<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/1000066850-3924197943.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. (Ogen/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri untuk melantunkan Selawat Busyro setiap hari dan bahkan menjadikannya sebagai bacaan wajib dalam setiap kegiatan seremonial pemerintahan. Aturan ini ditegaskan melalui surat edaran yang menginstruksikan pemutaran Selawat Busyro setelah lagu Indonesia Raya di seluruh kantor OPD. "Seluruh ASN wajib mengumandangkan Selawat Busyro setiap harinya pada pukul 10.00 WIB atau usai menyanyikan lagu Indonesia Raya," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (18/11).&nbsp; Selain itu, ia juga menegaskan bahwa setiap acara seremonial, baik di lingkungan pemerintahan maupun kegiatan yang melibatkan masyarakat harus diiringi dengan Selawat Busyro. &ldquo;Kebiasaan ini bertujuan membangun akhlak dan keimanan para pegawai ASN maupun umat muslim,&rdquo; jelasnya. Kewajiban menyenandungkan Selawat Busyro tiap hari untuk ASN itu, kata Ansar, adalah sebagai wujud komitmen untuk menjadikan Kepri sebagai wilayah berselawat.&nbsp; &ldquo;Kita sudah menetapkan Kepri sebagai provinsi berselawat. Ini bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW," kata Ansar&nbsp; Ia berharap kebiasaan berselawat dapat menghadirkan rahmat dan keberkahan bagi masyarakat Kepri sehingga pembangunan daerah berjalan semakin baik.

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kepri untuk melantunkan Selawat Busyro setiap hari

Unik! Gubernur Kepri Wajibkan ASN Lantunkan Selawat Busyro Tiap Hari, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/20231230_174349-2321056302.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersamq UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang sebagai penampungan pengungsi Rohingya." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersamq UNHCR Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang sebagai penampungan pengungsi Rohingya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah rumor bahwa pihaknya bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia telah menyepakati menjadikan Pulau Galang di Batam sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya. "Rumor itu tidak benar dan disebarkan oleh akun-akun media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saya tegaskan belum ada kesepakatan apapun antara Pemprov Kepri dan UNHCR Indonesia mengenai Pulau Galang," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa (2/1). Ansar juga menampik kabar yang menyatakan jika UNHCR Indonesia telah menerima tanah kosong dari Pemprov Kepri untuk dijadikan tempat pengungsi Rohingya. "Itu hoaks. Kami tidak pernah memberikan tanah kosong kepada UNHCR Indonesia," ujarnya. Ansar mengatakan penyebaran rumor tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Menurut Ansar, Pemerintah Indonesia saat ini memang melihat keberadaan pengungsi Rohingya adalah sebuah keadaan yang harus diselesaikan, namun pemerintah belum mengambil kebijakan apapun, apalagi diisukan menunjuk Pulau Galang sebagai titik penampungan warga Rohingya. "Saya minta warga bijak merespons informasi di internet. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Ansar. Selain itu, Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang. Pemerintah pusat, kata dia, masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UNHCR Indonesia untuk mencari solusi terbaik bagi pengungsi Rohingya. Pemprov Kepri menghormati keputusan pemerintah pusat dan UNHCR Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani masalah pengungsi. "Kami siap mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan UNHCR untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya secara humanis dan sesuai ketentuan hukum internasional," ungkap Ansar. Hal senada juga disampaikan oleh UNHCR Indonesia melalui akun resmi mereka, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah meminta tempat atau pulau tersendiri untuk pengungsi Rohingya, termasuk menyepakati soal penempatan pengungsi dari Myanmar tersebut di Pulau Galang, Batam, Kepri. "Mohon bijak dalam memproses informasi di internet karena komentar-komentar ini bukan dari akun resmi UNHCR Indonesia. Ikuti perkembangan info terbaru dari akun-akun resmi @UNHCRIndonesia yang berupaya menemukan solusi terbaik untuk semua bersama Pemerintah Republik Indonesia," tulis UNHCR Indonesia.

Ansar turut menegaskan sampai saat ini tak ada arahan dari pemerintah pusat mengenai penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang.

