<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Screenshot_20250318_211448_YouTube-3779657537.jpg" alt="Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyikapi polemik revisi UU TNI di di Jakarta, Selasa (18/3). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan di awal tahun. Dalam keterangan resmi pada Rabu (14/1), para tokoh itu menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran. Salah satunya terkait dengan kedaulatan rakyat yang harus terus dijaga. Menurut tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan tersebut, demokrasi adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk itu, Prabowo dan para menteri serta pimpinan lembaga negara harus menjaga kedaulatan tersebut. Caranya dengan memperkuat pemerintahan berdasar prinsip penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. &rdquo;Demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat. Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi,&rdquo; ungkap Gerakan Nurani Bangsa, dalam siaran persnya. Seluruh elemen bangsa tanpa kecuali wajib menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi. Polisi fokus kepada tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. Sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara. &rdquo;Agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,&rdquo; lanjut GNB. Tidak hanya itu, Gerakan Nurani Bangsa meminta presiden dan semua pembantunya menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja. Sehingga kualitas hidup warga terus meningkat. Gerakan yang juga diisi oleh Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, dan Mgr Ignatius Kardinal Suharyo dan tokoh-tokih lainnya itu, juga meminta agar presiden dan jajarannya memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatkan daya dukung lingkungan yang ada. &rdquo;Serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku,&rdquo; imbuhnya. Khusus untuk aparat keamanan dan aparat penegakan hukum, gerakan tersebut meminta mereka melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Penegakkan hukum wajib dilakukan secara adil, berintegritas dan berkeadilan. &rdquo;Terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal,&rdquo; bebernya. Terakhir, Gerakan Nurani Bangsa mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanah bangsa. Tentu dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama, dan itikad baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa.

Gerakan Nurani Bangsa sampaikan pesan kebangsaan 2024 di Jakarta. Presiden dan jajaran diminta jaga kedaulatan rakyat

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Presiden dan Jajaran untuk Menjaga Kedaulatan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/IrwfFdS6T0OI0T9DydO4IZjO3hVnGryOlTRpxp9W-3594742792.jpg" alt="Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan keterangan kepada awak media. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan keterangan kepada awak media. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) sudah siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Delpedro Marhaen dan beberapa aktivis serta mahasiswa. Namun, sampai hari ini (30/9), Polda Metro Jaya masih menahan direktur eksekutif Lokataru Foundation tersebut.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi menyampaikan bahwa sampai saat ini permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh GNB masih dipertimbangkan oleh penyidik. Belum ada keputusan berkaitan dengan permohonan tersebut.&nbsp; &rdquo;Ini masih dipertimbangkan terus oleh penyidik. Sekali lagi bahwa seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan aturan yang berlaku, terhadap beberapa pasal pidana. Ada yang dapat dilakukan penahanan, ada yang tidak dapat dilakukan penahanan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Ade Ary, penyidik pasti punya alasan yang cukup untuk menahan seseorang. Termasuk diantaranya barang bukti. Karena itu, sampai hari ini penyidik masih menahan Delpedro dan beberapa tahanan lain pasca demo akhir Agustus lalu.&nbsp; &rdquo;Jadi, alasan penahanan seperti yang kami sampaikan tadi, ada bukti yang cukup, kemudian ada alasan kekhawatiran. Ini KUHAP yang menyatakan ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ade Ary pun mengungkap alasan kekhawatiran seperti mengulangi perbuatan, melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti. Karena itu, meski GNB sudah siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Delpedro dan tahanan lain, penyidik Polda Metro Jaya belum mengambil keputusan.&nbsp; &rdquo;Itu yang terus dipertimbangkan oleh penyidik, berdasarkan perkembangan situasi, pendalaman yang dilakukan, nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Jadi, yang kami proses pidana adalah pelaku tindak pidana. Sekali lagi, bukan pendemo. Pendemo itu, atau penyampai pendapat di muka umum, itu hak,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Menurut Ade Ary, yang saat ini diproses hukum oleh Polda Metro Jaya adalah para pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan akhir Agustus lalu. Untuk itu, hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan. Dia memastikan, pihaknya tidak gegabah. &rdquo;Jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, apalagi melanggar hukum. Dan apabila ada korban atau pihak yang merugikan dan melaporkan kepada kami, itu tentunya kami wajib melakukan proses. Dan pasti akan kami proses sesuai SOP,&rdquo; jelasnya. &nbsp;&nbsp;

Polda Metro Jaya masih menahan Delpedro Marhaen dan aktivis lain, meski Gerakan Nurani Bangsa siap jadi penjamin penangguhan.

