<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/1000192977-1-2111459865.jpg" alt="Blake Lively dan Justin Baldoni dalam film It Ends With Us. (IMDb)" width="100%">
<figcaption>Blake Lively dan Justin Baldoni dalam film It Ends With Us. (IMDb)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang hakim federal di New York menolak gugatan pencemaran nama baik senilai USD 400 juta atau setara Rp 6,5 triliun yang diajukan aktor Justin Baldoni terhadap mantan lawan mainnya dalam film It Ends with Us, Blake Lively. Dilansir dari laman People pada (10/6), Penolakan tersebut disampaikan oleh Hakim Lewis Liman pada Senin (9/6), yang menyatakan bahwa gugatan balik Baldoni tidak cukup kuat secara hukum. Gugatan tersebut mencakup tuduhan pemerasan, pencemaran nama baik, serta tuduhan lainnya, menyusul laporan bahwa Lively telah menuduh Baldoni melakukan pelecehan seksual dan pembalasan di lokasi syuting film mereka. Lively sebelumnya mengajukan gugatan hukum terhadap Baldoni dan perusahaan produksinya, Wayfarer Studios, pada Desember 2024. Dalam gugatan itu, ia menuduh mengalami pelecehan seksual dan tekanan emosional selama proses produksi film. Ia juga menyampaikan pernyataan terkait dugaan tersebut dalam artikel di The New York Times. Baldoni kemudian menggugat balik Lively, suaminya Ryan Reynolds, serta humas mereka dan media tersebut, dengan tuduhan bahwa mereka telah merusak reputasinya dan menyebarkan narasi palsu. Namun, Hakim Liman menilai tuduhan pemerasan yang disampaikan Baldoni tidak memenuhi unsur hukum karena dianggap sebagai bentuk negosiasi ulang yang sah. Selain itu, pernyataan Lively dalam gugatan dinilai memiliki perlindungan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pencemaran nama baik. Gugatan terhadap The New York Times juga ditolak karena tidak terbukti adanya niat jahat dalam penerbitan berita. Meski begitu, hakim memberikan kesempatan kepada Baldoni untuk mengubah dan mengajukan ulang gugatan terkait campur tangan kontrak paling lambat 23 Juni 2025.

Penolakan tersebut disampaikan oleh Hakim Lewis Liman pada Senin (9/6), yang menyatakan bahwa gugatan balik Baldoni tidak cukup kuat

Gugatan Justin Baldoni Terhadap Blake Lively dan Ryan Reynolds Ditolak Hakim, Ini Penyebabnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/Calon-presiden-nomor-urut-3-Ganjar-Pranowo-Dery-Ridwansah-2JPG-3443933706.jpg" alt="Ganjar Pranowo menyampaikan selamat bekerja untuk pemenang Pilpres 2024 yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo menyampaikan selamat bekerja untuk pemenang Pilpres 2024 yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons ditolaknya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ganjar menyoroti adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion tiga hakim konstitusi. "Ya prosesnya sudah berjalan. Saya, Pak Mahfud (MD) dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya menyampaikan kepada semua pendukung, partai pengusung, TPN, juga masyarakat dan tentu pada hakim saya apresiasi. Pertama menerima proses ini dari awal, kemudian menyidangkan, sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissenting-nya," kata Ganjar di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4). Menurut Ganjar, adanya dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 sangat menarik perhatian publik. Ia menilai, beberapa hakim konstitusi masih mempunyai hati nurani dalam mengadili sengketa hasil Pilpres 2024. "Yang menarik dalam catatan kami adalah dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi yang ada ditolak, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan, maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk mengekspresikan dalam bentuk putusan dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati," ucap Ganjar. Ganjar menegaskan, dirinya menghormati putusan MK tersebut. Ia pun menyampaikan selamat bekerja untuk pemenang Pilpres 2024 yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. "Apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan," tegas Ganjar. Meski kandas di MK, lanjut Ganjar, terkait pengajuan hak angket merupakan hak politik parlemen. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada para anggota dewan terkait isu hak angket. "Oh itu nanti ruang di parlemen politik, kalau hukumnya kami ada di sini," pungkas Ganjar. Sebagaimana diketahui, MK menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kedua kubu tersebut.

