Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/menkomdigi-ancaman-siber-4272560389.jpg" alt="Menkomdigi Meutya Hafid ingatkan perempuan punya peran dalam pencegahan judi online. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid akhirnya buka suara terkait manipulasi konten asusila yang manfaatkan Grok AI. Dia mengungkapkan, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemutusan akses sementara pada aplikasi tersebut. &ldquo;Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,&rdquo; kata Menkomdigi Meutya kepada wartawan, Sabtu (10/1). Menurutnya, praktik deepfake seksual nonkonsensual termasuk pada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, serta keamanan warga negara di ruang digital. &ldquo;Kementerian Komunikasi dan Digital juga juga telah meminta Platform X untuk segera hadir guna memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok,&rdquo; ungkap dia. Sebelumnya diberikan, Komdigi terus menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok AI di platform X yang diduga digunakan untuk membuat dan menyebarluaskan konten bermuatan pornografi. Konten tersebut mencakup manipulasi foto pribadi yang bersifat sensitif dan dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal, Grok AI belum dilengkapi dengan pengaturan yang jelas dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia. Situasi ini dinilai berpotensi melanggar hak privasi serta hak atas citra diri (right to one&rsquo;s image), khususnya ketika foto seseorang dimanipulasi atau disebarluaskan tanpa izin yang sah. &ldquo;Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,&rdquo; ujar Alexander di Jakarta, Rabu (7/1). &nbsp;

Menkomdigi Meutya Hafid hentikan akses sementara Grok AI terkait manipulasi foto pribadi. Komdigi lindungi masyarakat dari konten pornografi

Manipulasi Foto Pribadi, Menkomdigi Meutya Hafid Lakukan Pemutusan Akses Sementara pada Grok AI

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/09/foto-jawapos-81-3316829553.jpg" alt="Grok Chatbot milik xAI (Dok. X @grok)" /> JawaPos.com - Grok AI kini tengah menjadi perbincangan hangat netizen global, termasuk Indonesia. Pasalnya, fitur kecerdasan buatan atau AI pada Grok diduga disalahgunakan untuk membuat dan menyebarluaskan konten bernuansa asusila. Konten tersebut mencakup manipulasi foto pribadi yang bersifat sensitif dan dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut menelusuri dugaan pelanggaran privasi ini. Berdasarkan penelusuran awal, Grok AI belum dilengkapi dengan pengaturan yang jelas dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten&nbsp;asusila berbasis foto nyata warga Indonesia. Situasi ini dinilai berpotensi melanggar hak privasi serta hak atas citra diri (right to one&rsquo;s image), khususnya ketika foto seseorang dimanipulasi atau disebarluaskan tanpa izin yang sah. Bagi yang belum tahu, Berikut ini penjelasan mengenai Grok AI yang sedang jadi perbincangan hangat. Grok AI merupakan chatbot cerdas yang dikembangkan oleh perusahaan xAI milik Elon Musk. Grok hadir sebagai penantang chatbot AI populer seperti ChatGPT dan Gemini. Keunikan Grok terletak pada kemampuannya mengakses informasi secara real-time melalui platform media sosial X (sebelumnya Twitter), yang juga dimiliki Elon Musk. Nama &ldquo;Grok&rdquo; sendiri diambil dari istilah dalam novel fiksi ilmiah Stranger in a Strange Land, yang berarti memahami sesuatu secara mendalam. Sesuai namanya, Grok dirancang untuk tidak sekadar menjawab pertanyaan, tetapi juga menganalisis konteks dan memberikan respons yang relevan dengan situasi terkini. Salah satu keunggulan utama AI Grok adalah integrasi langsung dengan platform X. Dengan akses ke unggahan dan percakapan publik, Grok mampu merespons isu-isu terbaru, mulai dari tren global, perkembangan teknologi, hingga peristiwa politik internasional. Hal ini membuat jawaban Grok dinilai lebih aktual dibandingkan AI lain yang umumnya bergantung pada data pelatihan dengan batas waktu tertentu. Dari sisi gaya komunikasi, Grok dikenal memiliki karakter yang lebih santai dan lugas, bahkan terkadang menyelipkan humor atau sarkasme. Pendekatan ini menjadi pembeda dibandingkan chatbot AI lain yang cenderung formal dan kaku. Elon Musk, pemilik X, juga menyebut Grok sebagai AI yang mengedepankan kebebasan berekspresi. Grok diklaim memiliki batasan sensor yang lebih longgar dalam menjawab pertanyaan sensitif, meski tetap berada dalam kerangka kebijakan keamanan yang ditetapkan pengembang. Pendekatan tersebut memicu diskusi luas terkait etika, moderasi konten, dan potensi risiko penggunaan AI. Dengan dukungan sumber daya besar dan figur Elon Musk di belakangnya, AI Grok diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting dalam ekosistem kecerdasan buatan global. Kehadirannya sekaligus menandai babak baru persaingan AI yang semakin ketat dan dinamis. &nbsp;

Grok AI disalahgunakan untuk buat dan sebar konten pornografi tanpa izin. Simak penjelasan soal fitur AI dan risiko penyalahgunaan Grok.

