<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/SABRAN-15-507951060.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, saat meresmikan Car Free Night Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (14/6/2025)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, saat meresmikan Car Free Night Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (14/6/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meresmikan Car Free Night Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangka Raya, Sabtu (14/6/2025). Kegiatan ini turut dimeriahkan oleh artis Ibukota Tri Suaka dan Nabila Maharani.&nbsp; Turut hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Anggota Parlemen Majelis Agung Turki Serkan Bayrambeserta delegasi dari Turki, Plt. Sekretaris DaerahLeonard S. Ampung, serta Para Kepala Perangkat Daerah. Ini merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, mendorong kreativitas warga Kalteng, dan melestarikan budaya Bumi Pancasila. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016138539/gubernur-agustiar-sabran-ultimatum-perusahaan-di-kalteng-agar-taat-bayar-pajak-tepat-waktu">Gubernur Agustiar Sabran Ultimatum Perusahaan di Kalteng Agar Taat Bayar Pajak Tepat Waktu</a> Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, Pemprov Kalteng menyediakan ruang untuk masyakarat yang ingin menikmati malam di Bundaran Besar Palangka Raya. &ldquo;Pada rangkaian kegiatan kali ini, kita juga menyelenggarakan Malam Huma Betang atau Huma Betang Night, yang mengusung tema Melestarikan Kearifan Lokal dengan Spirit Huma Betang dalam Bingkai NKRI,&rdquo; ujar Gubernur Agustiar Sabran. Gubernur Agustiar Sabran juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Kalteng, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurutnya, jika perekonomian rakyat Kalteng terus bergerak, maka pembangunan kesejahteraan masyarakat juga terus berjalan ke arah Kalteng Maju, Berkah, dan Bermartabat. &ldquo;Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal, sehingga Kawasan Bundaran Besar dapat berkembang menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,&rdquo; tukasnya.

Kegiatan Car Free Night Huma Betang Night di Bundaran Besar Palangka Raya diharapkan menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan budaya lokal.

Gubernur Agustiar Sabran Resmikan Huma Betang Night, Tingkatkan Ekonomi UMKM dan Lestarikan Budaya Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-3-2528917917.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di Pemprov Kalimantan Tengah (Kalteng). Laporan itu dalam proses verifikasi di Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. "Di unit PLPM itu akan ditelaah dan ditentukan apakah layak untuk dilidik atau tidak. Penelahan itu bukan penyelidikan. Dilihat dulu validitasnya. Kalau oke kemudian diekspos ke pimpinan untuk ditentukan apakah layak untuk dilidik atau tidak," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (13/11). Senada dengan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan, pihaknya akan melakukan verifikasi dokumen dan data pada setiap laporan yang masuk. Terkait tindak lanjutnya, akan melihat kelengkapan data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelapor. Menurut Tessa, dalam tahap penerimaan laporan, akan ada tahapan verifikasi, penelaahan dan pengumpulan informasi. "Bila semua data pendukung dan dari hasil penelaahan dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti, maka tahapan selanjutnya adalah ke tingkat penyelidikan. Bila belum lengkap maka akan diminta kepada pelapor untuk dapat melengkapi," kata Tessa. Sebelumnya, tiga warga membuat laporan ke KPK pada Kamis (7/11). Mereka adalah Sukarlan F Doemas, M Roshid Ridho, dan Rahmadi G Lentam. Mereka melaporkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta 10 pejabat lainnya di Pemprov Kalteng. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan dana bansos senilai Rp 547,89 miliar. Dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyampaikan pandangan terkait laporan masyarakat ke KPK. Apalagi dalam laporan itu sebagai terlapor adalah Gubernr Kalteng Sugianto Sabran, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng, dan 10 pejabat lainnya. Menurut Reza, Tabe Berkah merupakan inisiatif yang baik dan perlu dilanjutkan dan dijaga agar tidak menjadi komoditas politik. Apalagi saat ini dalam periode Pilkada. Jika Tabe Berkah jadi komoditas politik, maka akan merugikan dan menguntungkan pihak tertentu. Reza mengajak masyarakat untuk berpikir positif menanggapi program positif yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dia menghormati hak-hak setiap warga dalam membuat laporan. Namun, untuk program positif tidak perlu dijadikan bahan polemik. Program Bansos Pendidikan Adapun bentuk bansos pendidikan yang dilaporkan ke KPK itu yakni penyaluran pada rentang Maret hingga Oktober 2024. Laporan itu menyebut dugaan penyimpangan terjadi pada tiga skema penyaluran bansos. Pertama, bansos berbentuk uang nontunai senilai Rp 187,31 miliar, di antaranya termasuk Program Beasiswa melalui Bantuan Tabungan Beasiswa Berkah (TABE) dalam skema Bidik Misi Kalteng Berkah Tahun 2024. Pada program tersebut Pemprov Kalteng memberikan bantuan sebesar Rp 7,5 juta per mahasiswa kepada 13.113 penerima pada jenjang D-3, D-4, dan S-1. Total anggarannya mencapai Rp 98,34 miliar. Program ini mensyaratkan surat rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng. Adapun skema kedua meliputi bansos berbentuk barang dengan nilai Rp 317,35 miliar. Sementara itu, skema yang ketiga merupakan bantuan pangan melalui sembako yang nilainya sekitar Rp43,22 miliar dan didistribusikan kepada 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalteng. (*)

Di unit PLPM itu akan ditelaah dan ditentukan apakah layak untuk dilidik atau tidak. Penelahan itu bukan penyelidikan.

Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Bansos di Kalteng Tunggu Hasil Verifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Aple-Vaksinasi-Covid-19.jpg" alt="vaksinasi Covid-19" width="100%">
<figcaption>vaksinasi Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di seluruh Kabupaten/Kota guna mewujudkan herd immunity atau kekebalan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.  Untuk memastikan target vaksinasi tercapai, provinsi yang dipimpin oleh Sugianto Sabran itu Kalteng mendorong agar vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan metode jemput bola. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya di Tugu Soekarno.  "Malam ini kita berada di Tugu Sukarno dalam rangka memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan arahan Pak Gubernur pada kami, dan kami disuruh memonitor," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Nuryakin mengapresiasi upaya percepatan vaksinasi yang telah dilakukan Pemko Palangka Raya dengan cara jemput bola di tempat-tempat umum seperti pasar, pusat perbelanjaan, taman, dan ruang publik lainnya. Menurutnya, cara jemput bola ini efektif untuk mempercepat vaksinasi di Kalteng.  "Ternyata ini sangat bagus, jadi kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama dengan Polres, Dinas Kesehatan, BPBD ini bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Tengah," ungkapnya.  "Karena kan kita di faskes yang ada sudah terbuka semua, tapi kan tidak semua masyarakat itu bisa datang pagi, datang siang, atau mungkin kondisi pekerjaan, dia sekolah atau dia ada kegiatan lain. Nah sehingga jemput bola ini memang ini kita perlukan," imbuh Nuryakin.  Nuryakin juga berharap upaya percepatan vaksinasi tidak hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, tetapi bisa meluas ke berbagai tempat di mana terdapat kegiatan masyarakat.  "Katakanlah suatu saat kita jemput bolanya di masjid, di gereja, jadi masyarakat itu bisa terlayani semua," katanya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Selepas meninjau vaksinasi di Tugu Soekarno, Plt. Sekda Kalteng bersama Kadinkes, Kasatpol PP, dan Plt. Kalaksa BPBPK kemudian melakukan peninjauan ke Pusat Kuliner yang berada di Jalan Yos Sudarso sekaligus menyosialisasi penerapan protokol kesehatan.

Vaksinasi Covid-19 di Kalteng Pakai Metode Jemput Bola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi sikap beberapa kepala daerah yang membolehkan penggunaan mobil dinas untuk mudik pada hari raya Idul Fitri. Seharusnya, kepala daerah bisa membedakan penggunaan aset negara untuk kepentingan tugas atau pribadi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, ada satu prinsip dasar mengapa KPK mengimbau agar mobil dinas itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Prinsip dasarnya adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa memisahkan fasilitas atau sarana yang diadakan untuk pelaksanaan tugas dan mana yang untuk kepentingan pribadi. Febri menyebut, imbauan KPK ini telah ditindaklanjuti oleh MenpanRB Syafruddin dan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan melarang ASN mudik pakai mobil dinas. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi kepala daerah untuk tidak menaati aturan tersebut. "Sudah saatnya tidak banyak alasan bagi kepala daerah, tinggal meneruskan imbauan ini dan bertindak secara tegas di lingkungan masing-masing," tegas Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (31/5).  Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, membolehkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan mobil dinas untuk pulang kampung mudik Lebaran.  “Yang penting jangan keluar dari Provinsi Kalteng. Kasihan pegawai, hanya menggunakan itu satu tahun satu kali,” kata Sugianto kepada JawaPos.com, Kamis (30/5). Selama mobil dinas digunakan untuk mudik, Sugianto mengingatkan, agar kendaraan itu dijaga dengan baik. Walaupun bukan milik pribadi setidaknya jagalah seperti menjaga punya sendiri.   “Jangan cuman bisa memakai, tetapi tidak bisa merawat,” jelasnya.

