<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-gnpf-ulama-beberkan-alasannya-dukung-pks-di-pemilu-2019_m_-1.jpg" alt="Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak" width="100%">
<figcaption>Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berakhir, tiba saatnya umat Islam akan menyambut datangnya hari kemenangan dan hari saling memaafkan yang didasari semangat persatuan dan kesatuan.  Idul Fitri 1442 Hijriyah kali ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita bermunajat kehadirat Allah SWT agar bangsa ini terlepas dari berbagai masalah, khususnya pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.  "Selama ini mungkin kita bertanya-tanya penyebab masalah yang silih berganti terjadi di negeri ini, apakah ujian atau hukuman dari Yang Maha Esa? Nampaknya kita perlu bermuhasabah (introspeksi diri) agar kita tahu dan sadar mungkin ada perilaku dan sepak terjang kita selama ini menjadikan kita harus menerima ujian demi ujian tiada henti-hentinya," kata Ustad Yusuf Muhammad Martak, Senin (10/5/).  Sebagai prinsip dasar demokrasi, lanjut dia, penyelenggaraan pemerintahan sejak awal kemerdekaan Indonesia kita selalu hidup dalam kerukunan, namun perbedaan pendapat dalam mengisi demokrasi akhir-akhir ini tidak sedikit yang memberi cacat dalam kehidupan sosial.  "Kita harus jujur, bahwa proses kita dalam mengisi demokrasi tidak sedikit membuat ikatan tali persaudaraan sebangsa, kadang mudah terpicu oleh kesalahpahaman dan kadang berakibat meruncingnya perbedaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi," jelasnya.  "Saya yang kebetulan berada di dalam barisan terdepan, ingin sekali mengisi serta manjaga demokrasi dan kerukunan antar umat beragama maupun kerukunan kebangsaan tetap terjaga dengan baik," ujar Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) itu. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/05/2021/muhammadiyah-kecam-tindakan-israel-usir-jamaah-di-masjid-al-aqsa/">Baca Juga: Muhammadiyah Kecam Tindakan Israel Usir Jamaah di Masjid Al Aqsa</a> Menurutnya, untuk mengehentikan semua ini tiada kata lain, harus segera diakhiri dan saatnya seluruh anak bangsa menghentikan benturan benturan ujaran-ujaran kebencian di media sosial dan lainnya.  "Mari kita tingkatkan jalinan kerja sama dengan berbagai pihak, baik sesama masyarakat dan tokoh tokoh bangsa, baik yang di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintah, sepanjang kebijakan yang di jalankan bermanfaat terhadap kemaslahatan rakyat," tambahnya.  "Saat ini kita perlu memberikan apresiasi kepada Kapolri yang baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah membuat gebrakan dalam 100 hari kepemimpinannya, berjanji membenahi kinerja Polri juga akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota Polri yang kedapatan melanggar aturan," tuturnya.  Kata dia, termasuk upaya penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan perilaku di dunia maya melalui program peringatan Virtual Polisi. Tidak kalah pentingnya juga memerlukan cara dalam menanggulangi kebebasan kehidupan sosial media di dunia maya.  "Mengimbau pihak Polri agar tidak henti-hentinya memberikan edukasi serta pemahaman sejauh apa konsekuensi hukum perilaku di dunia maya agar tidak berpotensi melanggar UU ITE. Masyarakat juga sangat berharap program peringatan virtual polisi dan program-program pelayanan masyarakat yang lain juga akan dijalankan secara profesional diatas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat," terangnya.  "Bahkan menurut pandangan saya, tidak ada salahnya bila pihak Polri juga melibatkan masyarakat dalam membantu menemukan akun-akun yang beropini sesuka hati bahkan sering kali merugikan nama baik orang lain," ucapnya.  Dia menuturkan, pegiat sosial saat ini makin banyak yang gemar beropini, tapi sangat sedikit yang berani bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri, bahkan sangat minim sekali untuk mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan.  "Marilah kita jadikan Idul Fitri 1442 H yang sebentar lagi akan kita lalui menjadi saat yang tepat bagi seluruh komponen bangsa melakukan muhasabah dan saling memaafkan dengan satu tujuan dapat membawa negeri ini keluar dari segala permasalahan," ungkapnya.  "Kita tidak perlu berat hati untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah maupun aparat kepolisian bila ada kebijakan atau program yang baik serta bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan silahkan mengkritisi bila ada kebijakan atau program yang tdk baik untuk di jalankan," pungkasnya.

