<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-2-2799924623.jpg" alt="Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar." width="100%">
<figcaption>Kurikulum merdeka memberikan ruang gerak lebih besar bagi guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak setuju dengan pribahasa 'Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa'. Putra bungsu presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengatakan seharusnya profesi guru diberikan tanda jasa yang besar.</p> <p>"Saya tidak setuju denga pribahasa 'guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa' karena menurut saya, guru harus diberikan tanda jasa yang sebesar-besarnya," kata Kaesang saat berbincang-bincang dengan Influencer di Ternate, Maluku Utara, Selasa (26/12).</p> <p>Menurutnya, profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas dan memiliki daya saing.</p> <p>"Ini juga salah satu yang pengen kami perjuangkan di PSI, yaitu kesejahteraan guru. Kami ingin guru bisa fokus mendidik anak-anak dan mencetak anak-anak muda yang berkualitas," tegas Kaesang sebagaimana dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.</p> <p>Lebih lanjut Kaesang menambahkan, kesejahteraan guru harus lebih diperhatikan. Apabila kesejahteraan guru cukup, maka mereka dapat fokus dengan tugasnya mendidik anak-anak dan tidak perlu mencari pekerjaan sampingan.</p> <p>"Karenanya itu harus diikuti dengan kesejahteraan yang cukup untuk para guru. Sehingga para guru tidak perlu mencari pekerjaan kedua atau ketiga," pungkasnya.</p>

Profesi guru bertugas mendidik generasi penerus bangsa. Sehingga guru memiliki andil besar dalam mencetak anak-anak yang berkualitas.

Kaesang: Guru Harus Diberikan Tanda Jasa Sebesar-besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-yang-ingin-jadi-cpns-baca-ini_m_194536.jpeg" alt="Ratusan guru honor saat menggelar aksi di Jakara. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskannya jadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Ratusan guru honor saat menggelar aksi di Jakara. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskannya jadi CPNS.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan pendataan ulang serta mensosialisasikan cara dan syarat untuk mempermudah guru honorer masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Hal itu menanggapi masih adanya guru honorer yang masih mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan.</p> <div dir="auto">Selain itu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengatakan bahwa dirinya masih mendapat laporan masih banyak guru yang sulit mengakses dapodik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di Dapodik? Hal-hal yang menjadi domain Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu harus diselesaikan segera,&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013326435/guru-honorer-di-jakarta-masih-ada-yang-digaji-rp-300-ribu-per-bulan">Guru Honorer di Jakarta Masih Ada yang Digaji Rp 300 Ribu per Bulan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mempertanyakan monitoring dari Disdik DKI soal laporan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia (Forgupaki) terkait minimnya upah yang dinilai tidak layak, yakni sekitar Rp 300 ribu hingga Rp700 ribu setiap bulannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/0136207/guru-honor-jalan-kaki-dari-indramayu-ke-jakarta-selalu-penuh-air-mata">Guru Honor Jalan Kaki dari Indramayu ke Jakarta, Selalu Penuh Air Mata</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenapa masih ada guru yang gajinya Rp300 ribu perbulan? Perlu ada standarisasi dari Disdik DKI Jakarta terkait upah bagi guru-guru honorer di setiap sekolah," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai beda-beda tiap sekolah,&rdquo; pungkas Johnny.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Forum Guru Pendidikan Kristen Indonesia (Forgupaki) Abraham Pellokila menyebut masih ada salah satu guru agama Kristen di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tidak mendapat upah layak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan bahwa guru yang berstatus honorer itu hanya mendapat gaji Rp 300 ribu per bulan dengan waktu kerja lima hari dalam seminggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masuk kerja jam 6.30 WIB pulangnya jam 15.00 ini guru di SD Malaka Jaya 10. Ada juga yang gajinya Rp 500 ribu, ada juga yang Rp 700 ribu,&rdquo; ungkap Abraham, Minggu (26/11).</div>

Kenapa masih ada guru honorer yang sudah mengabdi selama 20 tahun tapi datanya tidak terdaftar di Dapodik? Ada yang salah dengan pemerintah

