukuran 3 x 5 meter itu terlihat kosong. Di dindingnya pun tak banyak terpampang foto dan suvenir. Di tengah ruang tamu itu terlihat pemandangan kasur tua, selimut hijau, bantal abu-abu, dan tabung oksigen. Dan orang yang sedang sakaratul maut tersebut berbaring di atas ranjang.  Hari itu sungguh istimewa. KPK ditunggu salah satu dari ratusan juta rakyat Indonesia yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Orang itu seperti berharap bertemu dengan harapannya. Setidaknya satu dari baut pemberantas rasuah negeri ini. Baginya, bertemu dengan pegawai KPK adalah kebahagiaan dan wasiat akhir hidupnya. Mungkin dia berharap ada masa depan yang lebih baik dengan adanya KPK. Beberapa hari kemudian orang tersebut meninggal dunia.  Pengalaman itu selalu jadi pengingat ketika bicara tentang KPK. Begitu besar harapan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Selama bekerja di KPK, puluhan ribu pengaduan yang masuk ke KPK banyak yang tidak terkait dengan kasus korupsi. Tak jarang masyarakat hanya ingin berkeluh kesah tentang masalah yang mereka hadapi. Dari urusan keluarga, berebut hak tanah, sampai konflik antarnegara. Pengaduan itu jelas di luar kuasa KPK.  Dan di Hakordia tahun ini sakaratul maut justru yang menghampiri KPK. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun KPK. Nyawa KPK seolah sedang dicabut oleh durjana haus kuasa penuh tipu daya. Selamat Hari Antikorupsi, izinkan 44 dari kami meneruskan pemberantasan korupsi di Polri. Semoga kami tetap bertaji dan menjaga independensi. Dan suatu saat kami akan kembali ke Gedung Merah Putih, gedung harapan negeri.  Dan satu hal lagi, Hakordia selalu menjadi pengingat tentang perjuangan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Pada 1998 mereka mengusulkan lembaga embrio KPK. Presiden Gus Dur memfasilitasi pembentukan badan independen antikorupsi hingga akhirnya draf UU KPK tersebut selesai. Presiden Megawati Soekarnoputri kemudian menandatangani RUU KPK itu pada Desember 2002.  Memori itu terpampang jelas dalam Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Istana Bogor. UU KPK adalah produk Presiden Megawati. Ide cemerlang Gus Dur dan aktivis masyarakat sipil, kemudian ditandatangani Megawati dan dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. Jangan sampai kemudian terhenti pada dekade ini, pada era Presiden Jokowi.  Kita sangat berharap kepada presiden sebagai kepala negara, elite politik, pengusaha, aparat negara, dan seluruh entitas untuk terus menjaga agar harapan rakyat tetap ada. Sebab, KPK adalah simbol harapan itu. Kita bisa puasa makan dan minum, tapi kita tidak bisa hidup tanpa harapan. (*)  <hr />  *) GIRI SUPRAPDIONO, Eks pegawai KPK, pemerhati kebangsaan

Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia: Sakaratul Maut di Hakordia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/dirikan_im57_.jpg" alt="AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AKHIRI TUGAS: Novel Baswedan bersama pegawai yang tidak lolos TWK meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (30/9). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Belum ada kesepakatan antara 57 eks pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan Polri. Hingga kemarin (5/10) Novel Baswedan dkk masih menimbang-nimbang tawaran bergabung ke korps kepolisian yang diusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Sejauh ini tawaran tersebut belum dipaparkan secara detail oleh Mabes Polri. ”Tawaran (bergabung ke Polri, Red) sedang dipastikan detailnya seperti apa,” kata Novel saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin.  Karena itu, Novel dan 56 orang lainnya belum bisa memutuskan sikap terkait tawaran Kapolri menarik eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Polri meski sudah diundang ke Mabes Polri. Giri Suprapdiono mengamini keterangan tersebut. ”Masih pembicaraan awal, belum ke substansi detail,” ujar Giri saat dikonfirmasi.  Pada Senin (4/10) malam Giri bersama delapan eks pegawai KPK diundang ke Mabes Polri. Menurut Giri, pertemuan itu masih permulaan dan belum membicarakan secara terperinci. ”Pertemuan awal itu akan dilanjutkan dengan pertemuan lanjutan,” ujar mantan direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK tersebut.  Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa sembilan perwakilan eks pegawai KPK tersebut bertemu dengan Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Polri Irjen Pol Wahyu Widada. Mereka antara lain Farid Andhika, Chandra Sulistio Reksoprodjo, dan Giri Suprapdiono.  ”Perwakilan mereka kami undang ke Mabes Polri. Pertemuan berlangsung di ruangan As SDM. Dihadiri As SDM Polri, kemudian Kadivkum dan juga ada Koorsahli dan Kadivhumas,” jelas Argo.  Dalam pertemuan tersebut sempat dibahas regulasi teknis perekrutan yang nanti melibatkan ahli. Argo menambahkan, pertemuan dengan eks pegawai KPK itu masih akan berlanjut. Dia berharap pertemuan ke depan akan menghasilkan keputusan yang sama-sama diharapkan kedua pihak.  Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 57 eks pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Tawaran tersebut merupakan solusi dari Sigit atas pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK per 30 September lalu.  Kapolri sudah berkirim surat kepada presiden terkait hal itu. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memberikan persetujuan. Surat balasan dikirim oleh Kementerian Sekretariat Negara pada 27 September. ”Prinsipnya beliau setuju,” kata Sigit. Dalam surat tersebut, Jokowi memberikan petunjuk kepada Polri agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Perekrutan Eks Pegawai KPK Libatkan Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/giri-jadi_petugas.jpg" alt="MENGISI WAKTU LUANG: Giri Supradiono saat beraktivitas di rumahnya di Depok (17/9). Giri tengah menyusun buku yang berisi serangkaian pengalamannya selama berkiprah di KPK. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENGISI WAKTU LUANG: Giri Supradiono saat beraktivitas di rumahnya di Depok (17/9). Giri tengah menyusun buku yang berisi serangkaian pengalamannya selama berkiprah di KPK. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Berkebun, Beternak, Menulis: Ragam Cara Para Pegawai KPK ”Menikmati” Pemecatan (2-Habis)</h3> Penangkapan Nazaruddin satu di antara pengalaman panjang Giri Suprapdiono di KPK yang tengah dia susun jadi buku. Sekarang punya waktu buat membersihkan akuarium serta memperbaiki kompor dan jendela.  AGUS DWI PRASETYO, Depok  ---  JET pribadi Gulfstream N-913PD yang dicarter pemerintah Indonesia itu mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Malam jatuh di ibu kota, jam memperlihatkan pukul 19.50.  Lamat-lamat terlihat seorang pria mengenakan jaket kulit hitam, dikawal ketat petugas kepolisian, berjalan menuruni tangga pesawat. Kepalanya tertunduk seolah menghindari sorotan kamera wartawan yang menyambut kedatangannya.  Pria tersebut langsung digiring masuk ke mobil warna silver. Sejumlah kendaraan pengawal membuntuti di belakangnya.  Tak ada satu patah kata yang terucap dari bibir pria tersebut.  Sementara itu, otoritas keamanan yang berwenang menginformasikan bahwa dia dibawa dari Kolombia setelah hampir tiga bulan menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Ya, pria yang ditangkap itu adalah mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dia dipulangkan setelah ditangkap polisi di Cartagena, Kolombia, pada 7 Agustus 2011. Setelah menyelesaikan persyaratan, politikus yang saat itu berstatus tersangka dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang 2011 tersebut dipulangkan lima hari kemudian.  Kisah penangkapan yang menggemparkan publik itu begitu melekat dalam memori Giri Suprapdiono, direktur sosialisasi dan kampanye antikorupsi KPK. Giri termasuk dalam daftar 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat pada 30 September mendatang. ”Pengalaman 16 tahun di KPK itu banyak hal-hal menarik,” ujarnya saat ditemui di rumahnya di Depok pada Jumat (17/9).  Pemulangan Nazaruddin ke Indonesia melibatkan banyak pihak. Bukan hanya KPK, melainkan juga kepolisian, imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Dari tim gabungan itu, Giri termasuk dalam skuad KPK. Kala itu Giri menjabat kepala internasional KPK.  