<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polri menyatakan belum ada penambahan personel Polri yang ditugaskan ke Papua usai penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Lukas Enembe. Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka kasus suap pembangunan. ”Belum ada (penambahan personel ke Papua),” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo seperti dilansir dari Antara. Menurut Dedi, pengamanan di Papua masih dapat diakomodir personel kepolisian di Papua. ”(Pengamanan) masih menggunakan personel organik yang ada,” ujar Dedi Prasetyo. Dedi menyebut, berdasar informasi dari Wakapolda Papua secara umum situasi usai penangkapan Lukas Enembe sudah kondusif. Meski demikian, aparat keamanan yang tergabung atas TNI-Polri tetap bersiaga dalam mengantisipasi kejadian setelah peristiwa tersebut. Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu memastikan aparat keamanan TNI dan Polri terus mengantisipasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Papua. Hal itu agar situasi tetap kondusif pasca penangkapan Lukas Enembe. Dia memastikan, aparat tidak meremehkan situasi di wilayah Papua dan tetap siaga dengan personel yang ada. Polri berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal penegakan hukum yang dilakukan terhadap Lukas Enembe dari Papua sampai Jakarta. ”Seperti pada saat tersangka mendarat di Bandara Samratulangi, Manado, dikawal Dansat Brimob Polda Papua dan Irwasda Polda Papua, dan dijemput Kapolda Sulawesi Utara. Prinsipnya Polri akan back up pengamanan sesuai kebutuhan KPK,” ujar Dedi. Terpisah, Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ignatius Benny Prabowo menyebutkan, sebanyak tiga kompi Brimob disiagakan untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut. Selain itu, jajaran Polda Papua, Polres Kota, dan Polres Kabupaten Jayapura, melaksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan (KRYD) seperti patroli dan lain-lain, serta menambah jumlah personel pada penjagaan di jam-jam rawan. Menurut dia, sesuai dengan direktif dari Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, jajarannya meningkatkan pengamanan terhadap objek vital nasional dibantu TNI di bawah kendali kapolres. ”Jumlah personel tambahan kekuatan dua kompi gabungan dan Polda masih menyiagakan kompi siaga untuk antisipasi yang akan mengganggu kamtibmas,” kata Ignatius Benny Prabowo.

