<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/jokowi-di-bantul-2364720897.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Selasa (30/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Selasa (30/1).</figcaption>
</figure> Jawapos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Selasa (30/1). Didampingi Gubernur DIY Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Jokowi membagikan beras kepada seribu keluarga penerima manfaat (KPM). Para KPM sendiri menerima beras masing-masing seberat 10 kilogram. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa bantuan yang diberikan adalah beras dengan kualitas premium. Untuk membuktikan kualitas bahan pangan yang diberikan, Jokowi beri pesan kepada warga agar segera memasak beras ketika sampai di rumah. "Beras yang diterima bukan beras medium tapi beras premium, coba sampai di rumah langsung dimasak dan dicoba. Jadi&nbsp; memang beras yang diberikan ini beras pilihan semuanya," ujarnya dikutip dari Radar Jogja. Dalam acara tersebut, Presiden juga berjanji akan kembali membagikan bantuan pangan beras kepada warga. "Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," ucapnya. Ia lantas &nbsp;menanyakan ke warga apakah menyetujui jika bantuan tersebut diberikan lagi. "Setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan," kata Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga membagikan dua sepeda kepada penerima manfaat yang mampu menghafal Pancasila. ***

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan, cadangan beras di Gudang Bulog Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul.

Kunjungi Gudang Bulog Bantul, Presiden Jokowi Bagikan Beras Kualitas Premium Kepada Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Menteri-Hadi-dan-Sultan-2119273481.jpeg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).&nbsp; Penandatanganan MoU dilangsungkan di Pendopo Kantor Gubernur D.I.Yogyakarta, pada Kamis (07/12). Acara itu juga sekaligus menjadi peresmian kerja sama antara Kanwil BPN Provinsi DIY dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, dan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY. Menteri Hadi menyambut baik adanya MoU yang berkaitan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ini.&nbsp; Ia berharap, melalui MoU yang telah ditandatangani hari ini dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Provinsi DIY. "Seluruh persoalan serumit apa pun dapat diselesaikan melalui kerja sama yang solid dan kokoh," ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Hadi juga mengungkapkan, MoU tersebut mencakup empat hal utama. Pertama, menyelesaikan geospasial Provinsi DIY; kedua, integrasi data antara BPN dengan Pemprov DIY; ketiga, penyelesaian pendaftaran tanah; dan terakhir, asistensi dalam penyelesaian konflik pertanahan di&nbsp; Provinsi DIY. "Kita akan membantu menyelesaikan geospasial, terutama adalah tata ruang dan termasuk menuju ke Yogyakarta menjadi Provinsi Lengkap. Tentunya untuk geospasial ini kita perlu melakukan verifikasi di lapangan, mengumpulkan data, sehingga Yogya ini tata ruangnya sesuai dengan yang kita harapkan," imbuh Menteri ATR/Kepala BPN. Terkait penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan, harapan besarnya adalah aset kasultanan ini bisa terjaga dan keistimewaan pengelolaan pertanahan di DIY terus terjaga.&nbsp; "Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemprov DIY maupun Kasultanan untuk menyelesaikan permasalahan tanah, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Yogyakarta," lanjutnya. Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga berharap, MoU menjadi penguat sinergitas antar lembaga yang selama ini kolaborasinya telah terjalin baik. Sebagai sebuah entitas keistimewaan yang berpondasi pada aspek budaya, Pemprov DIY senantiasa berupaya mendukung penguatan pemanfaatan tanah berdasarkan prasyarat kearifan lokal yang melingkupinya. "Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah secara humanis, mendukung konsep pelestarian lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, ajaran leluhur Sangkan Paraning Dumadi menyiratkan pemahaman bahwa pemanfaatan tanah harus memenuhi aspek spiritual dan transenden," ujar Gubernur DIY. Lebih lanjut, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan bahwa filosofi Manunggaling Kawula Gusti mengajarkan untuk mendukung terwujudnya pemanfaatan tanah yang humanis berbasis pada prinsip-prinsip manunggaling pamong lan wargo.&nbsp; "Dengan tujuan itulah, penyerahan sertipikat tanah dan penandatanganan MoU ini di resapi maknanya dan didayagunakan potensi penggunaan dan pemanfaatannya, untuk melestarikan kesejahteraan masyarakat di DIY," ucapnya. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; dan Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, Suwito beserta jajaran.

Melalui MoU yang telah ditandatangani hari ini dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Provinsi DIY.

