<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan akan menyetop impor gula rafinasi di sepanjang tahun 2025. Komitmen itu sebagaimana ditegaskan dengan salah satu perusahaan pelat merah, yakni ID FOOD yang telah disuntik dana oleh Danantara Indonesia mencapai Rp 1,5 triliun.&nbsp; Itu sebabnya, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa realisasi penyerapan gula petani terus meningkat. Hal itu sebagaimana sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung keberlanjutan petani pangan dalam negeri, salah satunya diwujudkan dengan menjaga harga di tingkat petani.&nbsp; "Pemerintah akan mulai mengurangi impor gula rafinasi yang didapati ada yang telah masuk ke pasar umum. Pemerintah tentu semuanya mendukung petani tebu. Untuk itu, pemerintah akan kurangi importasi yang berkaitan dengan gula rafinasi sekitar 200 ribu ton," kata Arief usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta pada Kamis (11/9).&nbsp; "Gula rafinasi harus dikendalikan karena ini kan untuk industri, bukan untuk ke pasaran umum seperti gula konsumsi," imbuhnya.&nbsp; Selain itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pangan menyampaikan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan untuk mengawasi gula rafinasi ini.&nbsp;Pengawasan itu dilakukan karena ditemukan di Serang, Banten masih ada gula rafinasi. Sementara harusnya ini untuk industri. Untuk diketahui, larangan peredaran gula rafinasi ke pasar umum telah termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi (GKR).&nbsp; Di mana, kata dia, Pasal 5 dalam beleid itu mengatur bahwa produsen dilarang menjual GKR kepada distributor, pedagang, dan atau konsumen. Di samping itu, Arief juga menyampaikan perkembangan penyerapan gula petani yang telah dilaksanakan BUMN, yakni ID FOOD dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), serta swasta.&nbsp; "Langkah ini untuk mengatasi kelesuan lelang gula di tingkat petani. Terlebih produksi gula kristal putih di September ini diproyeksikan menjadi titik kulminasi panen di 2025 ini," beber Arief.&nbsp; "Intinya kebijakan pemerintah itu mendukung para petani, impor sebisa mungkin jangan. Pokoknya intinya kita sama petani. Kurs dollar juga hari ini tinggi. Jadi memang yang paling benar itu membangun ekosistem pangan di Indonesia, seperti visi Bapak Presiden Prabowo," pungkas Arief.&nbsp; Untuk diketahui, progres penyerapan gula petani dari ID FOOD dan SGN, sudah terserap sekitar 21 ribu ton. Per 10 September, total realisasi serapan gula petani yang dipantau NFA telah menyentuh angka 60,6 ribu ton.&nbsp; Adapun rinciannya terdiri dari ID FOOD Group 31,5 ribu ton. Lalu asosiasi pedagang/swasta totalnya 22,2 ribu ton dan SGN 6,9 ribu ton. Sementara sisa belum terserap 21,3 ribu ton dan masih ada pengajuan baru sekitar 30 ribu ton, sehingga total target serapan berada di angka 112 ribu ton. &nbsp; &nbsp; Sumber foto: Dok. HUMAS NFA Caption: Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi

Pemerintah akan menyetop impor gula rafinasi di tahun 2025, mendukung petani pangan lokal dan menjaga harga gula.

Pemerintah Stop Impor Gula Rafinasi, Danantara Ikut Kucurkan Rp 1,5 Triliun untuk Serap Hasil Panen Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kabar baik untuk petani tebu lokal. Pemerintah memutuskan menghentikan kegiatan impor untuk gula industri atau rafinasi. Pertimbangannya produksi lokal dinilai sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. "Keputusannya kita setop (impor) dulu. Bagaimana gula dalam negeri," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Jakarta (11/9). Dia menjelaskan sampai saat ini, realisasi impor gula rafinasi atau gula industri sudah di angka 70 persen. Angka tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan industri dalam negeri. Dengan penghentian itu, diharapkan tidak ada kebocoran gula rafinasi ke pasaran lokal. Sudaryono menegaskan keputusan penghentian impor tersebut bersifat sementara. Sambil memantau perkembangan di lapangan. Kementan menegaskan kebutuhan untuk kalangan industri juga harus dijaga. Sehingga saling menguntungkan. Dia menyampaikan untuk tahun ini pemerintah menggenjot produksi untuk mengejar swasembada pangan terlebih dahulu. Selanjutnya mengejar swasembada untuk kebutuhan industri. "Kebutuhan industrinya pelan-pelan nanti kita harus ambil porsinya. Sehingga kita betul-betul swasembada bagi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri," ujarnya. Sementara itu, usai mengikuti rapat di Kemenko Pangan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi ikut angkat suara. Dia menambahkan keputusan penghentian impor gula rafinasi sementara telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas. Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.&nbsp;Arief menyebut neraca gula nasional diperkirakan mencapai 1,3 juta ton hingga akhir tahun nanti. "Kita semua mendukung petani tebu, tidak ada (impor), dikurangi importasi yang berkaitan misalnya dengan gula rafinasi," jelasnya. Dia mengatakan, realisasi impor gula rafinasi untuk industri angkanya sekitar 200 ribu ton.