Ia pun menyampaikan selamat bekerja untuk pemenang Pilpres 2024 yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran.

MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilpres, Ganjar Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422092215_IMG_0056JPG-3050398885.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK, Jakarta, Senin (22/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK, Jakarta, Senin (22/4)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4). "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo. Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. MK sebelumnya telah menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Meski ditolak seluruhnya, putusan gugatan sengketa Pilpres itu tak sepenuhnya bulat. Sebab dari delapan hakim MK, terdapat tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengket Pilpres 2024 ini. Mereka yakni, Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. &ldquo;Terdapat putusan Mahkamah Konstitsui a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Yaitu Hakim Konstitusi Sladi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nubaningsih, dan Hakim Komstitusi Arief Hidayat,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta. Terkait ditolaknya gugatan PHPU kubu Anies-Muhaimin, Suhartoyo menjelaskan bahwa para majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan kubu Anies-Muhaimin tidak terbukti. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Suhartoyo. MK mementahkan dalil permohonan Anies-Muhaimin, di antaranya soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, penyaluran bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Dalam permohonannya, kubu Anies-Muhaimin juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Serta, meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).

MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilpres 2024 yang Diajukan Ganjar-Mahfud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tiara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gugatan soal asal usul anak yang sempat diajukan Tiara NH terhadap Triyogo Drajatmoko, ayah Rezky Aditya, ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi Jawa Barat. Putusan itu telah dibacakan oleh majelis hakim pada Senin (29/8).  Setelah gugatan ditolak, Tiara tetap bersikukuh kalau anaknya lahir dari hasil hubungannya dengan Triyogo. Dia tidak ada keraguan sedikit pun terkait hal tersebut.  "1000 persen saya yakin, 1000 persen saya jamin itu anaknya Triyogo. Kalau mau tes DNA ayo," kata Tiara saat ditemui di bilangan Depok Jawa Barat, Rabu (31/8).  Sayangnya sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pemintaaan melakukan tes DNA. Padahal Tiara sudah beberapa kali meminta untuk memastikan pernyataannya memang benar atau tidak mengada-ngada. Bahwa ayah biologis dari anaknya adalah Trioyogo.  Tiara juga menyatakan, saat anaknya lahir, Triyogo mendampingi dirinya di rumah sakit. Dia pun mengaku memiliki bukti atas hal tersebut. Selain itu, ayah Rezky Aditya juga disebutnya membayarkan biaya persalinan rumah sakit.  Sementara itu, Ferry Aswan selaku kuasa hukum Tiara mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negari Bekasi. Rencananya, banding akan dimasukkan pada Jumat (2/9) mendatang ke Pengadilan Tinggi Bandung.  "Kita akan banding pada hari Jumat besok. Kita akan berjuang sampai klien kami mendapatkan keadilan," katanya.