Masih Ada Guru Honorer Gajinya Rp 300 ribu, DPRD Minta Disdik DKI Permudah Akses Dapodik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti&nbsp;guru honor di Jakarta yang baru sajad diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)&nbsp;pada&nbsp;Juli lalu.</p> <p>Kepala Bidang Advokasi Guru Dewan Pengurus Nasional P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, terdapat empat hal terkait guru-guru di ibu kota yang baru diangkat menjadi PPPK. Pertama, belum adanya penyerahan dan penandatanganan Surat Keputusan Kontrak Kerja Guru PPPK.</p> <p>"Hingga hari ini guru PPPK DKI dilantik tanpa SK. Ini artinya gurunya bodong ilegal. Tidak ada dasar yuridisnya. Pemprov DKI Jakarta bekerja tidak profesional," kata Iman dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (16/8).</p> <p>"P2G menilai tata kelola dan manajemen guru PPPK dari Dinas Pendidikan bermasalah, terkesan amatiran," sambungnya.</p> <p>Selain itu, P2G DKI Jakarta menerima keluhan soal penempatan guru PPPK yang tidak sesuai dengan analisis kebutuhan jabatan di sekolah negeri terkait. Contohnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ada guru PPPK ditempatkan di sekolah negeri yang tidak membutuhkan mata pelajaran guru Pendidikan Pancasila. Padahal di sekolah lain justru kekurangan guru mata pelajaran Pancasila.</p> <p>"Karena sekolah tersebut sebenarnya membutuhkan guru Pendidikan Agama. Akhirnya guru PPKN dipaksa kepala sekolah menjadi guru agama," beber Iman.</p> <p>Hal serupa terjadi terhadap beberapa guru mata pelajaran lain seperti Kimia, Fisika, Bahasa Indonesia, Matematika, Sosiologi, dan Sejarah baik di SD, SMP, maupun SMA dan SMK negeri.</p> <p>"Para guru harus mengajar mata pelajaran lain yang bukan kompetensinya. Ini jelas pelecehan kepada profesi guru. Akan berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan DKI, sebab gurunya inkompeten," ucapnya.</p> <p>Masalah lainnya, Kepala Biro Humas DPW P2G DKI Jakarta Muhammad Nico Abdullah Nasir mengatakan mendapatkan temuan banyaknya guru SD yang tidak dapat kelas untuk jam mengajar. Sehingga, mereka hanya sebagai pengganti guru kelas lain saat ada yang tak masuk, bahkan hanya menjadi guru piket.</p> <p>"Ini jelas melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak dasar anak untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas," ungkapnya.</p> <p>Nico menduga kondisi demikian dialami lebih dari seratus guru. Karena datanya masih terus berjalan. Lebih parah lagi, guru PPPK DKI Jakarta tidak mendapat minimal 24 jam/minggu mengajar di tempat penugasan baru.</p> <p>"Mereka tidak mendapat jam mengajar alias 0 jam, sisanya mengajar di bawah 24 jam. Konsekuensinya tunjangan sertifikasi mereka akan hilang," tuturnya.</p> <p>Oleh karena itu, P2G menuntut agar Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta segera memberi waktu yang jelas kapan re-distribusi guru bisa dilakukan sesuai dengan data analisis kebutuhan sekolah yang aktual atau sesuai kebutuhan sekolah yang terbaru.</p> <p>Selain itu, P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menerbitkan SK kepada para guru PPPK yang baru dilantik dengan durasi kontrak 5 tahun. SK berfungsi sebagai dasar hukum penugasan mereka. Lalu ditindaklanjuti pemberian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan riil sekolah.</p> <p>P2G juga mendesak Gubernur DKI Jakarta segera menerbitkan SK dan melakukan penempatan sesuai kebutuhan riil kepada guru-guru PPPK yang sudah lulus passing grade namun masih belum ditempatkan.</p> <p>Terakhir, P2G meminta Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian khusus kepada tenaga kependidikan yang belum diangkat agar segera dibuka formasi dan diangkat sebagai PPPK. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada mereka. Sebab guru dan tenaga kependidikan adalah satu kesatuan dalam sistem persekolah nasional. Masalah karut marut distribusi guru PPPK DKI Jakarta ini sudah menjadi perhatian serius Dewan Pengurus Nasional P2G. Daerah-daerah lain juga sedang dipantau.</p>

P2G menyoroti guru honor di Jakarta yang baru sajad diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Juli lalu.

