<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/karyawan-pt-freeport-adukan-ketua-pn-timika-ke-ma_m_187560.jpeg" alt="Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengadilan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademik Peduli Keadilan menyerahkan Amicus Curiae menyikapi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Amicus Curiae itu disampaikan menjelang sidang pembacaan vonis Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Amicus Curiae itu disusun oleh 24 akademisi dan aktivis dari berbagai universitas yang dipimpin Prof Sulistyowati Irianto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Selain Prof Sulistyowati, terdapat nama lain seperti Prof. Magnis Suseno, mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman, mantan Ketua KY Suparman Marzuki, hingga Direktur Eksekutuf Amnesty International Indonesia Usman Hamid. "Perkenankan kami Aliansi Akademik Independen turut memberikan pandangan akademik kami dalam perspektif socio-legal yaitu melihat hukum dalam konteks, dan bertujuan mendukung prinsip due process of law, serta supremasi hukum dalam proses peradilan pidana," tulis Prof Sulistyowati Irianto sebagaimana dalam dokumen Amicus Curiae, dikutip Rabu (23/7). Melalui Amicus Curiae itu, para akademisi hingga aktivis memandang, penuntutan terhadap Hasto janggal dan menimbulkan kekhawatiran besar bahwa independensi peradilan dan demokrasi melemah. Mereka menyoroti bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan yang dinilai lemah. Prosedur pemeriksaan yang diwarnai pemaksaan, hingga momentum dimulainya penyelidikan yang terkesan lebih didorong motivasi politik, alih-alih hukum. Menurut dia, tindakan semacam ini kerap terjadi di negara dengan sistem demokrasi lemah atau di bawah kepemimpinan otoriter. Adapun kasus hukum Hasto, menurut mereka, tidak bisa terlepas dari sikap kritisnya kepada pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). "Dalam kasus Hasto Kristiyanto, penuntutan terhadap fungsionaris partai politik yang sangat kritis kepada pemerintahan Jokowi ini tampaknya didasarkan pada motif politik," tegas dia. Hakim sebagai penjaga gerbang Kerajaan Keadilan di dunia, berkewajiban&nbsp;membaca hukum tidak hanya sebatas teks, tetapi juga konteks. Menurut mereka, hakim seharusnya mempertimbangkan motif politik di balik penuntutan Jaksa, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan hukum, bukan politik. "Jika pengadilan gagal dalam menjaga independensi pengadilan dan demokrasi di&nbsp;Indonesia akan berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan negara hukum,&nbsp;melukai rasa keadilan publik, dan merusak kepercayaan publik, terutama generasi&nbsp;muda, hal mana sudah terlihat dari respon negatif mereka yang masif," tandas Sulistyowati Irianto. Pendapat hukum ini disampaikan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam&nbsp;upaya menjaga prinsip due process of law dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. "Maka Kami memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat mempertimbangkan pandangan hukum kami selaku Sahabat Pengadilan, agar kiranya dapat memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo secara objektif, adil serta berlandaskan pada asas hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia," ucap Sulistyowati Irianto.

Sejumlah akademisi kirim Amicus Curiae menjelang vonis Hasto Kristiyanto, soroti penuntutan yang dinilai janggal

