<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak dapat diterima.</p> <p>Permohonan yang diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon, Direktur Eksekutif Indonesia Law &amp; Democracy Studies (ILDES) dinyatakan gugur, karena pemohon telah meninggal dunia sebelum perkara diputus.</p> <p>Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan Juhaidy Rizaldy Roringkon wafat pada 22 Juni 2025 pukul 12.55 WIB, berdasarkan surat keterangan dari RS Dr. Sutoyo, Jakarta.</p> <p>&ldquo;Mengingat syarat lain yang juga dipenuhi dapat diberikan kedudukan hukum oleh Pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan maka anggapan hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi," kata Saldi Isra sebagaimana sikutip dari laman MKRI, Selasa (22/7).</p> <p>"Dengan demikian, karena Pemohon telah meninggal dunia maka seluruh syarat anggapan kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Juhaidy sebelumnya mengajukan pengujian terhadap Pasal 23 UU Kementerian Negara yang melarang menteri merangkap jabatan. Namun, aturan tersebut tidak secara eksplisit melarang wakil menteri melakukan hal yang sama.&nbsp;</p> <p>Ketidakhadiran larangan ini, menurut Pemohon, telah membuka ruang praktik rangkap jabatan yang rentan menimbulkan konflik kepentingan.</p> <p>Dalam permohonannya, Juhaidy menilai bahwa tidak adanya pengaturan yang tegas terhadap wakil menteri bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 17, Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI 1945.</p> <p>Ia memandang posisi wakil menteri setara dengan menteri, karena keduanya diangkat oleh Presiden, sehingga seharusnya tunduk pada larangan yang sama.</p> <p>Pemohon juga mengutip Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, di mana Mahkamah dalam pertimbangannya menilai wakil menteri tidak seharusnya merangkap jabatan di perusahaan negara maupun swasta.</p> <p>Hal itu demi mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi karena tumpang tindih kepentingan.</p> <p class="class-paragraph">Juhaidy meminta Mahkamah untuk menafsirkan frasa Menteri dalam Pasal 23 sebagai mencakup juga Wakil Menteri. Dengan demikian, larangan rangkap jabatan tidak hanya berlaku bagi menteri, tetapi juga wakil menteri.&nbsp;</p> <p>Namun, dengan wafatnya Juhaidy sebelum proses persidangan rampung, MK menilai tidak ada lagi kedudukan hukum yang bisa dipertimbangkan.</p>

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Kementerian Negara setelah pemohon meninggal dunia.

Gugatan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Ditolak MK Setelah Pemohon Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/peringatan-bawaslu-ntb-ada-400-ribu-wajib-pilih-belum-miliki-e-ktp_m_169929.jpeg" alt="Ilustrasi KTP elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP elektronik</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1hs" class="ii gt"> <div id=":1hr" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang meminta agar kolom agama dihapus dari daftar kartu tanda penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. MK menolak permohonan uji materi atau judicial review (JR) yang dilayangkan oleh seorang warga bernama Raymond Kamil dan Indra Syahputra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya mempersoalkan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk terkait biodata penduduk yang memuat keterangan agama dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015487147/judul-masa-depan-sembilan-pemain-timnas-indonesia-di-eropa-dan-asia-kontrak-yang-akan-berakhir">Judul: Masa Depan Sembilan Pemain Timnas Indonesia di Eropa dan Asia: Kontrak yang Akan Berakhir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang," ucap Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menilai, konstitusi negara membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, dalam mewujudkan karakter bangsa terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat norma dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk menyebutkan atau mendaftarkan diri sebagai pemeluk agama atau penganut kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015487139/inflasi-jatim-2024-cabai-jadi-penyumbang-utama-kenaikan-harga">Inflasi Jatim 2024: Cabai Jadi Penyumbang Utama Kenaikan Harga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah berpendapat, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebutkan agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan, tanpa adanya kewajiban hukum lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,&rdquo; ujar Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua warga Jakarta, Raymond Kamil dan Indra Syahputra mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terkait biodata penduduk yang memuat keterangan agama dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam petitumnya, pada pokoknya para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan bebas untuk tidak memeluk agama&nbsp;dan kepercayaan serta kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan yang meminta agar kolom agama dihapus dari daftar kartu tanda penduduk (KTP).