Gubernur Izinkan PNS Pakai Mobil Dinas untuk Mudik, Ini Kata KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran-kalteng.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran - Ist" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran - Ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini genap tiga tahun Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya memimpin Kalteng. Selama tiga tahun kepemimpinan keduanya, banyak hal sudah diwujudkan. Kesejahteraan terasa semakin meningkat.  Indikator kesejahteraan masyarakat (kesra) pada bidang kesehatan, terlihat dengan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama masa kepemimpinan Sugianto-Habib. Berbagai terobosan dan program dilaksanakan. Mulai dari penurunan angka gizi buruk hingga meningkatnya penerimaan Jaminan Kesehatan (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).  “Persentase gizi buruk tahun 2016 berada pada angka 25, tapi pada 2018 angka gizi buruk di Kalteng turun menjadi 5 persen. JKN-KIS di Kalteng terlihat mengalami peningkatan yang signikan, sejak 2016 hingga 201 9. Pada 2016 lalu, kepesertaan JKN-KIS hanya berkisar 10.00-an, tapi pada 2019 meningkat dan mencapai 90.000-an,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul, saat melaksanakan forum grup diskusi (FGD) di ruang rapat Bappedalitbang Kalteng, belum lama ini.  Tidak hanya itu, guna memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, Pemprov Kalteng telah menambah jumlah dokter spesialis. Pada 2017 terdapat sekitar 215 orang, 2018 sebanyak 277 orang, sedangkan 2019 mencapai 285 orang.  “Jumlah puskesmas yang memiliki dokter semakin bertambah. Tahun 2017 lalu hanya 169 puskesmas yang memiliki dokter. Tapi saat ini sudah mencapai 178 puskesmas,” katanya.  Selain itu, guna meningkatkan pelayanan dan sarana prasaran kesehatan, pemprov merencanakan pembangunan rumah sakit tipe A. Pembangunan tersebut menggunakan anggaran kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Proyek pembangunan rumah sakit itu sudah melewati studi kelayakan dan master plan di Bappenas.  Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Doris Sylvanus terus meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana. Salah satu pemenuhan sarana prasarana yakni penambahan kapasitas tempat tidur. 2016 lalu, kapasitas tempat tidur sebanyak 306. Pada 2017-2018, kapasitas tempat tidur sebanyak 357. Sedangkan 2019, bertambah menjadi jumlahnya menjadi 370.  “Kami juga memiliki layanan pusat jantung dan instalasi kesehatan reproduksi. Dari tahun ke tahun terus bertambah. Mulai dari bedah onkologi, bedah saraf, hingga bedah digstif,” kata Wakil Direktur RSUD Doris Sylvanus, dr Theodorus Sapta Atmadja.  Ada pula, penanganan jantung berupa kateterisasi dan pemasangan stent (ring), layanan lain yakni forensik, endoskopi, bronkhoskopi, mikrobiologi klinik, dan patologi anatomi. Pasalnya, bidang spesialisasi yang dibuka di RSUD dr Doris, tahun 2016 sebanyak 24 bidang, tahun 2017 bertambah menjadi 25 bidang spesialisasi. Pada 2018 lalu bertambah lagi menjadi 26 bidang spesialisasi.  INDIKATOR DARI BIDANG PENDIDIKAN  &nbsp;  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.</figcaption>
</figure> Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (Istimewa)  Di bidang pendidikan, Sugianto-Habib juga terus memacu kualitas mutu anak-anak di Bumi Tambun Bungai ini. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah mampu membangun sejumlah sarana prasarana pendidikan tingkat SMA/sederajat. Pada tahun ajaran (TA) 2018/2019, anak-anak lulusan SMA/SMK memberikan peningkatan kualitas secara signifikan.  “Pemeritah berhasil membangun 175 ruang kelas baru, 86 laboratorium, 18 perpustakaan, merehab 108  gedung sekolah, dan 42 pembangunan sanitasi,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng Slamet Winaryo.  