Dari sisi penindakan, penangkapan Nazaruddin bisa dikatakan prestasi gemilang yang diraih KPK secara khusus dan pemerintah Indonesia secara umum. Karena itu, Giri tergerak membuka arsip peristiwa penangkapan 10 tahun lalu tersebut. Kemudian merangkainya menjadi bagian cerita tentang perjalanan kariernya selama bekerja di KPK 16 tahun terakhir.  ”Menulis cerita itu (pengalaman bekerja di KPK) baru saya mulai, tapi rupanya kecepatan tangan saya tidak secepat memori yang ada di otak saya,” celetuknya, lantas tersenyum.  Hari-hari ini, mengumpulkan bahan-bahan tulisan memoar tengah dilakukan Giri sembari ”menikmati” polemik alih status kepegawaian KPK yang berujung pada pemecatan 56 pegawai.  Sama dengan 55 pegawai lain, Giri lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sejak pimpinan KPK mengumumkan pemberhentiannya pada 15 September lalu. Waktu luang itu diisi dengan beragam aktivitas.  Tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan tulisan. Tapi juga meladeni wawancara awak media dan menjadi narasumber webinar untuk menjelaskan ke publik soal polemik TWK (tes wawasan kebangsaan).  ”Upaya-upaya itu ternyata membutuhkan banyak energi,” ujar pria yang pernah menjabat direktur gratifikasi KPK tersebut.  Selama di rumah, Giri juga disibukkan dengan rutinitas yang jarang dilakukan selama menjadi pejabat di KPK. Yaitu, membersihkan akuarium serta memperbaiki kompor dan jendela yang rusak. ”Jadi petugas kebersihan,” tuturnya, lantas tertawa.  Sikap Giri melihat polemik alih status kepegawaian KPK hampir sama dengan 55 pegawai yang diberhentikan per 30 September mendatang. Tetap melawan sampai titik darah penghabisan.  ”Sebenarnya polemik ini kan belum selesai. Karena rekomendasi dari Ombudsman baru dikirim (ke presiden). Kita tunggu saja,” ungkapnya.  Menulis adalah salah satu cara untuk meluapkan kekecewaan. Tentu, kisah penangkapan Nazaruddin bukan bagian dari kekecewaan itu.  Giri akan menulis banyak hal tentang pengalamannya selama di KPK. Dan, polemik TWK yang membuatnya masuk daftar pegawai yang dipecat adalah salah satunya.  Sebelum mulai menulis, Giri menyiapkan konsep tentang apa saja yang akan ditulisnya. Selain kejadian-kejadian fenomenal yang pernah dialaminya, Giri akan menyisipkan upaya-upaya pelemahan KPK yang pernah terjadi. Dimulai dari lolosnya sejumlah tokoh besar dari jeratan hukum KPK pada 2015–2016 yang berujung pada teror fisik terhadap pegawai KPK.  Selanjutnya, pembangunan framing bahwa KPK telah disisipi Taliban atau gerakan Islam radikal. Framing yang diinisiasi akun-akun pendengung itu, menurut Giri, adalah bagian delegitimasi KPK secara kelembagaan.  Tahapan pelemahan KPK berikutnya adalah dipilihnya pimpinan KPK dari polisi aktif. Lengkap dengan revisi UU KPK dan implementasinya.  Terakhir, merusak nilai-nilai antikorupsi di KPK. Mulai pelanggaran etik sampai mengubah aturan tentang perjalanan dinas (perdin) yang membuka celah bagi pimpinan/pegawai KPK menerima uang saku dari penyelenggara acara. ”Jadi, value yang merusak itu sekarang hidup di KPK. Rezim antikorupsi yang dulu kuat sekarang jadi kendur,” tuturnya.  Tentu, merangkai tahapan pelemahan KPK membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Giri akan menguatkan kesimpulan tersebut dalam berbagai sudut pandang. Baik ekonomi maupun politik kekuasaan.  ”Kalau didetailkan lagi, nanti (tahapan pelemahan KPK) bisa dikaitkan dengan oligarki. Kalau bicara tentang oligarki tentu juga akan bicara soal keuntungan dan sebagainya,” imbuh alumnus Institut Teknologi Bandung tersebut.  Sebelum Giri, sejatinya beberapa eks pegawai KPK sudah menulis cerita tentang KPK. Bahkan menerbitkannya dalam sebuah buku. Salah satunya Nanang Farid Syam. Mantan ketua Wadah Pegawai (WP) KPK itu menulis buku berjudul The E-Mail: Mengeja Gelisah Merangkai Asa. Buku itu berisi kumpulan e-mail tentang KPK.  Sama dengan bekerja memberantas korupsi, Giri berusaha fokus menyelesaikan tulisannya. Dia menegaskan apa yang tengah dilakukannya bukan luapan kesedihan karena akan diberhentikan dengan hormat 30 September mendatang. ”Kami bukan sedih kehilangan pekerjaan. Tapi, kalau kami tidak bisa memberantas korupsi di KPK, tentu itu hal yang berat,” ucapnya.