Teken MoU dengan Kesultanan Yogyakarta, Menteri Hadi Jamin Keistimewaan Pengelolaan Pertanahan dan Aset DIY

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Keraton-Jogjakarta-3367364711.jpeg" alt="Bangunan Pagelaran Keraton Jogjakarta. (Instagram @kratonjogja)" width="100%">
<figcaption>Bangunan Pagelaran Keraton Jogjakarta. (Instagram @kratonjogja)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, mengkritik aksi perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia yang menggelar deklarasi menolak politik dinasti di Yogyakarta, Rabu (29/11). Ade Armando mengunggah video kritik tersebut melalui akun X miliknya, @adearmando61. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut ia merasa ironis karena aksi tersebut berada di wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. "Dan mereka diam saja. Anak-anak BEM itu harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," ucapnya. Seorang yang pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia ini juga mengatakan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) adalah Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Hal itu ditetapkan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. "Pertanyaannya kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini. Apakah mereka takut atau enggak paham arti politik dinasti," katanya di akhir video. Ade Armando pun telah mengetahui akan adanya aksi ini. Ia pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengklarifikasinya di akun pribadi X miliknya Minggu (3/12) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013337737/kampanye-pemilu-2024-telah-dimulai-sri-sultan-hamengku-buwono-x-berharap-tak-ada-lagi-kampanye-hitam">Kampanye Pemilu 2024 Telah Dimulai, Sri Sultan Hamengku Buwono X Berharap Tak Ada Lagi Kampanye Hitam</a> Menanggapi persoalan ini, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, tidak mempermasalahkan pernyataan tersebut. Sultan Keraton Jogjakarta tersebut juga mengatakan konstitusi peralihan terkait keistimewaan diatur dalam UUD 1945. Pasal yang mengatur tentang keistimewaan dalam UUD 1945 ialah Pasal 18 B ayat (1) yang berbunyi, &ldquo;Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.&rdquo; Sehingga DIJ sebagai daerah istimewa dengan UU Keistimewaan hanya menjalankan konstitusi yang ada. Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa DIY secara prinsip diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah yang ada. &ldquo;kalimat dinasti atau nggak di situ (undang- undang) juga nggak ada, yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Ya diubah dulu aja kalau dianggap dinasti UUD-nya," ucapnya. Secara historis sebelum Indonesia Merdeka wilayah Jogjakarta memiliki pemerintahan tersendiri yang disebut Daerah Swapraja, yaitu Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pemerintahan ini juga disebut Zelfbesturende Landschappen pada masa Hindia Belanda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013336183/sri-sultan-hamengku-buwono-x-sebut-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-pelanggaran-ham-tak-bisa-ditoleransi">Sri Sultan Hamengku Buwono X Sebut Kekerasan pada Anak dan Perempuan Pelanggaran HAM, Tak Bisa Ditoleransi</a> Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan daerah Kesultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Republik Indonesia melalui Maklumat pada 5 September 1945. Pada masa awal-awal kemerdekaan, tepatnya pada 1946, kondisi ibu kota Indonesia yang berada di Jakarta tidak aman. Kondisi tersebut mengakibatkan pemindahan ibu kota ke Jogjakarta. Pemilihan Yogyakarta salah satunya bermula dari maklumat Kesultanan Jogjakarta dan Pakualaman kepada rakyatnya untuk setia kepada Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 pemerintah membentuk UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. UU Nomor 22 Tahun 1948 ditindaklanjuti dengan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta yang ditetapkan pada 3 Maret 1950 dan diundang-undangkan pada 4 Maret 1950. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIJ setingkat dengan provinsi yang meliputi wilayah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Selain mengatur tentang wilayah dan kedudukannya, undang-undang tersebut juga mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ dan urusan rumah tangga DIY. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/art-space/013299104/dubes-inggris-serahkan-naskah-jawa-kuno-digital-ke-sri-sultan-hb-x">Dubes Inggris Serahkan Naskah Jawa Kuno Digital ke Sri Sultan HB X</a> Sementara itu, pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY) pada Sidang Paripurna DPR RI 30 Agustus memiliki berbagai alasan. UU tersebut dirumuskan karena semakin mendesak karena pengisian jabatan gubernur yang masih melahirkan kontroversi karena tidak memiliki kejelasan aturan sehingga membutuhkan instrumen hukum baru yang jelas. Selain itu, pengaturan mengenai substansi keistimewaan masih belum terumuskan secara jelas dan perkembangan politik Indonesia di tingkat nasional masih tersendat-sendatnya proses reformasi. Pengesahan UUK DIY juga didasarkan pada alasan filosofis yang dilihat saat Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman berserta rakyatnya secara keseluruhan menggaungkan kebhinekaan dalam keikaan sebagaimana Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, rumusan keistimewaan Provinsi DIY harus menjadi dasar pengokohan lebih lanjut masyarakat multi-kultural yang mampu membangun keharmonisan dan kohesifitas sosial. Secara kesejarahan-politis, DIY memiliki sejarahnya sendiri yang tak dimiliki wilayah lainnya dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh pemimpin wilayah Jogjakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dari entitas politik nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013295890/gubernur-dij-sri-sultan-hamengku-buwono-x-terima-120-salinan-naskah-jawa-kuno-dari-inggris">Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X Terima 120 Salinan Naskah Jawa Kuno dari Inggris</a> Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk membentuk sebuah negara merdeka. Secara yuridis, amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dideskripsikan sebagai bukti hukum yang menyatakan wilayah Jogjakarta mengalami perubahan dari Daerah Swapraja atau Zelfbesturende Landschappen menjadi sebuah daerah bersifat istimewa dalam teritorial Republik Indonesia. Sementara secara sosio-psikologis, Jogjakarta akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak secara otomatis meminggirkan sentralitas Kesultanan Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai rujukan penting mayoritas masyarakat Jogja dan tetap memandang dan mengakui sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Jika dilihat secara akademik-komparatif, pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas bagi pemberian status keistimewaan bagi Jogjakarta merupakan sebagai wujud konkret dari kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris mendapatkan pembenarannya. ***

