<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-3736668608.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (18/11) pekan depan akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.</p> <p>Dalam perkara ini, Tom Lembong menggugat keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat dirinya.</p> <p>"Benar (sidang praperadilan Tom Lembong). Hakim tunggal Tumpanuli Marbun," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto.</p> <p>Sidang akan digelar di ruang sidang utama pukul 11.00 WIB. Namun, baik pemohon maupun termohon bisa hadir diwakilkan kepada tim kuasa hukumnya. "(Pemohon dan termohon) bisa diwakilkan. Kuasa hukumnya bisa," jelas Djuyamto.</p> <p>Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015&ndash;2016.</p> <p>Selain Tom Lembong, penyidik juga menetapkan Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015&ndash;2016 berinisial CS sebagai tersangka.</p> <p>"Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampidus menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).</p> <p>Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Dia diduga melampaui kewenangannya sebagai Mendag pada saat itu.</p> <p>"TTL berikan penugasan pada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah jadi gula kristal putih dalam rangka stabiliasi harga gula karena harga gula melambung tinggi. Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan. Itu pun gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Abdul.</p> <p>Usai ditetapkan sebagai tersangka,&nbsp;Tom lembong dan satu tersangka lainnya ditahan selama 20 hari ke depan di dua rutan berbeda.&nbsp;Tom&nbsp;di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.</p>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (11/11) akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Mendag Thomas Trikasih Lembong.

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Senin Pekan Depan, Gugat Status Tersangka Korupsi Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/Screenshot-2024-01-03-173949-3870904523.png" alt="Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat menjalani proses penyidikan (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat menjalani proses penyidikan (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan kedua kalinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal gugatan Firli ini sudah dijadwalkan sidang perdana dan telah ditunjuk hakim yang akan memimpin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencabutan gugatan ini dibenarkan oleh Pengacara Firli, Fahri Bachmid. "Iya betul," ucapnya saat dihubungi, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fahri belum merinci ihwal keputusan pencabutan gugatan ini. Dia hanya menyampaikan keterangan resmi akan disampaikan segera kepada publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014039332/polres-kediri-usut-dugaan-rekrutmen-perangkat-desa-tahun-2021-yang-berpolemik">Polres Kediri Usut Dugaan Rekrutmen Perangkat Desa Tahun 2021 yang Berpolemik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada beberapa alasan teknis," jelas Fahri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah kedua kalinya dia menggugat keabsahan penetapan tersangka dalam kasus pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gugatan&nbsp;Firli&nbsp;telah masuk di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan per tanggal 22 Januari 2024. Gugatan teregister dengan nomor perkara: 17/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tergugat dalam perkara ini yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Berbeda dengan gugatan sebelumnya, di mana&nbsp;Firli&nbsp;menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014039322/status-pro-sport-sebut-sepak-bola-dan-pasar-ekonomi-indonesia-menggiurkan-untuk-dimaksimalkan">Status Pro Sport Sebut Sepak Bola dan Pasar Ekonomi Indonesia Menggiurkan untuk Dimaksimalkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto membenarkan adanya gugatan ini. Gugatan kedua dilayangkan usai gugatan pertama ditolak hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permohonan praperadilan&nbsp;Firli&nbsp;dimasukkan Senin, 22 Januari 2024," kata Djuyamto saat dihubungi, Selasa (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal Estiono untuk memimpin persidangan. "Sidang pertama Senin 30 Januari 2024," imbuhnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memutuskan mencabut gugatan praperadilan yang dilayangkan kedua kali di PN Jaksel.