Jadi ”Petugas Kebersihan” di Sela Kumpulkan Bahan-Bahan Tulisan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/gRtLxGhF_400x400.jpg" alt="Twitter @girisuprapdiono" width="100%">
<figcaption>Twitter @girisuprapdiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono telah mendapatkan surat pemecatan dari pimpinan KPK. Giri merupakan salah satu dari 57 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.  Surat keterangan pemecatan itu diunggah Giri melalui akun Twitter pribadi @girisuprapdiono pada Kamis (17/9). Surat pemecatan itu terdapat logo gambar burung garuda yang di bawahnya tertulis Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.  Surat tersebut berupa tanda terima pemecatan dari KPK. Surat yang diterima Giri tersebut juga terdapat tulisan Surat Keterangan Keputusan Nomor 1327 Tahun 2021. Hal ini mengani perihal Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai KPK yang ditujukan kepada Giri Suprapdiono.  Kendati demikian, Giri tidak menganggap hal itu merupakan bentuk pemecatan. Tetapi merupakan perlawanan dari kezaliman.  "Ah gini saja ya. Tanda terima ini bukan sebagai bentuk penerimaan saya untuk dipecat, tetapi sebagai alat perlawanan saya melawan kedaliman," ujar Giri dalam unggahan Twitter pribadinya.  Melihat unggahan tersebut, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan semangat kepada Giri. Sebab, Febri merupakan teman seperjuangan Giri sewaktu masih berada di KPK.  "Tetap berjuang dan jangan lupa ngopi," cuit @febridiansyah mengomentari unggahan Giri.  Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan, karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," papar Firli. (*)  &nbsp;  Reporter: Ridwan  &nbsp;  &nbsp;

Giri Supardiono Dipecat KPK, Febri Diansyah Beri Semangat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ksmia (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima undangan debat terbuka terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Debat terbuka itu seharusnya dilakukan antara Ketua KPK Firli Bahuri dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono.  "KPK benar menerima undangan debat terbuka Wawasan Kebangsaan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pada 3 Juni 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/6).  Ali menyatakan, pihaknya telah merespons surat undangan tersebut. Sejak awal enggan untuk menghadiri debat terbuka dengan Giri Suprapdiono, pegawai KPK yang juga termasuk dalam 75 orang tidak lulus TWK.  "Kami telah merespons surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Ali.  "Sesuai dengan undangan yang tercantum, debat publik dilaksanakan di pelataran gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik," imbuhnya.  Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono mempertanyakan sikap keberanian Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak hadir dalam debat terbuka terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Dia menyebut, Firli tidak punya keberanian untuk melakukan debat terbuka terkait polemik TWK yang mengakibatkan 75 pegawai tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Padahal berani itu bagian dari nilai antikorupsi itu sendiri. Jadi hari ini saya tidak menantang, jadi saya diundang," tegas Giri.  Giri menyampaikan, debat terbuka dilakukan agar transparansi terkait polemik TWK bisa diungkap ke publik. Terlebih sampai saat ini, metodologi TWK itu pun dinilai tidak transparan.  "Bahkan orang yang mewawancarai kita pun juga tidak mengetahui kita juga," ucap Giri.  Menurut Giri, keterbukaan dan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses pelaksanaan TWK. Dia pun menyesalkan, Firli Bahuri Cs yang tidak memperjuangkan 75 pegwai yang gagal TWK tak dilantik menjadi ASN.  "Saya sebenarnya menyesalkan, karena pimpinan KPK mestinya melindungi pegawainya, memperjuangkan agar KPK ini kuat. Tapi kemudian sepertinya 75 ini seakan-akan diserahkan kepada lembaga lain untuk dijustifikasi bahkan dilabeling tidak bisa dibina," pungkas Giri.