Diungkapkannya, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Buktinya, Kalteng mampu melaksanakan UNKB 100 persen di tingkat SMA.  “Pemerintah telah memenuhi kebutuhan komputer selama tiga tahun terakhir, yakni 4.162 unit. Semuanya bersumber dari APBD, APBN, dan bantuan pihak ketiga malalui CSR,” tegasnya.  Dengan pemenuhan ini, diyakininya memberikan dampak peningkatan prestasi bagi anak-anak didik di Kalteng ini. Pada UNBK TA 2017-2018, hanya empat siswa yang mampu memperoleh nilai sempurna. Peningkatan prestasi signifikan terjadi pada TA 2018-2019, karena naik drastis hingga 50 persen. Terdapat 20 orang lulusan SMA/SMK yang memperoleh nilai sempurna.  Selama pemerintahan Sugianto-Habib, kucuran dana Beasiswa Bidik Misi Kalteng BERKah meningkat. Pada 2017 anggaran untuk beasiswa hanya sebesar Rp12,172 miliar, dengan kuota penerima adalah 2.430 mahasiswa. Tapi pada 2019, anggaran untuk beasiswa mencapai Rp20 miliar dengan kuota 10.000 orang penerima.  BIDANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sugianto-sabran-gub-kalteng-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Kalteng Sugianto Sabran  Kalteng merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pun adat dan budayanya. Masa kepemimpinan Sugianto-Habib, pemerintah telah mampu meningkatkan pengelolaan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Hal itu terbukti dari kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan.  Kepala Disbudpar Kalteng Guntur Talajan mengatakan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kalteng terus meningkat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan cukup tinggi. Pada 2014 lalu, wisatawan domestik yang datang tercatat sebanyak 824.130 orang, sedangkan wisatawan mancanegara berjumlah 20.496 orang.  “Padahal, tahun sebelumnya jumlah wisatawan domestik hanya 358.593, dan yang mancanegara berjumlah 15.017,” kata Guntur.  Pada tahun 2017, kata dia, tercatat jumlah wisatawan domestik sebanyak 839.915 orang, sedangkan mancanegara ada 26.519 orang. Pada 2018 mengalami peningkatan jumlah, yakni 952.389 orang untuk domestik dan 38.610 wisatawan mancanegara.  “Kami juga telah memperoleh beberapa prestasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Salah satunya, juara umum tingkat regional Kalimantan pada Festival Budaya Pesona Borneo Tahun 2017. Masih banyak lagi prestasi yang telah diraih,” ucapnya.  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/banjir-kalteng-1-750x356.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat meninjau SMA Negeri 1 Tewah yang terendam banjir. (Ist for JawaPos.com)  Pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD), Kalteng mampu menumbuhkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, BUMDes ini memiliki peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja di Kalteng.  Sejak tiga tahun terakhir, keberadaan BUMDes semakin bertambah. Total saat ini sebanyak 910 BUMDes. Jumlah ini melibatkan sebanyak 3.250 orang, dia antaranya 2.927 orang pengurus dan 323 orang tenaga kerja. Kondisi BUMDes ini diyakini sehat, dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan asli desa (PADes) yang terus mengalami peningkatan.  Sejak 2015, kontribusi BUMDes terhadap PADes adalah Rp 10 juta. Tahun 2016 meningkat menjadi Rp 74 juta lebih. Tahun 2017 mencapai Rp 310 juta lebih. Data terakhir pada Tahun 2018, mencapai Rp 630 juta,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalteng Hamka, belum lama ini.  BUMDes di Kalteng terbagi dalam empat kriteria, di antaranya sebanyak 530 dasar, 346 tumbuh, 33 berkembang, dan 1 mandiri. Dikatakannya, kabupaten dengan jumlah BUMDes terbanyak adalah Kabupaten Kapuas, yakni 185 unit. Sedangkan yang paling sedikit memiliki BUMDes adalah Kabupaten Sukamara, yakni hanya 8 unit.  “Setiap tahun kami terus mendorong agar semua desa memiliki BUMDes. Melalui DPMD, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk rutin dan berkala membina pemerintah desa maupun pengurus BUMDes,” paparnya.  