Firli Bahuri Mendadak Cabut Gugatan Praperadilan Kedua

<div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/pengacara-firli-1414614285.jpg" alt="Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar (tengah), saat memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar (tengah), saat memberikan keterangan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong>-Tim kuasa hukum Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri&nbsp;menyiapkan sembilan saksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (14/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013513355/keterlaluan-israel-telanjangi-geledah-dan-tahan-petugas-medis-di-gaza">Keterlaluan, Israel Telanjangi, Geledah, dan Tahan Petugas Medis di Gaza</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ada enam ahli dan tiga saksi fakta," kata salah satu kuasa hukum,&nbsp;Ian Iskandar,&nbsp; saat jeda sidang praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan, Rabu.<br /><br />Ian berharap, apapun yang disampaikan dalam sidang praperadilan termasuk keterangan dari para saksi dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan kliennya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menanggapi pembacaan duplik oleh Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya, Ian menilai institusi tersebut secara tidak langsung sependapat dengan replik yang diajukan oleh pihaknya dalam sidang pada Selasa (12/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia memberikan contoh, dari 91 saksi yang diperiksa, tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualifikasi sebagaimana Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.<br /><br /></div> <div>&nbsp;Kemudian, terkait terbitnya dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yakni pada 9 Oktober dan 23 November 2023, dengan tuduhan perbuatan yang sama.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jadi, semakin jelas dan terang benderang bahwa dari sisi prosedural, Polda banyak kecerobohan dan pelanggaran," ujar Ian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat membacakan duplik dalam sidang praperadilan pada Rabu, Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya menolak replik yang diajukan oleh pihak Firli Bahuri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mengenai saksi yang disebut oleh pihak Firli Bahuri tak ada yang memenuhi kualifikasi, Kepala Bidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana mengatakan bahwa berdasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa pengertian saksi telah diperluas.<br /><br />Oleh karena itu, lanjutnya,&nbsp;saksi tidak harus selalu memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, selama keterangannya relevan dengan perkara.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Sah-sah saja pemohon menyatakan dalil tersebut, namun tidak dapat dipungkiri pada perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terungkap, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, termohon selaku penyidik telah memperoleh bukti yang cukup tentang perjanjian dugaan tindak pidana korupsi," kata Putu.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013512662/fitur-belanjanya-kembali-beroperasi-tiktok-affiliate-siap-tancap-gas-lagi">Fitur Belanjanya Kembali Beroperasi, TikTok Affiliate Siap Tancap Gas Lagi</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara mengenai SPDP yang diterbitkan dua kali, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bahwa surat tersebut hanya dapat diterbitkan satu kali. <strong>(*)</strong></div>

Tim kuasa hukum KPK nonaktif Firli Bahuri menyiapkan sembilan saksi dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan

Kuasa Hukum Firli Bahuri Siapkan Sembilan Saksi untuk Sidang Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan gugatan praperadilan oleh Firli Bahuri tidak perlu dirisaukan karena merupakan hak sebagai tersangka yang dilindungi undang-undang.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013326811/resep-tomahawk-steak-potongan-daging-tebal-dengan-tekstur-juicy">Resep Tomahawk Steak: Potongan Daging Tebal dengan Tekstur Juicy</a></strong><br /><br />Firli mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (24/11) untuk meminta agar statusnya sebagai&nbsp;&nbsp;tersangka&nbsp;dibatalkan oleh hakim.<br /><br />"Kami melihat tidak ada yang perlu dirisaukan. Masalah upaya hukum praperadilan yang dilakukan Firli Bahuri sepenuhnya menjadi haknya sebagai warga negara," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.<br /><br />&nbsp;Sidang perdana perkara ini akan digelar 11 Desember 2023.<br /><br />Menurut Edi, Polda Metro Jaya telah mengedepankan kehati-hatian, kecermatan dan menjunjung profesionalisme dalam menetapkan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.<br /><br />Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta itu mengatakan tahapan yang dilakukan Polda Metro Jaya sejak awal sudah mengikuti semua prosedur yang diatur dalam undang-undang.<br /><br />Mulai dari penerimaan pengaduan, pemanggilan dan pemeriksaan 91 saksi termasuk tujuh saksi ahli, penyitaan barang bukti, pelaksanaan gelar perkara hingga penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka sudah sesuai undang-undang, katanya.<br /><br />Selain itu, kata dia, Polda Metro Jaya juga sangat transparan dan membuka diri untuk disupervisi oleh pihak lain termasuk penyidik Badan Reserse Kriminal Polri dan pimpinan KPK sendiri.<br /><br />"Kalau Firli Bahuri melakukan upaya hukum praperadilan, itu tidak ada masalah, karena penyidik Polda Metro Jaya sudah tentu siap mempertanggungjawabkan secara hukum," kata mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini.<br /><br />Dia mengharapkan semua pihak menghormati proses hukum baik itu penetapan Firli sebagai tersangka ataupun proses praperadilannya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013326935/temui-perwakilan-umat-islam-slovakia-wapres-cerita-mudahnya-izin-rumah-ibadah-di-indonesia">Temui Perwakilan Umat Islam Slovakia, Wapres Cerita Mudahnya Izin Rumah Ibadah di Indonesia</a></strong><br /><br />Presiden Joko Widodo juga telah memberhentikan sementara Firli sebagai Ketua KPK sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara, melalui Keppres Nomor 116 tertanggal 24 November 2023. (*)</p>