Polri Belum Tambah Personel ke Papua usai Penangkapan Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230110_152419_11.jpg" alt="Anggota Polres Jayapura melaksanakan penjagaan di Kota Sentani pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe, Selasa (10/1). Ardiles Leloltery/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Polres Jayapura melaksanakan penjagaan di Kota Sentani pasca penangkapan Gubernur Lukas Enembe, Selasa (10/1). Ardiles Leloltery/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aktivitas masyarakat Kota Sentani, khususnya di seputar Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, sempat lumpuh akibat bentrok antarwarga dan kepolisian pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh penyidik KPK, Selasa (10/1).  Selain itu, arus lalu lintas dan kegiatan ekonomi di area tersebut juga lumpuh karena aparat membubarkan paksa massa yang melakukan protes terhadap penangkapan Gubernur Lukas Enembe yang dibawa ke Bandar Udara Sentani kemudian diterbangkan ke Jakarta melalui Manado. Hingga kini aparat keamanan masih terus berjaga di sekitar Kota Sentani dan Bandar Udara Sentani.  Salah satu warga Kota Sentani, Tina mengatakan, terpaksa mengamankan diri di rumah milik salah satu tokoh adat Sentani. ”Dalam perjalanan menuju bandara kami sudah melihat pergerakan massa menuju Bandara Sentani dengan membawa alat tajam sehingga kami langsung mengamankan diri di rumah tokoh adat Sentani,” ungkap Tina seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, perasaan takut juga dialami warga Kota Sentani yang lain, Cony. Atas insiden itu dia harus melawan rasa takut karena melihat langsung kejadian di depan Bandar Udara Sentani. ”Kami harap situasi ini segera membaik dan tidak berdampak lebih luas kepada masyarakat,” ucap Cony.  Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri membenarkan perihal penangkapan Lukas Enembe. ”Benar, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah diamankan KPK, Selasa (10/1), ini di Jayapura,” kata Mathius D. Fakhiri.  Setelah diamankan, Lukas Enembe dibawa Mako Brimob Polda Papua. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Lukas Enembe bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.  Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar setelah terpilih menggerakkan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua. Yakni proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar, proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar, dan proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar.  KPK menduga tersangka LE telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah. Saat ini, KPK sedang mengembangkan lebih lanjut soal penerimaan gratifikasi itu.  Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik telah menahan tersangka RL selama 20 hari pertama terhitung mulai 5 sampai dengan 24 Januari di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Tersangka LE sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Tersangka RL sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) atau pasal 5 ayat (2) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Gubernur Lukas Enembe Ditangkap KPK, Kota Sentani Sempat Lumpuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221030-WA0080_copy_800x600_11.jpg" alt="Tim dokter dari RS Mount Elizabeth Singapura, Minggu (30/10), memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadi, Koya Tengah, Jayapura. Antara" width="100%">
<figcaption>Tim dokter dari RS Mount Elizabeth Singapura, Minggu (30/10), memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe di kediaman pribadi, Koya Tengah, Jayapura. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi untuk menelusuri penggunaan sejumlah uang oleh tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). Dua saksi merupakan pihak swasta masing-masing Suminta dan Mala Riany Wattimena.  ”Didalami pengetahuannya, antara lain masih terkait dengan dugaan aliran penggunaan oleh tersangka LE,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Selasa (13/12).  KPK memeriksa keduanya untuk tersangka LE dan kawan-kawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (12/12). Yakni dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.  KPK juga memanggil seorang saksi lain, yaitu pihak swasta bernama Suci Marlina. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan.  ”Saksi tidak hadir dan penjadwalan pemanggilan ulang segera diinformasikan kepada yang bersangkutan,” ujar Ali.  Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lain sebagai tersangka. Terkait dengan konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.  Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK pada Senin (12/9) di Mako Brimob Papua dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Lukas Enembe tidak hadir.  KPK kemudian memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/9). Lukas Enembe pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.  Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas Enembe di kediamannya, Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.  KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut.  Terakhir, KPK menyita dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta. Yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

KPK Periksa Dua Saksi Telusuri Penggunaan Uang oleh Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-08-at-03.28.53.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri (kanan). Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri (kanan). Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, lembaganya telah mendapatkan data bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe pernah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.  ”Kami sudah dapat data bahwa Pak Lukas Enembe pernah dirawat di RSPAD,” kata Firli seperti dilansir dari Antara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/12) dini hari.  Firli merespons soal adanya permintaan dari kuasa hukum Lukas Enembe agar kliennya diizinkan berobat ke Singapura karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Atas data tersebut, KPK pun mengharapkan Lukas Enembe dapat berobat di dalam negeri dan alternatif pengobatan pertama dapat dilakukan di RSPAD.  ”Sehingga alternatif pertama adalah kami akan pengobatan di RSPAD. Kalau pun harus pengobatan luar negeri harus dirujuk RSCM ataupun RSPAD dan didampingi oleh dokter, termasuk juga didampingi penyidik KPK,” ungkap Firli.  Sebelumnya, kata dia, KPK juga telah menemui Lukas Eneme di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11) untuk mengecek kondisi kesehatannya. ”Kami sudah diberi tahu oleh direktur penyidikan (KPK) bahwa yang bersangkutan memang kondisi sakit. Itu lah juga yang membuat kami datang ke sana karena kami ingin memastikan bahwa yang bersangkutan itu (memang) sakit,” ujar Firli.  Saat itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menemui Lukas Enembe. ”Terkait dengan itu, kami akan fasilitasi sesuai dengan ketentuan. Kami pernah menawarkan untuk penyembuhan sakitnya karena ini yang pertama adalah bagaimana kami bisa menyelamatkan jiwa manusia. Setelah jiwa manusia itu selamat, baru kami lakukan proses penegakan hukum. Kami sekarang masih bekerja sama dengan IDI untuk memastikan kondisi yang bersangkutan,” papar Firli.  Sebelumnya, tim kuasa hukum Lukas Enembe pada Senin (28/11) mengirimkan surat ke KPK terkait permintaan kliennya agar diizinkan berobat ke Singapura lantaran kondisi kesehatannya semakin memburuk.  ”Terkait kondisi Pak Lukas sudah semakin memburuk karena tiga hal penyakit beliau ginjal, paru, sama stroke. Sehingga, dokter-dokter di Singapura sudah mengirim rekomendasi yang intinya bahwa Pak Lukas harus segera dibawa ke Singapura kalau dibiarkan satu minggu terakhir nanti keadaan akan sangat memburuk dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Petrus Bala Pattyona, salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/11).  KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua. Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

