<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/ehoV3bj2ZcWL8WO91MJT5RR0IU5pwx9MXKNHcwP0-1133913037.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran TNI meninjau langsung kondisi pasca kericuhan di Makassar, Sabtu dini hari (30/8/2025). (Foto Kaltim Post/ Fajar)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran TNI meninjau langsung kondisi pasca kericuhan di Makassar, Sabtu dini hari (30/8/2025). (Foto Kaltim Post/ Fajar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Situasi memanas di Kota Makassar membuat Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turun langsung ke lapangan. Ia menemui massa aksi di Jalan Urip Sumohardjo pada Sabtu dini hari (30/8). Dikutip dari Kaltim Post (JawaPos Group) &nbsp;Kehadiran Andi Sudirman bertujuan menenangkan warga sekaligus mendengar langsung aspirasi mereka. Di hadapan massa, ia mengingatkan agar masyarakat menahan diri dan tidak memperkeruh suasana. "Sudah ada korban jiwa. Saya minta seluruh masyarakat menahan diri. Mari kita jaga Sulsel tetap aman dan damai," ujarnya. Pantauan di lokasi, kedatangan Gubernur berhasil meredam ketegangan. Massa yang semula emosional mulai tenang dan kembali diarahkan untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif agar aksi tidak merugikan orang lain. Andi Sudirman kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak terpecah belah karena situasi yang memanas. "Kita semua mencintai daerah ini. Jangan sampai terpecah. Mari rawat kedamaian dan persatuan demi masa depan Sulawesi Selatan yang lebih baik," ujarnya. Tiga Orang Jadi Korban Diketahui, Gedung DPRD Makassar yang berada di Jalan Andi Pangeran Pettarani ludes dibakar massa. Tiga orang dilaporkan tewas akibat terjebak di dalam gedung. Korban pertama adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful. Korban kedua, seorang anggota Satpol PP bernama Budi. Keduanya kini berada di RS Grestelina, Makassar. Selain itu, ditemukan korban ketiga seorang wanita. Identitasnya hingga kini masih belum diketahui. "Iya betul (Kasi Kesra Syaiful meninggal dunia)," ujar Camat Ujung Tanah Amanda Syahwaldi, Sabtu (30/8). Amanda menjelaskan, Syaiful berada di Gedung DPRD Makassar karena menghadiri rapat paripurna mewakili dirinya. Saat api semakin besar, korban terjebak di lantai empat. "Ini Kasi saya kodong, dia wakili ka di paripurna. Terjebak api, lompat ki turun. Astagfirullah," tutur Amanda dengan suara bergetar. Syaiful sempat mencoba menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai empat. Namun nyawanya tak tertolong.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman turun langsung menenangkan massa aksi di Makassar, tiga orang tewas dalam insiden pembakaran gedung DPRD.