Nasib Guru PPPK Jakarta: Tidak Ada SK, Mengajar Tidak Sesuai Mata Pelajaran, hingga Jam Mengajar Minim

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-bagi-guru-honorer-yang-ingin-jadi-cpns-baca-ini_m_194536.jpeg" alt="Ratusan guru honor saat menggelar aksi di Jakara. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskannya jadi CPNS." width="100%">
<figcaption>Ratusan guru honor saat menggelar aksi di Jakara. Mereka menuntut pemerintah agar memprioritaskannya jadi CPNS.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki menilai, wacana kebijakan marketplace guru yang ditawarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib guru honorer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Metode marketplace sangat tergantung pihak sekolah, kapan dan siapa guru yang mereka butuhkan. Dengan demikian tidak bisa memastikan kapan guru honorer, khususnya kategori P1 yang masih tersisa itu diselesaikan pengangkatannya," kata Zainuddin kepada wartawan, Kamis (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainudin juga mengungkapkan, guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kategori P1 yang sudah lama menunggu pengangkatan juga terkendala belum mendapat penempatan. Karena itu, pihaknya mendorong agar mereka bisa diangkat semua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi X DPR RI meminta agar honorer harus sudah bisa diangkat semua akhir Oktober 2023," ucap Zainuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011067634/ketua-pgri-nilai-marketplace-guru-sulit-diterapkan-di-sekolah-negeri">Ketua PGRI Nilai Marketplace Guru Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, kata Zainuddin, salah satu yang menjadi persoalan kebijakan marketplace guru adalah gaji. Ia menilai, regulasi yang ada masih perlu diperbaiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih ada aturan tentang penetapan gaji yang harus disinkronisasi. Di satu sisi Menteri Keuangan mengeluarkan PMK 212/PMK.07/2022 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan guru ASN P3K atas biaya APBN melalui DAU," tegas Zainuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767199/program-marketplace-guru-inisiasi-nadiem-dikritik-dinilai-hanya-solusi-jangka-pendek">Program Marketplace Guru Inisiasi Nadiem Dikritik, Dinilai Hanya Solusi Jangka Pendek</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun, di sisi lain ada Perpres 98 Tahun 2020 dan Permendagri No. 6 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN P3K dibebankan kepada pemerintah daerah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga&nbsp;menuturkan, belum adanya sinkronisasi regulasi, pemerintah daerah banyak yang enggan untuk mengusulkan formasi di daerahnya. Sementara, marketplace guru ingin memastikan pemberi gaji dan tunjangan ASN PPPK yang diangkat setelah di checkout oleh satuan pendidikan mendasarkan kepada PMK 212.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana dengan keberadaan Perpres dan Permendagri yang mengatur penetapan gaji dan tunjangan ASN P3K tersebut? Jadi marketplace akan bermanfaat jika disertai sinkronisasi regulasi tentang penetapan gaji dan tunjangan. Selagi regulasinya belum sinkron tetap saja akan dibayang-bayangi masalah meski&nbsp; rekrutmennya menggunakan model marketplace," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zainuddin juga menegaskan,&nbsp;</div> <div dir="auto">gagasan marketplace guru juga belum didesain untuk menyelesaikan pengangkatan guru honorer yang berasal dari sekolah swasta. Padahal, menurut&nbsp; guru honorer asal sekolah swasta juga ingin diangkat menjadi ASN PPPK dengan harapan mendapatkan kepastian kesejahteraannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau tidak dikembalikan ke sekolah asal, akan banyak sekolah swasta yang kehilangan guru-guru terbaiknya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini, lanjut Zainuddin, tidak boleh terjadi karena akan merusak kualitas pendidikan di sekolah swasta yang&nbsp; justru seharusnya mendapatkan pembinaan oleh Kemendikbudristek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekolah-sekolah swasta yang berada di bawah naungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, Ma'arif NU dan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat lainnya selama ini benar-benar mengeluh guru-gurunya diambil menjadi ASN P3K dan ditempatkan di sekolah negeri," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Mendikbudristek Nadiem Makarim menawarkan program Marketplace guru semacam platform berisi database calon guru yang sudah pernah mengikuti seleksi ASN PPPK yang lolos passing grade, namun belum dapat formasi ataupun lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan yang dinilai layak menjadi guru PPPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, sekolah dapat merekrut guru sesuai formasi yang disediakan pemerintah pusat dengan mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa bergantung pada rekrutmen guru ASN secara nasional.</div> <p>&nbsp;</p>

salah satu yang menjadi persoalan kebijakan marketplace guru adalah gaji. Ia menilai, regulasi yang ada masih sangat perlu diperbaiki.