PEMBERDAYAAN ANAK DAN PEREMPUAN  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran-2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. (Pemprov Kalteng for JawaPos.com)  Pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB), terjadi banyak perubahan peningkatan kualitas anak dan perempuan.  Kepala Dinas P3APPKB Kalteng Rian Tangkudung mengatakan, sampai 2018 tidak ada satu pun kabupaten/kota yang memenuhi nominasi kabupaten/kota layak anak. Tapi pada 2019, sudah ada enam kabupaten/kota yang berhasil masuk nominasi dan akan diumumkan hasilnya oleh presiden RI pada tanggal 23 Juli 2019, dalam acara Forum Anak Nasional di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.  “Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menargetkan, pada 2020 diharapkan ada 10 kabupaten/kota yang masuk nominasi kabupaten/kota layak anak. Target selanjutnya pada 2021, diharapkan 14 kabupaten/kota se-Kalteng sudah masuk nominasi ini. Apabila sudah memenuhi, maka Kalteng akan menjadi Provinsi Layak Anak (Provila),” ungkap Rian.  Atas petunjuk gubernur, lanjut dia, untuk pertama kalinya forum anak daerah Provinsi Kalteng  diikutkan dalam rangkaian proses Musrenbang Provinsi Kalteng Tahun 2019, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.  “Dalam bidang perempuan, pada 2016 lalu Kalteng telah meluluskan 16 dokter perempuan. Saat ini jumlah anggota legislatif perempuan pun meningkat. Sebelumnya 26 persen, sekarang sudah mencapai 35 persen. Menjadi kebanggaan bersama, karena untuk pertama kalinya Kalteng memiliki bupati perempuan, yakni di Kabupaten Kotawaringin Barat,” bebernya.  BIDANG KETENAGAKERJAAN  Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, yakni kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang selama tiga tahun terakhir.  Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Syahril Tarigan mengatakan,  UMP pada 2016 hanya sebesar Rp 2.057.558. Kemudian pada 2017, naik menjadi Rp 2.227.307. Pada 2018 menjadi Rp 2.421.305. Untuk tahun ini, UMP meningkat menjadi Rp 2.663.435.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/sugianto-sabran-gub-kalteng-640x480.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/banjir-kalteng-1-750x356.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran-2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Tiga Tahun Kepemimpinan Sugianto-Habib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sugianto-sabran.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur H Sugianto Sabran bersama perangkat daerah (PD) dan jajarannya terus berupaya untuk melakukan pembangunan. Baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain-lain.  Namun tak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat di Kalteng yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan keseriusan dari kepala daerah. Para kepala daerah diminta untuk benar-benar memahami dan mengetahui kondisi, keinginan, dan harapan warga hingga ke pelosok daerah Kalteng.  "Saya minta para bupati, wali kota bersama wakilnya wajib hadir untuk mengurus masyarakatnya yang miskin dan kurang mampu," ungkapnya saat menyampaikan sambutan di aula Bapedalitbang Provinsi Kalteng, belum lama ini.  Dikatakannya, perhatian itu bisa dilakukan melalui program keluarga harapan (PKH) atau pun program lain yang menjadi prioritas para bupati dan wali kota.  "Bantuan sekecil apa pun yang dilakukan oleh kita (pemerintah, red), akan sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan. Khususnya masyarakat kurang mampu," tegas orang nomor satu di Kalteng tersebut.  Menurut dia, hal terpenting penting yang dilakukan sebagai kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat dan UU, untuk mencapai Kalteng Berkah. “Serta lebih maju ke depan dengan tidak memandang agama, suku, ras dan lain-lain,” pungkasnya.

