<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221010_172026.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai peresmian Little India di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (10/10). (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai peresmian Little India di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (10/10). (Tazkia Royyan Hikmatiar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komunitas masyarakat keturunan India jumlahnya tidak sedikit di DKI Jakarta. Keberadaan mereka tidak sekadar berakulturasi dengan budaya lokal, tapi juga semakin memperkaya khasanah kebaragaman di Ibu Kota.  Keberagaman dan keberadaan masyarakat komunitas India itu semakin dipertegas dengan kehadiran Little India di Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang baru saja diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (10/10).  Anies mengatakan, Little India menjadi penanda bahwa Jakarta merupakan kota yang majemuk dan beragam. Masyarakat umum di Jakarta pun sudah memahami bahwa Pasar Baru adalah tempat yang juga banyak digunakan oleh komunitas India.  "Ini adalah satu kawasan yang mencerminkan betapa kayanya Jakarta sebagai rumah bagi semua. Di tempat inilah kita bisa merasakan ini adalah kota global yang sesungguhnya," ujar Anies Baswedan di Pasar Baru, Jakarta, Senin (10/10).  Pasar Baru bukan sekadar tempat berkumpulnya masyarakat dari Nusantara, tapi juga dari berbagai belahan dunia. Masyarakat keturunan India yang berkegiatan di Pasar baru adalah bagian dari Kota Jakarta.  Little India dibangun oleh komunitas Gema Sadhana, yaitu orang-orang India yang ada di Indonesia. Peresmian Little India ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Anies di lokasi.  Lebih jauh mantan mendikbud itu mengatakan, kawasan Little India akan menjadi representasi dari sebuah subkultur di Jakarta. Anies berharap banyak warga Jakarta atau orang yang datang ke Jakarta mendapatkan pengalaman berlebih karena subkultur itu.  "Kita berharap nantinya warga Jakarta yang ingin mendapatkan pengalaman, nuansa India bisa datang ke sini. Melihat keunikannya dan merasakan betapa kayanya kota ini," harapnya.  Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, peresmian gapura Little India lebih dari sekadar adanya bangunan fisik bernama gapura. Little India menandai adanya perasaan kebersamaan, perasaan keragaman di Jakarta. "Saya berharap ini nantinya menjadi salah satu tujuan interaksi warga, anak-anak sekolah, wisatawan, dan berbagai unsur masyarakat datang ke tempat ini untuk mendapatkan penglamaan baru," tegasnya.  "Kepada komunitas India di Jakarta izinkan saya sampaikan terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian yang ikut menggerakkan denyut kegiatan di Jakarta, baik kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, kegiatan kebudayaan," ucapnya.

Little India di Jakarta sebagai Tanda Keberagaman Ibu Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BANJIR.jpg" alt="Banjir terjadi di sejumlah daerah di Tangerang Selatan imbas dari hujan deras sore ini, Sabtu (10/9). Diketahui hujan deras disertai angin kencang menerpa Tangerang Selatan sejak pukul 15.00 WIB" width="100%">
<figcaption>Banjir terjadi di sejumlah daerah di Tangerang Selatan imbas dari hujan deras sore ini, Sabtu (10/9). Diketahui hujan deras disertai angin kencang menerpa Tangerang Selatan sejak pukul 15.00 WIB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hujan deras mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Dari laporan seorang warga, terlihat banjir menggenangi sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Selatan, utamanya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.  Pada Pukul 14.48 terlihat banjir di Jalan Simatupang, tepatnya di depan gedung JGC sampai membuat kendaraan motor kesulitan untuk melintas. Orang-orang terlihat turun dan mendorong motornya dengan kendaraan dalam kondisi mati agar tidak mogok.  "Kedalamannya sampai selutut tadi, sekarang udah agak mendingan" kata Syahrizal, warga yang ada di sekitar kawasan tersebut kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).  Ia menuturkan bahwa sampai sebelum hujan reda, belum terlihat petugas yang mengatasi banjir tersebut. Pasalnya, banjir itu membuat banyak kendaraan tidak berani melintas karena takut mogok.  "Ini jadi stak banget dari tadi nggak maju maju," katanya.  Terlihat berbagai macam kendaraan terhenti sebelum ruas jalan yang tenggelam hingga selutut orang dewasa. Mulai dari kendaraan mobil, motor, bahkan hingga trasnportasi umum seperti bus Transjakarta.  Namun begitu, terlihat juga orang-orang yang ngotot menerabas banjir tersebut sambil mendorong motornya sembari menggunakan jas hujan plastik yang warna-warni.  "Sampai sekarang hujannya sih udah berhenti, tapi kendaraan masih stak gak jalan karena gak bisa dilalui," cerita Syafrizal.  Selain di Jalan TB Simatupang, terlihat warga melaporkan juga banyak titik banjir lainnya di aplikasi JAKI. Rata-rata banjir terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ketinggian air ada yang mencapai mata kaki hingga selutut.  Dalam foto-foto yang dilaporkan, terlihat banyak anak-anak yang sekalian "berenang" memanfaatkan banjir. Orang-orang yang melaporkan terpantau meminta agar petugas segera bergerak untuk menyedot air karena sudah masuk hingga rumah.  Dikonfirmasi terpisah, Camat Pasar Minggu Arif Wibowo mengatakan bahwa pihaknya masih belum menerima laporan banjir di wilayahnya hingga saat berita ini diterbitkan.  "Belum ada laporan dari para lurah," katanya.