Tolak Gugatan Hapus Kolom Agama di KTP, MK: Karakter Bangsa Ketuhanan Yang Maha Esa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/1732730068916-3526390220.jpeg" alt="Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengeklaim bahwa hasil real count internal menyatakan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran. (Humas RIDO)" width="100%">
<figcaption>Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengeklaim bahwa hasil real count internal menyatakan bahwa Pilkada Jakarta 2024 akan digelar dalam dua putaran. (Humas RIDO)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com - Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ahmad Riza Patria mengungkap alasan batal mengajukan gugatan terkait Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena arahan pimpinan. Ia tak jelas menyebut sosok pimpinan yang dimaksud.</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sekali lagi, kami dari tim RIDO mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan arahan pimpinan. Kami ini kan tim RIDO ini, saya sebagai ketua dengan tim, dan juga Paslon itu kan ditunjuk oleh pimpinan di pusat koalisi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa arahan pimpinan itu adalah sosok yang memimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung RIDO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015416698/banjir-4-gol-dalam-18-menit-timnas-indonesia-vs-laos-sama-kuat-2-2-di-babak-pertama">Banjir 4 Gol dalam 18 Menit, Timnas Indonesia vs Laos Sama Kuat 2-2 di Babak Pertama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang sebelumnya kami telah mempersiapkan materi gugatan ke Makhamah Konstitusi, namun dari pimpinan di atas, pimpinan koalisi, meminta bahwa tidak melakukan atau mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKIz" tutur Riza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai ketua tim, saya perintahkan pada jajaran dan tim hukum untuk tidak usah mendaftarkan gugatan ke MK terkait pilkada di DKI," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 3 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak kunjung mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga batas akhir, Kamis (12/12) dini hari, RK-Suswono dan Dharma-Kun tidak nampak hadir. Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015416689/4-efek-samping-terlalu-banyak-konsumsi-garam-bagi-kesehatan-tubuh-jangan-anggap-remeh">4 Efek Samping Terlalu Banyak Konsumsi Garam bagi Kesehatan Tubuh, Jangan Anggap Remeh!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan. KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh sebab itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK adalah Rabu (11/12) pukul 23.59.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ahmad Riza Patria mengungkap alasan batal mengajukan gugatan terkait Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena arahan pimpinan

Riza Patria Ungkap Alasan RK-Suswono Batal Ajukan Gugatan ke MK: Arahan Pimpinan Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/WhatsApp-Image-2023-10-17-at-150341_1-212822703.jpeg" alt="Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Pakar politik tata negara Yusril Ihza Mahendra usai diskusi Menakar Pilpres Pascaputusan MK di Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menyiapkan tim pembela untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka apabila ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2024. Tim ini terdiri dari 35 pengacara. Tim akan dipimpin oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.</p> <p>"Kalau mereka tidak mengajukan ya kita diam saja. Berarti sudah final kan," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (21/3).</p> <p>Yusril mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari paslon nomor urut 01 dan 03. TKN Prabowo-Gibran belum mengetahui apakah 01 dan 03 akan mengajukan gugatan atau tidak.</p> <p>"Jadi kita tunggu aja karena kami sekali ini betul-betul dalam pihak yang tidak proaktif, tapi menunggu apa yang dilakukan oleh dua paslon yang lain," jelasnya.</p> <p>Sebanyak 36 pengacara ini terdiri dari perwakilan partai KIM. Seperti 3 orang dari Gerindra, 3 orang dari Golkar, 3 orang dari Demokrat, dan sisanya pengacara profesional.</p> <p>Sebelumnya, KPU RI resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.</p> <p>Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/3). "Menetapkan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional dalam Pemilu 2024," kata Ketua KPU Hasyim Asyari membacakan hasil penetapan Pemilu 2024.</p> <p>Hasyim menjelaskan, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara. Sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara. Sedangkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara.</p> <p>Dalam hal ini, pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran meraih suara tertinggi pada Pilpres 2024. "Menetapkan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan berita acara nomor 218/PL.01.08.-BA/05/2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," ucap Hasyim.</p> <p>Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024, Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi. Disusul Anies-Muhaimin menang di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud menjadi paslon capres-cawapres dengan suara terendah.</p>

"Kalau mereka tidak mengajukan ya kita diam saja. Berarti sudah final kan," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (21/3).