Firli Bahuri Tak Hadir di Debat Terbuka, Diklaim untuk Akhiri Polemik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Firli-Giri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak memenuhi undangan untuk melakukan debat terbuka dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono, Jumat (4/6). Debat terbuka itu mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik hingga saat ini.  Debat terbuka itu digelar di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (4/6) siang. Giri tampak datang dengan mengenakan celana hitam dipadu dengan baju batik lengan panjang. Namun, lawan debatnya, Firli Bahuri, setelah ditunggu cukup lama tak kunjung datang untuk melakukan debat terbuka. Padahal surat undangan resmi dari Indonesian Corruption Watch telah dikirimkan ke pihak Firli.  "Pak Firli tak memenuhi undangan ini," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menjadi pembawa acara dalam acara tersebut.  "Kita tunggu 17 menit untuk berdebat di sini," sambungnya.  Dalam kesempatan yang sama, jurnalis  Najwa Shihab pun menyatakan Firli Bahuri tidak pernah mengindahkan undangan untuk melakukan wawancara terhadapnya. Najwa menyebut, pihak KPK selalu diwakilkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.  "Pak Firli beberapa kali diundang ke Mata Najwa belum pernah datang, yang datang itu biasanya Pak Nurul Ghufron," ujar Najwa sebagai moderator debat.  Wanita yang karib disapa Nana ini menilai, ada perbedaan antara Pimpinan KPK era Agus Rahardjo dengan Firli Bahuri. Nana mengakui, saat KPK dipimpin Agus Rahardjo memiliki kedekatan dan kerap kali datang ke Gedung Merah Putih KPK.  "Kalau saya bandingkan pimpinan yang dulu seringkali saya yang datang ke KPK," ungkap Nana.  Sebelumnya, Giri menyatakan kesediaannya untuk melakukan debat terbuka terkait polemik TWK dengan Firli Bahuri. Permintaan debat terbuka itu mulanya ramai dalam perbincangan media sosial.  "Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?," cuit Giri dalam akun media sosial Twitter pribadinya.  "Bukan saya yang menginginkan, tetapi ada keinginan netizen ada perdebatan. Kalau diminta saya bersedia," imbuh Giri kepada JawaPos.com, Minggu (30/5).  Giri yang sudah bekerja di KPK selama 16 tahun ini menyesalkan dirinya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyatakan, debat terbuka wawasan kebangsaan dengan Firli Bahuri ini dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran.  "Semua hal untuk kebaikan dan kebenaran akan kita lakukan," tegas Giri.  Lulusan dari Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam mengakui pernah mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) saat seleksi calon pimpinan (capim) KPK pada 2014, dia lulus dan masuk 19 besar. Serta pada seleksi capim KPK 2019, Giri pun lulus dan masuk 40 besar.  "Saya lolos tes tersebut. Bahkan saya satu kelompok dalam proses diskusi dengan Ketua KPK (Firli Bahuri)," papar Giri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2021/debat-wawasan-kebangsaan-dengan-firli-bahuri-giri-saya-bersedia/">Debat Wawasan Kebangsaan dengan Firli Bahuri, Giri: Saya Bersedia</a>  Giri berujar, debat terbuka bisa dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak. Hal ini perlu dibuktikan, sehingga publik mengetahui secara terbuka informasi TWK yang merupakan bagian dari syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Debat terbuka ini salah satu membuktikan tes wawasan kebangsaan ini kedok penyingkiran pegawai atau tidak," ucap Giri menandaskan.

