<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rd:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Masjid-Miftahul-Islah-Tempino-Muaro-Jambi-31905948.jpg" alt="Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official" width="100%">
<figcaption>Ustadz Abdul Somad sedang berceramah Sumber foto : Instagram/@ustadzabdulsomad_official</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pendakwah terkenal Ustadz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru, Riau, pada Senin (3/11) malam. Operasi tersebut menyita perhatian publik karena menyeret sejumlah pejabat, termasuk nama Gubernur Riau Abdul Wahid yang sempat disebut ikut diamankan. Dalam sebuah video klarifikasi yang viral di media sosial, UAS dengan tegas membantah kabar bahwa Gubernur Abdul Wahid ditangkap. Ia menjelaskan, pejabat yang diamankan dalam OTT tersebut adalah Kepala Dinas PUPR dan Kepala UPT, bukan sang gubernur. &ldquo;Yang benar itu Kadis PUPR dan Ka UPT yang di-OTT. Gubernur Riau hanya dimintai keterangan,&rdquo; ujar UAS dalam video tersebut. UAS menilai penting untuk meluruskan kabar yang simpang siur agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan publik untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. &ldquo;Kita jangan cepat menyimpulkan sebelum jelas duduk perkaranya. Jangan sampai nama baik orang tercemar karena salah informasi,&rdquo; tambahnya melalui video yang kemudian viral di media sosial. Pernyataan UAS sejalan dengan klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Riau. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, Teza Darsa, menegaskan bahwa Gubernur Abdul Wahid tidak termasuk dalam daftar pihak yang diamankan. &ldquo;Gubernur hanya memberikan keterangan dalam rangkaian pemeriksaan KPK. Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan,&rdquo; kata Teza. Menurut Teza, Pemprov Riau menghormati langkah hukum yang ditempuh KPK dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada lembaga antirasuah tersebut. Namun, pernyataan berbeda datang dari Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Ia membenarkan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid termasuk di antara pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. &ldquo;Salah satunya (Gubernur Riau ditangkap KPK),&rdquo; ujar Fitroh saat dikonfirmasi. Hingga kini, KPK belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai status hukum Abdul Wahid, sementara publik masih menunggu kejelasan hasil pemeriksaan lembaga antikorupsi tersebut. Video klarifikasi UAS dengan cepat viral di berbagai platform media sosial dan menjadi bahan perbincangan warganet. Banyak yang memuji langkah UAS karena berupaya meluruskan informasi yang dianggap menyesatkan, sementara sebagian lain menunggu konfirmasi resmi dari KPK terkait kebenaran pernyataannya. Kasus ini menjadi sorotan nasional bukan hanya karena melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga karena komentar UAS yang kerap didengar publik dan dianggap berpengaruh dalam membentuk opini masyarakat. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200">Isi Artikel Berita :</label></div> </div> </div>

Pendakwah terkenal Ustadz Abdul Somad (UAS) buka suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK

Viral Ustadz Abdul Somad Tanggapi OTT Gubernur Riau: Dia Tidak Ditangkap, Hanya Dimintai Keterangan

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/Screen-Shot-2025-11-04-at-100432-2500678340.png" alt="Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11) sekitar pukul 09.35 WIB. Abdul Wahid terlihat mengenakan kaos putih saat memasuki markas lembaga antirasuah. Politikus PKB itu tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki Gedung KPK. Abdul Wahid yang terlihat mengenakan masker itu memilih bungkam saat awak media melontarkan sejumlah pertanyaan kepadanya. Abdul Wahid langsung naik ke lantai dua Gedung Merah Putih KPK, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Hingga kini, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait status hukum terhadap Abdul Wahid yang ikut terjaring OTT KPK. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pihaknya membawa sembilan orang dari total 10 orang yang diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). "Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11). "Ada sejumlah 9 orang, dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," sambungnya. Menurutnya, sembilan orang yang diamankan itu dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, setelah menjalani pemeriksaan intensif di wilayah Provinsi Riau.&nbsp; "Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada dua kloter pagi dan siang," tuturnya. Dalam operasi senyap ini, KPK turut mengamankan barang bukti uang. Namun, Budi masih enggan menjelaskan secara rinci total uang yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. "Nanti termasuk itu ya (nominal) uang, ini sedang kami hitung juga," pungkasnya. </div>

Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11) sekitar pukul 09.35 WIB.

Usai Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Bungkam saat Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/2302-2025-Wahid-3396516071.jpg" alt="Gubernur Abdul Wahid. (Humas Pemprov Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Abdul Wahid. (Humas Pemprov Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11). Operasi senyap itu salah satunya mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid. Giat operasi penindakan itu diduga berkaitan dengan proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau. KPK total mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. "Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/11). Namun, KPK masih enggan mengungkap identitas para pihak yang diamankan tersebut. Diduga OTT itu berkaitan adanya praktik suap dari pengadaan proyek di Dinas PUPR Provinsi Riau. "Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detil terkait dengan konstruksi perkaranya," tegasnya. Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah di Provinsi Riau yang terseret kasus korupsi, khususnya melalui operasi senyap lembaga antirasuah tersebut. Sebelumnya, dua gubernur Riau lainnya, yakni Rusli Zainal dan Annas Maamun, juga pernah berurusan dengan KPK, karena dugaan praktik rasuah. Sebelum Abdul Wahid, Gubernur Riau periode 2014&ndash;2019, Annas Maamun, juga menjadi sasaran OTT KPK. Annas ditangkap pada 25 September 2014 di Jakarta, karena menerima suap terkait pengesahan alih fungsi lahan di Provinsi Riau.&nbsp; Annas terbukti menyalahgunakan kewenangan di sektor kehutanan. Ia diduga memerintahkan sejumlah anak buahnya untuk mempercepat proses administrasi alih fungsi lahan demi keuntungan pribadi dan pihak tertentu.&nbsp; Annas Maamun menerima uang sekitar Rp 2 miliar dari pengusaha sawit sebagai imbalan untuk memuluskan perubahan status kawasan hutan menjadi lahan perkebunan. Annas dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, yang kemudian diperberat menjadi 7 tahun setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasinya. Lebih jauh ke belakang, Gubernur Riau dua periode, 2003-2013, Rusli Zainal, juga pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2013. Rusli Zainal terlibat dalam dua perkara besar, yakni korupsi proyek pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Riau dan kasus pemberian izin kehutanan yang melanggar aturan.&nbsp; Rusli terbukti menerima gratifikasi berjamaah dalam pengadaan proyek olahraga yang bernilai miliaran rupiah. Selain itu, Rusli juga terbukti menerima uang dari sejumlah perusahaan untuk memperpanjang izin pemanfaatan hutan produksi.&nbsp; Modusnya adalah dengan menandatangani rekomendasi dan surat keputusan yang menguntungkan pihak swasta tanpa melalui prosedur resmi. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di Riau, karena melibatkan banyak pejabat daerah dan pengusaha. Rusli dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, yang kemudian dikurangi menjadi 10 tahun setelah vonis upaya hukum banding. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau, pada Senin (3/11).

Daftar Gubernur Riau yang Pernah Terjaring OTT KPK, Mulai dari Rusli Zainal, Annas Maamun, hingga Abdul Wahid