KPK Ungkap Gubernur Lukas Enembe Pernah Dirawat di RSPAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-10-31-at-11.57.09.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).  ”Hari ini (21/11), pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua untuk tersangka LE. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (21/11).  Tujuh saksi, yakni Presiden Direktur PT RDG Airlines Gibbrael Isaak, pihak swasta Ng Hok Lam, Daniel Christian Lewi selaku pemilik Dablin Motor/pedagang jual beli mobil, karyawan advantage pemeliharaan ATM Muhammad Chusnul Khuluqi, ibu rumah tangga bernama Tika Putri Ardiani, karyawan swasta/Direktur PT Rinaldi Acbasindo/jasa angkutan laut Teuku Hamzah Husen, dan Doren Wakerwa selaku pokja proyek Entrop Hamadi.  Sebelumnya, saksi Gibbrael Isaak tidak memenuhi panggilan pada Selasa (4/10) sehingga dijadwalkan pemanggilan kembali pada Senin (21/11). Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Lukas Enembe dan beberapa pihak lainnya sebagai tersangka.  Terkait konstruksi perkara, pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, serta pasal yang disangkakan akan dipublikasikan saat dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka. Lukas Enembe telah dipanggil tim penyidik KPK, Senin (12/9), di Mako Brimob Papua, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun, Lukas Enembe tidak hadir.  KPK kemudian memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/9). Lukas pun tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura.  Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas Enembe di kediamannya di Kota Jayapura, Papua, Kamis (3/11), dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga menemui Lukas Enembe untuk pemeriksaan kesehatan.  KPK juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut. Terakhir, KPK menyita dokumen terkait perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah, dan emas batangan dari penggeledahan dua lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas Enembe dan sebuah apartemen.

KPK Panggil Tujuh Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surya-paloh-senang-anak-buah-sby-ajak-kepala-daerah-dukung-capres-01_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah memeriksa lebih dari 50 saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang mentersangkakan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan saksi guna mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.  ”Pemeriksaan terhadap saksi lebih dari 50 orang, yang dilakukan di Jayapura, Jakarta, dan beberapa tempat lain,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.  Pemanggilan terhadap Lukas Enembe sebagai tersangka sempat dilakukan pada 12 September. Namun, lanjut Alexander Marwata, Lukas yang dijadwalkan diperiksa di Mako Brimob Papua mangkir alias tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK.  Lukas juga kembali dijadwalkan diperiksa pada 26 September di Gedung Merah Putih KPK. Namun, lagi-lagi Lukas tidak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat berobat ke Singapura.  ”Sebagai tindak lanjut atas ketidakhadiran Lukas Enembe dalam panggilan sebagai tersangka pada 26 September dengan alasan sakit, penyidik beserta dokter KPK, telah bertemu dengan kuasa hukum dan dokter pribadi LE untuk membahas medical record LE,” tutur Alex.  Untuk memudahkan proses penyidikan, KPK akan terjun langsung ke Papua memeriksa Lukas Enembe. KPK bakal mengajak tim dokter independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke kediaman Lukas Enembe.  Alexander Marwata menjelaskan, KPK memastikan tidak akan menjemput paksa Lukas Enembe. KPK meminta aparat keamanan setempat menjelaskan kepada masyarakat Papua perihal kedatangan KPK.  ”Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa,” tegas Alex.  Alex mengatakan, kehadiran KPK di Papua, sesuai dengan amanat pasal 113 Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dua tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.  Menurut Alex, hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan tindak lanjut kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe. KPK memastikan penegakan hukum terhadap LE tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK.  ”Yakni kepastian Hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” ucap Alex.