GNB Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan, Ini Alasan Polda Metro Jaya Masih Tahan Delpedro, Aktivis, dan Mahasiswa Pasca Demo Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/del-3318810869.jpg" alt="Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kedatangan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) ke Polda Metro Jaya tidak hanya untuk menemui para tahanan seperti Delpedro Marhaen. Lewat surat resmi, GNB menyampaikan permohonan agar para tahan itu dibebaskan dan bila memang proses hukum tengah berjalan dengan alat bukti yang sudah dikantongi, ada penangguhan penahanan. GNB siap menjadi penjamin.&nbsp; Lukman Hakim Saifuddin, mantan menteri agama yang juga tergabung dalam GNB menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus menjunjung tinggi hak-hak dasar dan hak asasi manusia bagi para tersangka. Itu sangat penting dan menjadi concern bagi GNB. Karena itu, tokoh-tokoh tersebut bersurat secara resmi kepada pihak kepolisian agar memberikan kesempatan untuk membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan. "Karenanya dalam surat yang kami layangkan secara resmi, juga selain pembebasan, kami juga berharap ada penangguhan terhadap mereka-mereka itu," kata dia. Lukman tegas menyatakan bahwa GNB tidak masuk sampai proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk dugaan penghasutan yang dituduhkan kepada Delpedro dan beberapa tersangka lainnya. Menurut dia, pihaknya hanya berpesan agar pimpinan Polda Metro Jaya memperhatikan hak-hak dasar para tahanan. Semuanya harus dipenuhi. "Yang kaitannya dengan penjamin ya, kami sudah bersepakat dari Gerakan Nurani Bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penangguhan itu. Jadi, poinnya kami bersedia untuk menjadi penjamin," tegasnya. Menambahkan keterangan Lukman, Komaruddin Hidayat yang juga datang secara langsung ke Polda Metro Jaya hari ini menyatakan bahwa para tahanan berlatar belakang mahasiswa dan aktivis punya idealisme. Mereka memiliki cara dan gaya tersendiri saat bersuara. Apalagi mereka adalah generasi Z. Salah satu ruang mereka bersuara adalah media sosial. "Dan demo itu bagian dari hak-hak asasi manusia warga negara dan itu cara mereka menyampaikan aspirasi. Mereka itu putra-putra bangsa terbaik. Oleh karena itu, jangan sampai benih, bibit unggul, ini kemudian mati dan sampai mereka kemudian tidak tumbuh kalau salah treatment," ujarnya.

Gerakan Nurani Bangsa ajukan permohonan penangguhan penahanan bagi tahanan di Polda Metro Jaya, menekankan hak asasi manusia.

Ajukan Penangguhan Penahanan untuk Delpedro Marhaen dan Aktivis Lain, Tokoh GNB Siap jadi Penjamin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Gambar-Wakil-Menteri-Luar-Negeri-Pahala-Nugraha-Mansury-di-KTT-ke-19-Gerakan-Non-Blok-di-Uganda-antaranewscom-4120792838.jpeg" alt="Gambar Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury di KTT ke-19 Gerakan Non Blok di Uganda (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Gambar Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury di KTT ke-19 Gerakan Non Blok di Uganda (antaranews.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury di KTT ke-19 Gerakan Non Blok (GNB), menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi KTT GNB yang berlangsung di Kampala, Uganda, pada hari Sabtu 20 Januari 2024, dengan tema &ldquo;Deepening Cooperation for Shared Global Affluence&rdquo;, dan Pahala Nugraha Mansury menyampaikan pernyataan nasional Indonesia. Dilansir dari antaranews.com, Pahala menekankan pada semangat Konferensi Asia Afrika di Bandung, untuk mewujudkan kemerdekaan, keadilan, kesetaraan, dan pembangunan. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui perjuangan bersama dengan negara-negara berkembang. Semangat tersebut harus menjadi inspirasi GNB untuk hadapi tantangan global, dengan mewujudkan kemerdekaan Palestina dan kepentingan negara berkembang. Indonesia mendesak agar GNB bersatu, karena isu Palestina dan melakukan penghentian senjata di Gaza. Selain itu, GNB juga dapat mendorong dan mengupayakan terjadinya perdamaian serta keanggotaan penuh Palestina di PBB. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui lima anggota GNB yang sekaligus menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dari kelima negara tersebut, diharapkan mampu membantu dalam menyuarakan terkait Palestina bersama GNB. Pada KTT GNB, Pahala juga bertemu dengan Menlu Palestina dan Afrika Selatan. Pahala menekankan bahwa Indonesia mendukung terhadap perjuangan rakyat Palestina agar mendapatkan kemerdekaan dan solusi jangka panjang. Selain itu, Indonesia melalui Pahala menyatakan mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Indonesia juga mendorong agar GNB menjadi bagian dari solusi global, serta tetap konsisten untuk mengedepankan kepentingan negara berkembang, khususnya dalam mewujudkan hak atas pembangunan. Selain itu, Wamenlu Pahala menekankan bahwa GNB memiliki kekuatan politik yang potensial dan besar. GNB memiliki anggota dari 121 negara, dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen dari penduduk dunia. Oleh karena itu, GNB seharusnya mampu mengubah tata dunia, untuk memberikan cerminan tentang keadilan yang menyeluruh. Selain itu, Wamenlu Pahala di sela-sela KTT GNB mengagendakan beberapa pertemuan bilateral, yaitu dengan Menteri Uganda, Menlu Belarus, Deputi Menlu Malaysia, Menlu Bangladesh, Menlu Nikaragua, Deputi Menlu Venezuela, dan Sekjen UNCTAD. Pada pertemuan ini telah terjadi kesepakatan empat dokumen, yang salah satu dari keempat dokumen tersebut adalah Deklarasi Politik GNB dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina.

Berikut ini merupakan pernyataan nasional Indonesia Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury di KTT ke-19.

Pernyataan Nasional Indonesia dalam KTT GNB, Dukung Penuh Keanggotaan Palestina di PBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gnb

Berita Terkini

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Presiden dan Jajaran untuk Menjaga Kedaulatan Rakyat

GNB Siap Jadi Penjamin Penangguhan Penahanan, Ini Alasan Polda Metro Jaya Masih Tahan Delpedro, Aktivis, dan Mahasiswa Pasca Demo Agustus

Ajukan Penangguhan Penahanan untuk Delpedro Marhaen dan Aktivis Lain, Tokoh GNB Siap jadi Penjamin

Pernyataan Nasional Indonesia dalam KTT GNB, Dukung Penuh Keanggotaan Palestina di PBB

Download Aplikasi JawaPos.com