Guru Besar UI Prof Sulistyowati hingga Romo Magnis Kirim Amicus Curiae Jelang Vonis Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_9249JPG-488540103.jpg" alt="Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan keprihatinannya terhadap situasi Indonesia dalam dua hari terakhir. DGB-UI menyikapi kegentingan itu dengan tegas menyatakan bahwa saat ini tengah terjadi krisis konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Krisis itu akibat dari pembangkangan DPR yang secara arogan dan vulgar telah mempertontonkan pengkhianatan terhadap konstitusi. Dalam pernyataan sikapnya, Dewan Guru Besar UI menilai bahwa pembahasan revisi UU Pilkada mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (20/8). "Akibatnya, Indonesia kini berada di dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan," kata pernyataan tersebut. Pernyataan DGB-UI itu ditandatangani oleh 67 guru besar. Dalam pernyataan itu, DGB-UI menilai tingkah-polah tercela yang diperlihatkan para anggota DPR tak lain dan tak bukan merupakan perwujudan kolusi dan nepotisme. Padahal tingkah itu telah dilawan dengan keras oleh aksi massa dan mahasiswa sehingga melahirkan Reformasi pada 1998. Dewan Guru Besar UI dengan tegas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara. "Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan mengabaikan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No.70/PUU-XXII/2024 sehari setelah diputuskan, nyata-nyata DPR sangat menciderai sikap kenegarawanan yang dituntut dari para wakil rakyat," tegas pernyataan tersebut. Menurut DGB UI, tidak ada dasar filosofis, yuridis, maupun sosiologis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah termasuk besaran kursi parpol melalui revisi UU Pemilihan Kepala Daerah. Perubahan-perubahan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antarlembaga tinggi negara seperti Mahkamah Konstitusi versus DPR sehingga kelak hasil Pilkada justru akan merugikan seluruh elemen masyarakat karena bersifat kontraproduktif dan akan menimbulkan kerusakan kehidupan bernegara. Konsekuensi yang tak terelakkan adalah runtuhnya kewibawaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, dan hukum akan merosot ke titik nadir bersamaan dengan runtuhnya kepercayaan Masyarakat. "Kami tersentak dan geram karena sikap dan tindak laku para pejabat baik di tataran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang sangat arogan dan nyata-nyata mengingkari sumpah jabatan mereka. Kami sangat prihatin dan cemas akan masa depan demokrasi yang akan menghancurkan bangsa ini," kata DGB UI prihatin dengan sikap DPR. Kini, para anggota Dewan yang semestinya mengawal dan menjamin keberlangsungan Reformasi justru telah berkhianat dengan menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan untuk menjaga demokrasi di negeri ini. DGB UI juga mengimbau semua lembaga negara terkait untuk: 1. Menghentikan revisi UU Pilkada 2. Bertindak arif, adil, dan bijaksana dengan menjunjung nilai-nilai kenegarawanan 3. Meminta KPU segera melaksanakan putusan MK No. 60 dan No. 70 tahun 2024 demi terwujudnya kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. 4. Negara harus didukung penuh agar tetap tegar dan kuat dalam menjalankan konstitusi sesuai dengan perundang- undangan, serta mengingatkan secara tegas bahwa kedaulatan rakyat adalah berdasarkan pancasila.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyatakan keprihatinannya terhadap situasi Indonesia dalam dua hari terakhir.

Tegaskan 4 Imbauan, Dewan Guru Besar UI Desak DPR Patuhi Putusan MK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/JKT_Deklarasi-kebangsaan-Sivitas-Akademika-UI_Salman-Toyibi2-2399001846.jpg" alt="Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah depan) serta sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah depan) serta sejumlah jajaran Sivitas Akademika UI saat menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyatakan sikap akan situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024. Hal ini banyak yang mendukung tapi tak sedikit yang menuai cibiran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar, telah diokrestasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya, yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan, bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,&rdquo; kata Harkristuti dalam acara webinar bertajuk Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia, Kamis (8/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk akademik, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diokrestasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,&rdquo; ungkap Harkristuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014137943/hamas-ajukan-syarat-gencatan-senjata-yang-memuat-3-tahapan-begini-isinya">Hamas Ajukan Syarat Gencatan Senjata yang Memuat 3 Tahapan, Begini Isinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini suatu warning, ini suatu peringatan bagi semuanya bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu sebabnya kita turun,&rdquo; jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan melihat, turunya para profesor terhadap kondisi politik Indonesia hari ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, ini bagian untuk mencerahkan masyarakat terhadap situasi politik khususnya demokrasi Indonesia sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebetulnya kita melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sebetulnya ini, setidak-tidaknya dalam kategori pengabdian masyarakat. Bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat soal demokrasi kita hari ini,&rdquo; pungkasnya.</div>

Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar telah diorkestrasi

Guru Besar UI: Ini Sangat Mengerikan Kita Dianggap Berpolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/TKN-prabowo-gibran-akademisi-1385760413.jpg" alt="Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran." width="100%">
<figcaption>Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran. TKN menyebut dukungan dari kalangan akademisi memiliki dampak yang bersar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TKN memastikan Prabowo-Gibran akan memberikan ruang kepada akademisi. Terlebih pada Pilpres 2024 pemilih akan didominasi oleh pemilih muda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (dukungan) akan menjadi bola salju yang akan terus bergulir di daerah dan akan diteruskan oleh teman-teman yang lain," kata Wakil Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Eddy Budiarso saat menerima deklarasi Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy mengatakan, kampus adalah kalangan akademik. Di sana rasionalitas sangat dinomorsatukan, di situ pula intelektualitas sangat dijunjung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira survei-survei juga tidak bisa direkayasa dan saya kira survei ini kan refleksi dari apa yang ada di masyarakat. Saya kira dunia akademik itu sudah memberikan dukungan itu dan refleksi itu ada dalam survei-survei yang cukup tinggi sehingga kami yakin memenangkan Pemilu 2024 satu putaran pada 14 Februari mendatang," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua Relawan UKI, Sangap Surbakti mengatakan, sebagai akademisi harus memiliki arah politik. Sekalipun berbeda pilihan tidak masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai seorang akademik, kebetulan saya juga dosen di Fakultas Hukum UKI, kalau dia punya tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai akademik, maka dia harus berpihak, tidak bisa tidak, bahwa berpihak ke mana itu soal lain," pungkas Sangap.</div>

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut menyasar kalangan akademisi demi meraih kemenangan satu putaran.

TKN Prabowo Gibran: Akademisi Harus Memiliki Arah Politik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/Guru-Besar-UI-1444339206.jpg" alt="Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi." width="100%">
<figcaption>Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Civitas academica yang terdiri dari warga dan alumni Universitas Indonesia (UI) membacakan seruan kebangsaan yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) bebas dari segala bentuk intimidasi. "Berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni UI dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo di UI, Depok, Jawa Barat, Jumat, (2/1). Selain tanpa intimidasi, mereka meminta hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa ketakutan, sehingga pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil. Berikutnya, civitas academica UI meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah, hingga TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. &ldquo;Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh Tanah Air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing," sambung Harkristuti. Dalam seruan kebangsaan itu, Harkristuti menegaskan bahwa UI merupakan kampus perjuangan yang telah melahirkan para pejuang dalam menghadapi peristiwa berat di masa lalu. Harkristuti juga mengatakan bahwa civitas academica UI sejati-nya tidak pernah diam di tengah kerja-kerja akademiknya. "Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat," ujar dia. Warga dan alumni UI tidak ingin tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air hancur. Untuk itu, mereka mengingatkan pentingnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka pun mengingatkan agar pejabat serta elite politik dan hukum untuk tidak mengingkari sumpah jabatan demi kepentingan pribadi dan kekuasaan. "Mr. Soepomo, salah satu perumus Konstitusi UUD 1945, Rektor UI tahun 1951 sampai dengan 1954, berpesan agar civitas academica Universiteit van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat, harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan," tutur Harkristuti.

UI meminta agar seluruh ASN, pejabat pemerintah, hingga TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu calon di pilpres.