TKN Siapkan 36 Pengacara Kawal Prabowo-Gibran jika Ada Gugatan di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ulama-jadi-target-orang-gila-begini-reaksi-mui_m_190059.jpeg" alt="Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun mewakili DPR RI meminta Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan uji formil (<em>judicial review</em>) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang diajukan Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dkk sebab melewati batas waktu 45 hari setelah UU tersebut diundangkan.<br /> <br /> "Terhadap pengujian perkara oleh pemohon perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020, sesungguhnya telah melewati batas waktu sejak diundangkannya norma tersebut, yakni pada tanggal 18 Mei 2020," kata.Mukhamad Misbakhun secara virtual dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/10), seperti dikutip dari <em>Antara.</em><br /> <br /> Atas dasar fakta hukum tersebut, lanjut dia, para pemohon tidak memiliki memenuhi batas waktu 45 hari yang ditetapkan MK sehingga sepatutnya MK menyatakan permohonan perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 ini tidak dapat diterima.<br /> <br /> Menanggapi dalil pemohon bahwa pembatasan 45 hari untuk uji formil tidak diperlukan, DPR memandang hukum acara di Mahkamah Konstitusi merupakan materi yang diatur dalam undang-undang.<br /> <br /> Namun, apabila belum diatur, Mahkamah Konstitusi dapat mengatur hukum acara yang bersifat teknis dalam mengisi kekosongan hukum tersebut. Batas waktu itu, kata Misbakhun, sesuai dengan yurisprudensi Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.<br /> <br /> Sebelumnya, majelis hakim telah menyoroti pengajuan permohonan uji formil itu melewati batas waktu lantaran diregistrasi pada tanggal 9 September 2020, sementara undang-undang itu disahkan dan berlaku sejak 18 Mei 2020.<br /> <br /> Sementara itu, Din Syamsuddin dkk. dalam permohonannya mendalilkan Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan batasan waktu.<br /> <br /> Pembatasan 45 hari disebut justru menafikkan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan. Selain itu, menurut pemohon, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara, tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=dUluwwIaSZc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DPR Minta Gugatan Din Syamsuddin Dkk Ditolak sebab Lewati Batas Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gugatan-pelanggaran-pilwakot-cirebon-tim-oke-siap-adu-data-di-mk_m_231917.jpg" alt="Ketua tim pemenangan pasangan calon OKE, Edi Suripno memberikan keterangan pers terkait gugatan Pilwakot Cirebon 2018, Senin (30/7)." width="100%">
<figcaption>Ketua tim pemenangan pasangan calon OKE, Edi Suripno memberikan keterangan pers terkait gugatan Pilwakot Cirebon 2018, Senin (30/7).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Usai persidangan pertama gugatan pemilihan kepala daerah (Pilkada)<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/07/2018/tuntut-kejelasan-surat-suara-hilang-massa-kembali-geruduk-kpu-cirebon" target="_blank"> Kota Cirebon</a> di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK), tim pasangan calon nomor urut 1, Bamunas 'Oki'- Effendi Edo (OKE) mengaku siap adu data soal kecurangan pelanggaran pilkada serentak, Rabu (27/6) lalu.</p><br /> <p>Ketua tim kampanye pemenangan OKE, Edi Suripno mengaku siap adu data C1 yang dianggap berbeda, antara versi KPU Kota Cirebon dan tim pemenangan OKE. Bahkan, dirinya yakin data yang disiapkan tim bersama pengacaranya valid dan bisa dipertanggungjawabkan.</p><br /> <p>"Pada sidang kedua, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk data-data C1 milik saksi dari 24 TPS yang kami anggap ada kecurangan," ungkapnya usai paripurna di kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (30/7).</p><br /> <p>Politisi PDIP itu menilai, jalannya proses perhitungan suara pemilihan wali kota Cirebon menuai kejanggalan. Dimulai dari pembukaan kotak surat di 24 TPS suara, hingga kotak suara yang sempat mangkir di kantor kelurahan.</p><br /> <p>Kejanggalan menurut Edi sangat tidak dibenarkan saat proses pendistribusian kotak suara. Apalagi, 24 kotak suara yang dibuka itu sempat transit di kantor kelurahan dengan waktu cukup lama. Sehingga pihaknya meyakini adanya sudah terjadi penggelembungan suara saat suara transit.</p><br /> <p>"Ada pelanggaran prosedur rekapitulasi suara, apalagi kami panwaslu sudah merekomendasi untuk pemungutan suara ulang (PSU). Tapi, di tengah jalan digagalkan. Ini ada apa?," ujar Edi.</p><br /> <p>Sidang lanjutan gugatan ke MK, dikatakannya baru dalam tahap penyampaian jawaban dari pihak tergugat, yakni KPU Kota Cirebon. Setelah sidang berikutnya sudah mulai pembuktian adu data. </p><br /> <p>Dikatakannya, kelengkapan dokumen pokok perkara yang akan dipersidangkan sudah disiapkan. Dengan itu, pihaknya meyakini jalannya proses persidangan tidak berjalan sebentar. Melainkan bisa sampai enam kali persidangan.</p><br /> <p>"Yakin data yang kami pegang valid, dan keputusan majelis hakim bisa mengabulkan tuntutan kami," paparnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Ketua KPU Kota Cirebon Emirzal Hamdani menjelaskan, agenda sidang MK baru sebatas mendengarkan tuntutan dari pemohon. Setelah pembacaan materi gugatan tersebut, KPU Kota Cirebon akan menyampaikan jawaban atas tuntutan pemohon pada sidang lanjutan, Rabu (1/8) mendatang.</p><br /> <p>"Jawaban dari KPU paling lambat diserahkan ke MK paling lambat 31 Juli, sementara sidang lanjutan akan dilakukan pada 1 Agustus mendatang," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan pendek.</p>