Ricuh di Makassar Sebabkan Korban Jiwa, Gubernur Andi Sudirman Turun Tangan Redam Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/IMG-20230409-WA0014_1-3563676553.jpg" alt="Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melayat almarhum Muhammad Rapsel Ali di Jalan Bonto Mangape, Makassar, Minggu (9/4)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melayat almarhum Muhammad Rapsel Ali di Jalan Bonto Mangape, Makassar, Minggu (9/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto&nbsp;melayat ke rumah duka setelah mendengar anggota DPR M.&nbsp;Rapsel Ali sekaligus menantu Wakil Presiden (Wapres)&nbsp;Ma'ruf Amin meninggal dunia. Rapsel Ali meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Grestelina Makassar, Sulawesi Selatan. &rdquo;Saya sangat merasa kehilangan, apalagi beliau ini adalah sahabat yang baik,&rdquo; kata Ramadhan seperti dilansir dari Antara di rumah duka Jalan Bonto Mangepe, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/4). Mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) dan warga Makasar, dia&nbsp;mengucapkan belasungkawa atas berpulangnya almarhum M Rapsel Ali yang selama ini telah berjuang mewakili suara-suara rakyat di Sulawesi Selatan. Ramdhan Pomanto bersama istri, Indira Yusuf Ismail, juga memberi dukungan moril kepada keluarga almarhum agar tetap tabah dan ikhlas menerima ujian dari Allah. &rdquo;Insya Allah beliau husnul khotimah,&rdquo; ucap Ramdhan Pomanto. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman juga melayat di rumah duka almarhum Muhammad Rapsel Ali. &rdquo;Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun. Atas nama pribadi, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, kami mengucapkan duka cita mendalam atas berpulangnya ke Rahmatullah Almarhum Bapak Muhammad Rapsel Ali,&rdquo; ujar Gubernur Andi Sudirman&nbsp;Sulaiman. Gubernur Sulsel itu pun mendoakan agar semua amal kebajikan dan pengabdian almarhum&nbsp;Muhammad Rapsel Ali diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. &rdquo;Semoga amal kebaikan Almarhum diterima di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan diberikan kesabaran, Aamiin,&rdquo; tutur gubernur.&nbsp; Menurut dia, M Rapsel Ali, salah satu putra terbaik di Sulsel, itu memiliki sifat yang ramah ke semua orang. Gubernur mengaku sering berkomunikasi, khususnya mengenai pembangunan di Sulsel. &rdquo;Beliau orangnya sangat easy going dan welcome sama orang dan sangat semangat ketika mengerjakan sesuatu untuk rakyat. Tentu banyak yang beliau telah perjuangkan untuk Selayar dan Sulsel,&rdquo; ujar Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Muhammad Rapsel Ali merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 1. Dia meninggal dunia pada hari ini (9/4) sekitar pukul 09.10 wita. Almarhum merupakan suami dari Siti Nur Azizah Ma'ruf, putri Wapres Maruf Amin, sekaligus saudara dari Bupati Kepulauan Selayar, Sulsel, M. Basli Ali.

Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulsel melayat ke rumah duka anggota DPR M. Rapsel Ali sekaligus menantu Wapres Ma'ruf Amin

Wali Kota Makassar dan Gubernur Sulsel Melayat ke Rumah Duka Menantu Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003_3.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk mengambil alih lahan PT Vale saat RDP di Ruang Rapat Komisi VII DPR. Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan RDPU serta Panja Vale Komisi VII DPR. Rapat itu membahas rencana pengambilalihan lahan bekas tambang PT Vale Indonesia.  Selain Gubernur Sulsel, RDP itu juga diikuti Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan, Pemprov Sulsel telah berkomitmen dan bertekad mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Gubernur menyatakan, lahan kontrak karya itu tidak diperpanjang.  ”Kita tegaskan untuk memperjuangkan tambang eks Vale dikelola BUMD provinsi dan kabupaten. Lahan kontrak karya tidak diperpanjang, menjadi milik pemprov,” terang Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara.  ”Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali pemprov bersama Pemkab Luwu Timur,” tambah Andi.  Menurut dia, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas Vale sebaiknya dikelola pemerintah daerah (pemda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) setempat. ”Kita ingin konsesi eks tambang Vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwuk Timur sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelas Andi.  Dari hasil evaluasi, keberadaan PT Vale masih minim kontribusi di Sulsel. Termasuk dalam lingkungan hidup, pendapatan daerah, dan lainnya.  ”Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Luwuk Timur di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” papar Andi.  ”Sudah waktunya Pemprov Sulsel dan Pemkab Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di wilayah sendiri. Kita harus berdaulat di wilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tegas Andi.  Pada kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura juga memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan Gubernur Andi Sudirman. Yakni agar konsesi lahan eks Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Gubernur Sulsel RDP dengan Komisi VII DPR Bahas Lahan Eks Vale