Masih Banyak Nasib Guru Honorer Menderita, Kebijakan Marketplace Guru ala Nadiem Disoal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/11D9099D-0DDF-4FF9-B544-2D949BE9A135.jpg" alt="Wali kota Samarinda Andi Harun. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali kota Samarinda Andi Harun. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Wali Kota Samarinda menepis informasi kebijakan baru yang akan diterapkan Pemkot Samarinda untuk melakukan pemotongan intensif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.<br /> <br /> ”Informasi pemkot berencana memotong insentif itu tidak benar. Kami akui saat ini sedang dilakukan pengkajian beberapa hal terkait insentif guru honor,” kata Wali Kota Samarinda Andi Harun seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Samarinda, Sabtu (27/8).<br /> <br /> Dia menjelaskan, masih mencari data yang valid terkait kesesuaian aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif. Pihaknya ingin tahu apakah guru yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) berhak mendapatkan insentif atau tidak.<br /> <br /> ”Untuk penerimaan insentif guru honor tetap seperti perwali yang ada, Rp 700 ribu. Semua masyarakat harus mendukung penataan kelola keuangan yang baik untuk menghindari adanya temuan,” ujar Andi Harun.<br /> <br /> Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel. Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif. Apabila memang hal tersebut terjadi dan dari sisi aturan diperbolehkan, pihaknya akan kembali mengkajinya.<br /> <br /> ”Pemkot tetap mengutamakan guru yang tidak menerima TPG untuk menerima hak insentif,” jelas Andi Harun.<br /> <br /> Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SKnya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta. ”Mau tidak keuangan kita seperti itu, Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara,” papar Andi.<br /> <br /> Sementara itu, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membahas masalah intensif guru honorer tersebut.<br /> <br /> Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan belum bisa memberikan jawaban atas masalah tersebut. Sebab, Dispendikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.<br /> <br /> ”Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang detail, karena saya belum tahu angkanya. Karena misalnya nanti saya ngomong dikurangi sekian, tapi angkanya muncul <em>full</em> kan enggak bisa juga. Saya belum tahu pasti angka itu sebelum diketok DPRD dan TAPD,” jawab Asli Nuryadin.<br /> <br /> Asli Nuryadin menjelaskan, penerima insentif di Samarinda terdiri atas guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Dari total guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor di seluruh sekolah negeri (TK, SD, SMP, SKB/PLA) sebanyak 2.486 orang, 2.319 di antaranya sudah menerima insentif. Sisanya sebanyak 167 orang belum menerima insentif.<br /> <br /> Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menegaskan, akan terus mendorong dan mengupayakan agar insentif untuk guru maupun tenaga kependidikan tetap diberikan. Tidak dikurangi, apalagi dihapus.<br /> <br /> ”Perlu ada keberpihakan dari Pak Wali Kota untuk peningkatan SDM. Tidak melulu membangun infrastruktur,” ujar Puji Astuti.