Pemerintah hentikan impor gula industri untuk dukung petani tebu lokal. Produksi gula dalam negeri dinilai mencukupi kebutuhan saat ini.

Maksimalkan Serapan Petani Lokal, Pemerintah Stop Impor Gula Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/menko-pangan-995419779.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal isu kebocoran gula rafinasi di masyarakat." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal isu kebocoran gula rafinasi di masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal isu kebocoran gula rafinasi di masyarakat. Ia memastikan telah melakukan pengetatan pengawasan distribusi dan telah ditangani melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Zulhas juga mengatakan telah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Bahkan, Pemerintah memastikan GKR hanya digunakan sesuai peruntukan industri dan tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga. "Kami melakukan evaluasi menyeluruh dan perketat pengawasan gula rafinasi bersama kementerian/lembaga serta aparat terkait, menindaklanjuti isu GKR rembes ke pasar," kata Zulhas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/9). Lebih lanjut, pemerintah juga memastikan akan percepatan penyerapan gula produksi petani melalui kemitraan dan penugasan BUMN pangan dengan harga acuan yang menguntungkan petani dan tetap menjaga daya saing industri.&nbsp;"Kami ingin memastikan petani tebu mendapatkan kepastian pasar dan harga yang adil. Gula petani sudah diserap, dan kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kelancaran proses ini," tambah Zulhas. Selain itu, Kemenko Pangan bersama pemerintah daerah dan pelaku industri terus&nbsp;memantau kondisi lapangan agar rantai pasok gula berjalan lebih efisien dan stabil. Zulhas menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional harus mampu menciptakan&nbsp;ekosistem yang adil: petani mendapat harga layak, industri kompetitif, dan konsumen&nbsp;terlindungi. "Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang, tapi juga keberlanjutan dan keadilan. Tugas pemerintah adalah memastikan semua pihak merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan," tutup Menko Pangan.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan langkah pemerintah dalam mengatasi isu kebocoran gula rafinasi dan mendukung petani.