Gugatan Pelanggaran Pilwakot Cirebon, Tim OKE Siap Adu Data di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/saksi-tak-ada-uang-imbalan-membuat-materi-gugatan-pilkada-buton_m_146908.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.&nbsp;</p><br /> <p>Di sidang ini, bila sesuai rencana ada tujuh orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p><br /> <p>Dari tujuh saksi yang akaj dihadirkan, ternyata hanya empat orang yang hadir di Pengadilan yang dipimpin Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo.</p><br /> <p>&ldquo;Akil Mochtar sementara proses penyembuhan, istri Akil tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Ibu Aries Adhitya tidak bisa datang memberi kesaksian karena sedang hamil dan tidak bisa naik pesawat,&rdquo; kata Jaksa di persidangan, Rabu (26/7).</p><br /> <p>Sidang itu membahas pertemuan yang berlangsung di Plaza Indonesia saat proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesaksiannya, Abu Umayah mengaku memfasilitasi Dian Farizka untuk membuatkan materi gugatan pasangan calon Uku Dani ke MK dengan imbalan Rp 25 juta. Namun hanya diberikan Rp10 juta.</p><br /> <p>Keterangan Abu Umayah tersebut kemudian dibantah oleh Dian Farizka. Dia mengaku tidak pernah diperintah untuk membuat gugatan terhadap pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry (Oemar Bakry) dan La Uku &ndash; Dani. Apalagi menerima imbalan untuk pembuatan materi gugatan tersebut.</p><br /> <p>&ldquo;Saya tidak pernah diminta untuk membuat gugatan pasangan calon Oemar Bakry dan La Uku-Dani. Karena dalam pertemuan di Plaza Indonesia itu tidak membahas tentang materi gugatan atau persoalan sengketa Pilkada. Pak Samsu hanya membahas tentang bagaimana pembangunan Buton kedepan,&rdquo; kata Dian Farizka.</p><br /> <p>Terkait uang Rp 10 juta yang masuk direkening BRI miliknya, menurut dia uang itu tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Umayah. Uang itu justru adalah utang Abu Umayah terhadap Agus Mukimn yang ditransfer melalui rekening miliknya.</p><br /> <p>&ldquo;Waktu itu Pak Agus Mukmin meminta nomor rekening saya katanya mau dikirim dana sebesar Rp 9 juta. Uang itu lalu kemudian saya tarik dan sudah diserahkan kepada Pak Agus Mukmin,&rdquo; tambahnya.&nbsp;</p>

Saksi: Tak Ada Uang Imbalan Membuat Materi Gugatan Pilkada Buton

gugatan mk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugatan mk

Berita Terkini