Ustad Yusuf: Ramadan Momentum Tepat Hentikan Ujaran Kebencian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAHKAMAH-KONSTITUSI-OKS.jpg" alt="ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI). MK menilai gugatan yang diajukan tidak berlandasan hukum.  "Mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman, saat membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).   Permohonan uji materi UU No 16/2017 tentang ormas ini diajukan GNPF MUI diajukan pada Desember 2018 lalu. Pasal yang digugat GNPF MUI adalah Pasal 1 angka 6 sampai 21, Pasal 59 ayat 4 huruf C, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80 A dan Pasal 82 ayat 1 dan 2.  GNPF menilai pasal 1 angka 6 sampai 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 3 UU 1945. Yaitu berkaitan dengan prosedural sanksi bagi ormas.   Terkait Pasal 62 Ayat 3 dan Pasal 80 A. GNPF menganggap pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan dapat mengakibatkan potensi adanya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Pasal 82 A ayat 1 dan 2 terkait sanksi pidana juga menjadi poin ajuan dalam uji materi.   "Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan, dalil para pemohon perihal inkonstitusionalitas pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UU Ormas adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap Ketua MK ini.

MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bachtiar-Nasir.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir akan jadi saksi kasus dugaan makar yang dilakukan Eggi Sudjana. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Ustad Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka. Bachtiar Nasir diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Wakil Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang membenarkan hal ini. UBN diduga terlibat pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS).  "Ya, sudah (ditetapkan tersangka) kasus YKUS," kata Daniel saat dikonfirmasi, Selasa (7/5).  Polisi juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap UBN pada 8 Mei 2019. Hal itu tertuang dalam surat pemanggilan bernomor MPgl/212/v/Res2.3/2019 Dittipideksus Bareskrim Polri.  "Sudah dikirim surat panggilannya," tambah Daniel.  Berdasarkan surat pemanggilan tersebut, Bachtiar diminta memenuhi panggilan pukul 10.00 WIB. Surat panggilan itu ditandatangani Dirtipideksus Brigjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho.  "Sudah lama, itu kasus lama. Kasus yang 2017 itu," tutur Daniel.  Sementara itu, melalui pengacaranya, yakni Kapitra Ampera, Bachtiar menyampaikan akan memenuhi panggilan tersebut. "Insya Allah saya akan hadir," ucap Kapitra menyampaikan pesan Bachtiar, dihubungi JawaPos.com, Selasa (7/5).  Dalam kasus ini, polisi juga telah menetapkan satu orang tersangka bernama Islahudin Akbar. Polisi menduga ada aliran dana dari Bachtiar untuk perjalanan ke Turki. Padahal YKUS didirikan untuk mengumpulkan donasi bagi Aksi Bela Islam 411 dan 212.  Dalam surat yang beredar itu, Bachtiar disangka melanggar Pasal 70 juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Ustad Bachtiar Nasir Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isis-labeli-ustad-bachtiar-nasir-sebagai-ulama-murtad_m_213465.jpeg" alt="Ustad Bachtiar Nasir (UBN), mantan Ketua GNPF MUI itu dianggap sebagai ulama murtad di Indonesia oleh ISIS." width="100%">
<figcaption>Ustad Bachtiar Nasir (UBN), mantan Ketua GNPF MUI itu dianggap sebagai ulama murtad di Indonesia oleh ISIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah serangkaian aksi teror yang terjadi di berbagai wilayah&nbsp; Indonesia, ISIS mengeluarkan buletin Al Fatihin edisi ke-10. Buletin berbahasa Indonesia itu tersebar dalam bentuk digital dalam pesan WhatsApp sejak Senin (14/5). Dalam edisi tersebut, ISIS mengklaim serangan aksi teror di Indonesia adalah aksi jihad melawan pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam atau dicap toghut. Dari informasi dihimpun, buletin Al Fatihin telah terbit sejak Juni 2016. Isinya memberitakan soal sejumlah serangan perjuangan ISIS di sejumlah negara Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Buletin tersebut dikabarkan tersebar di kalangan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia. Al Fatihin edisi ke-10 menyebut kerusuhan di Mako Brimob Depok Kelapa Dua sebagai aksi pembebasan para anggota ISIS dari belenggu toghut. Kemudian pada halaman sebelas, buletin itu memuat foto Ustad Bachtiar Nasir (UBN). Mantan Ketua GNPF MUI itu dianggap sebagai ulama murtad di Indonesia. "Ulama murtad menangisi orang-orang kafir yang binasa," tulis redaksi Al Fatihin di bawah foto UBN. Lalu dijelaskan pula bahwa ulama murtad adalah mereka yang menyeru umat kepada pintu jahanam dan merusak kaum muslimin. Hal itu dikait-kaitkan lagi dengan foto UBN. "Mereka telah membuat kedustaan di dalam agama serta memfitnah para pengemban jihad dan kaum salihin. Mereka merupakan target serangan yang syar&rsquo;i. Mereka tidak memiliki perjanjian atau keselamatan, dan harus diperangi," tulis isi buletin tersebut.&nbsp;