Respons Isu Kebocoran Gula Rafinasi, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Pengawasan Diperketat, Petani Dapat Harga Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/gula-impor-2272227720.jpg" alt="ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kedatangan gula impor. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tidak terserapnya gula produksi lokal di sejumlah daerah, mengarah pada dugaan bahwa pasar dibanjiri gula impor, termasuk gula jenis rafinasi. Gula rafinasi merupakan jenis gula mentah impor yang diolah kembali dan digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Dalam ketentuan yang berlaku, gula jenis itu seharusnya tidak boleh diperjualbelikan secara langsung untuk kebutuhan rumah tangga atau konsumsi umum. Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S Lukman, menegaskan pihaknya hanya menggunakan gula rafinasi sesuai aturan. "Sesuai peraturan, gula rafinasi hanya dijual ke industri. Sementara gula konsumsi tidak boleh dijual ke industri," ujar Adhi saat dihubungi Jawa Pos, Senin (25/8). Dia menjelaskan, produksi gula konsumsi nasional setiap tahun berkisar antara 2,1 juta hingga 2,5 juta ton, namun kebutuhan dalam negeri lebih tinggi, sehingga pemerintah kerap melakukan impor gula konsumsi.&nbsp;Menurut Adhi, gula rafinasi yang diimpor dan dipakai industri juga habis terserap setiap tahun. "Sementara gula rafinasi setiap tahun habis dipakai oleh industri. Dengan peraturan yang jelas, sebenarnya masing-masing segmen pasar sudah diatur," tuturnya. Adhi menekankan, pelaku industri makanan dan minuman yang tergabung dalam Gapmmi mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. "Gapmmi sebagai pemakai taat aturan, membeli gula rafinasi saja. Peredaran gula rafinasi bisa ditanyakan ke produsen," tambahnya. Indonesia diketahui tahun ini memang melakukan impor gula. Kala itu, impor 200.000 ton gula mentah diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025. Meski saat itu juga digaungkan target swasembada pada tahun 2025, pemerintah mengklaim impor tetap dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan cadangan pangan serta mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan petani tebu dan masyarakat. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) kala itu menegaskan, guna mengantisipasi risiko fluktuasi harga gula konsumsi, terutama jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di BUMN pangan harus diperkuat. "Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Kontribusi inflasinya 1,4 persen, sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi usai Rakortas. Disampaikan juga saat itu, berdasarkan proyeksi neraca gula oleh NFA, estimasi produksi GKP akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166 ribu ton. Lalu Juni di 392 ribu ton dan Juli di 555 ribu ton. Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di 621 ribu ton. Dari itu, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton. "Jumlah (impor, red) 200 ribu ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Kita coba sesuaikan karena kita juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate, itu jadi pertimbangan. Tetapi yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN," tegas Arief.

Indonesia diketahui tahun ini memang melakukan impor gula. Kala itu, impor 200.000 ton gula mentah diputuskan dalam Rapat Koordinasi.

Produksi Lokal Tak Terserap, Gula Rafinasi Impor Disinyalir Banjiri Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/IMG-20250618-WA0006-3716730263.jpg" alt="Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendesak pemerintah untuk memberantas mafia gula rafinasi. Akibat praktok penjualan produk ke pasar konsumsi tidak melalui pasar industri membuat rugi para petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini ia sampaikan menyusul adanya aduan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang menyatakan sekitar ratusan ribu ton gula petani tidak terserap di pasar. Melihat kondisi ini, pemerintah dinilai perlu memperbaiki tata kelola industri gula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya mendesak pemerintah untuk untuk memperbaiki tata kelola gula mulai dari hulu hingga hilir. Dan agar peristiwa tidak terserapnya gula petani karena banjirnya gula rafinasi pada pasar konsumsi ini tidak terulang, maka harus ditindak tegas mereka yang bermain sesuai peraturan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Rivqy, Sabtu (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rivqy mencotohkan petani tebu dan pengusaha gula di Lumajang mengadu adanya pembelian gula di bawah Harga Patokan Petani (HPP). Selain itu, ada penumpukan gula di gudang PG Djatiroto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tentu hal tersebut merugikan petani tebu. Bahkan para petani, hari ini menunda waktu panen karena pabrik belum melakukan produksi disebabkan masih banyaknya tumpukan gula di gudang," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kripto/016472553/5-fakta-pidato-jerome-powell-di-jackson-hole-yang-bikin-pasar-kripto-bullish">5 Fakta Pidato Jerome Powell di Jackson Hole yang Bikin Pasar Kripto Bullish</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penumpukan gula petani ini, kata Rivqy berpengaruh pada ekonomi keluarga petani. Mereka mengaku kebingungan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena perputaran keuangan keluarga bergantung pada penjualan hasil panen tebu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rata-rata para petani tebu di Lumajang adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah, dan sumber pendapatan satu-satunya bergantung dari hasil tanam tebu. Mereka banyak yang bekerja sebagai penebang dan pengangkut tebu,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Rivqy meminta kepada pemerintah segera memperbaiki perhitungan produksi, konsumsi dan cadangan gula nasional, serta memberlakukan dan mengawasi dengan ketat HPP sebagai jaminan harga minimum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menilai selama ini pemerintah belum memiliki hitungan yang baik untuk mengukur produksi, konsumsi dan cadangan gula nasional. Ditambah pemerintah juga gagal dalam menerapkan HPP sebagai jaminan harga minimum, sehingga pedagang dapat penjual gula dirugikan dari berantakannya tata kelola gula ini,&rdquo; kata Rivqy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian perdagangan harus segera mengambil langkah tegas dalam mengatur tata kelola harga gula di pasar secara transparan dan terukur, sehingga tidak ada masyarakat kita yang dirugikan,&rdquo; pungkasnya.</div>

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendesak pemerintah untuk memberantas mafia gula rafinasi.  Rugikan petani.