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan gugatan praperadilan oleh Firli Bahuri

Direktur Lemkapi Sebut Gugatan Praperadilan Firli Tak Perlu Dihiraukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/IMG-20231012-WA0080-3885777601.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya jemput paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya jemput paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Berdasar surat pemanggilan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) sedianya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini (13/10). Namun, penyidik lembaga antirasuah itu bertindak lebih cepat. Kemarin (12/10) petang mantan menteri pertanian tersebut ditangkap.</p> <p>Setelah dijemput paksa, SYL tiba di gedung KPK sekitar pukul 19.00. Dia tampak mengenakan kemeja putih yang dibalut jaket kulit dan bertopi. SYL langsung digiring empat penyidik ke ruang pemeriksaan di lantai 2.</p> <p>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan terkait penangkapan terhadap SYL. Tim penyidik menjemput dari sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Ali, penangkapan dilakukan setelah SYL dipandang mangkir dua kali dalam pemeriksaan. &rdquo;Sesuai dengan hukum pidana, kami lakukan penangkapan,&rdquo; katanya. Penangkapan tersebut berdasar surat perintah yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri kemarin.</p> <p>SYL sebelumnya memang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Rabu (11/10). Dia beralasan tengah pulang kampung di Makassar untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Melalui surat yang dibawa kuasa hukumnya, SYL meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.</p> <p>Ali membenarkan memang ada surat pemanggilan untuk hari ini (13/10) kepada SYL. Namun, kemarin KPK mendapatkan informasi bahwa SYL sudah berada di Jakarta. Menurut Ali, sesuai komitmen yang bersangkutan yang ingin kooperatif, seharusnya segera datang ke KPK. &rdquo;Kami lihat dari perkembangan yang ada,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan oleh KPK. Selain SYL, ada dua tersangka lain. Yakni, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta (MH). Kasdi bahkan langsung ditahan pada Rabu (11/10) setelah menjalani pemeriksaan selama dua hari berturut-turut.</p> <p>Bagaimana dengan MH? Menurut Ali, penyidik juga segera memanggil yang bersangkutan. MH tidak dijemput karena sedang mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit. Proses MH juga belum selesai dalam pemeriksaan. &rdquo;Kalau SYL, itu urusan udah selesai,&rdquo; katanya.</p> <p>Sementara itu, tadi malam kuasa hukum SYL, Febri Diansyah, bergegas menyusul kliennya ke Gedung Merah Putih KPK. Dia mengaku bingung dengan langkah KPK. &rdquo;Kami ingin konfirmasi mengenai apakah benar ada penangkapan atau jemput paksa,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Febri mengatakan, kuasa hukum dan penyidik KPK sudah berkoordinasi soal pemeriksaan SYL. Tim menerima surat kemarin siang. Berdasar surat yang ditandatangani Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu, tanggal pemeriksaan jelas tertulis pada Jumat (13/10). &rdquo;Kami tidak tahu, ini (penangkapan, Red) menggunakan hukum acara seperti apa,&rdquo; sesalnya.</p> <p>Terpisah, Irman Yasin Limpo, adik SYL, berpandangan bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena kakaknya melakukan wawancara dengan dua stasiun televisi setiba di Jakarta kemarin.</p> <p class="class-paragraph">Sebelum ditangkap, SYL melalui keterangan tertulis menyatakan telah tiba di Jakarta kemarin dini hari. Mantan gubernur Sulawesi Selatan itu mengaku akan kooperatif menghadapi proses hukum di KPK. SYL berharap perkara yang sedang dijalaninya murni perkara hukum. Bukan seperti mencari-cari kesalahan saja. &rdquo;Dan, jangan sampai perkara ini dilatarbelakangi kepentingan politik,&rdquo; terang SYL.</p> <p>Di sisi lain, SYL sedang mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Permohonan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana bakal berlangsung Senin (30/10).</p> <p>Berdasar salinan surat permohonan yang diperoleh Jawa Pos, ada beberapa poin keberatan penetapan tersangka itu. Di antaranya, terkait penetapan sebagai tersangka yang tidak sesuai prosedur. SYL telah ditetapkan tersangka tanpa pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan.</p> <p>Ali Fikri mempersilakan langkah SYL mengajukan praperadilan. &rdquo;Itu merupakan hak. Silakan saja. Kami siap hadapi,&rdquo; paparnya. KPK yakin penetapan tersangka SYL telah sesuai prosedur.</p> <p>Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa pihaknya bakal mendalami dugaan korupsi yang dilakukan tersangka SYL, KS, dan MH. Termasuk dugaan jet privat, dugaan mark-up pengadaan di Kementan, dan aliran dana ke partai politik Nasdem. &rdquo;Soal aliran dana ke Nasdem, akan kami dalami,&rdquo; katanya.</p> <p>Tanak menegaskan bahwa KPK tidak ikut campur terlalu dalam soal urusan biaya politik. Namun, jika ditemukan ada aset-aset kerugian negara yang mengarah ke wilayah itu, pihaknya akan menelusuri. &rdquo;Jadi, penelusuran tanpa pengecualian,&rdquo; tegasnya. (elo/c19/fal)</p>

