<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-3JPG-3221659956.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengumpulan uang yang diduga untuk serangan fajar mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Hal ini didalami penyidik lembaga antirasuah melalui pemeriksaan tujuh saksi, pada Senin (13/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Polresta Bengkulu," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (14/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, ketujuh saksi yang diperiksa di antaranya Kepala BPBD Pemprov Bengkulu Herwan Antony (HA), staf ahli Gubernur Bengkulu Sisardi (S), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemprov Bengkulu Meri Sasdi (MS), dan Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Rainer Atu (RA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pemprov Bengkulu Yasiruddin (Y), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Rizki Magnolia Putri (RMP), dan Kabid Pra Bencana BPBD Provinsi Bengkulu Hardenni Meidianto (HM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya didalami terkait dengan kronologi permintaan uang dari dinas-dinas, pemberian uang, dan sumber uang untuk dukungan pemenangan Rohidin Mersyah," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Rohidin Mersyah (RM), Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan adc Gubernur Bengkulu Evriansyah (EV) alias AC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015351061/kpk-pastikan-tak-ada-politisasi-dari-penetapan-tersangka-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah">KPK Pastikan Tak Ada Politisasi dari Penetapan Tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Bengkulu. Rohidin Mersyah diduga memeras para kepala dinas serta pejabat pada lingkungan Pemprov Bengkulu demi modal kampanye Pilkada 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat OTT di Bengkulu, tim satgas KPK juga menyita uang tunai Rp 7 miliar berupa pecahan rupiah serta mata uang asing, pengumpulan uang itu diduga untuk modal kampanye Rohidin Mersyah untuk pemenangan Pilkada Bengkulu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengumpulan uang yang diduga untuk serangan fajar eks Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

KPK Dalami Tujuh Pejabat Pemprov Bengkulu Terkait Dugaan Pengumpulan Serangan Fajar Rohidin Mersyah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-3JPG-3221659956.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dalam upaya pengusutan ini, KPK menyita berbagai barang bukti di antaranya alat elektronik hingga berbagai dokumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah melakukan penyitaan berupa&nbsp;dokumen-dokumen, surat dan catatan-catatan tangan, serta barang bukti elektronik (BBE) yang diduga punya keterkaitan dengan perkara tersebut," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Minggu (8/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah penyitaan itu dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah 13 lokasi di wilayah Bengkulu, pada 4-6 Desember 2024. Adapun, upaya paksa penggeledahan itu dilakukan pada tujuh rumah pribadi, satu rumah dinas dan lima kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari&nbsp; rangkaian lanjutan kegiatan penyidikan atas penangkapan yang dilakukan oleh KPK pada 23 dan 24 November 2024," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa menekankan, penggeledahan itu bertujuan untuk mencari alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik. Serta memastikan ada tidaknya tindak pidana korupsi lain yang dilakukan oleh para tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, KPK mengimbau kepada pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk bersikap kooperatif. Serta menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Sebab, pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif tentu KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan undang-undang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidikan saat ini masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015351061/kpk-pastikan-tak-ada-politisasi-dari-penetapan-tersangka-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah">KPK Pastikan Tak Ada Politisasi dari Penetapan Tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rohidin menyandang status tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Rohidin, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK telah melakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen, surat dan catatan-catatan tangan, serta barang bukti elektronik (BBE)

Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Bengkulu, KPK Sita Dokumen hingga Bukti Elektronik  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210519-WA0018_resize_4.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur (Cagub) Bengkulu nomor urut 2, Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (23/11). Rohidin Mersyah merupakan cagub incumbent yang berpasangan dengan Meriani pada Pilkada Bengkulu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin ditangkap KPK menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, pada Rabu (27/11) mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan, Rohidin Mersyah masih sebagai kontestan Pilkada Bengkulu, meski dirinya tertangkap tangan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota KPU Idham Holik menyatakan, pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait status hukum cagub petahana tersebut. Menurutnya, sepanjang belum ada keputusan pengadilan Rohidin masih sebagai kontestan Pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum ada keputusan pengadilan bersifat tetap (inkracht)," kata Idham kepada JawaPos.com, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Idham menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota disebutkan bahwa meski ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur, Bupati dan Wali Kota tetap akan dilantik. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota," bunyi Ayat 6 Pasal 164 UU 10/2016.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota," tulis bunyi Ayat 7.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal calon Bupati/Wali Kota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Wali Kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota," bunyi Ayat 8.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Rohidin Mersyah telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). Rohidin salah satu dari tujuh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, pada Sabtu (23/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, OTT yang dilakukan di Provinsi Bengkulu diduga berkaitan dengan pungutan untuk Pilkada 2024. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga melakukan pungutan untuk pendanaan pada kontestasi kepala daerah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,&rdquo; ucap Alexander Marwata dikonfirmasi, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015348674/tiba-di-gedung-merah-putih-kpk-jakarta-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah-diam-seribu-bahasa"> Tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diam Seribu Bahasa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi senyap di Bengkulu itu menyasar tujuh orang, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, Alex enggan mengungkap secara rinci konstruksi perkara hingga identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Rohidin ditangkap KPK menjelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, pada Rabu (27/11) mendatang.

Cagub Petahana Bengkulu Rohidin Mersyah Terjaring OTT KPK, KPU Pastikan Masih Kontestan Pilkada 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Ridwan-2688629791.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi salah satu dari tujuh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, pada Sabtu (23/11). Rohidin ditangkap lantaran diduga memungut uang dari pegawai untuk pendanaan pencalonannya pada Pilkada Bengkulu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Rohidin terlihat telah tiba sekitar pukul 14.32 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11). Rohidin terlihat mengenakan topi dan masker.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin tak berkomentar apa pun kepada awak media, saat memasuki markas lembaga antirasuah. Dia langsung naik ke lantai dua, untuk menjalani pemeriksaan, sebelum ditentukan status hukumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, OTT yang dilakukan di Provinsi Bengkulu diduga berkaitan dengan pungutan untuk Pilkada 2024. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang ikut dalam kontestasi Pilkada 2024 diduga menjadi salah satu orang yang ditangkap.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,&rdquo; ucap Alexander Marwata dikonfirmasi, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasi senyap di Bengkulu itu menyasar tujuh orang, salah satunya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun, Alex enggan mengungkap secara rinci konstruksi perkara hingga identitas pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT di Pemprov Bengkulu. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, ada sekitar 7 orang yang diamankan," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015348496/apresiasi-kpk-tangkap-gubernur-bengkulu-novel-baswedan-ott-sangat-penting-pemberantasan-korupsi-yang-efektif">Apresiasi KPK Tangkap Gubernur Bengkulu, Novel Baswedan: OTT Sangat Penting Pemberantasan Korupsi yang Efektif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, terjadi transaksi dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bengkulu. Dalam giat OTT itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang berkaitan dengan transaksi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Rohidin tak berkomentar apa pun kepada awak media, saat memasuki markas lembaga antirasuah. Dia langsung naik ke lantai dua.

 Tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Diam Seribu Bahasa

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/JKT-1-MK-tolak-gugatan-usia-minimal-Capim-KPK-FED-1JPG-2392083833.jpg" alt="Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan bersama Ketua IM 57+ Institute Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Lakso Anindito memberikan keterangan usai sidang putusan tentang gugatan syarat usia calon pimpinan KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengapresiasi langkah penyidik KPK, yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Novel menyebut, metode OTT yang dilakukan KPK untuk menangkap pelaku korupsi dinilai sangat efektif.</p> <p>"Iya, faktanya memang OTT sangat penting. Jadi saya apresiasi pelaksanaan OTT ini, semoga terus dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi yang efektif," kata Novel kepada JawaPos.com, Minggu (24/11).</p> <p>Pernyataan Novel Baswedan ini, berbanding terbalik dengan pimpinan KPK terpilih seperti Johanis Tanak, yang berwacana akan menghapus OTT pada periode 2024-2029.&nbsp;</p> <p>Hal itu diutarakan Johanis Tanak, saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) KPK, di Komisi III DPR RI, beberapa waktu lalu.</p> <p>Novel menegaskan, giat OTT dapat mencegah terjadinya kerugian negara, khususnya dalam pengadaan barang/jasa atau perijinan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Ia pun menyebut, bukti yang diperoleh nyata, obyektif dan tidak terelakan.</p> <p>"Dapat mengungkap praktik serupa yang telah dilakukan sebelumnya," ujar Novel.</p> <p>Novel yang beberapa kali mengungkap kasus-kasus besar melalui OTT di KPK itu pun menegaskan, bahwa OTT sangat efektif untuk membuka perkara-perkara kakap yang merugikan keuangan negara.</p> <p>"Mengungkap kasus korupsi yang lebih besar," ujar Novel.</p> <p>Sebelumnya, juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT di Pemprov Bengkulu. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan intensif.</p> <p>"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, ada sekitar 7 orang yang diamankan," ujar Tessa.</p> <p>KPK menduga, terjadi transaksi dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bengkulu. Dalam giat OTT itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang berkaitan dengan transaksi suap.</p> <p class="class-paragraph">"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," pungkas Tessa.</p>