Rugikan Petani, DPR Minta Pemerintah Berantas Mafia Gula Rafinasi dan Perbaiki Tata Kelola 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/sukralosa-1-1202670373.jpg" alt="ilustrasi sukralosa. Sumber foto: Freepik" width="100%">
<figcaption>ilustrasi sukralosa. Sumber foto: Freepik</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat kita memulai diet, hal pertama yang ingin kita hindari ialah gula rafinasi dan pilihan pertama yang terlintas dalam pikiran yaitu sukralosa. Sukralosa membuat makanan lebih manis dibandingkan gula rafinasi, juga mengurangi asupan kalori. Meskipun para ahli mengatakan pemanis ini aman, ada beberapa penelitian yang menunjukkan efek sampingnya. Sukralosa, pemanis buatan tanpa kalori yang berasal dari sukrosa. Ini sekitar 600 kali lebih manis dari gula biasanya digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman memberikan rasa manis tanpa berkontribusi terhadap asupan kalori. Bahan ini disukai banyak orang karena stabilitasnya dalam kondisi suhu tinggi, cocok untuk memasak dan membuat kue, kata dietitian Kejal Shah. Lalu, sukralosa tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar gula darah dan insulin karena tidak dimetabolisme oleh tubuh, dikutip JawaPos.com dari Healthshots, Selasa (30/1). &ldquo;Ia melewati sistem pencernaan dan tidak diserap, menjadikannya pemanis yang tepat untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin mengatur gula darahnya,&rdquo; jelas sang ahli. Sebuah penelitian dari Applied Physiology, Nutrition and Metabolism menunjukkan fakta bahwa sukralosa tidak mempengaruhi sensitivitas insulin. Tidak seperti pemanis lainnya, sukralosa tetap stabil pada suhu tinggi sehingga cocok untuk dimasak dan dipanggang sehingga aman dikonsumsi. &ldquo;Tidak ada zat berbahaya yang terbentuk selama proses pemanggangan, memungkinkan terciptanya suguhan rendah kalori dan bebas gula. Namun, disarankan untuk mengikuti pedoman penggunaan yang disarankan untuk mempertahankan rasa manis dan menghindari potensi perubahan rasa atau tekstur,&rdquo; papar Shah. Disisi lain, beberapa penelitian menunjukkan sebaliknya. Studi yang dipublikasikan Food Chemistry menunjukkan fakta memanaskan sukralosa dengan gliserol dapat menghasilkan zat berbahaya disebut kloropropanol. Ada beragam pandangan mengenai apakah konsumsi sukralosa berdampak pada kesehatan usus. Sebuah studi di Frontiers in Physiology menunjukkan mengkonsumsi sukralosa selama 6 bulan berdampak pada mikrobioma usus dan meningkatkan peradangan. Namun, penelitian lain seperti study The British Journal of Nutrition menunjukkan fakta bahwa hal itu tidak berdampak pada mikrobioma usus. &ldquo;Efek keseluruhannya tampaknya netral bagi kebanyakan orang, sedangkan untuk berat badan, sukralosa sering digunakan sebagai penolong penurunan berat badan karena rendah kalori. Ini memberikan rasa manis tanpa berkontribusi terhadap asupan energi secara keseluruhan, menjadikannya pilihan populer bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi kalori dan mengatur berat badan, meski respons individu mungkin berbeda-beda dan penting untuk mempertimbangkan kebiasaan makan secara keseluruhan agar pengelolaan berat badan efektif,&rdquo; ungkap Shah. Sukralosa umumnya digunakan untuk manajemen berat badan dan penurunan berat badan karena bebas kalori dan tidak mempengaruhi kadar gula darah atau insulin, hal ini memungkinkan orang untuk menikmati rasa manis tanpa menambahkan kalori ekstra ke dalam makanan mereka. &ldquo;Dengan mengganti gula dengan sukralosa dalam makanan dan minuman, individu dapat mengurangi asupan kalori secara keseluruhan berkontribusi pada penurunan berat badan bila dikombinasikan dengan pola makan dan gaya hidup sehat. Namun, sangat penting untuk menjaga pola makan seimbang dan berolahraga untuk pengelolaan berat badan yang komprehensif,&rdquo; kata Shah. Kendati begitu, sukralosa umumnya dianggap aman untuk dikonsumsi, tetapi beberapa orang mungkin sensitif terhadap pemanis buatan. Adapun pengganti sukralosa dengan alternatif pemanis alami misal stevia, madu, dan gula aren.