Tiara Yakin 1.000 Persen Bapak dari Anaknya Ayah Rizky Aditya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/42_facebook.jpg" alt="President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America" width="100%">
<figcaption>President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Asa Presiden Amerika Serikat (AS) <a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a> mempertahankan jabatan terus menipis. Gugatan hukum dan cara lain untuk membuat negara bagian melewati batas waktu pengesahan hasil pemilihan presiden ternyata tak sesuai harapannya.  Kekalahan terbaru Trump datang dari Negara Bagian Pennsylvania. Di sana sahabat sekaligus pemimpin tim kuasa Trump, Rudy Giuliani, menangani langsung proses gugatan. Hasilnya mengecewakan bagi Trump. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/19/11/2020/manuver-donald-trump-jelang-lengser-tarik-pasukan-as-di-timur-tengah/">Manuver Donald Trump Jelang Lengser, Tarik Pasukan AS di Timur Tengah</a></li> </ul> Hakim Pengadilan Distrik AS Matthew Brann menolak permintaan Giuliani untuk mengesampingkan hasil suara di Philadelphia dan enam county dalam total perolehan suara negara bagian tersebut. ”Klaim itu seperti monster Frankenstein yang dibuat sembarangan. Padahal, untuk membuang tujuh juta suara, dibutuhkan argumen hukum dan bukti yang sangat kuat,” ungkapnya Sabtu (21/11) menurut Associated Press.  Kubu Trump menilai wilayah tergugat curang. Wilayah tersebut menyarankan pemilih memperbaiki pos surat suara yang rusak saat diterima. Kata mereka, hal itu tak terjadi di wilayah mayoritas Republik. Namun, Brann mengatakan bawah tudingan tersebut tak bisa menjadi dasar tudingan kecurangan.  Giuliani sendiri masih optimistis menghadapi putusan itu. Menurut dia, hal tersebut bisa mengizinkan timnya mengajukan banding lebih cepat. Mereka berencana membawa kasus itu sampai ke Mahkamah Agung AS. Di sana banyak hakim konservatif, termasuk tiga yang ditunjuk Trump. ”Kami bahkan belum sempat menunjukkan barang bukti (kepada hakim Matthew Brann, Red),” ungkapnya seperti yang dilansir The Guardian.  Jalan Trump bisa menang tinggal sedikit. Salah satunya membuat hasil pilpres di negara bagian kunci tak mencapai kesimpulan. Karena itu, mereka terus berusaha mengulur waktu agar tenggat pengesahan terlewat. Setiap negara bagian punya batas akhir masing-masing.  Karena itu, mereka rela menempuh banyak upaya hukum meski tahu kemungkinan menang kecil. Di Georgia, misalnya, kubu Trump baru saja meminta penghitungan ulang kali kedua. Padahal, pemerintah Georgia baru saja melakukan penghitungan ulang secara manual untuk keperluan audit.  Tak lama setelah itu, Sekretaris Negara Bagian Brad Raffensperger meminta semua panitia melaksanakan penghitungan ulang. Sesuai aturan, penghitungan ulang yang diminta capres akan dilakukan dengan mesin. ”Proses ini akan penuh dengan mata yang mengawasi. Jadi, yang paling penting adalah transparansi dan akurasi,” tegasnya.  Cara lain, Trump berusaha menggandeng anggota parlemen negara bagian. Trump ingin memanfaatkan celah hukum yang tak mewajibkan pemilih suara elektoral alias elektor datang dari pemenang total suara pilpres.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NvrYZsXacO8