KPK Sebut Sudah Periksa Lebih dari 50 Saksi dalam Kasus Lukas Enembe

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surya-paloh-senang-anak-buah-sby-ajak-kepala-daerah-dukung-capres-01_m_.jpg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga." width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat di provinsi itu juga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Papua Lukas Enembe diminta menghormati proses hukum yang berjalan. Sebagai pemimpin harus menunjukkan contoh yang baik untuk warga dengan bersikap gentlemen.  Kepala Suku Wali Papua Melianus Wali mengatakan, Lukas Enembe harus taat hukum. Apabila merasa tidak bersalah seharusnya memberikan pembuktian melalui jalur hukum, bukan mangkir dari panggilan KPK.  ”Kasus korupsi Lukas Enembe adalah murni kasus hukum dan tidak ada politisasi,” ucap Melianus kepada wartawan, Senin (3/10).  Lukas Enembe sudah mangkir dari panggilan kedua KPK. Melianus menilai, seharusnya sebagai seorang pejabat pemerintah Lukas paham aturan hukum dan secara kooperatif memberikan keterangan kepada KPK.  ”Lukas Enembe harus menghadapi proses hukum dengan berani dan berjiwa besar. Masyarakat lebih baik pulang ke rumah masing-masing dan hidup tenang bersama keluarga daripada bertahan melindungi Lukas Enembe di kediamannya,” ujar Melianus Wali.  ”Seluruh masyarakat Papua harus dapat menciptakan situasi yang damai dan tidak terprovokasi hasutan-hasutan yang dapat merugikan warga Papua sendiri,” tutur Melianus.  Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (26/9). Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit.  ”Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan.  ”Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim penyidik KPK,” sambung dia.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe.

Jika Merasa Tak Bersalah, Lukas Enembe Diminta Beri Pembuktian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/cc9bb8de-ad12-41c9-853c-c3b4abe733be.jpg" alt="Diskusi publik soal pembangunan dan persoalan hukum di Papua diselenggarakan di The Acacia Hotel. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik soal pembangunan dan persoalan hukum di Papua diselenggarakan di The Acacia Hotel. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Human Studies Institut menilai, upaya penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan bagian integral dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Sedangkan perlawanan para pendukung Lukas Enembe dengan memblokade jalan membuat upaya mempercepat penyelesaian masalah hukum menjadi terhambat.  Direktur Eksekutif Human Studies Institut Rasminto menjelaskan, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hampir bersamaan dengan pengumuman penetapan tersangka terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.  ”Baru Eltinus yang sudah ditahan KPK pada 14 September. Penetapan ini menjadi pro kontra karena kelompok pendukung kepala daerah, terutama pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe memblokade aparat penegak hukum dengan membuat barikade di depan gerbang rumah Lukas Enembe,” ujar Rasminto dalam keterangannya, Jumat (30/9).  Dia mengatakan, KPK sudah dua kali memanggil secara resmi Lukas Enembe. Tetapi, mangkir dengan alasan sakit.  Menurut Rasminto, masalah Lukas Enembe akan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pembangunan di Papua. ”Persoalan Gubernur Papua ini merupakan persoalan penegakan hukum yang berdampak sangat luas terhadap tersendatnya pembangunan di Papua,” papar Rasminto.  Menurut dia, penanganan perkara Lukas Enembe membutuhkan pengawasan dan partisipasi publik. Publik harus mengetahui secara jernih pangkal perkara yang membelit tokoh asal Papua itu.  ”Pengawasan publik menjadi kunci penting untuk menjalankan check and balances, termasuk dalam proses penanganan kasus korupsi di Papua tanpa pandang bulu,” tutur Rasminto.  Menurut dia, keterlibatan partisipasi publik melalui pemantauan kinerja dan fakta-fakta hukum yang terjadi perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan objektif. Selain itu, juga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penegak hukum maupun aparatur negara yang tersandung kasus korupsi.  Sehingga, dia menambahkan, agenda pembangunan akan terus berjalan atas kepastian hukum yang ditegakkan.  ”Upaya keterlibatan publik ini penting guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat. Termasuk aparatur yang tersandung kasus harus berjiwa kesatria terhadap kasus yang menimpanya dengan taat mengikuti proses hukum berdasar hukum positif yang berlaku di Indonesia,” ujar Rasminto.