Sukralosa 600 kali lebih manis dari gula pasir bisa digunakan ke dalam berbagai produk untuk rasa manis tanpa memengaruhi asupan kalori.

Sukralosa: Apakah Pemanis Buatan Ini Aman di Konsumsi dan Ampuh Menurunkan Berat Badan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Stok-Makanan-Di-Gudang-E-Commerce-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat mengecek ketersediaan stok barang makanan dan minuman di salah satu gudang E-Commerce, Marunda, Jakarta[, Kamis (13/11/2020). Meski sejumlah sektor industri yang lesu selama pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian optimistis industri maka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri makanan dan minuman (mamin) di Jawa Timur terus tumbuh. Berdasarkan data BPS, pada 2020 terdapat 191 ribu perusahaan yang bergerak di bidang industri kecil mamin. Nilai transaksi yang dihasilkan dari industri di Jatim mencapai Rp 115,73 triliun. Angka itu membuat mamin menjadi penting seperti industri tekstil dan alas kaki, kertas, sampai farmasi.  Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMI) Adhi Lukman mengatakan, industrinya masih punya banyak sisi yang perlu ditingkatkan supaya daya saingnya terjaga. Misalnya, soal standarisasi produk. Dia menegaskan pentingnya standarisasi supaya industri mamin makin kuat menembus pasar ekspor.  Dia optimistis hal itu bisa dipenuhi karena banyak industri mamin yang mulai sadar pentingnya memenuhi standar serta regulasi. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung soal bahan baku yang diperlukan oleh industri mamin. Salah satunya, gula rafinasi yang beberapa waktu ini sempat dikabarkan langka.  Menurutnya, penting untuk menjaga pasokan bahan baku supaya produksi tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar. Itulah kenapa, dia bilang kalau ada pelaku usaha yang kesulitas mendapatkan bahan baku seperti gula rafinasi, bisa segera koordinasi dengan dinas setempat.  "Produsen gula rafinasi terus mendapatkan pasokan bahan baku, izin mendatangkan bahan baku sudah terbagi dan tidak ada masalah. Dari sisi produksi dapat dikatakan aman dan bisa memenuhi kebutuhan pasar," ujarnya focus group discussion yang digelar secara daring, Senin (12/7)  Senada, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Drajat Irawan membenarkan jika industri mamin tetap butuh perbaikan supaya daya jualnya makin tinggi. Misalnya, soal standarisasi. Dinas akan melakukan pendampingan supaya pelaku usaha mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan. Termasuk, soal pembiayaan.  "Dalam hal pembiayaan, kita ada Bank Jatim dan bank-bank BUMN yang mendukung. Juga ada Jamkrinda sebagai penjamin kredit," ujarnya.  Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih menyebut kemasan juga perlu menjadi perhatian. Presiden Joko Widodo disebutnya pernah memberikan arahan soal itu. "Beliau (Presiden Jokowi) mengatakan, jangan sampai barang yang kualitas bahan bakunya bagus, tidak bisa masuk pasar karena packaging-nya atau kemasannya jelek," ujarnya.  Gati optimistis produk yang dihasilkan industri mamin makin kuat di pasar lokal dan menembus pasar ekspor. Apalagi, komunikasi dengan asosiasi dan pelaku usaha cukup baik. Ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha mamin masih terjaga.  "Soal Permenperin 3/2021, itu sebenernya merupakan jaminan ketersediaan bagi bahan baku industri gula. Kami juga tidak keluarkan rekomendasi impor untuk industri mamin karena itu ranahnya di Kementerian Koperasi dan UKM," tandasnya.  Pemerintah sendiri sangat berkepentingan dengan keberlangsungan industri mamin di Jatim. Apalagi produksinya sangat besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Bila ada gangguan terhadap pasokan kebutuhan bahan baku, pemerintah pasti akan segera bergerak.