Banjir di Jakarta Selatan Hingga Selutut Orang Dewasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/2jakha20220908132624.jpg" alt="Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 1.348 hunian DP Rp 0 diresmikan hari ini oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Cilangkap, Jakarta Selatan. Sebelumnya, sudah diresmikan juga hunian DP Rp 0 yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa. Rumah susun tersebut dilengkapi den</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali menjelaskan alasan tidak terpenuhinya janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun sebanyak 232.214 unit rumah DP Rp 0. Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya target tersebut adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga dua tahun.  "Kita katakan dua tahun nol (pembangunan), ya. Dua tahun itu kan hampir tidak dikerjakan. Kita tidak mampu mengerjakan apa-apa karena Covid-19," katanya kepada wartawan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (28/9).  Setelah target tersebut akhirnya tidak tercapai, akhirnya Pemprov DKI menurunkan target pembangunan rumah DP Rp 0. Berdasarkan data dari rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, rumah DP Rp 0 ditargetkan terbangun sebanyak 232.214 unit. Lalu, dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, Pemprov DKI menurunkan targetnya menjadi 9.081 unit. "Kenapa itu diturunin? Rasional itu. Waktu perencanaan, pembangunan kita tahun ini, segini. Ternyata dua tahun ini absen, kan enggak ada sama sekali," ujarnya.  Marullah mengatakan bahwa sepanjang tahun 2017-2022, Pemprov DKI telah membangun 2.313 unit Rumah DP Rp 0. Oleh karena itu, Marullah meyakini pihaknya akan mampu menyelesaikan target pembangunan dengan total 9.081 unit sampai tahun 2026. "Rasanya sih optimis, mudah-mudahan jadi," imbuhnya.  Untuk diketahui, kelanjutan pembangunan Rumah DP Rp 0 tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta tahun 2023-2026. Berdasarkan isi RPD, Anies menjabarkan sejumlah upaya untuk mendukung kebijakan pelaksanaan DP Rp0. Di antaranya adalah pengadaan tanah melalui kewajiban pihak ketiga, kerjasama business to business, BUMN, BUMD, Swasta.  Selain itu, diadakannya juga penganggaran dana fasilitas pembiayaan pemilikan rumah. Kemudian, kebijakan batasan harga jual rumah untuk masyarakat yang mengakses fasilitas pembiayaan pemilikan Rumah. Lalu, kerja sama dengan bank pelaksana penyaluran kredit atau fasilitas pembiayaan pemilikan rumah, dan pembentukan Badan Layanan Umum Daeerah (BLUD) yang bertugas mengelola dana perumahan program DP 0 Rupiah.  "Pemerintah mendorong para pelaku pembangunan untuk menyediakan hunian terjangkau dari segi harga jual bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan potensi penyediaan hunian sebanyak 9.081 unit yang dibangun oleh BUMD dan Swasta/BUMN," tulis Anies dalam dokumen RPD. (*)