Kerap Dipakai untuk Buat dan Sebarluaskan Konten Asusila, Apa Itu Grok AI?

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/nSDEsrn8zknEuRlqv5cOeDP5jbL3VH8Mjsm6GauU-1-3873153581.jpg" alt="Dirtipid Siber Bareskrim Brigjen Himawan Bayu Aji. (Istimewa)." /> JawaPos.com - Belakangan ini manipulasi foto asusila menggunakan Grok AI di platform media sosial X marak bermunculan. Atas tindakan warganet itu, Bareskrim Polri mengingatkan potensi jerat pidana terhadap pelaku yang memerintahkan manipulasi foto asusila tersebut. Untuk itu, Bareskrim mengingatkan warganet dan masyarakat luas agar tidak sembarangan memberikan perintah kepada Grok AI untuk melakukan manipulasi foto asusila. Apalagi bila perintah diberikan tanpa persetujuan figur atau pribadi yang foto dirinya dimanipulasi. &rdquo;Memang perkembangan teknologi itu sekarang mengarah kepada Artificial Intelligence (AI), termasuk deepfake itu menggunakan AI. Karena itu, memang kami sedang melakukan penyelidikan ke arah sana,&rdquo; ungkap Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji kepada awak media di Jakarta. Jenderal bintang satu Polri itu menegaskan bahwa bila terbukti ada manipulasi data elektronik berupa foto yang diubah menggunakan AI tanpa persetujuan sosok dalam foto tersebut, polisi bisa mengambil langkah hukum dan melaksanakan proses pidana. &rdquo;Selama bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik, maka itu menjadi suatu hal yang (dapat) dipidana,&rdquo; kata dia tegas. Berdasar unggahan pada akun media sosial resmi @CCICPolri, sudah disampaikan bahwa tindakan manipulasi foto yang ramai dilakukan oleh warganet dengan mengandalkan Grok AI tengah didalami. Pengelola akun itu juga meminta masyarakat segera melapor bila ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. &rdquo;Kami akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Jika ada informasi lain yang perlu kami tindak lanjuti silakan menghubungi kami melalui patrolisiber.id,&rdquo; unggah akun tersebut. Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga sudah siap mengambil langkah tegas terhadap Grok AI dan X. Yakni dengan memberikan sanksi administratif hingga pemutusan akses jika tidak patuh dan kooperatif terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Langkah tegas tersebut disiapkan menyusul maraknya penyalahgunaan Grok AI pada platform media sosial X. Termasuk diantaranya manipulasi foto pribadi tanpa persetujuan pemilik foto dan sosok dalam foto tersebut. Khususnya manipulasi foto menjadi konten bermuatan asusila. &nbsp;

Bareskrim Polri mengingatkan warganet bisa kena pidana jika menggunakan Grok AI untuk manipulasi foto asusila di medsos X.

Marak Manipulasi Foto Asusila Pakai Grok AI, Polri Ingatkan Ancaman Pidana

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" /> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan fitur kecerdasan buatan Grok AI di platform X yang diduga digunakan untuk membuat dan menyebarluaskan konten bermuatan pornografi. Konten tersebut mencakup manipulasi foto pribadi yang bersifat sensitif dan dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal, Grok AI belum dilengkapi dengan pengaturan yang jelas dan memadai untuk mencegah produksi maupun distribusi konten pornografi berbasis foto nyata warga Indonesia. Situasi ini dinilai berpotensi melanggar hak privasi serta hak atas citra diri (right to one&rsquo;s image), khususnya ketika foto seseorang dimanipulasi atau disebarluaskan tanpa izin yang sah. &ldquo;Temuan awal menunjukkan belum adanya pengaturan spesifik dalam Grok AI untuk mencegah pemanfaatan teknologi ini dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi berbasis foto pribadi. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap privasi dan hak citra diri warga,&rdquo; ujar Alexander di Jakarta, Rabu (7/1). Kemkomdigi menekankan bahwa praktik manipulasi digital terhadap foto pribadi tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran norma kesusilaan. Tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan kendali individu atas identitas visualnya, yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, hingga merusak reputasi korban. Alexander menyampaikan bahwa pihaknya kini aktif berkoordinasi dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) guna memastikan tersedianya mekanisme perlindungan yang efektif. Upaya ini meliputi penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake bermuatan asusila, serta penyediaan prosedur respons cepat terhadap laporan pelanggaran privasi dan hak atas citra diri. &ldquo;Setiap PSE wajib memastikan bahwa teknologi yang mereka sediakan tidak menjadi sarana pelanggaran privasi, eksploitasi seksual, maupun perusakan martabat seseorang,&rdquo; tegasnya. Selain itu, Kemkomdigi mengingatkan bahwa seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional. Jika ditemukan ketidakpatuhan atau sikap tidak kooperatif, Kemkomdigi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pemutusan akses terhadap layanan Grok AI maupun platform X. Kemkomdigi juga menegaskan bahwa baik penyedia layanan kecerdasan buatan maupun pengguna yang terbukti memproduksi dan/atau menyebarkan konten pornografi atau melakukan manipulasi citra pribadi tanpa hak dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026, pengaturan terkait pornografi tercantum antara lain dalam Pasal 172 dan Pasal 407. Pasal 172 mendefinisikan pornografi sebagai media yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan, sementara Pasal 407 mengatur ancaman pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda sesuai ketentuan. Alexander menambahkan bahwa masyarakat yang menjadi korban manipulasi foto, deepfake bermuatan asusila, atau pelanggaran hak atas citra diri dapat menempuh jalur hukum melalui mekanisme yang tersedia, termasuk melaporkan kepada aparat penegak hukum serta mengajukan pengaduan ke Kemkomdigi. &ldquo;Kami mengimbau seluruh pihak untuk menggunakan teknologi akal imitasi secara bertanggung jawab. Ruang digital bukan ruang tanpa hukum, ada privasi dan hak atas citra diri setiap warga yang harus dihormati dan dilindungi,&rdquo; ujar Alexander. &nbsp;