Industri Mamin di Jatim Tinggi, Pemerintah Jaga Bahan Baku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618897386474.jpg" alt="Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r" width="100%">
<figcaption>Gula Rafinasi.. Salah seorang pedagang saat menakar gula di Pasar Beras Bendul Merisi Surabaya. Dimana Pengusaha Jatim minta pemerintah pusat cabut Permenperin 3 2021 tentang gula rafinasi. Mereka menilai aturan tersebut justru menjauhkan Indonesia dari r</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu langkanya gula rafinasi di Jawa Timur kembali muncul. Dikabarkan kalau pelaku usaha kecil dan menengah di Jawa Timur di Mojokerto, Pasuruan, hingga Sidoarjo terutama sektor industri makanan dan minuman sulit mendapat gula rafinasi. Hal itu dibantah oleh Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih.  Menurut Gati, kabar tersebut tidak tepat. Pihaknya sudah melakukan klarifikasi kepada seluruh asosiasi pelaku usaha di Jatim. Namun, tak ada satupun pelaku usaha yang mendukung kabar kelangkaan itu. "Saya tanya sama asosiasi. Mereka jawab: nggak ada apa-apa,'' jelas Gati, Jumat (9/7) dalam keterangan resminya.  Lebih lanjut dia menjelaskan, isu kelangkaan tersebut seperti mengulang kabar yang sama pada Maret 2021. Saat itu, dikabarkan juga kalau industri kecil dan menengah Jawa Timur sulit mendapatkan gula rafinasi. Setelah dicek, Gati menegaskan kalau kabar itu tidak benar.  ''Maret pernah ada isu seperti ini. Kami sudah cek, dan koordinasi. Kalau ada kelangkaan, mereka pasti telepon, atau lapor saya,'' terangnya. Gati menjelaskan, kalau memang ada kelangkaan, bakal diikuti dengan laporan resmi ke Kemenperin. Begitu dapat laporan, Kemenperin langsung merespons untuk membantu.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Pengantaran Jenazah Covid-19 di Surabaya Meningkat Tiga Kali Lipat" href="https://www.jawapos.com/surabaya/09/07/2021/pengantaran-jenazah-covid-19-di-surabaya-meningkat-tiga-kali-lipat/">Pengantaran Jenazah Covid-19 di Surabaya Meningkat Tiga Kali Lipat</a>  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman juga senada dengan Gati. Dia mengakut tak menerima laporan dari pelaku usaha yang sulit mendapat gula rafinasi. "Stok cukup. Tak ada info ke Gapmmi tentang kekurangan gula,'' urainya.