Syahrul Yasin Limpo (SYL) sedianya menjalani pemeriksaan di KPK hari ini (13/10). Namun, penyidik KPK bertindak lebih cepat.

KPK Jemput Paksa SYL, Penyidik Dalami Jet Privat, Mark-up, hingga Aliran Dana ke Parpol

<div><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, melayangkan gugatan praperadilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan tersebut dilayangkan, karena Lukas merasa tak melakukan apa yang dituduhkan lembaga antiasuah kepadanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menanggapi adanya hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan Lukas Enembe.</div> <div>&nbsp;</div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tak-hanya-gubernur-papua-bareskrim-juga-periksa-orang-ini_m_155035.jpeg" alt="Gubernur Papua Lukas Enembe" width="100%">
<figcaption>Gubernur Papua Lukas Enembe</figcaption>
</figure> <br /><br />"Tentu KPK siap hadapi praperadilan dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (1/4).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01444042/penyuap-lukas-enembe-segera-jalani-persidangan-di-pn-tipikor-jakarta">Penyuap Lukas Enembe Segera Jalani Persidangan di PN Tipikor Jakarta</a></strong></div> <div><br />Ali mengatakan, pihaknya sangat menghargai permohonan tersebut sebagai proses kontrol dalam penanganan perkara oleh KPK, terutama dalam hal aspek formil penyelesaian perkara.</div> <p>Lukas diketahui mengajukan gugatan praperadilan kepada lembaga antirasuah tersebut lantaran menilai penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah.</p> <div>Meski demikian, KPK yakni bahwa penetapan tersangka terhadap Lukas sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yakin gugatan praperadilan tersebut aman ditolak oleh hakim.</div> <div><br />"Syarat-syarat ketentuan formil dalam perkara ini pun telah kami patuhi, sehingga pada gilirannya nanti kami optimis permohonan gugatan praperadilan tersangka tersebut akan ditolak hakim," ujarnya.</div> <p>Ali juga mengingatkan bahwa praperadilan sesuai ketentuan hukum bukan tempat menguji materi substansi penyidikan dan hal tersebut sudah ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2016.</p> <p>Dilansir dari Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Lukas Enembe mengajukan gugatan praperadilan pada Rabu (29/3).</p> <p>Sidang perdana gugatan Lukas Enembe tersebut rencananya digelar pada Senin (10/4). Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara: 29/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dengan pemohon Lukas Enembe, termohon Komisi Pemberantasan Korupsi cq Pimpinan KPK.</p> <p>Sejumlah poin menjadi substansi gugatan dari Lukas Enembe. Salah satunya ia menilai penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh KPK tidak sah.</p> <p>Dalam gugatannya Lukas Enembe juga meminta untuk dijadikan tahanan kota dan dikeluarkan dari Rutan KPK.</p> 

"Tentu KPK siap hadapi praperadilan dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (1/4).