Tegas, Dewan Guru Besar UI Minta Pemilu Bebas dari Intimidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/Ilustrasi-Keluarga-Berencana-KB-freepikcom-2936813863.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Berencana KB. (freepik.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keluarga Berencana KB. (freepik.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ari Kuncoro selaku Rektor Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan Eka Rusdianto Gunardi sebagai Guru Besar di Bidang Ilmu Obstetri-Ginekologi dan Ilmu Kesehatan Reproduksi.&nbsp; Dilansir dari&nbsp;ui.ac.id, pengukuhan berlangsung di Aula IMERI Fakultas Kedokteran (FK) UI Kampus Salemba (24/1). Sebelum dikukuhkan menjadi Guru Besar, Eka menyampaikan orasi ilmiah berjudul &ldquo;Sumbangsih Kontrasepsi Untuk Negeri Tercinta, Susuk KB Sebagai Pilihan Terbaik.&rdquo; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013454353/manfaat-dan-efek-samping-kb-implan-yang-harus-diketahui-oleh-perempuan-saat-program-kehamilan">Manfaat dan Efek Samping KB Implan yang Harus Diketahui oleh Perempuan Saat Program Kehamilan</a> Menurutnya, Keluarga Berencana (KB) adalah komponen penting dalam pilar Safe Motherhood, yang diprakarsai World Health Organization (WHO) pada tahun 1987. Sedangkan di Indonesia, program KB sudah ada pada tahun 1957, untuk merencanakan waktu kehamilan, jumlah anak, jarak kehamilan, dan upaya menunda kehamilan.&nbsp; Layanan KB yang baik diharapkan dapat meningkatkan jangkauan atas cakupan akseptor KB, serta dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sebagai generasi unggul di masa depan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013338403/sambut-hari-ibu-bkkbn-gelar-layanan-kb-dengan-target-125-juta-akseptor">Sambut Hari Ibu, BKKBN Gelar Layanan KB dengan Target 1,25 Juta Akseptor</a> Eka berpendapat bahwa perkembangan metode kontrasepsi telah mengalami kemajuan. Dahulu alat kontrasepsi yaitu&nbsp;Cl coitus interuptus&nbsp;atau pantang berkala. Sedangkan sekarang berbagai macam tersedia, mulai dari pil, kondom, suntikan, alat yang terpasang di dalam rahim, cincin vagina, koyo, susuk, hingga yang paling modern berbentuk&nbsp;microchip. Salah satu kontrasepsi yang berkelanjutan dan efektif adalah implan atau di Indonesia sering disebut dengan susuk KB.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013289342/kepala-bkkbn-pastikan-jika-program-kb-berjalan-maka-stunting-turun">Kepala BKKBN Pastikan Jika Program KB Berjalan Maka Stunting Turun</a> Susuk KB adalah salah satu dari berbagai macam alat kontrasepsi, yang mengandung hormonal, dapat diletakkan pada kulit lengan atas. Metode ini sangat diminati karena pemasanganya tidak harus memeriksa organ intim wanita, kecuali ada alasan tertentu.&nbsp; Awalnya, susuk KB terdiri dari enam kapsul, berisi hormon&nbsp;levonorgestrel&nbsp;(LNG). melalui perkembangannya, susuk ini menjadi dua batang LNG atau satu&nbsp;etonogestrel&nbsp;(ENG) yang memiliki efektivitas yang sama, bahkan lebih baik.&nbsp; Mekanisme kerja susuk KB ini dengan mencegah ovulasi atau lepasnya sel telur, dengan menipiskan endometrium atau lapisan haid, dan mengentalkan lendir pada mulut rahim atau serviks.&nbsp; Susuk KB tetap efektif sebagai metode kontrasepsi setidaknya hingga tiga tahun. Menurut Eka, susuk KB dapat dipasang segera setelah melahirkan, bahkan pemasangannya tidak akan mengganggu Air Susu Ibu (ASI). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/011771546/kelompok-kb-pria-gatotkaca-rela-divasektomi-karena-tak-mau-istri-mengeluh-sakit-tiap-hari">Kelompok KB Pria Gatotkaca Rela Divasektomi karena Tak Mau Istri Mengeluh Sakit Tiap Hari</a> Selain untuk alat kontrasepsi, susuk KB mempunyai peran dalam regresi neoplasia&nbsp;intraepithelial&nbsp;pada endometrium dan susuk KB dengan kandungan ENG dapat mengurangi nyeri akibat endometriosis.&nbsp;

Keluarga Berencana (KB) adalah komponen penting dalam pilar Safe Motherhood, yang diprakarsai World Health Organization (WHO).

Susuk KB dapat Menjadi Kontrasepsi Terbaik Berikut Penjelasan dari Guru Besar Universitas Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/smoke-2636848_19201.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), FISR, FAPSR mengatakan rokok elektronik (elektrik) tidak memenuhi syarat untuk modalitas berhenti merokok. Agus menuturkan, mengingat bahaya kesehatan yang ditimbulkan, rokok elektronik seharusnya dilarang atau diatur penggunaanya, terlepas dari potensinya untuk berhenti merokok yang masih diperdebatkan. (*)

Rokok elektrik, dikatakan Agus, terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik

Guru Besar UI Sebut Rokok elektrik Tak Penuhi Syarat untuk Modalitas Berhenti Merokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/guru-besar-ui-1268357085.jpg" alt="Guru besar Electric Drives and Motor Control, Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Prof. Feri Yusivar, M.Eng." width="100%">
<figcaption>Guru besar Electric Drives and Motor Control, Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Prof. Feri Yusivar, M.Eng.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Guru besar Electric Drives and Motor Control Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia (UI) Prof. Feri Yusivar, M.Eng., mengatakan Indonesia memiliki potensi mengadopsi hingga 100 juta kendaraan listrik pada 2060 atau 30 persen di atas proyeksi pemerintah. Hasil ini merupakan kajian sistematis dari Prof. Feri Yusivar, M.Eng., bersama dengan tim peneliti. Prof. Feri Yusivar di kampus UI Depok, Jumat, mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission pada 2060 sebagai bagian dari transisi energi global. Pemerintah telah menyusun suatu peta jalan transisi energi yang mencakup proyeksi pertumbuhan kendaraan listrik di setiap akhir dekade menuju 2060. Namun katanya, peta jalan kendaraan listrik Indonesia dianggap masih konservatif karena belum memasukkan variabel-variabel teknologi baru yang akan muncul di kemudian hari. Tingginya angka adopsi mobil listrik di Indonesia didorong oleh lima faktor utama, yakni hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI), infrastruktur andal, perubahan kebijakan, perubahan pandangan generasi muda, dan lanskap geografi Indonesia di mana listrik telah masuk lebih awal dari pada bahan bakar minyak (BBM). "Kondisi dan potensi pasar kendaraan listrik di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Penjualan mobil listrik di Indonesia pada semester I tahun 2023 mencatatkan peningkatan yang sangat signifikan," katanya. Jumlah unit yang terjual saat ini menembus angka 23.260 unit. Ini merupakan kenaikan yang sangat dramatis jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu 2022, di mana penjualan hanya mencapai 3.535 unit. "Kenaikan sebesar 557,99 persen ini mencerminkan&nbsp; perubahan besar dalam penerimaan pasar Indonesia terhadap kendaraan listrik," kata Prof. Feri. Dikatakannya kendaraan listrik didukung oleh komponen-komponen utama yang terintegrasi, di antaranya baterai traksi, inverter, controller, serta motor traksi dan charger. (*) &nbsp;

Indonesia memiliki potensi mengadopsi hingga 100 juta kendaraan listrik pada 2060 atau 30 persen di atas proyeksi pemerintah.

Guru Besar UI Sebut Indonesia Berpotensi Adopsi 100 Juta Kendaraan Listrik pada 2060

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BEM-SI-Kerakyatan-172.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Dalam aksinya BEM SI Kerakyatan diantaranya menuntut pemerintah untu" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Dalam aksinya BEM SI Kerakyatan diantaranya menuntut pemerintah untu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), menyambut positifnya disahkannya KUHP baru. Menurutnya, Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri Bangsa.Harkristuti Harkrisnowo  Harkristuti mengatakan, perbedaan mencolok antara KUHP nasional dengan KUHP peninggalan Belanda misalnya pada pidana Perzinaan dan Kohabitasi. Di mana dalam KUHP lama hal-hal semacam itu berlawanan dengan kultur dan budaya yang tertanam di masyarakat Indonesia.  "Pada pasal Perzinahan dan Kohabitasi, ada sebagian kalangan yang menganggap ini sebagai ranah privasi, sehingga seharusnya negara tidak ikut campur. Yang dilupakan bahwa kita bukan negara Barat, di mana nilai-nilai semacam itu masih ada, hidup dan dipertahankan oleh masyarakat," ujar Harkristuti kepada wartawan, Kamis (2/2).  Ia menyampaikan, dalam KUHP baru yang tak kalah penting untuk disosialisasikan ke masyarakat adalah Pasal 218 Tentang Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Pasal 240 Tentang Penghinaan Pemerintah atau Lembaga Negara. Menurutnya, pasal tersebut dibuat bukan untuk membungkam masyarakat.  Perbedaan antara kritik dan penghinaan pun ditekankan dalam pasal tersebut. Maka, tidak akan ada proses hukum tanpa adanya pengaduan yang sah dari pihak yang berhak mengadu, yaitu Presiden atau Wapres (Pasal 218 UU KUHP) dan Pimpinan Lembaga Negara (Pasal 240 UU KUHP).  "Penting dijelaskan bahwa pasal tentang penghinaan Presiden itu bukan untuk membungkam. Karena pidana ini memiliki persyaratan. Kritik tidak apa-apa, tapi apabila penghinaan, pencemaran nama baik, itu yang dilarang," jelas Harkristuti.  Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Topo Santoso menjelaskan, para perumus KUHP nasional berhasil memperbaiki tujuan pemidanaan, dari sekadar untuk menghukum atau membalas para pelaku pada KUHP lama.  "Dalam pemidanaan, pendekatan utama KUHP nasional bukan falsafah retributif, tetapi tujuannya ditegaskan untuk preventif, kemudian untuk menghindari konflik, untuk memulihkan keseimbangan. Itu hal-hal yang khas Indonesia dan tidak ada di KUHP lama," kata Topo.  KUHP nasional juga lebih komprehensif karena banyak memperbaiki kekurangan KUHP kolonial. Ini ditandai dengan lebih banyaknya pasal KUHP baru yang diundangkan sebagai UU No 1/ 2023 ini. Yaitu, terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal dan 345 halaman; dan terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelasan.  "Intinya, perbedaan utama antara KUHP nasional dengan KUHP lama adalah perbedaan-perbedaan prinsip dan sangat fundamental, baik mengenai tindak pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana, mengenai pemidanaan dan tindakan. Ada banyak perbedaannya, juga perbedaan buku KUHP nasional dengan yang lama. KUHP Nasional hanya dua buku mengikuti satu aturan umum tindak pidana, kalau yang lama ada tiga buku," pungkas Topo.

