<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/JKT_Deklarasi-kebangsaan-Sivitas-Akademika-UI_Salman-Toyibi2-2399001846.jpg" alt="Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah depan) serta sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah depan) serta sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sikap akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024. Hal ini banyak yang mendukung tapi tak sedikit yang menuai cibiran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar, telah diokrestasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya, yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan, bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,&rdquo; kata Harkristuti dalam acara webinar bertajuk Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia, Kamis (8/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk akademik, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diokrestasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,&rdquo; ungkap Harkristuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014137943/hamas-ajukan-syarat-gencatan-senjata-yang-memuat-3-tahapan-begini-isinya">Hamas Ajukan Syarat Gencatan Senjata yang Memuat 3 Tahapan, Begini Isinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,&rdquo; jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan melihat, turunya para profesor terhadap kondisi politik Indonesia hari ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, ini bagian untuk mencerahkan masyarakat terhadap situasi politik khususnya demokrasi Indonesia sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebetulnya kita melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sebetulnya ini, setidak-tidaknya dalam kategori pengabdian masyarakat. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat soal demokrasi kita hari ini,&rdquo; pungkasnya.</div>

Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar telah diorkestrasi

Guru Besar UI: Ini Sangat Mengerikan Kita Dianggap Berpolitik

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1789831895050200469" data-legacy-message-id="18d6c2a02821a595"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":158" class="ii gt"> <div id=":157" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/joko-widodo-3864080866.jpg" alt="Presiden Jokowi sedang berdialog dengan warga penerima bantuan pangan beras di gudang Bulog Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin (29/1)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi sedang berdialog dengan warga penerima bantuan pangan beras di gudang Bulog Kalasan, Sleman, Yogyakarta pada hari Senin (29/1).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Rektor Universits Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) Mundakir angkat suara, terkait petisi yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi seperti UGM,UII, UI, Universitas Andalas dan sejumlah kampus lain. Dia menilai bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari ekspresi akademik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mundakir mengatakan, kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan lain-lain sesungguhnya merupakan esensi kemanusiaan. Namun di tengah tahun politik seperti ini semuanya harus lebih berhati-hati, karena bisa jadi hal tersebut disusupi kepentingan politik praktis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kepedulian atas kondisi aktual masyarakat tentu menjadi tanggungjawab semua kampus. Tetapi tentu harus berhati-hati dan paham situasi. Di tengah kontestasi yang makin kencang. Aksi-aksi tersebut jelas dimanfaatkan dan berpotensi menguntungkan salah satu kontestan. Kalau sudah begitu. Tentu itu harus menjadi perhatian," kata Mundakir, Sabtu (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, kampus memang sudah selayaknya mengisi ruang publik dengan wacana-wacana kritis yang konstruktif. Kampus harus terus menjaga ruang keseimbangan di ranah publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di tahun politik seperti hari ini perguruan tinggi perlu terus menjaga keseimbangan antara memberikan ruang untuk berpendapat dan menjaga lingkungan belajar yang inklusif serta objektif,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, di tengah tahun politik seperti ini, hal tersebut menjadi problematis karena sangat mungkin dimaknai politis karena menguntungkan salah satu calon. Posisi perguruan tinggi harus bisa menjaga netralitas di tahun politik apalagi jelang pemilihan umum (Pemilu).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Netralitas kampus dalam pemilu sangat penting, agar roh kampus sebagai tempat berseminya ilmu pengetahuan dan pembentukan ilmuwan berkarakter akan terus terjaga. Warga sivitas di kampus memiliki tanggung jawab dalam menjaga netralitas politik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mundakir menyatakan, seluruh warga sivitas di kampus harus memahami arti dan pentingnya netralitas dalam konteks Pemilu 2024. Karena, mereka harus menjadi contoh dalam menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme, serta mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah ini penting untuk memastikan Pemilu yang tinggal menghitung hari ini bisa berlangsung damai dan demokratis," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014079779/civitas-akademika-ugm-dan-uii-beri-petisi-untuk-jokowi-kaesang-bilang-itu-biasa-terjadi">Civitas Akademika UGM dan UII Beri Petisi untuk Jokowi, Kaesang Bilang itu Biasa Terjadi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Kepedulian atas kondisi aktual masyarakat tentu menjadi tanggungjawab semua kampus. Tetapi tentu harus berhati-hati dan paham situasi.

Ramai-ramai Kampus Kritik Jokowi, Warek Universitas Muhammadiyah Surabaya: Awas Disusupi Kepentingan Politik Praktis

Guru besar kritik jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Guru besar kritik jokowi

Berita Terkini

Guru Besar UI: Ini Sangat Mengerikan Kita Dianggap Berpolitik

Ramai-ramai Kampus Kritik Jokowi, Warek Universitas Muhammadiyah Surabaya: Awas Disusupi Kepentingan Politik Praktis

Download Aplikasi JawaPos.com