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Siap Hadapi dan Yakin Menang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mantan-direktur-keuangan-pertamina-divonis-8-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Palu Hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu Hakim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Permohonan praperadilan yang diajukan tersangka AKBP Bambang Kayun Bagus P.S. ditolak. Ihwal adanya hal ini dikatakan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Agung Sutomo.<br /> <br /> "Mengadili, dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon (Bambang Kayun) untuk seluruhnya," kata dia saat membacakan putusan praperadilan tersebut di PN Jakarta Selatan, Selasa (13/12) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Hakim menilai penyidikan terhadap Bambang Kayun yang dilakukan oleh KPK selaku termohon sudah sesuai dengan prosedur hukum dan telah memenuhi syarat kecukupan alat bukti.<br /> <br /> Adapun pertimbangannya di antaranya, Polri merupakan pegawai negeri dan aparat penegak hukum, sehingga KPK berwenang melakukan penyidikan. Pemohon menduduki jabatan strategis sehingga dikualifikasi sebagai penyelenggara negara.<br /> <br /> Berikutnya, KPK telah memperoleh empat alat bukti sehingga melebihi syarat minimal, yaitu setidaknya dua alat bukti.<br /> <br /> Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK tetap melanjutkan proses penyidikan kasus tersebut.<br /> <br /> Selain itu, KPK juga mengharapkan para pihak yang dipanggil sebagai saksi agar kooperatif hadir dan jujur menerangkan apa yang diketahuinya.<br /> <br /> "Kami juga mengajak masyarakat mengawasi dan mengawal seluruh proses yang sedang kami lakukan ini. Kami pastikan setiap penegakan hukum oleh KPK dilakukan tidak dengan melanggar hukum itu sendiri," ucap Ali dalam keterangannya pada Selasa.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK telah memberikan tanggapan, bukti, dan ahli dalam sidang praperadilan Bambang Kayun tersebut.<br /> <br /> Penetapan pemohon sebagai tersangka oleh KPK tersebut telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup bahkan lebih dua alat bukti berupa surat dokumen sejumlah 50, keterangan 11 orang serta tiga orang ahli dan petunjuk<br /> <br /> KPK telah menetapkan Bambang Kayun bersama pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).<br /> <br /> Dalam kasus itu, Bambang Kayun diduga menerima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah.<br /> <br /> KPK secara resmi akan menyampaikan identitas pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana, dan pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan dinyatakan cukup.

Permohonan Praperadilan AKBP Bambang Kayun Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipanggil-kpk-empat-perwira-tni-au-mangkir_m_210664.jpeg" alt="Penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan fisik Helikopter AW 101 TNI AU di Halim Perdanakusuma lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat melakukan pemeriksaan fisik Helikopter AW 101 TNI AU di Halim Perdanakusuma lalu.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, hari ini, Selasa (22/3) pihaknya akan menghadapi sidang pembacaan putusan gugatan tersangka praperadilan kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<br /> <br /> Adapun, Jhon Irfan Kenway telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk mengugugat KPK terkait penetapannya sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101.<br /> <br /> "Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini diagendakan pembacaan putusan oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan terkait permohonan praperadilan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Heli AW 101," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (22/3).<br /> <br /> Ali menegaskan, pihaknya meyakini bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak permohonan gugatan praperadilan dari tersangka Jhon Irfan Kenway. Pasalnya KPK telah melakukan penyidikan sesuai dengan aturan yang ada.<br /> <br /> "Kami yakin seluruh proses penyidikan perkara ini telah berlandaskan dan sesuai dengan aturan hukum dan KPK tentu optimis dan percaya bahwa hakim akan memutus dengan menolak permohonan praperadilan tersebut," katanya.<br /> <br /> Ali menjelaskan, dalam proses praperadilan tersebut, lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri ini telah memberikan bukti-bukti pendukung untuk memperkuat penetapan tersangka Jhon Irfan Kenway adalah benar.<br /> <br /> "Selama proses persidangan, Tim Biro Hukum KPK telah mengajukan dan menyerahkan 84 bukti, berikut dengan dihadirkan dua ahli, yaitu Muhammad Arif Setiawan dari UII dan Abdul Fickar Hajar dari Universitas Trisakti, untuk membantah seluruh dalil yang menjadi alasan pengajuan permohonan praperadilan dimaksud," ungkapnya.<br /> <br /> Diketahui, KPK dan TNI membongkar dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU. Sementara Jhon Irfan Kenway mengajukan praperadilan dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Gugatan ini masuk dalam klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka.<br /> <br /> Dalam petitumnya, penggugat meminta hakim agar menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon. Dia juga meminta agar hakim menyatakan penetapan status pemohon sebagai tersangka KPK tidak sah.<br /> <br /> Menurut pemohon dalam petitumnya, hakim harus menyatakan status tersangkanya tidak sah karena status tersangkanya sudah melampaui dua tahun dan tersangka penyelenggara negara sudah dihentikan penyidikannya.<br /> <br /> "Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.DIK- 44/01/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh KPK tidak mempunyai kekuatan mengikat," tulis pemohon.<br /> <br /> Jhon juga meminta agar pemblokiran aset milik ibu kandungnya tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<br /> <br /> "Menyatakan pemblokiran serta pemblokiran uang negara sebesar Rp 139,42 miliar pada rekening ascroo acount PT. Diratama Jaya Mandiri tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya, pemblokiran a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan KPK untuk mencabut pemblokiran atas seluruh aset-aset pemohon dan juga aset orang tua kandung pemohon," ungkapnya.