Novel yang beberapa kali mengungkap kasus-kasus besar melalui OTT di KPK itu pun menegaskan, bahwa OTT sangat efektif untuk membuka perkara

Apresiasi KPK Tangkap Gubernur Bengkulu, Novel Baswedan: OTT Sangat Penting Pemberantasan Korupsi yang Efektif

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kader-golkar-kena-ott-kpk-sita-puluhan-kardus-berisi-rupiah-dan-dolar_m_.jpg" alt="Ilustrasi barbuk OTT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barbuk OTT.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengapresiasi tim penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, meski sempat diusulkan akan dihapus oleh pimpinan KPK terpilih, Johanis Tanak. Ia meyakini, metode OTT terbukti nyata dapat memberangus praktik korupsi di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memberi apresiasi adanya OTT oleh KPK di Bengkulu dengan adanya beberapa pejabat yang diduga tertangkap.&nbsp;Jadi ini bukti nyata OTT," kata Yudi kepada JawaPos.com, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis antikorupsi itu menegaskan, OTT tidak terbantah dapat meringkus pihak-pihak yang terlibat perbuatan suap, utamanya terhadap pejabat negara dan pihak swasta. Dalam OTT tentu barang bukti sudah tidak terbantahkan lagi misal adanya uang serta dugaan untuk apa uang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"OTT tidak terbantahkan lagi masih menjadi kewenangan KPK," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika nanti pasal tindak pidana korupsinya adalah suap maka pemberi dan penerima harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT di Pemprov Bengkulu. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, ada sekitar 7 orang yang diamankan," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015347833/profil-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah-yang-terjaring-ott-kpk-terkait-kasus-dugaan-suap">Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, terjadi transaksi dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bengkulu. Dalam giat OTT itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang berkaitan dengan transaksi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengapresiasi tim penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT)

Di tengah Isu OTT Akan Dihapus, Eks Penyidik Apresiasi KPK Tangkap Gubernur Bengkulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ott-gubernur-bengkulu-kpk-amankan-duit-rp-1-m_m_139116.jpeg" alt="Ilustrasi Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang suap</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Tim Satgas Penindakan KPK dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT). Dalam kegiatan penindakan tersebut, tim berhasil mengamankan Gubernur Bengkulu RM bersama sang istri LMM, dan seorang pengusaha yang diduga menjadi pihak penyuapnya.</p><br /> <p>Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, selain mengamankan para pihak yang duga melakukan transaksi suap menyuap, tim juga berhasil menyita barang bukti uang suap yang di duga sebagai komitmen fee dari sebuah proyek di wilayah Bengkulu.</p><br /> <p>"Uang (suapnya) Rp 1 miliar,&rsquo;&rsquo; bisik sumber penegak hukum&nbsp; yang enggan disebutkan namanya, kepada JawaPos.com, Selasa (20/6).</p><br /> <p>Namun, terkait proyek apa sehingga mantan Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan dan sang istri diamankan menjelang lebaran, sumber tersebut belum bisa menjelaskan secara detail. Pasalnya, kegiatan penindakan sedang dilakukan.</p><br /> <p>Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari KPK perihal adanya kegiatan penindakan tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dihubungi tidak mengangkat telepon, begitu juga pesan singkat yang dikrimkan &nbsp;tak kunjung di balas.<strong>(wnd/jpg)</strong></p><br /> <p>&nbsp;</p><br /> <p></p><br /> <p>&nbsp;</p>

OTT Gubernur Bengkulu, KPK Amankan Duit Rp 1 M