<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422090913_IMG_9961JPG-2894749441.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Meski ditolak seluruhnya, putusan gugatan sengketa Pilpres itu tak sepenuhnya bulat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab dari delapan hakim MK, terdapat tiga hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengket Pilpres 2024 ini. Mereka yakni, Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terdapat putusan Mahkamah Konstitsui a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Yaitu Hakim Konstitusi Sladi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nubaningsih, dan Hakim Komstitusi Arief Hidayat,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait ditolaknya gugatan PHPU kubu Anies-Muhaimin, Suhartoyo menjelaskan bahwa para majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan kubu Anies-Muhaimin tidak terbukti.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014564733/cerita-din-syamsuddin-yang-sebut-jokowi-intervensi-mk-sejak-2015"> Cerita Din Syamsuddin yang Sebut Jokowi Intervensi MK Sejak 2015</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK mementahkan dalil permohonan Anies-Muhaimin, di antaranya soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, penyaluran bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam permohonannya, kubu Anies-Muhaimin juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024. Serta, meminta MK mendiskualifikasi capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Terdapat putusan Mahkamah Konstitsui a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 3 (tiga) Hakim Konstitusi.

Gugatan Anies-Muhaimin Ditolak, 3 Hakim MK Ini Dissenting Opinion 

<div> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH aqk aql bkL"> <div class="nH bkK"> <div class="nH"> <div class="nH ar4 z"> <div class="aeI"> <div class="AO"> <div id=":3" class="Tm aeJ"> <div id=":1" class="aeF"> <div class="nH"> <div class="nH"> <div class="nH g"> <div class="nH a98 iY"> <div class="nH"> <div class="aHU hx"> <div> <div class="h7 ie" tabindex="-1"> <div class="Bk"> <div class="G3 G2"> <div id=":1on"> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1794903412536113772" data-legacy-message-id="18e8c724d659fa6c"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1tb" class="ii gt"> <div id=":1tc" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/20240325175723_IMG_2234JPG-1499150001.jpg" alt="Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN di Jakarta, Senin (25/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto saat menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama TKN di Jakarta, Senin (25/3/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyatakan menghormati proses gugatan di Pemilu 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, dia juga menantikan MK membuat putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengatakan, meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan dirinya memenangkan Pilpres 2024. Namun, adanya gugatan di MK membuat putusan KPU belum bersifat final.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Walaupun kita juga masih menghormati proses-proses yang sudah dilaksanakan dan menunggu hasil akhir dari Mahkamah Konstitusi tapi saya sudah terus menerus melaksanakan suatu diskusi-diskusi brainstorming-brainstorming pengumpulan keterangan, pengumpulan data, dan melaksanakan persiapan yang sebaik-baiknya," kata Prabowo di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga mengaku bersyukur jadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dia pun mengakui akan melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada Koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu, tidak mencla-mencle. Kita tegas dari awal mengatakan kita adalah timnya Pak Jokowi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014497430/prabowo-para-pemimpin-bersatu-indonesia-siap-hadapi-tantangan-besar">Prabowo: Para Pemimpin Bersatu, Indonesia Siap Hadapi Tantangan Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo dalam kesempatan itu mengungkapkan terima kasihnya kepada Partai Golkar karena sudah berjuang bersama di pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saudara-saudara sekalian dari Partai Golkar, terima kasih kesempatan bagi saya menyampaikan atas kerja keras Partai Golkar pemilu yang baru saja kita laksanakan bersama tahun 2024 ini,&rdquo; pungkas Prabowo.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="nH">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="vY nq">&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div class="dw np">&nbsp;</div> <div class="ZXZutc">&nbsp;</div> <div class="aLF-aPX aLF-aPX-aLK-aPD-JE bhY bbL bbK bbG aLF-aPX-a9l-ax4 aLF-aPX-bhP" tabindex="0">&nbsp;</div> <div id="goog-lr-1124">&nbsp;</div>

Bersyukur bahwa kita memang bagian daripada Koalisi Indonesia Maju. Kita bersyukur bahwa kita tidak ragu-ragu, tidak malu-malu

Kemenangannya Digugat, Prabowo Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK 