Wali Kota Samarinda Bantah Ada Pemotongan Intensif Guru Honor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220706_183144.jpg" alt="Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor beraudiensi dengan perwakilan guru honor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/7). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor beraudiensi dengan perwakilan guru honor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/7). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sebanyak 3.039 guru honor mempertanyakan kejelasan nasib kepada DPRD Kabupaten Bogor. Sebab, mereka tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meski sudah lulus tes pada 2021.<br /> <br /> ”Karena secara aturan, mereka sudah melalui tahapnya, sudah dianggap lulus. Tinggal pemda saja mengalokasikan dana, sesuai dengan kuota yang lulus atau tidak,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhyat Sujana seperti dilansir dari <em>Antara</em>, usai menerima audiensi perwakilan guru honor, di Gedung DPRD, Cibinong, Bogor, Rabu (6/7).<br /> <br /> Dia akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dengan bersurat melalui Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.<br /> <br /> Sebanyak 3.039 guru honor tersebut belum diangkat menjadi PPPK karena keterbatasan kuota formasi yang ditetapkan Pemkab Bogor berdasar rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ruhyat mendorong agar Pemkab Bogor kembali membuka formasi PPPK pada 2022, sehingga guru honor yang sudah lulus tes pada 2021 bisa diangkat menjadi PPPK.<br /> <br /> ”Bertahap saja (pengangkatannya), agar saat mengajukan kuota (ke Kementerian PAN-RB) sesuai dengan anggaran yang ada atau kemampuan daerah,” ujar Ruhyat Sujana politikus Partai Demokrat itu.<br /> <br /> Terpisah, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Irwan Purnawan mengaku sedang menunggu kajian antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Disdik untuk menghitung kemampuan anggaran dalam mengangkat kembali PPPK.<br /> <br /> ”BPKAD dan Disdik sedang menghitung kemampuan anggaran, nanti BKPSDM tinggal menindaklanjuti,” terang Irwan.<br /> <br /> Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Bogor Nia Kusmardini menjelaskan, pihaknya juga sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian PAN-RB untuk jumlah kuota formasi PPPK tahun ini. Guru honor yang telah lulus tes tahun lalu bisa kembali mengikuti seleksi tahun ini tanpa harus melalui tes.<br /> <br /> ”Sebanyak 3.039 guru yang sudah lulus ini menjadi prioritas untuk mengisi formasi PPPK, terlebih guru K2 (kategori dua). Tapi kuota formasinya belum ditetapkan,” papar Nia Kusmardini.<br /> <br /> Pemkab Bogor sudah dua kali mengangkat pegawai honor menjadi PPPK. Pada 2019 sebanyak 2.439 orang dan 2021 sebanyak 1.423 orang.<br /> <br /> Namun, pengangkatan PPPK menjadi beban Pemkab Bogor, karena pembayaran gajinya dibiayai melalui anggaran daerah. Tahun ini, Pemkab Bogor menganggarkan Rp 96 miliar untuk menggaji PPPK. Angka pembiayaannya meningkat dari tahun lalu Rp 57 miliar.<br /> <br /> Gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dengan Perpres itu, gaji PPPK setara dengan PNS dengan penggolongan I hingga XVII. Besaran gaji PPPK, nilai paling rendah yaitu Rp 1,7 juta–Rp 2,7 juta dan paling tinggi Rp 4,1 juta–Rp 6,8 juta.

3.039 Guru di Bogor Pertanyakan Nasib ke DPRD usai Lulus PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/fhk2-pgri-peringatkan-honorer-agar-tak-termakan-janji-manis-capres_m_.jpg" alt="Kaum honorer saat menggelar aksi menuntut kejelasan nasibnya menjadi PNS." width="100%">
<figcaption>Kaum honorer saat menggelar aksi menuntut kejelasan nasibnya menjadi PNS.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kaum honorer Kategori dua kerap menjadi 'gadis cantik' yang diperebutkan saat pilkada maupun pemilu. Pasalnya, ada jutaan suara di kelompok pegawai pemerintahan non-PNS itu.<br /> <br /> Karena itu, Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung Subekti meminta agar kaum honorer tidak terlena dengan janji manis yang digaungkan menjelang silaturahmi nasional.<br /> <br /> Menurut dia, pengurus forum honorer K2 sudah berulang kali mendesain silatnas dengan Presiden Joko Widodo sembari melontarkan janji utopis. Yakni, mulai dari janji akan ada regulasi pengangkatan honorer K2 maupun nonkategori menjadi PNS.<br /> <br /> “Faktanya honorer hanya dibutuhkan saat mau pilkada dan pilpres. Setelah itu bak permen karet, habis manis sepah dibuang," kata pria yang karib disapa Itong itu, Rabu (3/4).<br /> <br /> Itong juga menambahkan, forum yang ngotot menggelar silatnas merupakan biang kerok perpecahan di antara honorer. "Orangnya kita tahu semua, tapi tidak usah saya sebutkan nama-nama mereka ke publik,” tegas Itong.<br /> <br /> Lebih lanjut, Itong juga mengaku semakin heran karena masih ada yang merengek kepada orang yang suka berbohong meski berkali-kali diberi janji yang tidak terbukti. Dia mencontohkan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang kini berganti menjadi Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I).<br /> <br /> Menurut Itong, ketua umum PHK2I terang-terangan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017. "Kini mendukung capres yang sudah ingkar janji dengan Piagam Ki Hajar Dewantara yang diteken pada Pilpres 2014," ujar Itong.