Ini Dalih Pemprov DKI setelah Gagal Penuhi Target Rumah DP Rp 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211220_160321.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan tidak akan mengenakan biaya alias gratis apabila masyarakat ingin mengubah dokumen administrasi menyusul perubahan nama 22 jalan di Ibu Kota.  "Kami tegaskan bahwa semua perubahan itu Insya Allah tidak membebani, baik biaya maupun yang lain," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin.  Adapun konsekuensi perubahan 22 nama jalan di Jakarta itu di antaranya perubahan data dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak (KIA).  Selain itu juga untuk dokumen Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, serta data kepemilikan kendaraan bermotor.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menambahkan nama jalan yang tertera di dokumen administrasi saat ini masih tetap berlaku.  Data di dokumen tersebut dapat diubah secara proaktif oleh masyarakat atau dapat diubah jika ada pembaharuan.  "Misalnya kependudukan, ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru atau kalau ingin langsung diubah bisa langsung mengubahnya," imbuh Anies.  Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta membuka layanan ubah data untuk dokumen kependudukan setelah perubahan nama jalan di Ibu Kota.  "Untuk proses pembukaan layanan akan di mulai satu minggu ke depan di loket- loket layanan Dukcapil tiap kelurahan di DKI Jakarta," kata Kepala Dukcapil DKI Budi Awaluddin di Jakarta, Kamis (23/6).  Disdukcapil DKI juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil untuk menginventarisasi pendataan dan kebutuhan blangko.  Sebelumnya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 565 tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta terdapat 22 nama jalan baru dengan nama yang berasal dari tokoh Betawi.  Perubahan nama jalan dengan nama tokoh Betawi tersebut, berdampak terhadap perubahan nama jalan di kolom dokumen administrasi.  Berikut Daftar nama jalan yang diubah Anies:  1. Jalan Entong Gendut (sebelumnya Jalan Budaya) 2. Jalan Haji Darip (sebelumnya Jalan Bekasi Timur Raya) 3. Jalan Mpok Nori (sebelumnya Jalan Raya Bambu Apus) 4. Jalan H. Bokir Bin Dji'un (sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede) 5. Jalan Raden Ismail (sebelumnya Jalan Buntu) 6. Jalan Rama Ratu Jaya (sebelumnya Jalan BKT Sisi Barat) 7. Jalan H. Roim Sa'ih (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Barat) 8. Jalan KH. Ahmad Suhaimi (sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Timur) 9. Jalan Mahbub Djunaidi (sebelumnya Jalan Srikaya) 10. Jalan KH. Guru Anin (sebelumnya Jalan Raya Pasar Minggu sisi Utara) 11. Jalan Hj. Tutty Alawiyah (sebelumnya Jalan Warung Buncit Raya) 12. Jalan A. Hamid Arief (sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 gang 5). 13. Jalan H. Imam Sapi'ie (sebelumnya Jalan Senen Raya) 14. Jalan Abdullah Ali (sebelumnya Jalan SMP 76). 15. Jalan M. Mashabi (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Utara). 16. Jalan H. M. Shaleh Ishak (sebelumnya Jalan Kebon Kacang Raya Sisi Selatan). 17. Jalan Tino Sidin (sebelumnya Jalan Cikini VII). 18. Jalan Mualim Teko (sebelumnya Jalan depan Taman Wisata Alam Muara Angke). 19. Jalan Syekh Junaid Al Batawi (sebelumnya Jalan Lingkar Luar Barat). 20. Jalan Guru Ma'mun (sebelumnya Jalan Rawa Buaya). 21. Jalan Kyai Mursalin (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang) 22. Jalan Habib Ali Bin Ahmad (sebelumnya Jalan di Pulau Panggang).

Anies: Ubah Dokumen Administrasi Soal Nama Jalan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku partainya belum memutuskan akan kembali mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang.  Menurut Habiburokhman, Partai Gerindra berkomitmen mengusung dan mendorong kader internalnya sendiri untuk bisa berkompetisi memperbutkan kursi DKI 1.  "Ya enggak tau ya (usung Anies atau tidak) belum diputuskan. Tapi kan kami ini partai besar, kami harusnya mengajukan calon sendiri, idealnya seperti itu," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/1).  Anggota Komisi III DPR mengaku dua perhelatan Pilgub DKI Jakarta Partai Gerindra tidak mengusung kadernya sendiri. Hal ini karena tidak ada calon. Namun saat ini kondisinya berbeda.  "Kalau dua Pilkada kemarin kita tidak mengajukan calon dari kader kami sebagai Gubernur, tapi kan sekarang kita partai besar, jadi wajar sekali kita punya call tinggi (daya tawar-Red)," katanya.  Habiburokhman menuturkan, saat ada kandidat calon Gubernur DKI Jakarta adalah, itu adalah Ahmad Riza Patria yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI, serta Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Maulani.  "DKI tentukan kita punya banyak stok kader. Ada Pak Ahmad Riza Patria, ada Bu Rani Maulani yang sekarang jadi ketua fraksi tiga periode, kami tidak kekurangan stok kader," ungkapnya.  Namun demikian, Habiburokhman menjelaskan saat ini Partai Gerindra belum menentukan siapa calon yang bakal diusung oleh partai yang dikepalai oleh Prabowo Subianto ini.  Menurut Habiburokhman, di Partai Gerindra ada tahapannya yang mesti dilalui, mulai dari DPD Gerindra DKI mengusulkan ke DPP hingga diputuskan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.  "Jadi tahapannya DPD mengusulkan ke DPP. DPP membahas lalu mengusulkan ke pak Prabowo," pungkasnya.