Kemenperin Bantah Ada Kelangkaan Gula Rafinasi di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Kue-Keranjang-Imlek-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pekerja membuat kue keranjang di UKM Kue Keranjang Hoki, Sawangan, Depok, Jumat (5/2/2020). Menurut pelaku usaha, permintaan kue keranjang jelang Perayaan Tahun Baru Imlek turun hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal tersebut disebabkan" width="100%">
<figcaption>Pekerja membuat kue keranjang di UKM Kue Keranjang Hoki, Sawangan, Depok, Jumat (5/2/2020). Menurut pelaku usaha, permintaan kue keranjang jelang Perayaan Tahun Baru Imlek turun hingga 50 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu, hal tersebut disebabkan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PWNU Jatim mendesak pemerintah mengambil langkah serius terhadap dampak pemberlakuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 03 Tahun 2021. Dari riset yang dilakukan, terdapat kerugian ekonomi yang cukup besar akibat aturan tersebut.  Ketua Lakpedam PW NU Jawa Timur Listiyono Santoso mengatakan, makin lama para pelaku UMKM dan IKM makanan minuman (Mamin) di Jawa Timur mengalami ketidakpastian jaminan pasokan gula rafinasi yang berkualitas dan kompetitif, makin besar kerugian terhadap ekonomi Jawa Timur. Riset terbaru dari Lakpesdam PW NU Jawa Timur bertajuk Dampak Permenperin No 3 Tahun 2021 Terhadap IKM Mamin di Jawa Timur menunjukkan, pemberlakuan aturan tersebut berpengaruh signifikan terhadap bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Timur, yang dipicu penutupan UMKM dan IKM.  Akibat aturan tersebut, lebih dari 40 persen atau sekitar 269.671 dari 674.178 UMKM dan IKM Mamin Jawa Timur terpaksa harus menutup operasi dan gulung tikar. Penyebabnya, UMKM dan IKM Mamin Jawa Timur tidak dapat menanggung ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada peningkatan biaya usaha. Usaha kecil mengalami peningkatan biaya Rp 2,73 miliar per tahun dipicu disparitas harga gula rafinasi dan gula pasir. Usaha menengah mengalami peningkatan biaya Rp 27,57 miliar karena kenaikan biaya transpor dan harga gula rafinasi di pasar.  ”Dampak lanjut dari kondisi tersebut adalah terjadi penurunan nilai produksi Rp 1,19 triliun per tahun. Pilihan terburuk yang telah dilakukan UMKM dan IKM adalah melakukan PHK kurang lebih 387 ribu orang atau 13 persen dari total 2.597.815 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada UMKM dan IKM Mamin di Jawa Timur,” ujar Listiyono dalam konferensi pers pada Rabu (7/7).  Dengan adanya PHK masal tersebut, masyarakat kehilangan pendapatan utama sehingga memicu angka kemiskinan di Jawa Timur sebesar 688 ribu orang atau 60 persen dari angka kemiskinan saat ini sebesar 458 ribu orang.  ”Pasokan gula rafinasi kalau pun ada, mengalami keterlambatan lebih dari seminggu dengan harga lebih mahal atau tinggi dari harga yang diperoleh dari produsen Jawa Timur,” kata Listiyono.  Untuk mengatasi masalah pasokan gula rafinasi yang tersendat tersebut, pelaku UKM dan IKM terpaksa membeli gula konsumsi di pasar tradisional dengan harga Rp 12.000–Rp 13.000 per kilogram. Harga gula rafinasi dalam kondisi normal berkisar Rp 8.000–Rp 9.000 per kilogram. Disparitas harga tersebut menyebabkan biaya produksi UKM dan IKM naik berkali lipat.  Mengatasi biaya yang tinggi tersebut, termasuk ongkos biaya angkut gula rafinasi dari luar Jawa Timur, mayoritas pelaku UKM dan IKM melakukan pemangkasan produksi dan penjualan hingga 50 persen, mengurangi ukuran produk makanan minuman dari ukuran normal, dan akhirnya melakukan PHK karyawan.  ”Kami menyadari pemerintah sedang dihadapkan pada tantangan serius masalah Covid-19 yang kembali meledak. Namun, dampak yang memprihatinkan dari pemberlakuan Permenperin 03/2021 ini perlu disikapi juga dengan upaya serius dari berbagai pihak, baik Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat agar kondisi yang ditimbulkan karena Covid-19 dan beleid (aturan) ini tidak makin buruk dirasakan masyarakat,” ucap Listiyono.  Sementara itu, Tim Riset Lakpedam NU PW Jawa Timur Miftahus Surur mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Demi menjaga produksi UMKM dan IKM Mamin secara efisien dan kompetifif, sebaiknya diberlakukan klasterisasi pasokan gula rafinasi dengan memperbolehkan pabrik gula setempat memproduksi dan mendistribusikan gula rafinasi.  ”Jawa Timur sebagai provinsi yang berkontribusi besar terhadap industri mamin sudah seharusnya memiliki pabrik gula yang dapat memproduksi dan memasok gula rafinasi dengan harga kompetitif kepada pelaku UMKM dan IKM di Jawa Timur. Kami juga menghimbau agar dilakukan penyusunan kembali regulasi bahan baku gula rafinasi yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder,” tutur Miftahus Surur.  Dia menegaskan, seharusnya Permenperin 03/2021 dicabut karena memberikan dampak kerugian yang signifikan kepada masyarakat, terutama di Jawa Timur.  Sekretaris Lakpesdam PW NU Jatim Khoirul Rosyadi menambahkan, ketidakberdayaan para pelaku UMKM dan IKM tersebut menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo menjadikan UMKM dan IKM sebagai tuan rumah di pasar nasional dan kompetitif di pasar global. Sehingga, UMKM dan IKM naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional pada masa depan.