Alat Bukti Dinilai Sembarangan, Gugatan Trump di Pennsylvania Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Trump-Biden.jpg" alt="Donald Trump dan Joe Biden terus melakukan kampanye demi mendulang suara sebanyak-banyaknya (JIM WATSON, Brendan Smialowski / AFP)" width="100%">
<figcaption>Donald Trump dan Joe Biden terus melakukan kampanye demi mendulang suara sebanyak-banyaknya (JIM WATSON, Brendan Smialowski / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon presiden Amerika Serikat yang juga petahana, Donald Trump, bersikeras menuntut penghitungan suara di Michigan dan Georgia dihentikan. Tuntutan itu diajukan tim kampanye Trump ke pengadilan. Namun, hakim di Michigan dan Georgia menolak tuntutan hukum Trump.  Di Michigan, hakim Cynthia Stephens membuat keputusan selama sidang pengadilan pada Kamis (5/11). Dia mengatakan berencana mengeluarkan keputusan tertulis pada Jumat (6/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/11/2020/joe-biden-sementara-unggul-ikuti-jejak-clinton-kalahkan-petahana/">Joe Biden Sementara Unggul, Ikuti Jejak Clinton Kalahkan Petahana?</a></li> </ul> "Saya tidak memiliki dasar untuk menemukan bahwa ada kemungkinan masalah substansial," kata Stephens seperti dilansir dari Channel News Asia, Jumat (6/11).  Tim kampanye Trump ngotot mengajukan gugatan untuk menghentikan penghitungan di Michigan dan mendapatkan akses yang lebih besar selama proses tabulasi. Keinginan Trump ditanggapi dingin oleh tim dari pesaingnya, Joe Biden.  "Itu tidak memiliki tujuan lain selain untuk membingungkan publik tentang apa yang terjadi dan untuk mendukung klaim ketidakberesan mereka yang tidak berdasar," kata Tim Kampanye Biden, Bauer, kepada wartawan lewat telepon.  Kasus di Georgia dibatalkan oleh hakim setelah petugas pemilihan di daerah Savannah bersaksi bahwa semua surat suara itu telah diterima tepat waktu. Pejabat kampanye Trump mengatakan sebelumnya mereka sedang mempertimbangkan tuntutan serupa di lusinan kabupaten lain di seluruh negara bagian.  Seorang juru bicara kampanye Trump belum menanggapi permintaan komentar tentang putusan Georgia dan Michigan. Tim kampanye Trump telah meluncurkan serangkaian tuntutan hukum di seluruh negeri, termasuk satu tuduhan kecurangan dalam pemungutan suara di Nevada, salah satu negara bagian penting.  Di Pennsylvania, tim kampanye Trump memenangkan putusan banding untuk mendekatkan pengamat partai dan kampanye ke petugas pemilu yang memproses surat suara di Philadelphia. Tapi, perintah itu tidak mempengaruhi penghitungan surat suara yang sedang diproses di Pennsylvania.  Juru bicara kampanye Trump, Jason Miller, mengatakan tindakan hukum tambahan akan difokuskan. "Kami benar-benar akan detail mengamati setiap pemungutan suara," katanya soal penghitungan di Nevada.  Hanya saja, sejumlah pakar hukum menyebut tantangan itu kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi hasil akhir pemilu. Hasil terakhir antara Biden dan Trump yakni sama-sama belum ada yang mencapai 270 electoral votes untuk perebutan kursi presiden.

Ngotot Minta Penghitungan Suara Dihentikan, Gugatan Trump Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63155_82222_Sidang-SP3.jpg" alt="Hakim tunggal Sorta Ria Neva saat membacakan putusan gugatan praperadilan kasus SP3 Karhutla Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Hakim tunggal Sorta Ria Neva saat membacakan putusan gugatan praperadilan kasus SP3 Karhutla Polda Riau.</figcaption>
</figure>JawaPos.com PEKANBARU - Gugatan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Polda Riau ditolak hakim tunggal Sorta Ria Neva. Hakim tunggal Sorta Ria Neva menilai gugatan dari Ferry, warga Pekanbaru, yang meminta membuka kembali SP3 kasus karhutla terhadap 15 perusahaan di Riau itu tidak memenuhi syarat. Keputusan yang diketuk palu oleh hakim di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Selasa (8/11) itu disambut baik oleh pihak Polda Riau. Dalam penjelasannya, hakim menjelaskan beberapa poin alasan penolakan atas gugatan praperadilan SP3 kahutla tersebut. Diantaranya, permohonan praperadilan tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) dalam perkara tersebut. Permohonan pra peradilan yang diajukan Ferry bersama 10 orang advokat SP3 lainnya tidak dapat diterima. Hakim juga menjabarkan bahwa pemohon dalam hal ini Ferry wajib menyampaikan somasi atau notifikasi ke PN Pekanbaru dalam jangka waktu 60 hari. &quot;Setelah hakim mencermati seluruh bukti awal dan keterangan saksi pemohon, hakim tidak menemukan adanya notifikasi atau somasi selama 60 hari kerja sebelum adanya gugatan,&quot; terang Hakim Sorta Ria Neva dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Rabu (9/11). Usai persidangan, perwakilan kuasa hukum Ferry, yakni Mayandri mengatakan bahwa pihaknya akan memplejari kembali keputusan hakim yang menolak gugatan yang diajukan oleh kliennya. &quot;Ini belum berakhir. Perjuangan untuk membuka kembali SP3 ke 15 perusahaan tersebut sebetulnya baru dimulai,&quot; tuturnya. (nda/iil/JPG)

Gugatan SP3 Kasus Karhutla Riau Ditolak

gugatan ditolak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugatan ditolak

Berita Terkini