Pilgub DKI Jakarta, Gerindra Galau Bakal Usung Anies Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Sahroni-Nasdem-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan telah menunjuk Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni sebagai ketua pelaksana event balap mobil listrik internasional Formula E atau Jakarta E-Prix 2022. Dalam pelaksanaannya nanti, Sahroni akan dibantu oleh Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Jakarta E-Prix. Terkait penunjukkan ini, Ahmad Sahroni yang juga seorang legislator asal Tanjung Priok, Jakarta Utara menyatakan bahwa dirinya merasa sangat terhormat. Dia juga berharap agar gelaran Formula E ini bisa membantu mengangkat nama Indonesia di kancah otomotif internasional. “Saya merasa terhormat. Semoga passion dan pengalaman saya di dunia otomotif selama ini bisa membantu mengangkat nama Indonesia melalui acara otomotif penting ini. Karena ini semua demi kebanggaan dan masa depan Indonesia. Ajang balap Formula E bukan hanya sebagai tontonan layaknya Formula 1 atau Superbike,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/11). Wakil Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, bahwa ajang Formula E adalah kampanye yang digelar untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan ibukotanya DKI Jakarta telah siap sejajar dengan kota-kota besar di negara lain. “Formula E adalah sebuah kampanye. Bukan kampanye politik orang atau partai tertentu. Tapi kampanye Indonesia di mata dunia, bahwa DKI Jakarta telah siap menyambut era modern yang ramah lingkungan, dan setara dengan kota-kota besar di negara maju lainnya seperti New York, London, Berlin, dll,” sambungnya. Sahroni juga menyebut bahwa event formula E ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari berbagai skala, baik mikro dan makro. Selain itu, penggunaan mobil listrik seluruhnya di Formula E juga bisa menjadi ajang untuk memsosialisasikan tentang industri baterai dalam negeri yang dicita-citakan Presiden Jokowi. “Ini adalah momentum untuk kebangkitan politik, sekaligus makin memperkenalkan mobil listrik dan industri baterai dalam negeri kepada masyarakat. Sehingga saya mohon, mari kita kesampingkan prasangka dan kepentingan politik, kita kerja bersama demi suksesnya event ini,” katanya. Terakhir, mengenai berbagai isu dugaan korupsi seputar event ini, Sahroni menegaskan bahwa dirinya akan melibatkan KPK untuk turut mengawasi jalannya kegiatan dari awal sampai akhir. “Saya akan bawa event ini se-transparan mungkin. Saya juga akan meminta KPK untuk ikut serta untuk mengawasi dari awal sampai akhir. Masyarakat juga silakan awasi dan bantu support dengan kritik membangun. Insha Allah semua lancar. Sekali lagi, ini bukan hanya proyak pemprov DKI, pemerintah pusat, IMI, atau siapapun. Ini proyek kita bersama,” pungkasnya. Sebagai informasi, Sahroni memang penggiat mobil listrik di Indonesia. Saat ini dirinya menjabat sebagai Presiden Mobil Listrik Indonesia dan Tesla Indonesia. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga aktif mengkampanyekan mobil listrik di tanah air.