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/debat-capres-ke-4-jokowi-diklaim-punya-kejutan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pilpres 2024" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pilpres 2024</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. Hal itu berdasarkan rekapitulasi nasional Pemilu 2024, yang disahkan KPU RI pada Rabu (20/3) malam.</p> <p>Namun, penetapan itu tak mudah begitu saja diterima kubu dari pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua kubu pasangan calon itu telah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mereka lakukan, karena menilai adanya kecurangan yang sistematis dilakukan kubu pemenang.</p> <p>Proses gugatan sengketa Pilpres 2024 itu telah dipersiapkan masing-masing pasangan calon, tak hanya dari pihak Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang mempersiapkan, tapi juga kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak turut tergugat.</p> <p>Di tim hukum ketiga kubu itu, terdapat sejumlah nama beken yang sudah malang melintang di dunia hukum. Misalnya, dari kubu 01 terdapat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Pria yang akrab disapa BW itu pada Pemilu 2019 lalau, merupakan bagian dari ketua tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, kini BW lebih memilih mendukung Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024.</p> <p>Karier BW di dunia hukum cukup cemerlang, BW merupakan aktivis dan advokat ternama di Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 1959 itu pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta bagian dari pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama aktivis HAM, Munir Said Thalib.</p> <p>Di awal kariernya, BW bergabung dengan YLBHI menggantikan pengacara kondang Adnan Buyung Nasution menjadi Dewan Pengurus pada periode 1995-2000. Bambang juga pernah menjadi panitia seleksi calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154/2009).</p> <p>Salah seorang pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) ini juga pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Pengalaman Khusus Pencegahan dan atau Pemberantasan Korupsi, Bambang sempat menjadi anggota Gerakan Anti Korupsi (Garansi), anggota Koalisi untuk Pembentukan UU MK.</p> <p>Dia juga pernah menjadi anggota Tim Gugatan Judicial Review untuk kasus Release and Discharge, dan anggota Tim Pembentukan Regulasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwas Pemilu). Ia pun pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Serta, Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi pada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Koalisi-Masyarakat-Sipil-Syukuran-Firli-Bahuri-Tersangka-Dery-Ridwansah-7JPG-2082387964.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan  melakukan aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan  melakukan aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/WhatsApp-Image-2024-01-14-at-183712-4246867682.jpg" alt="Otto Hasibuan rapatkan barisan dukung Prabowo di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Otto Hasibuan rapatkan barisan dukung Prabowo di Surabaya.</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p>Terakhir, kubu pasangan calon 03 dipimpin oleh Todung Mulya Lubis. Ia menjadi Ketua Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Todung akan memimpin untuk mengungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).</p> <p>Kiprah Todung Mulya Lubis di dunia hukum sudah malang melintang. Ia merupakan salah satu aktivis HAM. Bahkan, pada 2018 ia ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia hingga 2023.</p> <p>Todung Mulya Lubis aktif mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Tahun 2014, ia mengajar sebagai Honorary Professor di University of Melbourne, Australia. Todung Mulya Lubis juga aktif mengajar di Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jogjakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.</p> <p>Karier profesionalnya bermula dari anggota dari Ikatan Pengacara Indonesia (IKADIN), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal / HKHPM) dan International Bar Association (IBA).</p> <p>Ia juga merupakan penerima dan administrator berlisensi serta Konsultan Paten Terdaftar. Saat ini, ia adalah arbiter panel di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Kamar Dagang Internasional (ICC) Paris.</p> <p><strong class="read__others"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-180552-900043878.jpeg" alt="Todung Mulya Lubis (kiri) dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/12/2024)." width="100%">
<figcaption>Todung Mulya Lubis (kiri) dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/12/2024).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p>Ia juga terdaftar dalam The International Who's Who of Business Lawyers sebagai pengacara terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Asia Pacific Legal 500 - edisi 2006/2007 juga memilih Todung Mulya Lubis sebagai tokoh terkemuka dalam praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.</p> <p>Dengan reputasi dan pengalaman yang mumpuni dari ketiga pendekar hukum itu, tentu akan menjadi sajian menarik perdebatan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti. Siapa yang akan memenangkan pertarungan nanti? Kita tunggu jalannya persidangannya di Gedung MK beberapa waktu ke depan.</p>

Kedua kubu pasangan calon itu telah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK

Menanti Perang 3 Pengacara Kondang, Bambang Widjojanto, Otto Hasibuan, dan Todung Mulya Lubis dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PRABOWO-SANDI-AKAN-MENGADU-KE-MK-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang putusan sengketa Pilpres yang diajukan oleh pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, usai putusam MK tersebut, pasangan nomor urut 02 akan menggelar konfrensi pers terkait sikap resminya.<br /> <br /> "Na‎nti secara resmi akan menyampaikan statement setelah diumumkan pembacaan putusan," ujar Dahnil saat ditemui di kediama Prabowo di Jakarta, Kamis (27/6).<br /> <br /> Menurut Dahnil, sebelum adanya konferensi pers tersebut, Prabowo-Sandi akan mengundang partai koalisi. Nantinya konfrensi pers tersebut juga mengkonfirmasi apa langkah politik selanjutnya Prabowo-Sandi dan juga nasib partai koalisi.<br /> <br /> ‎"Bicara tentang keputusan keputusan politik berikutnya," katanya.<br /> <br /> Terpisah, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso membenarkan akan adanya rapat membahas masalah Koalisi Adil Makmur. Saat ini sudah ada masukan-masukan misalnya partai-partai pendukung Prabowo-Sandi tetap menjadi oposisi.<br /> <br /> "Banyak yang mendorong (partai pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi). Karena ini bisa membangun demokrasi yang hebat," ujar Priyo.<br /> <br /> Namun demikian Priyo mengatakan, ada juga yang mengusulkan untuk menjadi oposisi keputusannya diserahkan kepada masing-masing partai koalisi. Apakah akan tetap bersama Prabowo-Sandi atau sebaliknya.<br /> <br /> "Ada pikiran-pikiran diserahkan kepada partai masing-masing. Nah itu juga pandangan yang tidak salah," pungkasnya.<br /> <br /> Sampai saat ini berdasarkan pantauan <em>JawaPos.com</em>, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah hadir di Rumah Kertanegara. Setelah itu disusul Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso. Kemudian Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini.

Usai Putusan MK, Prabowo-Sandi Gelar Konpers Tentukan Nasib Koalisi