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan duduki daerah istimewa dengan UU Keistimewaan untuk menjalankan konstitusi yang ada.

Duduki Keraton Yogyakarta, Gubernur DIY Dinilai Jalankan Politik Dinasti, Begini Sejarah UU Keistimewaan yang Mengaturnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Tugu-Pal-Putih-Jogja-1-538827295.jpg" alt="Tugu Pal Putih yang termasuk dalam garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. (Dok. Keraton Yogyakarta)" width="100%">
<figcaption>Tugu Pal Putih yang termasuk dalam garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. (Dok. Keraton Yogyakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sumbu Filosofi Yogyakarta secara resmi ditetapkan jadi warisan budaya dunia oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO). Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta tersebut disahkan dalam Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committe (WHC) di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (18/9). Sumbu Filosofi Yogyakarta, resmi diterima sepenuhnya tanpa sanggahan menjadi Warisan Budaya Dunia sesuai dokumen penetapan WHC&nbsp;<a href="http://2345.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://2345.COM&amp;source=gmail&amp;ust=1695275456112000&amp;usg=AOvVaw3AuZ_mrhwoW8MfXWDICp-o">2345.COM</a>&nbsp;8B. 39. "Kami menyampaikan terima kasih kepada UNESCO dan seluruh lapisan masyarakat, yang telah mendukung upaya pelestarian Sumbu Filosofi sebagai warisan dunia yang memiliki nilai-nilai universal yang luhur bagi peradaban manusia di masa kini dan mendatang," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keterangan resminya. Untuk diketahui, sumbu Filosofi Yogyakarta tak terlepas dari tatanan ruang wilayah Jogja yang sarat akan makna mendalam. Dalam hal ini, Sumbu Filosofi Yogyakarta digambarkan dalam garis imajiner yang membentang lurus dari ujung utara hingga ke selatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/012997870/tata-ruang-sumbu-filosofi-yogyakarta-ditetapkan-sebagai-situs-bersejarah-dunia-oleh-unesco">Tata Ruang Sumbu Filosofi Yogyakarta Ditetapkan Sebagai Situs Bersejarah Dunia Oleh Unesco</a> Apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta? Adanya Sumbu Filosofi Yogyakarta pertama kali diprakarsai oleh raja pertama Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono I. Pada 1755 Hamengku Buwono I mencetuskan tatanan ruang Kota Yogyakarta yang dihasilkan dari proses menep atau perjalanan hidup. Dalam hal ini tatanan ruang tersebut direpresentasikan dalam garis imajiner yang membujur dari utara ke selatan, dan jika ditarik akan menghubungkan tiga titik. Di antaranya yakni laut selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi sebagai porosnya. Di antara ketiga titik itu, Hamengku Buwono I juga membangun Tugu Golong-gilig (Pal Putih) di sisi utara keraton, dan Panggung Krapyak di sisi selatan. Maka jika ditarik lurus, semua elemen tata ruang ini membentuk garis imajiner yang dikenal sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta. Dikutip dari laman resmi Keraton