Anies Tunjuk Wakil Ketua Komisi III DPR Jadi Ketua Pelaksana Formula E

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 7 pejabat tinggi pratama (eselon 2) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/10).  "Pelantikan hari ini merupakan proses regenerasi, penyegaran organisasi sehingga perjalanan pemerintahan lebih baik dari waktu ke waktu. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan hari ini juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku direkomendasikan KASN," kata Anies.  Anies mengatakan, periode 2022 merupakan masa penuntasan visi, misi, dan program strategis daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Oleh karena itu, ia meminta kepada para pejabat baru agar memastikan semuanya tuntas.  "Ambil tanggung jawab masing-masing, artinya, jika ada target RPJMD, KSD, janji Gubernur/Wakil Gubernur dan isu prioritas daerah yang belum tuntas dan sektor yang Anda pimpin bisa berkontribusi pada penyelesaiannya, maka kerjakanlah," imbuhnya.  Anies, menuturkan, pada setiap akhir kepemimpinan Kepala Daerah, program prioritas dari program kerja yang ada pada Perangkat Daerah (PD) masing-masing dapat segera diselesaikan. Selain itu, berbagai program yang menjadi tanggung jawab dapat terlaksana sesuai dengan rencana.  "Sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai, bahkan hasil yang dicapai bisa bermanfaat, menciptakan kebahagiaan untuk masyarakat. Maka, lakukan terobosan, ciptakan inovasi, ide, gagasan baru sekecil apapun, karena itulah yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan dan memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi," pungkas Anies.  Berikut 7 Pejabat Utama Pratama Pemprov DKI Jakarta yang dilantik Anies:  1. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin.  2. Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko.  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Asep Kuswanto.  4. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati.  5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata.  6. Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Firmansyah.  7. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto.

Anies Lantik 7 Pejabat Tinggi DKI, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/arti-di-balik-nama-anak-giring-ganesha_m_216287.jpeg" alt="Giring Ganesha terinsipirasi Abraham Linconl saat memberi nama putranya yang baru lahir." width="100%">
<figcaption>Giring Ganesha terinsipirasi Abraham Linconl saat memberi nama putranya yang baru lahir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) langsung memberikan klarifikasi pernyataan Plt Ketua Umumnya Giring Ganesha yang menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan pembohong. Partai yang gagal mengirim kadernya ke DPR itu justru malah makin menegaskan bahwa Giring sedang melainkan pengungkapan kebenaran, bukan menyebar kebencian.  "Ini sangat jelas bukan penyebaran kebencian, melainkan pengungkapan kebenaran. Juga merupakan pendidikan politik kepada rakyat agar benar-benar cermat dalam memilih pemimpin,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo kepada wartawan, Kamis (23/9).  Nanang juga menyatakan, sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperlihatkan inkonsistensi antara pernyataan dan perbuatan.  "Beliau mengatakan peduli dengan pandemi, tetapi ada anggaran yang dialokasikan untuk Formula E hampir Rp 1 triliun. Kalau benar-benar peduli, uang sebanyak itu ya dipakai untuk penanganan pandemi dan membantu rakyat yang terdampak," katanya.  Pernyataan Giring juga memperjelas langkah Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta  yang mengusullkan hak interpelasi terkait Formula E.  "Antara interpelasi dengan pernyataan Bro Giring saling berkaitan dan selaras. Pernyataan Bro Giring justru menggarisbawahi dan mendukung langkah kawan-kawan di DPRD yang mengajukan interpelasi," ungkapnya.  Sekali lagi, Nanang menegaskan, pernyataan Giring ditopang data yang kuat. Misalnya terkait dana Rp 1 triliun sebagai  commitment fee yang  diambil dari APBD selama 5 tahun untuk ajang Formula E.  Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Karena pura-pura peduli adalah kebohongan di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus diingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024.  "Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring.  Di hadapan media, Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi. Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi.  “APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” kata Giring.  Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi. Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan.  Ironisnya, di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku tidak punya dana untuk mengatasi Covid-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta.  Sementara itu terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai pernyataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyebut Anies Baswedan seorang pembohong justru menunjukkan kenaifan PSI sendiri, hal itu perlu diingat ketika Pilpres 2024  Menurut Ujang, PSI saat ini sedang membesarkan diri dan cari panggung dengan cara menghajar tokoh yang memang dari dulu hingga kini tak disukainya. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi pilihan PSI.  "Dan apa yang dilakukan Anies seolah-olah semuanya salah. Dan seolah-olah Anies juga tak ada benarnya. Dan mengatakan Anies sebagai seorang pembohong itu sebuah kenaifan bagi PSI," kata Ujang.  Menurut Ujang, semua tokoh siapapun dia tidak hanya Anies ada plus dan minusnya. Sehingga, cara Giring menyerang Anies, kata dia, sudah terlihat maksud dan tujuannya yakni agar PSI mendapatkan pemberitaan yang besar.  "Bagi PSI, Anies mungkin bukan kelompoknya, bukan bagian dari alat perjuangannya, makanya selalu memusuhinya. Dan di dalam politik itu hal biasa saja. PSI cari lawan tuk mendapat efek pemberitaan dan ketenaran," tuturnya.  Karena itu, Ujang menyarankan, agar Anies tak menanggapi serangan Giring tersebut. Jika Anies merespons justru akan semakin menguntungkan buat PSI.  "Saya pikir tak perlu direspons. Buat apa? Karena jika direspons, justru PSI bisa kegeeran," pungkasnya.