Komdigi selidiki dugaan pelanggaran privasi lewat manipulasi foto pribadi dan Grok AI di platform X.

Manipulasi Foto Pribadi, Komdigi Telusuri Dugaan Pelanggaran Privasi lewat Grok AI di Platform X

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/Ilustrasi-fitur-Deep-Research-AI-Unsplash-409678689.jpg" alt="Ilustrasi fitur Deep Research AI (Dok. Unsplash)" /> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Empat platform AI populer, ChatGPT, Google Gemini, Perplexity AI, dan Grok AI kini menawarkan fitur&nbsp;Deep Research&nbsp;untuk menelusuri web dan menyusun laporan berdasarkan data yang ditemukan.&nbsp; Fitur ini memungkinkan pengguna menghemat waktu saat menggali informasi kompleks dari internet. Namun, platform AI mana yang lebih unggul dalam fitur ini? Dikutip dari ZDNET pada Jumat (9/5), berikut kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform.&nbsp; ChatGPT Paling Lengkap dan Terstruktur ChatGPT dari OpenAI menawarkan dua versi Deep Research: versi penuh dan versi ringan.&nbsp; Dengan langganan ChatGPT Plus, pengguna mendapatkan 25 kueri per bulan, termasuk 10 versi penuh.&nbsp; Versi penuh memerlukan waktu sekitar 17 menit untuk menghasilkan laporan menyeluruh lengkap dengan tabel referensi film dan serial TV. Meski memerlukan waktu lebih lama, laporan versi penuh jauh lebih mendalam dan terstruktur..&nbsp; Sedangkan versi ringan membutuhkan waktu sekitar delapan menit dan memberikan ringkasan yang lebih singkat. Gemini Tawarkan Pendekatan Lebih Akademik Gemini milik Google menggunakan model 2.5 Pro dalam mode&nbsp;Deep Research&nbsp;dan memberikan pengguna pilihan untuk menyetujui atau menyesuaikan garis besar topik.&nbsp; Prosesnya memakan waktu 10 menit dan memberikan laporan yang panjang serta mendalam. Gaya penulisan Gemini dinilai lebih akademis dibandingkan ChatGPT. Namun, laporan yang dihasilkan tetap informatif bahkan ditampilkan contoh visual berupa tabel. Perplexity dan Grok Lebih Cepat, tapi Kurang Mendalam Perplexity AI hanya membutuhkan lima menit, namun hasilnya kurang memuaskan. Setiap tema hanya dibahas dalam beberapa paragraf dengan analisis yang minim. Sebaliknya, Grok AI dari xAI, khususnya pada mode&nbsp;DeeperSearch, menghasilkan laporan mengejutkan karena informatif, dan beberapa kali memiliki analisis cerdas meski hanya dalam dua setengah menit.&nbsp;

Fitur Deep Research makin jadi andalan AI untuk membantu riset. Yuk, intip perbandingan antara ChatGPT, Gemini, Perplexity, hingga Grok AI.

ChatGPT vs Gemini vs Perplexity vs Grok, Mana yang Paling Andal untuk Riset Mendalam?

grok ai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#grok ai

Berita Terkini

Manipulasi Foto Pribadi, Menkomdigi Meutya Hafid Lakukan Pemutusan Akses Sementara pada Grok AI

Kerap Dipakai untuk Buat dan Sebarluaskan Konten Asusila, Apa Itu Grok AI?

Marak Manipulasi Foto Asusila Pakai Grok AI, Polri Ingatkan Ancaman Pidana

Manipulasi Foto Pribadi, Komdigi Telusuri Dugaan Pelanggaran Privasi lewat Grok AI di Platform X

ChatGPT vs Gemini vs Perplexity vs Grok, Mana yang Paling Andal untuk Riset Mendalam?

Download Aplikasi JawaPos.com