FHK2-PGRI Peringatkan Honorer Agar Tak Termakan Janji Manis Capres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/honorer-dari-2015-demo-tak-sekalipun-dihiraukan-presiden-jokowi_m_.jpg" alt="Berkali-kali honorer kturun aksi di depan Istana Negara. Tangis air mata hingga bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Namun tak ada kejelasan soal kesejahterannya." width="100%">
<figcaption>Berkali-kali honorer kturun aksi di depan Istana Negara. Tangis air mata hingga bentrok dengan aparat tak terhindarkan. Namun tak ada kejelasan soal kesejahterannya.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Posisi politik calon presiden (capres) 01 Joko Widodo di mata kaum honorer masih negatif. Pasalnya, mereka mengganggap rezim Jokowi paling cuek dan kebal didemo.</p><br /> <p>Penilaian itu diungkapkan oleh Koordinator Honorer K2 Bhimma. Menurutnya hampir semua honorer kategori 2 memiliki penilaian yang sama. Mereka menganggap rezim ini tak peduli honorer.</p><br /> <p>Sejak 2015, honorer K2 melakukan aksi demo, dan terakhir pada 30-31 Oktober 2018, tidak ada satu pun yang dihiraukan Presiden Joko Widodo. Jangankan presiden, menteri pun tidak menyambut.&nbsp;</p><br /> <p>"Ini fakta yang kami rasakan. Demo dari 2015, tak sekali pun kami diperhatikan Presiden Jokowi," tukasnya.</p><br /> <p>Bhimma lantas membandingkan kondisi tersebut dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sepuluh tahun memerintah, SBY tidak pernah mengabaikan honorer K2. "Seingat kami Pak SBY mau mendengarkan aspirasi honorer K2, makanya ada satu juta lebih honorer yang diangkat PNS," katanya, Selasa (5/2).</p><br /> <p>Menurut Bhimma, Presiden Jokowi sangat berbeda, menyapa honorer K2 saja tidak. Bahkan saat honorer K2 memilih menginap di depan Istana tidak ada satu pun utusan Istana Negara yang berempati.</p><br /> <p>"Hanya presiden yang tidak punya hati nurani yang menelantarkan rakyatnya (honorer K2) di depan Istana Negara. Kalau ingat itu, sakit hati kami. Makanya kami lebih baik berjuang mencari pemimpin yang komit mendukung honorer K2 jadi PNS," tandasnya.</p>

Honorer: Demo Sejak 2015, Tak Sekali pun Dihiraukan Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/48-guru-honorer-gugat-jokowi-dan-menpan-rb_m_.jpg" alt="Guru honorer saat menggelar aksi menuntut perhatian pemrintah," width="100%">
<figcaption>Guru honorer saat menggelar aksi menuntut perhatian pemrintah,</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat. Itu buntut kebijakan pemerintah yang membatasi kesempatan honorer untuk ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.</p><br /> <p>Ini setelah 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat.</p><br /> <p>Sidang pertama sudah dilaksanakan, Kamis (22/11). Namun, sayangnya, presiden dan Menteri Syafruddin tidak hadir atau pun mengirim kuasa hukumnya ke sidang. Para penggugat merasa kecewa karena telah gagal menemui presiden maupun MenPAN-RB.</p><br /> <p>"Guru-guru honorer ini sudah melakukan demo tiga hari. Namun tidak diterima presiden maupun MenPAN-RB. Mereka berharap hari ini bisa bertemu dengan salah satu pejabat negara tersebut, tapi akhirnya harus kecewa lagi," kata Dr Andi Asrun SH MH, pengacara guru honorer Kebumen, Kamis (22/11).</p><br /> <p>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini mengungkapkan, para honorer sudah bekerja antara sepuluh sampai 25 tahun mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka dibayar dengan honor sangat murah Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.</p><br /> <p>Besaran honor ini, lanjutnya, sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi akibat syarat 35 tahun. "Syarat usia ini seharusnya diterapkan para fresh graduate. Bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun," terang Andi.</p><br /> <p>Guru honorer menuntut janji Jokowi untuk memerhatikan nasib guru honorer saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Stadion Bekasi pada November 2017. Sudah setahun, janji tinggal janji.</p><br /> <p>Selain menggugat ke PN Jakarta Pusat, guru honorer juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS 2018. Mereka menilai syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan roh UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.</p><br /> <p>"Majelis Hakim memerintahkan panitera agar presiden dan Menteri PAN-RB dipanggil kembali untuk hadir sidang 13 Desember 2018," pungkasnya.&nbsp;</p>