Dua Ratus Ribu Pengusaha Makanan dan Minuman di Jatim Gulung Tikar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gula-pasir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) merespon penolakan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3/2021 tentang Jaminan ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional. Ketua DPD APTRI PTPN XI Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto menyayangkan, sejumlah anggota DPRD yang menolak Permenperin tersebut. Menurutnya, penolakan tersebut dilakukan tidak didasari pada fakta dilapangan yang sesungguhnya. "Kita bicarakan fakta di lapangan dan kami sangat menyayangkan DPRD Jatim sikapnya justru larut dalam kepentingan pengusaha yang menyalahi izinnya. Mestinya sebagai wakil rakyat melihat persoalan itu secara komprehensif atau menyeluruh dan bicaranya kepentingan rakyat bukan terkesan sebaliknya," kata Edy dalam keterangannya, Selasa (15/6). Edy menjelaskan, Jawa Timur merupakan lumbung gula nasional dengan luas areal tanam tebu 210 ribu hektare, menghasilkan gula rata-rata per tahun 1-1,2 juta ton gula, setara 51 persen produksi gula konsumsi nasional. Untuk kebutuhan gula konsumsi Jawa Timur 450 ribu ton per tahun terjadi surplus sebesar 550-650 ribu ton per tahun. Namun lanjutnya, berdirinya 2 pabrik gula baru di Jawa Timur izinnya gula kristal putih (GKP) berbasis tebu wajib memiliki tanaman tebu sendiri, selama hampir 5 tahun terakhir ternyata tidak menepati janji untuk menyiapkan kebun dan tanamannya sendiri. "Justru keberadaannya hanya memindah giling tebu yang sudah ada dan bermitra dengan Pabrik Gula sebelumnya, bahkan hanya mengharapkan Comissioning impor raw sugar," tuturnya. Padahal, kata Edy, pemerintah provinsi Jawa Timur berharap adanya pabrik baru bisa berswasembada gula. Namun, faktanya tidak menambah jumlah luas tanam dan hablur gula, justru mematikan pabrik gula yang sudah ada. APTRI sangat berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, DPRD serta Pemprov Jawa Timur, dalam menyikapi gencarnya penolakan Permenperin 03/2021. "Kami sampaikan bahwa penjelasan kami di atas, Jawa Timur surplus dan tidak ada pabrik gula rafinasi. Karena Jawa Timur lumbung gula nasional," ujarnya. Bagi Edy, dengan spesifikasi dan pembatasan izin impor raw sugar untuk pabrik rafinasi, maka akan lebih mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap peredaran gula sesuai jenis dan peruntukannya. Secara teknis, Edy menjelaskan, kebutuhan gula rafinasi di Jawa Timur bisa disuplai oleh pabrik gula rafinasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dari 11 pabrik gula rafinasi yang mendapatkan izin impor dan beroperasi. Terkait adanya isu bahwa harga gula rafinasi di Jawa Timur akan lebih mahal jika mengambil dari Jawa Barat, Edy menegaskan, itu tidak benar. Karena subsidi silang ongkos angkut bisa dilakukan oleh pabrik itu sendiri yang ditugasi berdasarkan wilayah tanggungjawab penyaluran. Lebih lanjut, dia berharap kepada DPRD dan Pemrov Jawa Timur, untuk mengevaluasi perizinan 2 pabrik gula baru di Jawa Timur. Bahkan, jika perlu izinnya dicabut. Sebab, sampai saat ini 2 pabrik itu tidak menanam tebu untuk kebutuhan pabriknya. Malah mengambil tebu dari para petani yang sudah bermitra dengan pabrik-pabrik gula yang sudah ada. Edy menambahkan, 2 pabrik gula baru itu mengklaim ke mitra akan membeli tebu dengan harga mahal, tapi tidak sesuai fakta dilapangan. "Kami tak tidak ingin sesuatu yang baik dan benar dalam memperjuangkan nasib negara agraris ditepis oleh kepentingan-kepentingan beberapa pihak atau segelintir orang dengan memanfaatkan jalur politik," pungkasnya.

APTRI: Pembatasan Impor Raw Sugar Tingkatkan Kontrol dan Pengawasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#gula rafinasi

Berita Terkini