Gubernur Kepri Bantah Ada Kesepakatan Pulau Galang jadi Penampungan Pengungsi Rohingya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221026-WA0012.jpg" alt="Guru besar Fakultas Kedokteran Unair Irwanto di Puskesmas Arosbaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Guru besar Fakultas Kedokteran Unair Irwanto di Puskesmas Arosbaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan, roda pemerintahan tetap berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina.  ”Pemerintahan tetap berjalan normal, tidak seperti yang disampaikan ada kubu-kubu sana dan kubu sini. ASN tidak terlibat konflik politik. Mereka bekerja profesional sehingga pemerintahan tetap berjalan optimal,” kata Ansar seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Dalam perspektif pemerintahan, Ansar menjelaskan, hubungan dirinya dengan Marlin Agustina berjalan baik. Isu keretakan hubungannya dengan Marlin itu sudah lama terdengar, meski Ansar maupun Marlin berupaya menepisnya.  ”Sudah banyak isu soal itu, yang mungkin belakangan menyudutkan diri saya. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kami lahir dari amanah rakyat, tentu kami bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan peraturan,” ucap Ansar.  Ansar juga mengingatkan, konstitusi dan peraturan lain mengatur secara jelas tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Tugas dan wewenang yang diberikan negara itu merupakan amanah suci yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya.  ”Gubernur dan wakil gubernur akan mampu memberi kontribusi yang berarti untuk masyarakat, dan merealisasikan janji politik saat pilkada bila seluruh peraturan dilaksanakan,” papar Ansar.  ”Peraturan itu pula mendorong gubernur dan wakil gubernur berjalan seirama agar program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan optimal. Jika tidak seirama, memungkinkan ada peraturan yang dilanggar,” ujar dia.  ”Saya hanya ingin sampaikan bahwa banyak pekerjaan sebagai kepala daerah yang harus dilaksanakan. Tentu setiap organisasi perangkat daerah harus dievaluasi, membutuhkan masukan dari kepala daerah agar program pemerintahan terlaksana secara maksimal,” tambah Ansar.  Gubernur Ansar memerintahkan seluruh ASN tetap bekerja optimal, tidak terpengaruh dengan isu politik yang belakangan ini berkembang. Dia juga mengingatkan para ASN bekerja profesional, dan tidak terlibat politik praktis menjelang pemilu dan pilkada.  ”Pemilu dan pilkada masih jauh. Saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” tutur Ansar.

Gubernur Kepri Tegaskan Tidak Terganggu Isu Konflik Gubernur-Wagub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Peresmian-listrik-masuk-desa.jpg" alt="PLN" width="100%">
<figcaption>PLN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PLN berhasil mengalirkan listrik untuk 11 desa terpencil yang berada di Kepulauan Riau (Kepri). Adanya aliran listrik ini diharapkan bisa mempermudah warga dalam beraktivitas serta mampu mendorong perekonomian desa.  Adapun desa berlistrik yang diresmikan hari ini tersebar di tiga kabupaten yaitu, Kabupaten Lingga terdapat 7 desa diantaranya Batu Belubang, Mensanak, Pulau Bukit, Kelombok, Penaah, Pekajang, dan Berhala. Kemudian Kabupaten Karimun terdapat dua Desa yaitu Desa Buluh Patah dan Desa Tebias serta 2 desa di Kabupaten Anambas yaitu Impol dan Keramut.  Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, Wiluyo Kusdwiharto, menjelaskan, biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur listrik di 11 desa tersebut mencapai Rp 38 miliar. Dana itu dialokasikan untuk membangun 11 unit bangunan sentral pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan mesin PLTD dengan total daya 1.370 KW, Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 10,71 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 33,81 kms, 11 gardu distribusi (trafo) dengan total daya 675 kilovolt Ampere (kVA) dan 4 Unit Tower 20 kilovolt (kV).  “Dengan dinyalakannya 11 desa berlistrik ini terdapat potensi sambungan pelanggan baru sebanyak 2.211 calon pelanggan, di mana saat ini sudah menyala dan tersambung sebanyak 584 pelanggan,” ujar Wiluyo dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (16/6).  