<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/WhatsApp-Image-2024-10-17-at-192351-3004939860.jpg" alt="Sekjen PBB Mohammad Masduki menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional GPII. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBB Mohammad Masduki menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional GPII. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Mohammad Masduki menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Kegiatan itu dilaksanakan pada 17-19 Oktober di Jakarta. Masduki mengatakan, GPII merupakan salah satu ormas Islam yang menjadi pendiri Partai Bulan Bintang pada 1998. &rdquo;Dari 22 ormas Islam yang mendirikan PBB, salah satunya adalah GPII,&rdquo; kata Sekjen Masduki, Kamis (17/10). Mukernas GPII mengambil tema Kolaborasi dan Sinergi Pemuda Islam dalam Menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Masduki harus dikolaborasikan lagi antara pemuda GPII dan para pemuda di Indonesia. Sekjen menilai pemuda sekarang adalah pemuda yang akan memimpin di masa depan. Namun, yang perlu dipikirkan bagaimana dari gerakan pemuda ini menjadi pemimpin negara. &rdquo;Saya kira GPII adalah wadah atau ruang untuk melatih diri. Tetapi untuk muncul dalam pentas kepemimpinan nasional, regional, itu tidak ada jalan lain selain gerakan politik. Nah, GPII telah melahirkan partai politik, ya PBB,&rdquo; ucap Masduki. &rdquo;Saya mengundang kepada para aktivis GPII yang sudah malang-melintang mempersilakan meniti karir politiknya, salah satunya di Partai Bulan Bintang, tapi tidak harus,&rdquo; kata Masduki yang langsung disambut tepuk tangan peserta Mukernas. Masduki juga berharap kepada kader, senior, dan aktivis GPII ke depannya harus menjadi pemimpin di tingkat daerah maupun nasional.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Mohammad Masduki menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)

Sekjen PBB Masduki Berharap Pemuda Jadi Pemimpin Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas Brimob Polri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan petugas Brimob Polri di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan ihwal terjadi perusakan dan penangkapan di kantor Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Jakarta Pusat saat kerusuhan demo pada Selasa (13/10). Peristiwa terjadi akibat massa unjuk rasa yang tak mau membubarkan diri.  "Memang benar saat massa sudah bubar terjadi di daerah Menteng ada pembakaran ban dan penutupan jalan yang dilakukan sekelompok orang," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10).  Yusri menjelaskan, aparat awalnya sudah memperingatkan massa agar mau membubarkan diri. Namun, peringatan itu tak dipenuhi. Aparat pun terpaksa melakukan pembubaran paksa.  "Petugas di lapangan sudah mengimbau segera dimatikan (apinya) dan buka jalan tersebut. Imbauan nggak diindahkan dan petugas coba mendorong mereka melarikan diri ke gang dan masuk ke GPII itu," imbuhnya.  Saat dibubarkan, massa berlarian ke arah gedung GPII. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan menangkan 4 orang. Namun, Yusri belum bisa memastikan mereka yang ditangkap apakah anggota GPII atau massa perusuh.  "Kami amankan ada empat dan ini masih kami dalami, bagaimana hasilnya kita tunggu saja," tandasnya.  Sebelumnya, kantor PP GPII di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Pusat dilaporkan dirusak oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa pada Rabu (13/10). Beberapa kader yang tengah berada di dalam gedung juga dikabarkan diamankan oleh aparat.  Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni dengan tegas mengecam tegas aksi arogan aparat kepolisian. "Kami dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam menyayangkan dan mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang merusak kantor PP GPII," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10).  https://www.youtube.com/watch?v=lVWbRn8x6lU&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Polisi Jelaskan soal Perusakan dan Penangkapan di Kantor GPII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Massa pengunjuk rasa membawa poster di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa pengunjuk rasa membawa poster di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPII) di Jalan Menteng Raya Nomor 58, Jakarta Pusat, dilaporkan dirusak oleh aparat kepolisian, saat mengamankan aksi unjuk rasa pada Rabu (13/10). Beberapa kader yang tengah berada di dalam gedung juga dikabarkan diamankan oleh aparat.  Ketua Umum PP GPII, Masri Ikoni dengan tegas mengecam tegas aksi arogan aparat kepolisian. "Kami dari Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam menyanyangkan dan mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang merusak kantor PP GPII," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10).  PP GPII mendesak Kapolri untuk mengevaluasi jajarannya karena bertindak represif saat mengamankan aksi demontsrasi. Selain itu, para pelaku juga harus dihukum atas perbuatan arogannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/10/2020/demo-tolak-uu-cipta-kerja-fri-minta-pemerintah-dan-dpr-membuka-diri/">Demo Tolak UU Cipta Kerja, FRI Minta Pemerintah dan DPR Membuka Diri</a>  "Kami dari PP GPII meminta segera bebaskan kader-kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang ditangkap dalam peristiwa penyerangan," imbuhnya.  Masri mengatakan, kader-kader GPII yang berada di kantor saat peristiwa bukanlah pelaku kerusuhan. Oleh sebab itu seharusnya tidak menjadi korban penyerangan dan penangkapan.  "Mereka lagi mempersiapkan agenda-agenda kerja GPII. Untuk itu, kami akan mengambil langkah-langkah hukum atas kejadian tersebut," pungkasnya.  Di sisi lain PP GPII menghimbau seluruh kadernya agar tidak terprovokasi oleh peristiwa tersebut. PP GPII meminta seluruh kadernya menempuh jalur hukum dan tidak bersikap anarkis.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ncEb56WVUXQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kecam Tindakan Represif Polri, GPII: Bebaskan Kader-Kader Kami!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gpii-agama-dan-politik-bagaikan-saudara-kembar_m_182829.jpeg" alt="Diskusi" width="100%">
<figcaption>Diskusi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan berlangsung di 171 wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara serempak. Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Masri Ikoni mengungkapkan, pada dasarnya politik dan agama harus bersinergi dalam sebuah negara demokrasi. "Agama dan politik harus bersinergir. Agama dan kekuasaan saudara kembar, agama adalah asasnya, kekuasaan adalah penjaganya," kata Masri pada diskusi 'Masih Relevankah Politik Agama' di kawasan Kramat Sentiong, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1). Masri menuturkan, seorang pemimpin harus mempunyai keagaman terlebih Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila dan mempunyai beragam agama. "Seandainya memimpin hari ini adalah orang yang tidak beragama, maka tidak sesuai dengan Pancasila," ungkap Masri. Maka dalam hal ini, agama dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan dalam proses demokrasi di Indonesia. "Agama perilaku real politiknya, rasa kepedulian spirit kepada rakyat itu masuk ke politik," pungkas Masri.