Kasus Lukas Enembe Bisa Berdampak Luas pada Pembangunan Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-25-at-15.58.02-1.jpg" alt="Tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua Pendeta Alberth Yoku. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua Pendeta Alberth Yoku. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari sejumlah tokoh lokal Papua. Di antaranya adalah tokoh Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku.  Pendeta Alberth yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura itu menegaskan, tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada Gubernur Papua, merupakan tanggung jawab pribadi LE.  ”Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dia dilantik. Maka dalam menjalankan pekerjaan, dia harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku di NKRI,” tegas Alberth di Sentani, Jayapura.  Pendeta Alberth juga mengimbau agar masyarakat tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Papua.  ”Masyarakat tidak diperbolehkan melakukan provokasi dalam bentuk apapun dalam proses hukumnya,” ucap Alberth Yoku, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua itu.  Dia meyakini, KPK bertindak profesional terhadap Lukas Enembe, sebagaimana telah ditunjukkan lembaga antirasuah itu terhadap para bupati di wilayah Papua yang pernah terlibat kasus korupsi.  ”Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada gubernur ataupun bupati-bupati adalah sesuai hukum, sehingga harus diproses sesuai prosedur yang berlaku,” kata Alberth.  Dia juga mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat harus mempunyai sikap profesional dan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dan kooperatif dengan pihak penegak hukum demi menyelesaikan perkara hukum. Selain kooperatif, masyarakat dan tokoh-tokoh Papua juga diimbau menghormati keputusan hukum dan tidak boleh melakukan intervensi, agar tidak menimbulkan kesalahan yang memberatkan gubernur maupun menimbulkan polemik lain.  ”Masyarakat harus tenang dan mendukung proses hukum yang berlaku yang benar, adil, jujur, dan terbuka, untuk kepentingan negara,” ujar Pendeta Alberth Yoku.

Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe Tanggung Jawab Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-25-at-15.58.02.jpg" alt="Tokoh pemuda Papua Sekretaris Barisan Merah Putih Martinus Kasuay. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Tokoh pemuda Papua Sekretaris Barisan Merah Putih Martinus Kasuay. Istimewa</figcaption>
</figure>Tokoh Pemuda Papua Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Gubernur Lukas Enembe  JawaPos.com–Tokoh pemuda Papua menyatakan proses hukum kasus korupsi Gubernur Papua terus dijalankan dan dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menurut tokoh pemuda Papua Martinus Kasuay, sudah sewajarnya siapa pun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku.   Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi ataupun kriminalisasi.  ”Kasusnya murni kaitannya dengan hukum,” kata Martinus di Sentani, Jayapura, Papua.  Di negara Indonesia lanjut dia, tidak ada warga yang kebal hukum. Meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan.  Dia menjelaskan, semua yang terlibat dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe juga harus diperiksa. Apabila ditemukan kesalahan wajib mendapatkan hukuman serta sebaliknya akan dibebaskan apabila tidak terbukti bersalah.  Sekretaris Barisan Merah Putih itu juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk mengerti bahwa semua itu ada proses hukum yang berlangsung. Siapa pun tidak ada yang boleh mengganggu atas dasar kepentingan tertentu.  ”Penegakan hukum kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe harus dituntaskan karena Indonesia merupakan negara hukum,” ucap Martinus Kasuay.

Tokoh Pemuda Dukung KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Gubernur Lukas Enembe

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gubernur lukas enembe

Berita Terkini