Yogyakarta, Rabu (20/9) Sumbu Filosofi Yogyakarta rupanya memiliki makna yang cukup mendalam. Secara filosofis, garis imajiner dalam tata ruang Kota Jogja melambangkan keselarasan dan keseimbangan kehidupan. Mulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhannya (hablum minallah), manusia dengan manusia (hablum minannas), serta manusia dengan alam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996696/sumbu-filosofi-yogyakarta-ditetapkan-jadi-warisan-budaya-dunia-unesco-berikut-tanggapan-sultan">Sumbu Filosofi Yogyakarta Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Dunia UNESCO, Berikut Tanggapan Sultan </a> Tiga unsur ini kemudian menjadi filosofi Islam Jawa yang dikenal dengan istilah 'Hamemayu Hayuning Bawana' dan 'Manunggaling Kawula lan Gusti'. Dalam tata ruang Sumbu Filosofi Yogyakarta pada dasarnya tidak persis berada dalam satu garis lurus. Maka dari itu poros bentang alam ketiganya disebut sebagai sumbu imajiner. Sementara itu sumbu atau garis lurus yang nyata adalah jalan yang menghubungkan antara Tugu Golong Gilig, keraton, dan Panggung Krapyak. Dalam hal ini ketiga titik itu juga digambarkan sebagai siklus hidup manusia berdasarkan konsepsi&nbsp;Sangkan Paraning Dumadi. Mulai dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton Yogyakarta yang mewakili konsepi&nbsp;sangkan&nbsp;(asal) ke fase pendewasaan seorang manusia. Secara simbolis, Panggung Krapyak juga memiliki makna awal kelahiran atau rahim. Nilai filosofis ini ditegaskan dengan adanya area perkampungan barat laut bernama Mijen, yang berasal dari kata 'wiji' (benih). Berangkat dari Panggung Krapyak menuju ke Keraton Yogyakarta beberapa wilayah ditata sedemikian rupa dengan vegetasi yang melambangkan perjalanan manusia dari mulai dilahirkan hingga menjadi dewasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012996249/resmi-sumbu-filosofi-yogyakarta-kini-jadi-warisan-dunia-unesco">Resmi! Sumbu Filosofi Yogyakarta Kini Jadi Warisan Dunia UNESCO</a> Kemudian pada garis imajiner sisi utara ada Tugu Golog Gilig ke Keraton yang mewakili perjalanan manusia menuju penciptanya atau disebut dengan filosofi paran (tujuan). Secara filosofis, Tugu Golong Gilig melambangkan&nbsp;golonging cipta, rasa, lan karsa&nbsp;untuk menghadap sang pencipta (bersatunya seluruh kehendak untuk menghadap sang pencipta). Warna asli &nbsp;Tugu Golong Gilig berwarna putih yang melambangkan kesucian hati dalam mencapai upaya menuju pencipta. Tugu Golong Gilig memiliki bentuk berupa bola pada bagian atasnya yang disebut dengan 'golong'. Kemudian pada bagian tubuhnya berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang dan disebut sebagai gilig. Tugu Golong Gilig dalam bahasa Belanda disebut juga dengan nama&nbsp;De Witte Paal, sehingga kini dikenal juga dengan nama Tugu Pal Putih. Sama dengan Panggung Krapyak, kawasan Tugu Golong Gilig menuju ke Keraton Yogyakarta juga ditanami vegetasi yang memiliki nilai filosofinya sendiri. Selain itu tempat-tempat di sekelilingnya juga diberi nama khusus yang melambangkan perjalanan panjang manusia menuju ke tuhannya. ***

Apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta? Simak dan pahami makna garis imajiner yang kini resmi jadi warisan budaya dunia UNESCO.

Apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta yang Kini Resmi Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Dunia Oleh UNESCO? Yuk Simak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221006_204711.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini bahwa Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah tidak akan meletus secara eksplosif seperti yang terjadi pada 2010.  "Enggak akan meletus seperti dulu," kata Sri Sultan HB X di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Sabtu (11/3).  Menurut Sultan, pola erupsi pada gunung api aktif itu telah mengalami perubahan dibandingkan saat erupsi besar beberapa tahun silam.  "Sudah berbeda wong sudah sepuluh tahun lebih. Biasanya kan empat tahun meletus," ujar Ngarsa Dalem - sapaan Sri Sultan HB X.  Bagi Sri Sultan, awan panas guguran yang keluar dari Gunung Merapi pada Sabtu (11/3), justru memiliki manfaat menambal lahan-lahan berlubang atau rusak di sekitar gunung itu akibat aktivitas tambang pasir.  Meski membutuhkan waktu yang tidak sebentar, ia meyakini aktivitas vulkanik Merapi akan berhenti dengan sendirinya.  "Yang penting 'ngebaki' (memenuhi) yang dirusak karena ditambang, itu saja. Nanti kalau lubang-lubang itu sudah tertutup kan berhenti sendiri. Memang itu perlu (waktu, Red) lama karena tidak hanya di atas, yang di bawah kan juga pada berlubang kan gitu," kata Sri Sultan HB X.  Terkait jarak luncur awan panas guguran Merapi yang mencapai maksimal empat kilometer pada Sabtu, Gubernur DIJ itu berharap masyarakat tidak perlu panik.  "Sekarang memang harus keluar ya memang 'nyembur', tapi kan hanya satu kilometer, dua kilometer karena yang ditambang di sekitar situ," ucapnya.  Berdasarkan pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) pada Sabtu (11/3), mulai pukul 12.00 hingga 18.00 WIB, Gunung Merapi tercatat meluncurkan awan panas guguran 29 kali ke arah barat yaitu di alur Kali Bebeng dan Krasak dengan jarak luncur maksimum empat kilometer.  Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyebut hujan abu tipis akibat erupsi Merapi terjadi di sektor barat laut-utara dengan intensitas bervariasi yang di antaranya mencapai Kota Magelang, Jawa Tengah.  Sebaran abu vulkanik juga dilaporkan menjangkau hingga Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah atau mencapai 33 km dari puncak Merapi.  BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga karena potensi keluarnya magma dari dalam gunung api itu masih tinggi.  Meski meminta masyarakat tetap waspada, Agus optimistis aktivitas erupsi efusif berupa luncuran awan panas guguran itu tidak akan sampai ke permukiman warga di sekitar Gunung Merapi.  "Jarak luncur ke arah barat daya maksimal tujuh kilometer, sementara yang kami ketahui permukiman penduduk di arah Kali Krasak sampai delapan kilometer," kata Agus Budi.

Sri Sultan HB X: Gunung Merapi Tak Akan Meletus Seperti Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hamengku-buwono-x-cuek-soal-tulisan-bunuh-sultan_m_209105.jpeg" alt="Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin upacara Hardiknas di Alun-alun Utara Jogjakarta, Rabu (2/5)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin upacara Hardiknas di Alun-alun Utara Jogjakarta, Rabu (2/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tulisan-tulisan provokatif muncul saat aksi unjuk rasa di depan kampus UIN Yogyakarta, Selasa (1/5) kemarin. Salah satunya tulisan 'Bunuh Sultan'. Aksi unjuk rasa sendiri berakhir dengan kerusuhan. Terkait hal itu, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapinya dengan santai. Bahkan, dia tak berencana untuk melaporkan pembuat tulisan bernada provokatif tersebut ke aparat berwenang. "Nggak, ya tidak lapor. Opo-opo kok dilaporke (Apa-apa kok dilaporkan)," cetus Hamengku Buwono saat ditemui usai menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Alun-alun Utara Jogjakarta, Rabu (2/5). Hamenku Buwono X juga enggan berkomentar terlalu jauh soal tulisan itu. Dia hanya mengatakan secara singkat kalau itu tidak mudah. "Tidak semudah itu," tuturnya. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ikut terprovokasi terkait adanya hal-hal seperti itu. "Ya kalau masyarakat, tenang sajalah kalau ada provokasi," imbau Hamengku Buwono. Sebelumnya, unjuk rasa berujung kerusuhan terjadi di depan kampus UIN Yogyakarta. Peserta aksi mengajukan sejumlah tuntutan. Antara lain menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penolakan Bandara NYIA dan penghapusan Sultan Ground (SG) serta Pakualaman Ground (PAG). Dalam aksinya, pengunjuk rasa mebawa sejumlah spanduk dan poster. Salah satunya bertuliskan 'Bunuh Sultan'. Terkait hal itu, Polda DIY akan melakukan pengusutan meski tak ada laporan dari warga. "Kami usut dengan memakai laporan model A," ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo.