Kepala Daerah Harus Perhatikan Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/gubernur-kalteng-sugianto-sabran-ist.jpeg" alt="Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berbincang dengan anak-anak saat melakukan kunjungan kerja ke daerah beberapa waktu lalu. - Ist" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berbincang dengan anak-anak saat melakukan kunjungan kerja ke daerah beberapa waktu lalu. - Ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) memang tercatat lebih baik daripada tingkat nasional. Walau begitu, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran tetap menekankan jangan sampai ada anak-anak di Kalteng mengalami putus sekolah.  Menyikapi komitmen itu, Pemprov Kalteng mengupayakan beasiswa bidikmisi untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalteng, kami sedang mengupayakan beasiswa bidik misi untuk SD dan SMP," ungkap Sugianto Sabran di aula Bappedalitbang Kalteng belum lama ini.  Dikatakan Sugianto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng saat ini tengah mengupayakan akhir 2019 program tersebut bisa dilaksanakan. "Jangan sampai ada anak-anak di Kalteng putus sekolah dengan alasan terkendala dana," tegas dia.  Supaya program ini dapat dijalankan, Sugianto akan membahas anggaran itu dengan DPRD Kalteng. Kini Pemprov Kalteng tengah menghitung berapa persen masyarakat yang tidak mampu di Kalteng. "Saat ini kami sedang melakukan penghitungan dan tentu nanti dibahas terlebih dahulu DPRD Kalteng," katanya.  Sugianto merencanakan nantinya masyarakat yang tidak mampu akan diberikan bantuan dana sekitar Rp 300 - Rp 500 ribu per bulan. Dengan demikian harapannya tidak ada anak-anak masyarakat di Kalteng yang putus sekolah karena terkendala dana.  "Ini adalah salah satu bentuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Kalteng untuk terus sekolah," pungkasnya.

Beasiswa Bidikmisi bagi SD dan SMP untuk Cegah Anak Putus Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pendidikan-jadi-perhatian-gubernur-kalteng_m_.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelabuhan Batanjung yang berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) segera dioperasikan. Pemungsian itu untuk mengurangi ketergantungan Kalteng terhadap provinsi lain.  “Kami akan konsen mempercepat pemungsian Pelabuhan Batanjung, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap provinsi lain dalam mengangkut komoditas dan hasil produksi dari Kalteng,” kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran di Istana Isen Mulang, Selasa (2/4).  Menurut Sugianto, jalan menuju pelabuhan masih labil. Hal itu disebabkan jalur ke pelabuhan itu adalah daerah gambut. Agar jalan bisa stabil, Pemprov Kalteng pun harus mengeluarkan dana Rp 6 triliun untuk membuat pile slab.  “Kalau hanya dibangun dengan membuka jalan, maka suatu saat jalan akan turun karena tanah gambut dengan kedalaman 40 meter. Jangan sampai kita menginginkan pembangunan jalan yang dinikmati untuk jangka pendek. Mesti harus dipikirkan untuk jangka panjangnya dan melihat secara menyeluruh. Jangan asal-asalan dalam merancang suatu proyek jalan, karena akan memakan biaya yang besar. Perlu untuk menurunkan tim teknis sebelum dilakukan pembangunan jalan,” ungkapnya.  Terpisah, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengungkapkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi respons gubernur untuk mempercepat pemungsian Pelabuhan Batanjung. “Karena Pelabuhan Batanjung sangat strategis. Selama ini kami masih bergantung dengan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin di Kalimantan Selatan yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Pelabuhan Batanjung,” ungkapnya.  Ben Brahim S Bahat melanjutkan, kendala selama ini yakni belum adanya jalan yang representatif untuk menunjang kelancaran akses masuk ke pelabuhan.  “Mudah-mudahan investor dari Brunei Darussalam juga dapat melirik ini. Bila perlu pemerintah daerah utang dan kami cicil membayarnya. Dengan tujuan agar dapat segera difungsikannya Pelabuhan Batanjung ini,” tegasnya.  Jarak menuju pelabuhan sepanjang 52 km itu belum semuanya dibangun. Jika dibangun dengan teknologi saat ini akan menelan banyak anggaran. Diperkirakan hanya mencapai Rp8 00 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jalan masuk Pelabuhan Batanjung.  Ketika disinggung soal Pulau Telo, Ben mengatakan, Pemkab Kapuas akan menyambut positif dan memberikan kemudahan kepada investor yang mau membuka usaha atau menanamkan modal di sana, seperti membangun hotel dan lain-lain.  “Ini akan sangat menarik, karena terpisah dari kota. Bisa mengoptimalkan feri masyarakat sebagai sarana transportasi menuju kawasan dengan luas 5 hektare itu,” ungkap mantan kepala Dinas PU Kalteng tersebut.