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220623_194943.jpg" alt="Gubernur Provinsi Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 mengalami defisit Rp 157, 8 miliar. Itu diketahui berdasar laporan pertanggungjawaban pengelolaan dari total pengelolaan anggaran APBD Pokok 2021 sebesar Rp 10,7 triliun lebih.  ”Dengan melihat perbandingan realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, terjadi defisit,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara saat Rapat Paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis (23/6).  Dia menjelaskan, defisit antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp 157,8 miliar itu mengurangi nilai surplus pembiayaan atau pembiayaan netto sebesar Rp 377,3 miliar lebih. Sehingga, sisa lebih anggaran atau SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp 219,4 miliar lebih.  Dalam rapat paripurna itu disampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Dengan ringkasan yakni, anggaran daerah sebesar Rp 10,3 triliun lebih. Sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi Rp 10,009 triliun lebih atau mencapai 96,41 persen.  ”Tidak tercapainya target pendapatan tahun anggaran 2021 ini disebabkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak tercapai serta adanya dana transfer pusat yang bersumber dari dana alokasi khusus yang tidak terealisasi,” papar Sudirman.  Selanjutnya, anggaran belanja daerah dianggarkan Rp 10,7 triliun lebih dan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi Rp 10,1 triliun lebih atau mencapai 94,49 persen.  Untuk anggaran pembiayaan daerah, pada penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan Rp 388,5 miliar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 388,4 miliar lebih atau mencapai 99,97 persen yang merupakan penggunaan sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.  Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan Rp 11,7 miliar dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 11,1 miliar lebih atau mencapai 95,35 persen yang merupakan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank (PEN).  Penjelasan Gubernur Sulsel dalam rapat paripurna terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 194 ayat 1. Selanjutnya, dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Pimpinan rapat paripurna, Syaharuddin Alrif mengatakan, setelah mendengar penjelasan gubernur, akan dilanjutkan rapat berikutnya dengan pemaparan pandangan seluruh fraksi terkait pelaksanaan APBD 2021. Kemudian dilanjutkan jawaban gubernur atas pandangan fraksi.  ”Sehubungan surat diterima dari Kemendagri bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman akan berangkat melaksanakan ibadah haji, posisi pimpinan daerah akan digantikan sementara oleh sekertaris daerah untuk menghadiri rapat paripurna selanjutnya,” papar Syaharuddin Alrif yang juga Wakil Ketua DPRD Sulsel.

APBD Pemprov Sulsel 2021 Defisit Rp 157,8 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220527-WA0027.jpg" alt="Pekerja Masjid 99 Kubah mengerjakan perampungan masjid ikon Makassar, Sulawesi Selatan. Humas Pemprov Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja Masjid 99 Kubah mengerjakan perampungan masjid ikon Makassar, Sulawesi Selatan. Humas Pemprov Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengalokasikan anggaran Rp 45 miliar untuk melanjutkan sekaligus merampungkan pembangunan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Masjid tersebut berlokasi di Kawasan CPI, Kota Makassar.  Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pembangunan lanjutan itu mulai memasuki tahap pengerjaan fisik di lapangan. ”Alhamdulillah, Rp 45 miliar alokasi pagu 2022 ini untuk lanjutan pembangunan Masjid Kubah 99 Asmaul Husna mulai dikerjakan. Sekarang mulai progres fisik pembangunan di lokasi,” kata Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Jumat (27/5).  Adapun pengerjaan tahun ini berupa pekerjaan kubah, jalan melingkar, menara, dan pemasangan buis guna mencukupkan jumlah kubah sebanyak 99 unit. Meskipun sedang tahap pengerjaan lanjutan, aktivitas ibadah bagi umat muslim di masjid itu tetap berjalan seperti biasanya.  ”Insya Allah, tim dapat memastikan aktivitas pembangunan tidak mengganggu kegiatan ibadah di dalam masjid. Semoga saja ke depannya semakin banyak kegiatan syiar Islam yang bisa terlaksana,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.  Lanjutan pembangunan itu, direncanakan menjadi penuntasan bagi masjid yang menjadi ikon baru bagi Sulsel. Mengingat, bentuk dari rumah ibadah umat Islam ini tampak unik, bangunan ikonik itu pun nantinya menjadi tempat rekreasi berwisata religi.  ”Tentunya hal ini sebagai wujud perhatian pemprov dalam melanjutkan pembangunan yang sebelumnya sempat mangkrak,” ucap Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Belum Rampung, Pemprov Sulsel Alokasikan Rp 45 M untuk Masjid 99 Kubah