Hamengku Buwono X Cuek Soal Tulisan 'Bunuh Sultan'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/konflik-lahan-bandara-nyia-sultan-pertanyakan-peran-pemda-setempat_m_180362.jpeg" alt="Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat meninjau selesainya proyek pedestarian Malioboro tahap kedua di kawasan titik nol pada Selasa (9/1)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat meninjau selesainya proyek pedestarian Malioboro tahap kedua di kawasan titik nol pada Selasa (9/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait insiden yang terjadi terkait konflik lahan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (9/1). Menurutnya, insiden atau bentrokan yang terjadi tidak semestinya timbul apabila pendekatan yang apik dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Kendati demikian, bentrokan atau insiden tersebut tetap bisa saja terjadi. Namun setidaknya bisa saja diupayakan untuk tetap kondusif. "Itu bisa saja terjadi, sekarang bagaimana agar supaya bisa tetap kondusif saja," katanya, seusai meresmikan pedestarian Malioboro tahap kedua, Selasa (9/1). Guna menghindari aksi serupa, pihaknya meminta kepada Pemda setempat lebih getol lagi dalam melakukan sosialisasi atau pendekatan terhadap warga terdampak. Salah satu langkah yang diambil misalnya dengan memberikan pemahaman kepada warga tentang kondisi lingkungan sekitar paska lahan tersebut dibangun bandara. Dari segi polusi dan gangguan yang ditimbulkan. "Bising dan polented, tinggal di situ bisa tahan tidak," katanya. Ketika memang permasalahannya merupakan lahan pertanian, menurutnya bisa saja tanah kas desa menjadi solusi. Pemda setempat menyewakannya selama 5 tahun ke depan untuk warga penolak pembangunan tersebut. "Itu sudah saya bicarakan dengan Pak Bupati, tinggal Bupatinya bagaimana," katanya. Terpisah, Kapolres Kulon Progo AKBP Irfan Rifai menjelaskan terkait 4 relawan yang turut diamankan sewaktu prosesi pengosongan lahan, sudah dibebaskan, Selasa (9/1) sore. Dari keterangan keempatnya, para mahasiswa tersebut melakukan aksi murni atas solidaritas. "Kami sifatnya mengamankan, seluruhnya merupakan mahasiswa. Murni aksi solidaritas jadi kami lepaskan sore tadi,&rdquo; katanya singkat. Sebagaimana diketahui dalam 2 hari terakhir ini pengosongan lahan terdampak bandara dilakukan oleh PT Angkasa Pura (AP) I di Kecamatan Temon. Sekitar 23 bidang lahan telah diratakan memakai 2 alat backhoe yang dikawal oleh petugas gabungan. Sempat dalam prosesnya terjadi beberapa kali insiden. Pada Senin (8/1) seorang warga terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Selasa (9/1) sebanyak 4 relawan dibawa ke Polres Kulon Progo karena dianggap melakukan provokasi terhadap warga.

Konflik Lahan Bandara NYIA, Sultan Pertanyakan Peran Pemda Setempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pemilih-diminta-pelototi-visi-misi-calon-pemimpinnya_m_176613.jpeg" alt="Seminar" width="100%">
<figcaption>Seminar</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Para pemilih pemula diminta untuk memperhatikan secara seksama visi misi yang diusung oleh calon pemimpinnya. Pasalnya 2018 nanti bakal dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih dalam Seminar 'Peran Generasi Muda Dalam Menyambut Indonesia Emas 2045 " di Fave Hotel, Kota Baru, Yogyakarta, Kamis (21/12). Menurutnya, pemilihan pemimpin yang tepat akan menentukan masa depan bangsa. Untuk itu perlu dilihat dulu visi misi para calon, baik itu anggota Dewan, Wali Kota, Gubernur, Wakil Presiden maupun Presiden agar jelas dengan apa yang dicita-citakan. "Karena itu adalah janji politik. Sangat penting melihat visi misinya, apakah sesuai yang kalian (pemuda) impikan. Karena kalian yang mewarisi. Kalau visi misinya tidak jelas maka akan semakin jauh dengan apa yang kita cita-citakan," katanya. Posisi saat ini, menurutnya sangat penting untuk menjaga apa yang akan diwariskan generasi selanjutnya. Sebagai pondasi mencapai cita-cita agar lebih mudah dilakukan. Pembangunan yang telah dilakukan, seperti dengan program dana desa cukup memberikan peningkatan infrastruktur di pelosok. Meski diakuinya memang banyak ditemukan masalah. "Coba bayangkan kita ini 40-an persen orang Indonesia lulus SD, 60 persen lulus SMP. Bagaimana kita agar bisa maju. Manusia ini yang harus kita bangun, tidak mungkin mencapai cita-cita Indonesia kalau kualitasnya rendah," tuturnya. Sumber Daya Manusia, imbuhnya menjadi sangat vital dalam pembangunan Indonesia. "Ini masih ada 28 tahun. Tugas menjaga bukan hanya langsung. Tapi juga waktu memilih DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, termasuk Presiden, Wapres," ucapnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutan tertulisnya mengatakan, tidak ada satupun bangsa yang mengelak dari regenerasi. Metode apapun yang diterapkan suatu bangsa, generasi penerus menjadi perhatian utama untuk menghadapi persaingan kedepan. "Bagi kita regenerasi dipahami bukan menyangkut figur siapa yang akan tampil, bukan pula kelompok mana yang mendukungnya. Akan tetapi regenerasi sangat erat kaitannya dengan masa depan bangsa," katanya. Kunci kemajuan bangsa Indonesia 2045 tergantung kualitas generasi muda saat ini. Menghadapi kondisi itu perlu dukungan berbagai pihak, mandiri, inisiatif, kreatif, inovatif sehingga menjadi generasi emas. "Untuk menyambut itu diantaranya dengan memberikan kesempatan dan pembinaan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, kepedulian terhadap sesama, sopan santun, menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang. Generasi emas tentunya dibentuk dengan pendidikan yang berkualitas tentunya," pungkasnya.