Kurangi Ketergantungan, Kalteng Segera Fungsikan Pelabuhan Batanjung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pendidikan-jadi-perhatian-gubernur-kalteng_m_.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam 5 provinsi terbaik dalam kategori rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Penilaian itu berdasarkan pada penilaian Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia.  Atas prestasi ini Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengaku tidak lantas tinggi hati. Menurut dia, Kalteng harus lebih bersaing lagi dengan daerah lain agar bisa setara dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.  Adapun penilaian terhadap Kalteng yang masuk dalam 5 provinsi terbaik pada RPJMD yakni berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikatornya sumber daya manusianya (SDM). Hal tersebut menjadi perhatian bagi gubernur dan mendasari untuk meningkatkan pembangunan pada dunia pendikan Kalteng.  “Kami masih kalah dengan Pulau Jawa. Karena IPM berkaitan dengan SDM kami belum bisa menyentuh seperti DKI Jakarta. Saat ini IPM DKI Jakarta mencapai 7,18 persen,” ucap Sugianto Sabran di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kecamatan Kumai, Minggu (17/3).  Sugianto menjelaskan, salah satu yang menyebabkan masih rendahnya SDM di Kalteng, karena masih banyak remaja yang tak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi setelah lulus SLTA.  “Di Kalteng hampir 40 persen remaja yang tamatan SMA tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” bebernya.  Gubernur berharap, ke depannya anak-anak yang mampu maupun tak mampu bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, SDM Kalteng akan memiliki kemampuan dan daya saing.  “Sejauh ini memang pemprov belum bisa membantu secara maksimal. Namun, paling tidak kami sudah ada upaya untuk ke arah sana, membantu agar anak-anak kami bisa melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi,” imbuhnya.  Dia mencontohkan, sebelumnya pemprov mengumpulkan kepala sekolah tingkat SLTA se-Kalteng, terkait permintaan untuk mengupayakan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) daerah, di luar dari dana BOS pusat.  “Kami pun mempertimbangkan permintaan tersebut. Karena setelah dikaji, sebenarnya daerah masih bisa menyiapkan anggaran tersebut, dengan catatan diperuntukkan hanya bagi siswa tak mampu. Berbeda dengan dana BOS pusat, yang dihitung berdasarkan jumlah pelajar di sekolah secara keseluruhan,” pungkasnya.

Pendidikan Jadi Perhatian Gubernur Kalteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/orang-dayak-harus-bebas-dari-kemiskinan_m_.jpg" alt="Ketua DAD Provinsi Kalteng Agustiar Sabran (baju hitam) bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (baju kuning) yang tengah menjelaskan kartu program sehat, Minggu (10/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua DAD Provinsi Kalteng Agustiar Sabran (baju hitam) bersama Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (baju kuning) yang tengah menjelaskan kartu program sehat, Minggu (10/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah (Kalteng) memiliki visi agar masyarakat di kebudayaan itu terbebas dari kemiskinan. Persoalan itu disadari tidak sepenuhnya diharapkan kepada pemerintah.  "Orang dayak harus bebas dari kemiskinan," Ketua Dewan Adat Dayak Kalteng Agustiar Sabran di sela-sela Pembukaan Rapat Kerja (Raker) DAD Provinsi Kalteng, di Istana Isen Mulang, Minggu (10/3).  Pembukaan Raker DAD Kalteng juga dihadiri oleh mahasiswa Universitas Palangka Raya. "Saya sengaja mengundang para mahasiswa. Agar mereka tidak buta dengan kearifan lokal, " ucapnya saat menyampaikan paparannya.  Untuk itu dia meminta masyarakat Kalteng untuk menjaga kearifan lokal dengan sejumlah kreativitasnya. Dengan kerja kreatif perekonomian pun bergerak. Kemiskinan pun dapat dihindarkan.  "Jangan sampai orang Dayak tinggal di Kalteng ini malah menjadi penganggur di tempatnya sendiri," tegasnya.  Agustiar mengajak semua masyarakat Bumi Tambun Bungai untuk membangun Provinsi Kalteng menjadi lebih baik lagi. " Untuk menuju Kalteng Berkah dan Indonesia hebat," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur kalteng

Berita Terkini