Firli Keok Tak Berani Hadiri Debat Terbuka dengan Giri Suprapdiono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/gRtLxGhF_400x400.jpg" alt="Twitter @girisuprapdiono" width="100%">
<figcaption>Twitter @girisuprapdiono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono bersedia untuk melakukan debat terbuka dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Debat terbuka ini terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kini akan memecat 51 pegawai KPK.  Saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (30/5), Giri mengungkapkan, dirinya bersedia jika memang diminta melakukan debat terbuka. "Bukan saya yang menginginkan, tetapi ada keinginan netizen ada perdebatan. Kalau diminta saya bersedia," imbuh Giri kepada JawaPos.com, Minggu (30/5).  Debat terbuka wawasan kebangsaan ini ramai di media sosial Twitter. Hal ini menyusul polemik TWK yang belakangan akan memecat 51 pegawai.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/05/2021/ratusan-pegawai-kpk-yang-lulus-twk-minta-firli-bahuri-tunda-pelantikan/">Ratusan Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Firli Bahuri Tunda Pelantikan</a>  "Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?," cuit Giri dalam akun media sosial Twitter pribadinya.  Giri yang sudah bekerja di KPK selama 16 tahun ini menyesalkan dirinya dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyatakan, debat terbuka wawasan kebangsaan dengan Firli Bahuri ini dilakukan untuk membuktikan suatu kebenaran. <blockquote class="twitter-tweet"> Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan Bisa gitu gak?  — Giri Suprapdiono (@girisuprapdiono) <a href="https://twitter.com/girisuprapdiono/status/1398673518888321028?ref_src=twsrc%5Etfw">May 29, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  "Semua hal untuk kebaikan dan kebenaran akan kita lakukan," tegas Giri.  Lulusan dari Institute to Social Studies-Erasmus University of Rotterdam mengakui pernah mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) saat seleksi calon pimpinan (capim) KPK pada 2014, dia lulus dan masuk 19 besar. Serta pada seleksi capim KPK 2019, Giri pun lulus dan masuk 40 besar.  "Saya lolos tes tersebut. Bahkan saya satu kelompok dalam proses diskusi dengan Ketua KPK (Firli Bahuri)," papar Giri.  Giri berujar, debat terbuka bisa dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak. Hal ini perlu dibuktikan, sehingga publik mengetahui secara terbuka informasi TWK yang merupakan bagian dari syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Debat terbuka ini salah satu membuktikan tes wawasan kebangsaan ini kedok penyingkiran pegawai atau tidak," ungkap Giri.  Terkait mundur dari kekalahan debat, lanjut Giri, hal itu sebagai langkah pertanggungjawaban. Dia menegaskan, budaya mundur atau malu merupakan bagian dari sikap integritas.  "Biar ada pertanggungjawaban akan kata-kata. Budaya mundur, malu, adalah budaya integritas. Agar Indonesia bisa tetap berbudaya luhur," ucap Giri menandaskan.  Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri tidak merespon konfirmasi JawaPos.com terkait ajakan debat terbuka wawasan kebangsaan tersebut.  Sebagaimana diketahui, tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN menuai polemik. TWK ini telah menyatakan 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi ASN.  Hasil rapat bersama antara KPK dengan BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham pada Selasa (25/5) lalu justru menyatakan, 51 orang dari 75 pegawai akan diberhentikan dengan alasan tidak bisa dibina lagi. Sedangkan 24 pegawai KPK lainnya akan mengikuti tes ulang.

Debat Wawasan Kebangsaan dengan Firli Bahuri, Giri: Saya Bersedia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Giri Suprapdiono

Berita Terkini