<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/IMG-20251030-WA0000-3309978613.jpg" alt="Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Samawa (Unsa) dalam rangka Wisuda Angkatan XXII Program Magister, Sarjana, Profesi Ners dan Diploma. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Samawa (Unsa) dalam rangka Wisuda Angkatan XXII Program Magister, Sarjana, Profesi Ners dan Diploma. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal ingin Universitas Samawa (Unsa) menjadi kampus negeri. Pasalnya, sampai saat ini di Pulau Sumbawa belum ada perguruan tinggi yang berstatus negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Iqbal saat Rapat Terbuka Senat Universitas Samawa (Unsa) dalam rangka Wisuda Angkatan XXII Program Magister, Sarjana, Profesi Ners dan Diploma, Rabu (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Iqbal menekankan kepada para lulusan Universitas Samawa agar tidak cepat berpuas diri. Sebab, berhasil menjalani wisuda bukan kesukesan terakhir yang didapat para mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ukuran seorang sarjana bukan hanya yang cepat mendapatkan pekerjaan, tetapi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya," kata Iqbal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016766153/kemenko-pm-klarifikasi-isu-alfamart-indomaret-pembunuh-umkm-kami-lindungi-usaha-kecil">Kemenko PM Klarifikasi Isu Alfamart-Indomaret 'Pembunuh UMKM': Kami Lindungi Usaha Kecil</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pemprov NTB telah memfokuskan sejumlah program pembangunan ke Pulau Sumbawa, terutama pada aspek kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingin memastikan bahwa Sumbawa mendapat porsi pembangunan yang setara. Karena itu, saya memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan di Pulau Sumbawa,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Samawa, Prof. Saifuddin Iskandar Itini juga menaruh harapan agar kampusnya bisa beralih status menjadi negeri. Selain itu, kampus bisa mendirikan Fakultas Kedokteran pertama di Pulau Sumbawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aspirasi tersebut mendapat dukungan dari Iqbal. Mantan Dubes RI untuk Turki itu menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan hal itu dalam masa jabatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mendukung jika Universitas Samawa siap mendirikan Fakultas Kedokteran pertama di Pulau Sumbawa. Ini penting untuk menghadirkan Center of Excellence di bidang kesehatan," ucap Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini seluruh Fakultas Kedokteran di NTB masih berpusat di Pulau Lombok. Karena itu, pendirian Fakultas Kedokteran di Sumbawa menjadi langkah strategis untuk menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga selama masa pengabdian saya, dapat meninggalkan jejak positif dan menjadi bagian dari sejarah berharga bagi masyarakat Sumbawa. Dengan berdirinya Fakultas Kedokteran pertama di sini," tandasnya.&nbsp;</div>

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal ingin Universitas Samawa (Unsa) menjadi kampus negeri.

Gubernur NTB Ingin Universitas Samawa Berstatus Negeri,  Jadi yang Pertama di Pulau Sumbawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/WhatsApp-Image-2025-07-10-at-45558-PM-2780087914.jpeg" alt="Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Lalu Moh. Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Lalu Moh. Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Lalu Moh. Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB. Uniknya, pelantikan kali ini digelar&nbsp;di lapangan Panti Jompo atau Panti Sosial Lanjut Usia Mandalika. Panti Jompo tersebut diketahui dilanda banjir bandang pada Minggu (6/7) lalu. Hal itu pun yang mendasari proses pelantikan dilakukan di area terdampak bencana. "Kami harap saudara Lalu Moh. Faozal melaksanakan tugas dengan sebaik-sebaiknya. Jabatan ini mengandung tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat," kata Iqbal, Kamis (10/7). Iqbal mengatakan, lokasi pelantikan di Panti Jompo dipilih atas&nbsp;permintaan pribadinya. Salah satu&nbsp; alasannya karena pemerintah tengah fokus bekerja pasca bencana. "Sebelum pelantikan saya Panggil Pak Faozal, dia minta kalau diizinkan kita sedang bencana, pelantikan di tenda pakai baju lapangan di Panti Jompo. Saya langsung iyakan karena sedang dalam mood kerja,"&nbsp;imbuhnya. Iqbal mengatakan, pelantikan Pj Sekda di Panti Jompo ini juga sebagai bentuk empati Pemerintah NTB untuk korban banjir bandang di Mataram. Banjir bandang yang terjadi akhir pekan kemarin sempat merendam seluruh area Panti Jompo. "Itulah alasannya kita melakukan pelantikan di lokasi terdampak bencana banjir. Dan di lokasi ini ada puluhan lansia kita evakuasi ke Asrama Haji. Inilah alasan pak Faozal memutuskan dilantik di lokasi ini," jelasnya. Meski begitu, Iqbal mengaku pelantikan Faozal di lapangan Panti Jompo tidak bermaksud mengurangi jabatan yang dia emban. Pelantikan ini murni bentuk empati pemerintah NTB terhadap korban banjir. "Jabatan Pj Sekda ini bukan kemewahan ini bukan fasilitas, tapi ini beban yang ditanggung di pundak. Dan saya melihat, dia (Faozal) tipe orang menikmati pekerjaan. Ini jalan ibadah kita. Jabatan ini harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat NTB," ucap&nbsp;Iqbal. Menurut Iqbal penunjukan Faozal menjadi Pj Sekda menggantikan posisi Lalu Gita Ariadi yang menjadi dosen fungsional di kampus IPDN NTB sangat tepat. Sosok Lalu Faozal mirip seperti mesin Buldozer. "Penunjukkan Faozal menjadi Pj Sekda sejauh ini tidak ada yang protes di kalangan ASN. Kalau di Dinas PUPR ada buldozer. Kami di Pemprov NTB juga punya buldozer yaitu pak Faizal," tandasnya.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik Lalu Moh. Faozal sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah NTB.

Lantik Pj Sekda di Panti Jompo, Gubernur NTB Iqbal Ungkap Bentuk Empati Kepada Korban Banjir

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal

Berita Terkini

Gubernur NTB Ingin Universitas Samawa Berstatus Negeri, Jadi yang Pertama di Pulau Sumbawa

Lantik Pj Sekda di Panti Jompo, Gubernur NTB Iqbal Ungkap Bentuk Empati Kepada Korban Banjir

Download Aplikasi JawaPos.com