<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20200602-WA0024_copy_1006x670.jpg" alt="Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. Antara" width="100%">
<figcaption>Bandara Internasional Kualanamu Sumatera Utara. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengoperasian dan pengembangan Bandara Kualanamu melalui kerja sama antara PT Angkasa Pura II dengan GMR Airports Consortium, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan operator jaringan bandara asal perancis yaitu Aeroports De Paris (ADP), dinilai akan mendorong geliat perdagangan dan investasi di tanah air. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, pengembangan bandara di ujung Pulau Sumatra itu akan menjadikan Kualanamu sebagai hub di kawasan Asia yang mencakup Asia Selatan dan Kawasan Indo-Tiongkok. Menurutnya, prospek perdagangan dan investasi dari negara tetangga ke Indonesia akan cerah. Pengembangan Bandara Kualanamu juga akan mengedepankan konsep Aerotropolis, dimana bandara dijadikan sebagai pusat perkembangan perkotaan yang memengaruhi perkembangan area komersial dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Bandara akan memiliki peran utama bagi berkembangnya wilayah perkotaan baru tersebut. Ia menilai, kerja sama ini akan meningkatkan trafik penerbangan internasional ke bandara Kualanamu, sehingga dapat menarik investasi untuk sektor industri, khususnya di Sumatera Utara. “Tujuan dari kerja sama ini memberikan kesempatan kepada mitra untuk mengelola bandara Kualanamu, termasuk menanggung beban pengelolaan, sehingga kunjungan lewat penerbangan akan lebih banyak ke sana dan mendatangkan investasi untuk sektor industri di Sumatera. Sementara dari pihak pemerintah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengeloaan bandara tersebut,” kata Yusuf dalam keterangan yang diterima oleh JawaPos.com, Senin (20/12). Adapun sektor yang berpeluang untuk dibidik investor salah satunya adalah industri pengolahan dan komoditas kelapa sawit, yang mana Sumatera merupakan salah satu penghasil utama. "Nanti bisa mendatangkan investasi untuk sektor industri di sana, kelapa sawit misalkan atau bidang industri yang lain," ucapnya. Ia juga menyebut, bahwa kerja sama ini juga bakal mendorong Bandara Kualanamu sebagai salah satu pusat distribusi rantai pasok global di kawasan Asia, serta berpeluang mengimbangi Changi Airport di Singapura dan Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Malaysia. “Posisi Kualanamu sebagai hub, akan meningkatkan efisiensi bisnis di Tanah Asia sehingga hal ini akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk meningkatkan perdagangan maupun menanamkan modalnya di Indonesia,” ungkapnya. Letak Bandara Kualanamu yang cukup dekat dengan Medan, lanjutnya, juga menjadi daya tarik bagi para pelancong dan calon investor untuk mengembangkan pusat ekonomi di kawasan tersebut. Hal ini dapat menjadikan Medan sebagai kota berkelas internasional yang mampu bersaing dengan Kuala Lumpur dan Singapura. "Karena kita kan sebetulnya ingin menjual keunggulan kompetitif kita (dari kerja sama ini). Termasuk industri pariwisata, karena masuknya wisatawan mancanegara lewat bandara Kualanamu," pungkasnya.

Konsesi Bandara Kualanamu Potensi Kerek Investasi dan Perdagangan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhub-budi-ingin-bandara-dan-pelabuhan-dikelola-investor-asing_m_197193.jpeg" alt="Ilustrasi Bandara Kualanamu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara Kualanamu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemitraan strategis dengan skema Build Operate Transfer (BOT) terkait pengelolaan Bandar Udara Internasional Kualanamu antara PT Angkasa Pura (AP) II dengan GMR Airports Consortium sama sekali tidak ada pengalihan aset seperti jual-beli.  Pengamat penerbangan Jaringan Penerbangan Indonesia Gerry Soedjatman mengatakan, pemilihan skema ini justru dapat meringankan AP II dari beban investasi pembangunan infrastruktur yang berbiaya besar.  "Tidak ada unsur penjualan aset sama sekali dalam skema BOT ini, bandara masih tetap milik AP II. Hanya pengelolaannya saja yang diserahkan ke perusahaan patungan antara AP II dan GMR Airports," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (2/12).  Gerry memaparkan, untuk mengelola Bandara Kualanamu dibentuklah perusahaan patungan atau joint venture company (JVCo) bernama PT Angkasa Pura Aviasi (APA), dengan porsi saham 51 persen milik AP II dan GMR Airports sebesar 49 persen. Namun, adanya persentase kepemilikan saham tersebut bukan berarti menyatakan sebagai kepemilikan aset di Bandara Kualanamu.  Menurutnya, perusahaan patungan yang dibentuk pun hanya akan berperan sebagai pengelola Bandara Kualanamu. Ia mengibaratkan kerja sama ini seperti pemilik hotel yang menunjuk perusahaan lain untuk mengelola hotelnya.  "Hotelnya masih milik pemilik, bukan pemilik pengelola. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Pemahaman publik yang beredar bahwa ada penjualan aset dalam skema BOT ini jelas salah besar," tuturnya.  Melalui skema BOT ini, AP II juga tidak perlu bersusah payah mencari pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Bandara Kualanamu dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Dalam skema ini, perusahaan pengelola lah yang akan menanggung pembangunan tersebut dan itu pun menjadi aset milik AP II.  Langkah ini dipilih agar pemerintah tidak perlu lagi menyuntikkan dana terus-menerus ke AP II terkait pengelolaan bandara. Sehingga AP II harus mencari langkah-langkah yang menguntungkan dalam ranah bidangnya, sambil mengadopsi cara-cara terbaik yang sudah dilakukan di bandara-bandara lain di dunia untuk diterapkan di Bandara Kualanamu.  "Bahkan, nantinya Bandara Kualanamu akan menjadi contoh peningkatan mutu pelayanan bagi bandara-bandara AP II yang lainnya," ungkapnya.  GMR Airports sendiri memiliki pengalaman pengelolaan bandara di beberapa negara untuk meningkatkan trafik penumpang dengan cara menerapkan strategi insentif bagi maskapai-maskapai agar mau meningkatkan penerbangan dari atau tujuan bandara kelolaan mereka. Baik terhadap maskapai dalam negeri bandara tersebut, maupun maskapai dari luar negeri.  GMR Airports Consortium adalah milik GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis, yang dikenal sebagai jaringan operator bandara yang melayani penumpang terbanyak di dunia.  Saat ini GMR Airport mengelola New Delhi’s Indira Gandhi International Airport (Best Airport in India and Central Asia by Skytrax 2019-2021), lalu Hyderabad International Airport di India, Bidar Airport di India, Mactan Cebu International Airport di Filipina, serta tengah mengembangkan Goa International Airport di India, Visakhapatnam International Airport di India, dan Crete International Airport di Yunani.  Rekam jejak tersebut diharapkan mampu membantu mewujudkan keinginan AP II untuk mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu dengan taarget peningkatan trafik penumpang hingga 54 juta orang pada tahun ke 25 kemitraan, atau setara Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini.

Tidak Ada Pengalihan Aset dalam Skema BOT Bandara Kualanamu

GMR Airports Consortium

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#GMR Airports Consortium

Berita Terkini

Konsesi Bandara Kualanamu Potensi Kerek Investasi dan Perdagangan RI

Tidak Ada Pengalihan Aset dalam Skema BOT Bandara Kualanamu

Download Aplikasi JawaPos.com