ISIS Labeli Ustad Bachtiar Nasir sebagai Ulama Murtad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ada-manuver-politik-istana-di-balik-pergantian-gatot-soal-pilpres_m_172779.jpeg" alt="Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan salam komando." width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto saat melakukan salam komando.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan adanya manuver politik yang dilakukan oleh istana terkait pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo oleh KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, dilontarkan oleh Ketua Progres 98, Faizal Assegaf. Pasalnya, pergantian itu dinilai lebih cepat. Padahal jabatan Gatot Nurmantyo baru akan paripurna pada bulan Maret 2018 mendatang. &ldquo;Saya kira proses pergantian Panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi, jika hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra&rdquo; ujar Faizal Assegaf dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (5/12). Hal itu, menurut Faizal memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019. "Terlebih belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan kalangan umat Islam dan merupakan jenderal titipan SBY, serta sangat loyal pada Prabowo Subianto," ujar Faizal. Apalagi, lanjut Faizal, sempat muncul isu berbau fitnah yang menyebutkan bahwa Gatot dianggap sebagai jenderal yang ada di balik gerakan penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016. Karenanya lanjut Faizal sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot. Faizal menduga, situasi ini bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional. &ldquo;Seharusnya Jokowi menahan diri, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret nanti. Sehingga pergantian Panglima TNI tidak terkesan Gatot disepak mirip Anies diusir dari Kabinet," ujar Faizal. Sementara itu, Wakil Direktur Imparsial, Gufron menilai penunjukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan Undang-undang TNI. "Sekarang memang giliran diberikan kepada AU jika kita mencermati Panglima TNI dalam tiga tahun terakhir." papar Gufron. Selain hal itu menurut Gufron, Presiden juga memiliki pertimbangan kuat dan matang dalam penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. "Presiden tentu punya alasan kuat dan sudah dipertimbangkan." lanjut Gufron. Namun Gufron juga berharap DPR tetap menanggapi pencalonan tunggal ini dengan kritis. Aspek-aspek seperti kompetensi, integritas dan komitmen dalam kemajuan TNI kedepannya harus sangat dicermati. "DPR harus mencermati pencalonan tunggal ini secara kritis melalui fit and proper test nanti." pungkas&nbsp;Gufron.

Ada Manuver Politik Istana di Balik Pergantian Gatot, Soal Pilpres?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/habib-rizieq-dilecehkan-di-medsos-novel-langsung-lapor-polisi_m_167385.jpeg" alt="Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilecehkan oleh akun Whatsapp Tata Kimil." width="100%">
<figcaption>Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilecehkan oleh akun Whatsapp Tata Kimil.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab telah dilecehkan oleh salah satu akun WhatsApp bernama Tata Kimil. Pelecehan dilakukan dengan menyebarkan gambar format GIF yang berbau pornografi. Atas hal itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melaporkan akun tersebut ke polisi. Wakil Ketua TPUA Habib Novel Bamukmin menyebutkan, laporan dilakukan karena pelaku menghina ulama di Indonesia. "&lrm;Ini penghinaan terhadap ulama. Ada foto ulama disebar dengan meme porno yang ditujukan kepada Habib Rizieq Sihab,&rdquo; kata dia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/11). Mereka merasa tak terima bila Rizieq Shihab dihina, apalagi beliau seorang ulama di Indonesia. Novel menambahkan, dalam ajaran agama Islam telah menganjurkan umatnya untuk meninggikan derajat para ulama, sehingga setiap umat manusia di&lrm;wajibkan untuk memuliakan para tokoh agama. "Kami tak tinggal diam untuk menghentikan kepada mereka yang selalu menghinakan ulama dan dapat memecah-belah bangsa," ujarnya. Laporan terdaftar dengan Nomor LP/1175/XI/2017/Bareskrim. Novel melanjutkan, bahwa pihaknya juga telah menyert&lrm;akan sejumlah barang bukti seperti gift meme porno Habib Rizieq, sebuah link internet hingga nomor telepon dari akun Whatsapp (WA) Tata Kimil tersebut. "&lrm;Dan sekarang tinggal polisi saja apakah mau bekerja atau tidak. Jika pelaporan Setya Novanto bisa ditangkap, apalagi dalam kasus ini. Padahal meme Pak Setya Novanto saja tidak parah amat. Ini meme porno, kok tega sekali menghina ulama," jelasnya. Novel menegaskan, bahwa pihaknya akan tetap memproses laporan tersebut bila nantinya pelaku telah meminta maaf kepada Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) itu.&nbsp; Ia juga berharap, Polri tidak mendiskriminasikan setiap laporan yang dilakukan oleh para pentolan dari GNPF-MUI. "Untuk memenuhi rasa keadilan untuk itu polisi kami minta segera bertindak cepat. Yang alumni 212 ini kadang-kadang didiskrimasi. Kami berharap polisi segera menangkap pelaku ini," tukas dia.