Pemilih Diminta Pelototi Visi Misi Calon Pemimpinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sikapi-aksi-mahasiswa-tolak-bandara-nyia-iaw-nilai-gubernur-diy-bijak_m_174172.jpeg" alt="Bandara Adisutjipto" width="100%">
<figcaption>Bandara Adisutjipto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Audit Watch (IAW) menilai langkah kepolisian membebaskan mahasiswa dan aktivis yang mengelar aksi penolakan pembongkaran tahap kedua rumah yang terkena pembangunan bandara baru, New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, patut diapresiasi. Adapun terkait penanahan, hal itu juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa dalam bertindak ke depan saat menyampaikan aspirasinya. Kendati langkah mahasiswa dan aktivis itu adalah baik untuk menolong sekelompok masyarakat yang kabarnya tidak mau rumahnya dibongkar oleh PT Angkasa Pura I (AP I), namun seyogyanya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan Founder IAW, Junisab Akbar disela kunjungannya ke Yogyakarta, kemarin (11/12). Junisab mengatakan bahwa perlu juga mahasiswa menelusuri, seperti apa sebenarnya esensi tata kelola perencanaan pembangunan bandara tersebut oleh AP I. "Idealnya, pembangunan bandara berskala internasional pasti memberikan perubahan, itu jamak. Itu sudah tidak bisa terbantahkan. Dan hal itu perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat yang terdampak langsung," jelas dia kepada Jawapos.com. Apalagi, tutur pria kelahiran Sumatera Utara tersebut, ini adalah bandara kedua setelah Adisutjipto. Sehingga, selayaknya itu menambah gairah rakyat dan pemimpin DI Yogyakarta dikala provinsi lain justru tak mendapat kesempatan. "Jadi saya kira ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa dan aktivis yang ditahan aparat kepolisian. Karena program yang dilakukan merupakan program pembangunan yang sudah dipikirkan dengan matang oleh ahli-ahli dari PT AP I, selaku pemilik proyek dan sudah berdasarkan ketentuan yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah," beber dia. Lanjut dia, Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK.557 tahun 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara dan nomor: SK.558 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta Internasional Airport, adalah bukti proses pembangunan itu dilakukan dengan sangat teliti. "Kami apresiatif. Bahkan, rencana Induk Bandara Baru Yogyakarta ada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY," ujar dia. Artinya lanjut Junisab, kendala dan solusinya sudah dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta AP I sendiri. Terpenting tegas dia, AP I harus bisa tetap ikut berkontribusi langsung terhadap masyakarat sekitar saat dan pasca pembangunan bandara nanti. Junisab menilai bahwa jika ada sebagian kecil lagi rumah yang masih bertahan, kemungkinan besar bisa saja karena ada kendala internal di antara masyarakat. "Bisa jadi ada dugaan perselihan internal keluarga atau pembagian hak waris, atau hal lain sehingga berkembang menjadi seperti sebuah penolakan, ungkap dia," jelasnya. Bahkan mantan anggota DPR itu menilai bahwa jalur hukum dengan mengkonsinyasi ke Pengadilan adalah jalan yang terhormat sesuai hukum. Apalagi lanjut dia pelaksanaan proyek tersebut sudah didampingi Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dan TP4 Daerah Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. "AP I tertib hukumnya bagus, apalagi pelaksanaan proyek itu didampingi tim P4 Kejaksaan," tegas dia. Meski demikian pria berkacamata tersebut justru meminta agar Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tetap sabar mengelus dada. Bagaimanapun para pengunjuk-rasa itu adalah rakyatnya walau identitas mahasiswa itu banyak berasal dari luar Jogja. Dia menilai sikap Sultan sebenarnya sudah bijak terkait persoalan tersebut, karena Pemda sudah memberi kelonggaran belum digusur bagi warga karena menunggu ada rumah barunya. "Nah mereka yang menolak digusur, memang harus berurusan dengan pengadilan. Itu sistimnya," ungkap dia. "Itulah sikap bijak seorang Sultan ada solusi yang diberikan, jadi kepada mahasiswa agar berpikir kritis dan bertindak seyogyanya tidak hanya mendapat info yang timpang, sayang ilmu pendidikannya tak dimanfaatkan secara maksimal. Tidak salah juga aktivis dan mahasiswa itu bersilaturahmi bertanya langsung ke Gubernurnya, Sultan. Itu lazim," pungkasnya.