48 Guru Honorer Gugat Jokowi dan MenPAN-RB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/48-guru-honorer-gugat-jokowi-dan-menpan-rb_m_-1.jpg" alt="Guru honorer saat menggelar aksi menuntut perhatian pemrintah," width="100%">
<figcaption>Guru honorer saat menggelar aksi menuntut perhatian pemrintah,</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat. Itu buntut kebijakan pemerintah yang membatasi kesempatan honorer untuk ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.</p><br /> <p>Ini setelah 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat.</p><br /> <p>Sidang pertama sudah dilaksanakan, Kamis (22/11). Namun, sayangnya, presiden dan Menteri Syafruddin tidak hadir atau pun mengirim kuasa hukumnya ke sidang. Para penggugat merasa kecewa karena telah gagal menemui presiden maupun MenPAN-RB.</p><br /> <p>"Guru-guru honorer ini sudah melakukan demo tiga hari. Namun tidak diterima presiden maupun MenPAN-RB. Mereka berharap hari ini bisa bertemu dengan salah satu pejabat negara tersebut, tapi akhirnya harus kecewa lagi," kata Dr Andi Asrun SH MH, pengacara guru honorer Kebumen, Kamis (22/11).</p><br /> <p>Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini mengungkapkan, para honorer sudah bekerja antara sepuluh sampai 25 tahun mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Mereka dibayar dengan honor sangat murah Rp 250 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan.</p><br /> <p>Besaran honor ini, lanjutnya, sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi akibat syarat 35 tahun. "Syarat usia ini seharusnya diterapkan para fresh graduate. Bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun," terang Andi.</p><br /> <p>Guru honorer menuntut janji Jokowi untuk memerhatikan nasib guru honorer saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Stadion Bekasi pada November 2017. Sudah setahun, janji tinggal janji.</p><br /> <p>Selain menggugat ke PN Jakarta Pusat, guru honorer juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS 2018. Mereka menilai syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan roh UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.</p><br /> <p>"Majelis Hakim memerintahkan panitera agar presiden dan Menteri PAN-RB dipanggil kembali untuk hadir sidang 13 Desember 2018," pungkasnya.&nbsp;</p>

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#guru honor

Berita Terkini

Kaesang: Guru Harus Diberikan Tanda Jasa Sebesar-besarnya

Masih Ada Guru Honorer Gajinya Rp 300 ribu, DPRD Minta Disdik DKI Permudah Akses Dapodik

Nasib Guru PPPK Jakarta: Tidak Ada SK, Mengajar Tidak Sesuai Mata Pelajaran, hingga Jam Mengajar Minim

Masih Banyak Nasib Guru Honorer Menderita, Kebijakan Marketplace Guru ala Nadiem Disoal

Wali Kota Samarinda Bantah Ada Pemotongan Intensif Guru Honor

3.039 Guru di Bogor Pertanyakan Nasib ke DPRD usai Lulus PPPK

FHK2-PGRI Peringatkan Honorer Agar Tak Termakan Janji Manis Capres

Honorer: Demo Sejak 2015, Tak Sekali pun Dihiraukan Presiden Jokowi

48 Guru Honorer Gugat Jokowi dan MenPAN-RB

48 Guru Honorer Gugat Jokowi dan MenPAN-RB

Download Aplikasi JawaPos.com