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Guru Besar: Bukan Untuk Membungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211027_131328.jpg" alt="Guru besar Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner memberikan paparan soal plagiarisme di dunia perguruan tinggi. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Guru besar Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner memberikan paparan soal plagiarisme di dunia perguruan tinggi. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Praktik plagiat atau plagiarisme di perguruan tinggi masih jamak ditemukan. Hal ni diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner dalam webinar Indonesia Cyber Education (ICE) Institute di Jakarta (27/10).  Menurutnya plagiarisme harus disosialisasikan sejak perkuliahan perdana setiap tahun akademik baru. Dia mengaku sangat merisaukan keadaan plagiarisme yang cukup luas dilakukan mahasiswa. Di masa pandemi seperti ini, Mayling mengatakan plagiat dalam kuliah online maupun tatap muka itu sama saja. ’’Namanya plagiat itu sama saja,’’ katanya dalam webinar yang bertema ICE Institute untuk Indonesia Satu itu.  Mayling menuturkan plagiat itu menggunakan karya orang, tanpa memberikan pengakuan atau menyebutkan sumber asalnya. Menurut dia dalam pembelajaran daring atau virtual yang banyak dijalankan sekarang, godaan untuk plagiat semakin kuat. Sebab mahasiswa berinteraksi langsung dengan komputer atau gadget yang terhubung dengan internet.  Menurut dia dengan akses internet, praktik plagiat semakin mudah. ’’Dibandingkan dengan cari buku atau jurnal di perpustakaan,’’ katanya. Model plagiat yang jamak dia temukan adalah gunting tempel atau sering disebut copy paste. Kemudian tanpa memberi tahu atau mencantumkan sumber asalnya.  Mayling sangat berharap integritas di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan secara umum ditegakkan. Ketika menyalin atau menyadur karya orang lain harus mencantumkan sumbernya. Atau biasa disebut dengan sitasi. Bahkan jika diperlukan untuk menyadur, mengutip, atau sejenisnya dari karya orang lain harus izin orang bersangkutan.  ’’Plagiarisme jangan dianggap biasa-biasa saja. Ah semua juga melakukan, kenapa saya tidak. Jangan seperti itu,’’ katanya. Setiap pencipta sebuah karya atau gagasan, tidak rela ketika karyanya dicuri. Menurutnya menyalin karya orang tanpa meminta izin itu sama dengan mencuri. Pelakunya disebut maling.  Dia lantas menyampaikan ada beberapa alasan mahasiswa atau akademisi melakukan plagiat. Paling banyak karena sengaja dan merasa malas. Kemudian yang kedua mereka tidak mampu menyelesaikan sendiri. Sehingga menyalin karya orang lain.  Menurut Mayling menghapus 100 persen praktik plagiarisme tentu sulit. Tetapi menekan atau menguranginya bisa dilakukan. Caranya adalah setiap institusi membentuk unit khusus yang mengawasi dan sosialisasi tentang plagiarisme. Kemudian kepada mahasiswa baru setiap tahun akademik baru, diberi pengetahuan tentang plagiarisme.  Termasuk juga pengetahuan bagaimana melakukan sitasi atau mengutip sumber yang benar. ’’Jangan dianggap semua mahasiswa atau bahkan dosen itu paham soal plagiarisme,’’ pungkasnya

Gubes UI Sebut Dalam Pembelajaran Daring Godaan Plagiat Kian Kuat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru besar ui

Berita Terkini