Sikapi Aksi Mahasiswa Tolak Bandara NYIA, IAW Nilai Gubernur DIY Bijak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/secuplik-kisah-di-balik-pemberian-nama-jalan-siliwangi-dan-padjajaran_m_160766.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dalam acara peresmian nama jalan Pajajran dan Siliwangi, kemarin." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dalam acara peresmian nama jalan Pajajran dan Siliwangi, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jogjakarta-Jawa Barat akhirnya kembali 'mesra'. Ungkapan ini rasanya pas untuk menggambarkan relasi kedua provinsi tersebut.  Ya, setelah menempuh proses yang cukup panjang, Keraton Jogjakarta memberikan nama beberapa ruas jalannya dengan nama Pajajaran dan Siliwangi, dua kata yang sejatinya lekat dengan Suku Sunda. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 166/Kep/2017, tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Jogjakarta dan telah ditandatangani oleh Gubernur DI Jogjakarta tanggal 24 Agustus 2017. Jalan Padjajaran sepanjang 10 kilometer, mulai dari simpang empat Jombor hingga simpang tiga Maguwoharjo. Sementara Jalan Siliwangi, membentang 8,58 kilometer dari simpang empat Pelem Gurih, hingga simpang empat Jombor. Pemberian kedua nama jalan diresmikan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di area Simpang Empat Jombor Sleman, Jogjakarta, Selasa (3/10). Turut hadir pula Netty Prasetyani Heryawan, anggota DPR RI Popong Otje Djunjunan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekda Ahmad Soekardi serta perwakilan dari Mahkamah Agung. Gubernur Aher menyambut baik penamaan dua ruas jalan yang merupakan nama raja dan kerajaan sunda pada abad ke-14 ini yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, hal tersebut merupakan sejarah besar dan rekonsiliasi budaya yang akan semakin mengokohkan persaudaraan dua suku besar di Indonesia yaitu suku Jawa dan Sunda. "Ini gagasan yang sangat baik dan membangun sebuah persaudaraan yang kokoh antara dua suku besar di indonesia. Aher mengungkapkan, sejarah masa lalu yaitu peristiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 lalu tak dipungkiri mengganggu hubungan emosinal antara suku Jawa dan Sunda. "Memang ada ganjalan psikologis berupa peristiwa sejarah yang sering mengganggu hubungan emosional antara suku Sunda dan Jawa yaitu persitiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat di tahun 1357 atau sekitar 600 tahun yang lalu. Peristiwa ini tak jarang muncul pada emosi kolektif kedua belah pihak yang muncul pada saat-saat tertentu," ungkapnya. Misalnya, lanjut Aher, seperti dalam kebiasaan perkawinan, dimana ketika ada perempuan Jawa dipinang oleh pria Sunda hal itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang boleh adalah laki-laki Jawa menikahi perempuan Sunda. "Masih ada seperti itu meskipun seiring berjalannya waktu peristiwa tersebut makin terkikis dan sekarang sudah tidak ada," ungkapnya. Aher pun menegaskan bahwa peristiwa masa lalu hanyalah sebatas untuk dikenang dan jangan sampai menimbulkan persoalan atau permusuhan di masa kini. "Tentu saja peristiwa masa lalu hanya untuk dikenang dan tidak boleh menimbulkan persoalan apalagi permusuhan sampai masa kini pada anak cucu dari kedua etnis besar ini," terang Aher. "Karena itu kita sepakat perasaan atau sentimen negatif yang dipicu peristiwa masa lalu perlu kita akhiri. Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut hari ini diakhiri di Jogjakarta," tambahnya. Menurutnya ikatan yang lebih kuat adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman yaitu ukhuwah Islamiyah. "Ikatan yang lebih kuat diantara kita adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman ukhuwah Islamiyah, itu kan melebihi ikatan yang terkait dengan kesukuan," katanya. Tak sampai disitu, rencananya Aher juga akan mengusahakan nama jalan Padjajaran dan Siliwangi ada di Provinsi Jawa Timur. "Mudah-mudahan, saya akan kontak Pakde Karwo (Gubernur Jatim) agar ada nama jalan Padjajaran dan Siliwangi di Jatim begitupun jalan Hayam Wuruk dan Majapahit di Jawa Barat," pungkas dia.

Secuplik Kisah Di Balik Pemberian Nama Jalan Siliwangi dan Padjajaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur diy

Berita Terkini