Wiluyu juga menyatakan, dengan teralirinya listrik di 11 desa tersebut, rasio elektrifikasi di Kepulauan Riau kian meningkat menjadi 99,76 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 96,39 persen.  Karena dari jumlah total sebanyak 416 desa yang ada di Kepri, sudah dialiri listrik PLN sebanyak 401 desa, sehingga masih ada 15 desa yang belum dialiri listrik. Semoga kerja sama yang terjalin baik selama ini dapat terus ditingkatkan agar upaya mewujudkan Kepulauan Riau terang di tahun 2021.  "Rasio desa berlistrik 100 persen di Kepulauan Riau tahun Ini bisa dituntaskan" ujar Wiluyo. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Sementara itu, Gubernur Kepri, Anshar Ahmad mengapresiasi PLN yang telah bekerja keras mengalirkan listrik ke 11 desa terpencil di Kepri. Dengan masuknya listrik desa diharapkan akan bisa cepat menumbuhkan perekonomian masyarakat desa.  "Tak hanya itu, para siswa anak-anak kita calon generasi penerus bisa lebih pintar lagi karena sudah bisa belajar di malam hari dengan lebih baik sehingga manfaat dari hadirnya listrik bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di desa," ungkapnya.  Kepala Desa Batu Belubang, Arwan Arun menyambut antusias masuknya listrik di desanya. Sebab, masyarakat selama ini menghabiskan biaya yang terbilang mahal untuk menikmati listrik .  "Sehari masyarakat membayar kurang lebih Rp 26 ribu. Kalau dihitung, kira-kira biaya untuk listrik saja bisa Rp 600-800 ribu per bulan dengan pemakaian hanya dua titik lampu, dan juga satu TV itu pun hanya sekitar 5 jam sehingga kami bayar listrik sama seperti orang di kota," imbuh Arwan.  Setelah hadirnya listrik PLN, masyarakat bisa lebih berhemat. Kesejahteraan warga Desa Batu Belubang juga meningkat karena listrik dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.  "Dengan listrik PLN, warga kami hanya menghabiskan Rp 100 ribu per bulan selama 14 jam dan bisa menggunakan kulkas untuk menyimpan ikan hasil tangkapan ini sangat meringankan dan membantu sekali," tambah Arwan.

Terangi 11 Desa Terpencil di Kepulauan Riau, PLN Kucurkan Rp 38 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/356a68ac-b979-4222-aaa3-5538be0dcf93-1.jpg" alt="Gubernur Provinsi Kepri Isdianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna pada Senin (24/8). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Kepri Isdianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna pada Senin (24/8). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto mendukung Kabupaten Natuna menjadi Provinsi Khusus Natuna. Padahal sebelumnya, Isdianto tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Khusus Natuna yang selalu digaungkan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal. Sebab, hal itu dapat mencederai pejuangan dari para penggagas dan pembentukan Provinsi Kepri.  ”Namun, setelah saya singgah dan berkunjung mengelilingi daerah pelosok di Natuna, saya setuju dengan usul Provinsi Khusus Natuna,” kata Isdianto seperti dilansir dari Antara saat kunjungan kerja di Kabupaten Natuna pada Senin (24/8).  Isdianto mengaku prihatin terhadap kondisi Kabupaten Natuna. Terutama wilayah pulau terluar, seperti Midai dan Serasan yang secara geografis masih serbasulit dan terbatas. ”Minim infrastruktur dan belum merdeka sinyal,” tutur Isdianto.  Dia mengatakan, pembentukan Provinsi Khusus Natuna bertujuan agar pembangunan dan perekonomian di daerah Natuna dapat lebih cepat dan merata. Pasalnya, anggaran dari pemerintah pusat akan jauh lebih banyak dikucurkan untuk Natuna. Namun, pembentukan Provinsi Khusus Natuna wewenang pemerintah pusat.  ”Kami hanya bisa mendorong dan mendukung agar wacana itu bisa terwujud dan tercapai,” kata Isdianto.  Selain itu, lanjut dia, dari segi keamanan wilayah, terutama kawasan Laut Natuna akan jauh lebih terjaga dengan baik. Sebab, pemerintah pusat bisa meningkatkan status keamanan di wilayah perbatasan antarnegara itu. ”Pemerintah Provinsi Natuna nanti bisa langsung berkoordinasi dengan pusat langsung. Selama ini, bila ada sesuatu, harus melapor ke Pemprov Kepri,” terang Isdianto.  Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal berharap perjuangan untuk pembentukan provinsi khusus menjadi suatu keniscayaan untuk memacu pembangunan daerah. Dengan status provinsi, menurut dia, Natuna memiliki peluang dan kewenangan untuk mengelola potensi daerah seluas-luasnya untuk memacu pembangunan daerah.  ”Natuna berbentuk kepulauan yang terdiri atas 145 pulau, sebanyak 27 pulau di antaranya sudah berpenghuni dengan persentase 99 persen merupakan perairan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” ujar Hamid Rizal.  Dia menjelaskan, Natuna merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam migas, potensi wisata, serta sumber daya kelautan dan perikanan. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan Natuna tidak berkewenangan untuk mengelola potensi yang ada. Dalam regulasi telah dietapkan bahwa dari 0 (bibir pantai) sampai 12 mil laut adalah wilayah pengelolaan potensi yang diserahkan kepada pemerintah provinsi.  ”Kami bakal berjuang bersama Pak Gubernur agar wacana Provinsi Khusus Natuna ini disetujui pemerintah pusat sehingga berdampak pada kemajuan Natuna ke depan,” papar Hamid Rizal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5-c7nXk6zzU

Gubernur Kepri Dukung Pembentukan Provinsi Khusus Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200808-WA0015-1.jpg" alt="Kedatangan TKA Tiongkok menggunakan pesawat Qingdao Airlines di Bandara RHA Tanjungpinang, Kepri, Sabtu (8/8). Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Kedatangan TKA Tiongkok menggunakan pesawat Qingdao Airlines di Bandara RHA Tanjungpinang, Kepri, Sabtu (8/8). Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto menanggapi polemik penolakan masyarakat dan mahasiswa terkait kedatangan 325 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok di PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Galang Batang, Kabupaten Bintan. ”TKA dari Tiongkok itu sudah mengantongi izin resmi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang,” ucap Gubernur Isdianto seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang, pada Jumat (21/8).  Kehadiran para TKA itu juga dalam rangka mendukung iklim investasi di Provinsi Kepri, khususnya Kabupaten Bintan, di tengah situasi pandemi Covid-19. ”Kita tidak bisa serta merta menolak kedatangan TKA, karena daerah tetap menginginkan investasi tetap berjalan,” ucap Isdianto. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/07/2020/warga-demo-lagi-tolak-tka-tiongkok-di-kawasan-bandara-haluoleo-kendari/">Warga Demo Lagi Tolak TKA Tiongkok di Kawasan Bandara Haluoleo Kendari</a></li> </ul> Kendati demikian, pihaknya tetap menindaklanjuti masukan berbagai pihak terkait keterlibatan TKA Tiongkok di PT BAI. Pemprov Kepri, akan memanggil pihak PT BAI untuk meminta daftar pekerjaan yang menurut perusahaan itu harus dilakukan oleh para TKA.  ”Nanti saya minta daftar pekerjaan yang dikerjakan oleh TKA itu, kemudian akan saya tanyakan ke pihak-pihak yang selama ini bertanya. Mampu tidak mengerjakan pekerjaan itu, kalau memang mampu kenapa tidak anak-anak kita yang mengerjakannya,” kata Isdianto.  Sejak kedatangan ke-325 TKA Tiongkok melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Sabtu (8/8). Banyak pihak yang menyuarakan penolakan atas kedatangan mereka.  Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Kepri Abdul Bar mengaku, bakal memperketat pengawasan terhadap ratusan TKA Tiongkok yang baru datang di BAI di Galang Batang, Kabupaten Bintan. ”Kami sudah membentuk tim terpadu, yang nantinya rutin mendata keberadaan TKA ilegal di PT BAI,” ujar Abdul Bar.  Diakuinya, berdasar laporan yang diterima dari PT BAI, pekerja asal Tiongkok itu telah mengantongi izin Rencana Pengunaan TKA (RPTKA) dari kementerian terkait. ”Perizinan lengkap. Kalau tidak lengkap, tentu tidak boleh bekerja di sini,” tutur Abdul Bar.  Abdul Bar pun memastikan bahwa tenaga kerja asing itu merupakan tenaga ahli yang dikontrak dalam kurun waktu enam bulan hingga setahun untuk menyelesaikan proyek konstruksi PT BAI. Dalam proses pengerjaannya, manajemen PT BAI turut mempekerjakan sekitar 900 tenaga kerja lokal untuk mendampingi TKA Tiongkok.  ”Bukan berarti tenaga kerja lokal tidak mampu, hanya saja TKA inikan lebih paham, tentu ilmunya dapat diserap oleh pekerja-pekerja kita. Apalagi sebagian sudah dikirim ikut pelatihan tenaga kerja di Tiongkok,” jelas Abdul Bar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ndIMxVOwefg