Habib Rizieq Dilecehkan di Medsos, Novel Langsung Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/bila-alexis-melawan-gnpf-siap-bela-anies-sandi-tanpa-dibayar_m_165970.jpeg" alt="Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hotel sekaligus Griya Pijat Alexis telah berhenti beroperasi. Hal ini menyusul adanya penundaan izin usaha yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.&nbsp; Namun, pihak hotel Alexis sepertinya masih belum menerima 100 persen. Meskipun dalam pernyataannya kemarin, Juru bicara Alexis M Fajri mengaku menghormati keputusaan Pemprov. &nbsp; Menanggapi hal itu, Ketua Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Kapitra Ampera mengatakan, mereka akan selalu ada di belakang pemerintah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi bila manajemen Hotel Alexis melawan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. "Bila memang dilakukan pengajuan ke pengadilan, masyarakat tidak tinggal diam. Kami sama-sama dan saya siap jadi kuasa hukum Pemprov, siap di garda terdepan bela Pemprov,&rdquo; ucap Kapitra ketika dikonfirmasi, Rabu (1/11). Dia mengaku telah melihat isi surat tentang tidak diperpanjangnya lagi izin usaha Alexis. Menurut dia isi surat tersebut tidak ada masalah, sudah sesuai dengan peraturan. Kapitra yang merupakan kuasa hukum Habib Rizieq Shihab ini menilai tak ada ruang bagi Alexis untuk menggugatnya.&nbsp; "Saya pikir tidak ada masalah karena izin memang sudah habis dan jadi hak Pemda untuk tidak melanjutkan perpanjangan dengan evaluasi-evaluasi," tambahnya. Menurut dia, jika Alexis menggugat, GNPF sukarela mengajukan diri menjadi kuasa hukum pemerintah. "Kalau dia ajukan ke PTUN, kami siap mengawal, bela Pemprov, kami siap di garda terdepan. Bahkan, tanpa dibayar," kata Kapitra. Namun, dia berkeyakinan Alexis tidak akan mengajukan gugatan karena menurutnya memang tidak ada celah.&nbsp; "Tidak ada dalilnya karena prosedur pemprov sudah tepat. Tidak memperpanjang izin, karena pertimbangan-pertimbangan," kata dia. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara, sejak 27 Oktober 2017.&nbsp; Kebijakan untuk tidak memperpanjang izin operasi hotel dan griya pijat tertuang dalam surat kepada Direktur PT. Grand Ancol Hotel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta perihal Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang ditandatangani oleh kepala dinas Edy Junaedi.