GPII: Agama dan Politik Bagaikan Saudara Kembar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/siap-maju-di-muktamar-gpii-guntur-tawarkan-ini_m_170405.jpeg" alt="Kader GPII saat menggelar aksi." width="100%">
<figcaption>Kader GPII saat menggelar aksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) akan segera kembali Muktamar XIII, pada 26 November 2017 mendatang di Asrama Haji di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu agenda muktamar ini, adalah pemilihan Ketua Umum GPII periode 2017-2021. Dalam agenda rutin tiga tahunan tersebut, nantinya bakal menghadirkan Pimpinan Pusat, Wilayah dan Daerah GPII dari seluruh tanah air. Dalam muktamar itu, selain melakukan pemilihan Ketua Umum juga akan membahas berbagai persoalan guna menghadapi tantangan era digitalisasi atau biasa disebut &lsquo;zaman now&rsquo;.&nbsp; Salah satu kandidat yang akan maju dipemilihan Ketua Umum GPII adalah Guntur Setiawan. Dia merupak orang lama yang sudah berkecimpung di organisasi itu, posisi terakhir yang diembannya adalah Bendahara Umum GPII periode saat ini.&nbsp; &ldquo;Mari kita jadikan GPII sebagai organisasi yang telah terbentuk sejak 72 tahun silam itu, sebagai wadah Gerakan perjuangan bagi para kader yang mampu mengikuti dinamika zaman dalam upaya menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya guna menjaga dan&nbsp;mempertahankan NKRI,&rdquo; kata Guntur melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (24/11).&nbsp; Untuk mewujudkannya, Pria kelahiran Jakarta 30 April 1980 itu akan terus membina dan meningkatkan kualitas keislaman, keimanan, dan ketaqwaan para kader GPII. Kemudian menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik para kader GPII.&nbsp;&nbsp; Menurut Guntur, sudah saatnya GPII menjadi basis perjuangan untuk umat dan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui peningkatan intensitas komunikasi, kerjasama, dan solidaritas antar sesama kader.&nbsp; &ldquo;Saya ingin menjadikan GPII sebagai agen utama perubahan sosial melalui peningkatan peran dan partisipasinya dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara&rdquo; terangnya.&nbsp; Menurut Guntur visi dan misi ini hanya dapat diwujudkan jika semua unsur terkait berpartisipasi aktif di dalamnya.&nbsp; &ldquo;Unsur pendukung paling utama adalah seluruh kader GPII&nbsp;di semua level kepemimpinan baik di tingkat pusat, wilayah, daerah dan seterusnya,&rdquo; tuturnya. Sebab ada hakikatnya, menurut Guntur, dari dan untuk merekalah rencana strategis dan program kerja operasional ini ada. &ldquo;Jika nantinya saya diberi kepercayaan oleh para peserta muktamar untuk menjadi Ketua Umum PP GPII, Insya Allah saya akan menjalankan Amanah ini dengan sebaik mungkin,&rdquo; pungkasnya.

Siap Maju di Muktamar GPII, Guntur Tawarkan Ini

gpii

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gpii

Berita Terkini

Sekjen PBB Masduki Berharap Pemuda Jadi Pemimpin Masa Depan

Polisi Jelaskan soal Perusakan dan Penangkapan di Kantor GPII

Kecam Tindakan Represif Polri, GPII: Bebaskan Kader-Kader Kami!

GPII: Agama dan Politik Bagaikan Saudara Kembar

Siap Maju di Muktamar GPII, Guntur Tawarkan Ini

Download Aplikasi JawaPos.com