KPK Yakin Gugatan Praperadilan Tersangka Korupsi Heli AW-101 Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-22-at-15.44.26.jpg" alt="Proses persidangan praperadilan kasus pinjaman online di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses persidangan praperadilan kasus pinjaman online di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus pinjaman <em>online</em> (pinjol) berinisial AZ yang diungkap Polda Jawa Barat.<br /> <br /> Hakim PN Bandung Yuli menilai, proses penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar dalam mengungkap kasus itu, sudah sesuai dengan prosedur. Sehingga AZ bakal tetap menjalani peradilan bersama dengan tersangka lain.<br /> <br /> ”Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” kata Yuli selaku hakim tunggal seperti dilansir dari <em>Antara</em> di PN Bandung, Jawa Barat, Senin (22/11).<br /> <br /> Hakim menyatakan, pemohon atau AZ tidak dapat membuktikan dalil yang diajukannya dalam praperadilan. Sebaliknya, termohon yakni Polda Jabar menurut hakim dapat membuktikan sejumlah dalil dalam jawabannya.<br /> <br /> Menurut hakim, pembuktian polisi berkaitan dengan proses penggeledahan, penangkapan, penyitaan, hingga penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.<br /> <br /> Kasus pinjol yang diungkap Polda Jawa Barat pada Oktober itu merupakan hasil tindak lanjut atas laporan dari seorang korban yang terlilit utang. Setelah ditelusuri, polisi menemukan petunjuk bahwa aplikasi pinjol itu berkantor di Jogjakarta sehingga sejumlah aparat Polda Jawa Barat menggerebek kantor itu dan mengamankan sebanyak 86 orang dari Jogjakarta dan dibawa ke Polda Jawa Barat.<br /> <br /> Dari 86 orang tersebut, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dan salah satunya, AZ, yang memiliki jabatan sebagai HRD di perusahaan pinjol tersebut.

Hakim PN Bandung Tolak Gugatan Praperadilan Tersangka Pinjol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-08-at-14.00.50.jpg" alt="Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat menyatakan siap menghadapi tersangka kasus pinjaman online (pinjol) ilegal di Jogjakarta. Tersangka mengajukan gugatan praperadilan.<br /> <br /> Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombespol Arief Rachman mengatakan, praperadilan memang sudah diatur dalam KUHAP. Itu merupakan hak hukum bagi para tersangka sehingga pihaknya tak mempermasalahkan gugatan praperadilan tersebut.<br /> <br /> ”Kami akan menghadapinya sesuai SOP. Kami tentunya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar kami dapat menuntaskan kasus ini sampai tuntas,” kata Arief seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Senin (8/11).<br /> <br /> Meski begitu, dia memastikan penetapan tersangka yang dilakukan itu telah berdasar standar yang berlaku. Sebab, penyidik, menetapkan tersangka sesuai dengan bukti yang didapat.<br /> <br /> ”Tentunya sudah melalui proses sesuai SOP dengan didukung dua alat bukti yang kuat,” tutur Arief.<br /> <br /> Adapun tersangka yang mengajukan gugatan praperadilan, yakni tersangka berinisial AZ. Polda Jawa Barat menyebut, AZ merupakan HRD dari perusahaan pinjol tersebut.<br /> <br /> Pengajuan gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Bandung dengan Nomor Perkara 15/Pid.Pra/2021/PN Bdg dengan termohon Subdit V Diskrimsus Polda Jabar. Sejauh ini diketahui baru seorang tersangka berinisial AZ yang mengajukan praperadilan, sedangkan tujuh tersangka lain tidak mengajukan atau belum.

Polda Jabar Siap Hadapi Praperadilan Tersangka Pinjol Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gugatan praperadilan

Berita Terkini