Bila Alexis Melawan, GNPF Siap Bela Anies-Sandi Tanpa Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/alexis-ditutup-alumni-aksi-212-apresiasi-sikap-tegas-anies_m_165815.jpeg" alt="Ruang pijat di Alexis" width="100%">
<figcaption>Ruang pijat di Alexis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak diperpanjangnya izin operasional Hotel Alexis oleh Gubernur Anies Baswedan atas nama Pemprov DKI Jakarta, mendapat apresiasi dari publik, termasuk dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) yang merupakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/85850/alumni-212" target="_blank">alumni Aksi Bela Islam 212</a>. "Anies-Sandi sudah menepati janjinya. Janji-janji kampanyenya. Kedua secara hukum dia telah menegakkan hukum karena orang yang memberikan uang untuk asusila itu dilarang undang-undang," ucap anggota Tim Advokasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/66519/gnpf-mui" target="_blank">GNPF MUI</a> Kapitra Ampera saat dihubungi, Selasa (31/10). Dia berpendapat, <a href="https://www.jawapos.com/tag/162913/anies-tutup-alexis" target="_blank">Anies Baswedan</a> sebagai pejabat publik dan politik memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kegiatan yang merusak moral kesusilaan. "Hal itu sudah sepatutnya memang perbuatan penutupan Alexis itu dilakukan. Sebagai pejabat negara, sebagai pejabat politik, itu menjadi tanggung jawab sosial politik dan hukum dia,&rdquo; ucap dia. Diketahui, Pemprov DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan izin usaha Hotel <a href="https://www.jawapos.com/tag/162919/alexis-ditutup" target="_blank">Alexis</a> dan Griya Pijat Alexis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan ini merupakan wujud realisasi janji kampanye menutup tempat yang diperuntukkan tidak sesuai izinnya. "Kita tegas. Kita tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10). Menurut Anies, keputusan Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada berbagai laporan, keluhan, dan pemberitaan warga. Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis dinilai telah melakukan kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang dalam penyelenggaraan usaha. Sebelumnya GNPF-MUI juga sering menyuarakan agar lokasi wisata yang diduga sebagai tempat prostitusi terselubung agar dicabut izinnya. Sebab ditengarai sejumlah hotel dan griya pijat di Jakarta disalahgunakan sebagai tempat prostitusi. Di sana pengelolanya menyiapkan perempuan sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang berkedok sebagai terapis pijat.

Alexis Ditutup, Alumni Aksi 212 Apresiasi Sikap Tegas Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polres-jakpus-siap-kawal-aksi-287-oleh-gnpf-mui_m_146152.jpeg" alt="Suasana aksi 212 beberapa waktu silam" width="100%">
<figcaption>Suasana aksi 212 beberapa waktu silam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan siap mengawal jalannya aksi 287 yang rencananya akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Aksi ini rencananya digelar bersama seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia pada Jumat 28 Juli 2017 mendatang. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Asep Guntur Rahayu menyebutkan bahwa personel mereka siap menjaga agar aksi itu berjalan dengan tertib dan aman bila nantinya aksi benar diselenggarakan. Namun, diharapkan para peserta aksi bisa menyampaikan pendapat dengan mentaati undang-undang yang ada. "Pada prinsipnya kami siap, masyarakat sampaikan pendapat itu adalah dilindungi oleh UU. Kami persilahkan yang penting mereka mentaati UU yang ada," ucap dia, Minggu (23/7). Untuk adanya rencana aksi long march yang akan dilakukan mereka nanti dari titik kumpulnya di Masjid Istiqlal menuju ke depan Istana Negara, polisi juga akan mengawal itu. Namun diharapkan, aksi long march yang mereka lakukan tidak sampai menggangu orang lain yang juga menggunakan jalan raya apalagi sampai menggangu lalu lintas. Akan tetapi sampai kini pihaknya belum menerima laporan terkait rencana aksi itu sampai hari ini. Diduga, laporan baru akan masuk ke mereka besok, Senin 24 Juli 2017. "Sejauh mampu jaga keamanan itu (long march) tidak masalah. Misalnya di trotoar, jalan kaki, itu memang buat pejalan kaki. Yang penting dipatuhi semua peraturan yang ada di UU. Kita siap mengawal," tukas dia.

Polres Jakpus Siap Kawal Aksi 287 oleh GNPF-MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polisi-belum-terima-pemberitahuan-aksi-287-oleh-gnpf-mui_m_146104.jpeg" alt="Aksi bela Islam yang pernah digelar sebelumnya" width="100%">
<figcaption>Aksi bela Islam yang pernah digelar sebelumnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana menggelar aksi 287 pada Jumat (28/7) ini. Aksi direncanakan digelar di Masjid Istiqlal lalu ke Istana Negara. Polres Metro Jakarta Pusat mengaku belum menerima laporan soal aksi 287 itu. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya belum mendapatkan laporan dari koordinator lapangan soal aksi yang rencananya menjadikan Masjid Istiqlal sebagai titik kumpul itu. "Sampai sekarang belum ada, biasanya dari Polda ditembus ke Polres. Seminggu sebelumnya kasih tahu. Mungkin Senin dari Polda," ucap dia, Minggu (23/7). Meski belum menerima laporan aksi hari ini, pihaknya sudah melakukan monitoring terkait adanya rencana aksi itu. Monitoring dilakukan melalui media sosial. "Polres belum terima laporan dari peserta aksi. Baru selebaran. Tapi kita sudah monitoring medsos. Kan di medsos sudah banyak," ujar dia.

Polisi Belum Terima Pemberitahuan Aksi 287 oleh GNPF-MUI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gnpf mui

Berita Terkini