Gubernur Kepri Sebut TKA Tiongkok untuk Dukung Iklim Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG-20200727-WA0053-1.jpg" alt="Gubernur Kepri Isdianto. Biro Pers Istana Negara/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Isdianto. Biro Pers Istana Negara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Isdianto cetak sejarah baru di Indonesia. Sebab, bukan dari hasil pilkada. Keunikan lain adalah dalam satu periode (2015–2020) terdapat tiga orang berbeda yang menjadi Gubernur Kepri. Yakni H.M. Sani (almarhum), Nurdin Basirun, dan Isdianto. Isdianto merupakan adik kandung dari Sani.  ”Jadi pelantikan Isdianto sebagai Gubernur Kepri definitif Senin (27/7) sore sebagai sejarah baru yang belum pernah terjadi di Indonesia. Dalam satu periode pun ada abang dan adik yang memimpin Kepri,” ucap pengamat politik Endri Sanopaka seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang pada Selasa (28/7).  Dalam perspektif politik, lanjut dia, karir Isdianto hingga menjabat sebagai Gubernur Kepri, menarik untuk diteliti. Isdianto menggunakan saluran selain pilkada untuk menggapai jabatan itu. Saluran demokrasi itu memiliki legitimasi, meski Isdianto tidak pernah tercatat sebagai calon Gubernur Kepri pada pilkada.  Terkait kepercayaan publik terhadap Isdianto, Endri mengatakan, sejauh ini belum tampak reaksi negatif dari publik yang mengemuka. Namun dia yakin publik masih menilai.  Salah satu faktor yang lagi-lagi menguntungkan Isdianto yakni pandemi Covid-19. Sehingga fokus publik menyelamatkan diri agar tidak tertular virus tersebut.  ”Masyarakat mungkin memaklumi keterbatasan pemerintah pada masa pandemi. Selain itu, bantuan sosial yang langsung diserahkan Isdianto juga secara otomatis meningkatkan popularitasnya,” terang Endri.  Sejalan dengan persoalan itu, menurut Endri, Isdianto memiliki waktu hingga Desember untuk membuktikan dirinya berkualitas sebagai pemimpin di Kepri. Masyarakat akan menilai kinerjanya. Kepercayaan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Isdianto akan tampak jelas dari hasil pilkada 9 Desember, apakah Isdianto yang digadang berpasangan dengan Suryani meraup suara terbanyak atau sebaliknya.  ”Ini menarik untuk diteliti, mulai dari proses awalnya hingga berhasil menjabat sebagai Gubernur Kepri,” kata Endri yang juga ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang.  Berdasar catatan, H.M. Sani, abang kandung Isdianto, berhasil memenangkan Pilkada 2015 berpasangan dengan Nurdin Basirun. Sana-Nurdin dilantik 12 Februari 2016 sebagai pemimpin di Kepri. Namun Sani yang sudah dua periode menjabat sebagai Gubernur Kepri meninggal dunia pada 8 April. Tampuk kekuasaan pun beralih ke Nurdin Basirun.  Nurdin menggantikan Sani. Kesempatan itu diambil Isdianto untuk menempati posisi Wakil Gubernur Kepri. Isdianto yang saat itu menjabat sebagai pejabat Eselon II Pemprov Kepri mendaftarkan diri sebagai Wakil Gubernur Kepri setelah mendapat dukungan dari partai pengusung H.M. Sani-Nurdin Basirun yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, PPP, dan PKB.  Namun pergulatan politik yang terjadi mulai pertengahan 2016 hingga awal 2018 tidak membuahkan hasil. Akhirnya Isdianto masuk ke PDIP untuk memuluskan langkah sebagai Wakil Gubernur Kepri mendampingi Nurdin Basirun. 27 Maret 2018 Isdianto menggapai cita-citanya sebagai Wakil Gubernur Kepri dari kader PDIP.  Isdianto akhirnya menjabat sebagai Plt Gubernur Kepri setelah Nurdin Basirun ditangkap KPK pada 10 Juli 2019. Setelah proses persidangan, Nurdin divonis empat tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 9 April 2020.  Kondisi politik perlahan-lahan berubah. Hubungan Isdianto dengan pengurus PDIP retak hingga akhirnya dia dikeluarkan dari PDIP menjelang Pilkada Kepri 2020. Setelah setahun lebih tiga bulan, Isdianto akhirnya dilantik sebagai Gubernur Kepri.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Isdianto, Gubernur Bukan Hasil Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-direktur-produksi-citilink-indonesia_m_186659.jpeg" alt="Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati" width="100%">