Jubir PSI Jelaskan Maksud Giring Sebut Anies Baswedan Pembohong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12132_29871_giring-ok.jpg" alt="Giring mengaku tidak setuju adanya wacana perpanjangan kontrak di PT Freeport Indonesia di Papua." width="100%">
<figcaption>Giring mengaku tidak setuju adanya wacana perpanjangan kontrak di PT Freeport Indonesia di Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai seorang pembohong. Sehingga tidak perlu didukung menjadi calon Presiden di Pemilu 2024.  Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo mengigatkan saat memberikan kritiknya harus juga disertai solusi. Sehingga itu yang semestinya dilakukan oleh Giring.  "Menurut saya lebih baik kalau pun mau protes harus ada juga solusinya, jangan hanya sekadar menyerang," ujar Eko di Gedung DPR, Rabu (22/9).  Menurut anggota Komisi VI DPR ini, jika memang Anies Baswedan bermasalah sudah pasti ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Namun sampai saat ini tidak ada.  "Sampai sekarang kan lancar-lancar saja, artinya kan tidak ada masalah, itu satu," katanya.  Eko melihat Anies dalam mempimpin ibu kota cukup baik, misalnya saja dia sudah berhasil menurunkan angka penularan Covid-19 di DKI Jakarta. Kemudian vaksinasi Covid-19 juga mencapai target.  "Jadi saya minta, sahabat saya Giring, apapun bentuknya kalau mau lakukan sesuatu jangan hanya beropini, tapi juga tawarkan solusinya," ungkapnya.  Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Kata dia, pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus diingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024.  "Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring.  Di hadapan media, Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi. Untuk menguji hal tersebut, Giring mengajak publik melihat Anies membelanjakan uang rakyat di masa pandemi.  “APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” kata Giring.  Uang muka acara Formula E dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi. Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan.  Ironisnya, di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku tidak punya dana untuk mengatasi Covid-19 dan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta.

Elite PAN Jakarta Minta Giring Jangan Asal Serang Anies Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa, (21/9/2021). Anies diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan menyoroti serangan buzzer yang menimpa Gubernur DKI Anies Baswedan yang hari ini dipanggil oleh Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK). Mantan mendikbud itu dimintai keterangannya soal kasus korupsi dengan tersangka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mantan Direktur Utama PT Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.  Ketua Forum Politik Indonesia yang biasa disapa Kang Tamil itu membandingkan logika kasus yang dialami BUMD dan seolah-olah itu berarti kesalahan seorang gubernur. "Jangan-jangan nanti ada semut kelindas ban mobil yang salah Anies lagi," ujar Kang Tamil dalam keterangn tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (21/9).  Tamil juga meminta publik objektif dengan kinerja kepala daerahnya. Terutama dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Karena itu, lanjutnya, jangan sampai masyarakat mudah percaya dengan opini buzzer yang menyesatkan dan melupakan keberhasilan Anies dalam memerangi Covid-19 di Jakarta.  "Aneh juga, itu kan kasus BUMD tapi para buzzer terkesan sok tau soal hukum. Ini seperti ada skenario memframing Anies terlibat dalam kasus BUMD tersebut," ujarnya.  Sementara itu, saat memenuhi panggilan KPK, Anies Baswedan menyatakan tentang capaiannya menangani pandemi, baru setelahnya membahas soal kasus yang membuatnya dipanggil KPK. Baik Anies maupun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio sama-sama akan diperiksa sebagai saksi. Keterangan keduanya diperlukan terkait dengan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.  "Saya berharap nantinya keterangan yang saya berikan akan bisa membantu tugas KPK di dalam menuntaskan persoalan korupsi yang sedang diproses. Jadi saya akan menyampaikan semua yang dibutuhkan. Semoga itu bermanfaat bagi KPK," ujar Anies.  Diketahui, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan. Terakhir KPK menjerat dan menahan Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka.  Tersangka selanjutnya adalah Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene. Lalu, ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.  Mereka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 152,5 miliar. parah pihak yang terlibat itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Anies Dipanggil KPK, Tamil Ungkap Serangan Buzzer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur dki jakarta anies baswedan

Berita Terkini