<figcaption>Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal seorang pengusaha ke luar negeri. Dia adalah Kock Meng, pengusaha di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).  Pencekalan itu terkait dengan dugaan kasus suap yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. Kock Meng diduga terkiat dalam izin prinsip dan izin lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri Tahun 2018/2019.  "KPK telah mengirimkan surat larangan ke luar negeri untuk seorang pihak swasta Kock Meng," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (7/8).  Kock Meng dibatasi pergerakannya selama 6 bulan ke depan. Terhitung sejak 17 Juli 2019 lalu. Kock Meng pun sudah beberapa kali dipanggil oleh penyidik KPK. Namun pengusahaan tidak itu kooperatif dan mangkir dalam pemanggilan.  Di sisi lain, KPK enggan merinci bentuk keterlibatan dan peran dari Kock Meng. "Dia saksi fakta, ini penting. Terkait status Kock Meng kedepannya, kalau sudah mendapatkan hasil akan kami sampaikan," ucap Yuyuk.  Dalam kasus yang menjerat Nurdin Basirun, KPK juga memanggil CEO Panbil Group Jhohannes Kenendy Aritonang. Pada pemanggilan ini Jhohannes Kenendy Aritonang sudah memenuhi panggilan KPK pada Rabu (30/7) lalu.  Untuk diketahui, dalam kasus ini KPK menetapkan Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun sebagai tersangka.Nurdin ditetapkan tersangka bersama-sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan seorang pihak swasta bernama Abu Bakar (ABK).  Pada 30 Mei 2019 lalu Nurdin menerima SGD 5 ribu dan Rp 45 juta. Kemudian esok harinya terbitlah izin prinsip reklamasi seluas area sebesar 10,2 hektare.  Selain itu, Nurdin juga diduga menerima gratifikasi lainnya. Indikasi penerimaan gratifikasi disangkakan kepadanya berdasar pada temuan tim satgas KPK saat mengamankannya di rumah dinas gubernur dalam bentuk bermacam valuta asing.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan sejumlah uang gratifikasi Basirun yang telah disita KPK. Antara lain uang dalam valuta lokal senilai Rp 3.737.240.000, lalu dalam valuta asing yang terbagi atas, SGD 180.935, USD 38.553, RM 527, SAR 500, HKD 3, EUR 5.  Sebagai pihak yang diduga penerima suap Nurdin, Edy, dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan Abu Bakar disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Cekal Pengusaha Asal Batam untuk ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/GUBERNUR-KEPRI-TIBA-DI-KPK-FED-1.jpg" alt="Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/7). Kini dia mulai menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama di rutan K4 KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat tiba di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (11/7). Kini dia mulai menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama di rutan K4 KPK. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun mulai mendekam di penjara. Sebelum menempati "rumah" barunya itu, Nurdin pun mengenakan rompi oranye.  Adapun Nurdin ditahan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, untuk selama 20 hari pertama. Ketika keluar dari ruang penyidik di Gedung KPK, Jumat (12/7) pukul 02.55 dini hari, politikus Partai Nasdem itu mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.  Begitu juga ketika memasuki mobil tahanan, tidak sepatah kata pun yang telontar dari mulutnya. Dia mengabaikan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media.  Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, khusus Nurdin ditahan di rutan K4 Cabang KPK. Sementara untuk Kadis Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS) ditahan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Kabid Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH) di Polres Metro Jakarta Timur, dan Abu Bakar (ABK) selaku pihak swasta mendekam di Rutan Klas I Jaktim cabang KPK. "Mereka ditahan untuk 20 hari pertama," kata Febri di Gedung KPK, Jumat (12/7) dini hari.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gubernur-Kepri-Kenakan-Rompi-Oranye-Ridwan-750x443.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MEMAKAI ROMPI ORANYE: Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan (Rutan) K4 Cabang KPK, Jumat (12/7) dini hari. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)  Sebelumnya, Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait izin proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri pada kurun waktu 2018-2019. Politikus Partai Nasdem itu diduga menerima suap dan gratifikasi senilai SGD 11.000 dan Rp 45 juta.  Selain dia, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Edy Sofyan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono, dan pihak swasta Abu Bakar.  "NBA (Nurdin Basirun) diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selatan, Kamis (11/7).  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, uang tersebut diberikan secara terpisah. Pada 30 Mei 2019 sebesar SGD 5.000 dan Rp 45 juta. Kemudian, 10 Juli 2019 memberikan tambahan uang sebesar SGD 6.000. "Pemberian uang itu melalui BUH (Budi Hartono) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri," jelas Basaria.  Atas perbuatannya, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ‎  Sebagai pihak diduga pemberi, ABK dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Gubernur Kepri Ditahan di Rutan K4 KPK Selama 20 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gubernur-Kepri-Batam-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap di Kepri. Kader Partai Nasdem yang juga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK.  Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi tegas. Nurdin Basirun diberhentikan sementara dari jabatan ketua DPW Kepri dan digantikan dengan kader lain.  "Nurdin Basirun diberhentikan sementara dari jabatan Ketua DPW Nasdem, dan digantikan dengan Plt Willy Aditya," ujar Johnny kepada wartawan, Kamis (11/7).  Johhny mengatakan sampai saat ini Partai Nasdem masih menunggu konferensi pers yang bakal dilakukan KPK terkait ‎Nurdin Basirun. Sehingga belum bisa menentukan sikap selanjutnya.  "Jadi konferensi pers dari kami ditunda sampai ada penetapan status dari KPK," ungkapnya.  Meski begitu, anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, apabila Nurdin Basirun terbukti melakukan korupsi atau pun suap dan ditetapkan tersangka oleh KPK, Nasdem akan segera memberhentikannya dari kader partai. Karena tindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan partai.  "Jadi memang kalau terbuka akan segara diberhentikan karena tindakannya tidak sesuai dengan platform partai," pungkasnya.  Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (10/7). Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap enam orang, salah satu di antaranya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya juga mengamankan uang sebesar SGD 6.000 dalam operasi senyap tersebut. Uang itu diduga suap terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau.  “Tim penindakan juga mengamankan uang SGD 6.000,” kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/7) malam.  KPK menduga uang dugaan suap tersebut bukan penerimaan pertama. Tim penindakan KPK hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang telah diamankan.  Febri memastikan status keenam orang yang diamankan dalam OTT ini baru akan ditentukan KPK setelah menjalani pemeriksaan 1×24 jam. “Sesuai dengan hukum acara KPK diberikan waktu paling lama 24 jam. Nanti akan ditentukan status hukum perkaranya apakah misalnya ditingkatkan ke penyidikan dan status pihak-pihak yang diamankan tersebut,” pungkas Febri.

Gubernur Kepri Terkena OTT, Nasdem Berikan Sanksi Tegas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur kepri

Berita Terkini