Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/Screenshot-2026-02-12-103437-1-1515515250.jpg" alt="Dugaan penggeledahan tidak pantas yang dilakukan oknum guru terhadap siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jelbuk 02, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim). (Istimewa)" /> JawaPos.com - Dunia pendidikan di Jember tengah digemparkan oleh dugaan penggeledahan tidak pantas yang dilakukan oknum guru terhadap siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jelbuk 02, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim). Kasus ini mencuat setelah para orang tua siswa melayangkan protes keras. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan tindakan seorang guru yang menelanjangi puluhan siswa di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Jember, Jawa Timur, tidak cukup hanya disanksi teguran atau mutasi. Menurutnya, harus ada efek jera, bahkan pemberhentian jika diperlukan. &ldquo;Kalau hanya dirorotasi tidak cukup, teguran saja juga tidak cukup. Tergantung pada kasusnya, karena bisa saja hal itu membahayakan sekolah baru jika yang bersangkutan tidak memahami atau menyadari bahwa itu adalah pelanggaran yang harus diberi sanksi tegas. Intinya harus ada efek jera. Kalau perlu memang bisa diberhentikan juga,&rdquo; kata Hetifah di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2). Ia menambahkan, rekam jejak guru yang bersangkutan juga perlu ditelusuri, apakah selama ini pernah melakukan pendekatan yang membuat siswa merasa tidak nyaman atau melakukan pelanggaran prinsip-prinsip pembelajaran. &ldquo;Aspek ini sangat penting sebagai catatan bagi pendidik lainnya agar tidak terjadi hal serupa di sekolah-sekolah lain,&rdquo; ujarnya. Politikus Partai Golkar itu menyayangkan tindakan tersebut. Ia menilai perbuatan itu tidak dapat dibenarkan, karena melanggar hak pribadi siswa serta berpotensi masuk dalam kategori kekerasan dan pelecehan seksual. &ldquo;Jumlahnya banyak sekali. Walaupun ada alasan untuk memastikan apakah ada siswa yang menyembunyikan sesuatu, cara yang digunakan apalagi sampai menelanjangi, jelas sangat mempermalukan dan dapat masuk dalam tindakan pidana kekerasan maupun pelecehan seksual,&rdquo; sesalnya. Menurutnya, dalam proses belajar mengajar maupun penegakan disiplin, guru seharusnya menggunakan metode yang tidak melanggar hak individu anak. Ia menekankan, jika ada dugaan pencurian di dalam kelas, tentu harus ada teknik atau prosedur lain yang bisa dilakukan tanpa melanggar hak anak. &ldquo;Jangan sampai satu dugaan kesalahan justru membuat banyak anak dipermalukan. Dari puluhan siswa itu, kalaupun ada satu yang melakukan, tidak seharusnya semuanya diperlakukan seperti itu,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika wali kelas V SDN Jelbuk 02 mengaku kehilangan uang sebesar Rp 75 ribu. Sehari sebelumnya, ia juga mengaku kehilangan Rp 200 ribu. Untuk mencari uang tersebut, guru itu menggeledah tas 22 siswa. Karena uang tidak ditemukan, ia kemudian menelanjangi para siswa. Peristiwa ini viral di media sosial dan menuai kecaman publik.

DPR desak pecat guru yang telanjangi 22 siswa SD di Jember. Kasus ini soroti pelanggaran hak siswa dan tuntut efek jera agar tidak terulang.

Heboh Guru Telanjangi 22 Siswa SD di Jember, Anggota DPR: Pecat untuk Beri Efek Jera

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/preteen-girl-covering-face-with-hands-t-shirt-1-4265929371.jpg" alt="Ilustrasi anak yang jadi korban eksploitasi asusila. (Freepik)" /> JawaPos.com - Insiden guru telanjangi&nbsp;siswa di SDN Jelbuk 02, Kabupaten Jember, Jawa Timur memantik kecaman dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Peristiwa ini menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Seorang guru yang merupakan wali kelas V diduga mencari uangnya yang hilang sebesar Rp 75 ribu dengan menuduh murid-murid di kelasnya sebagai pelaku. Dalam proses pencarian, guru itu diduga menelanjangi 22&nbsp;siswanya untuk menggeledah. Merespons kejadian tersebut, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengecam keras tindakan guru telanjangi siswa di Jember itu. Menurutnya, memaksa anak membuka pakaian di ruang kelas, terlebih di hadapan teman-temannya, merupakan tindakan yang merendahkan martabat, melanggar integritas tubuh anak, dan berpotensi memenuhi unsur pidana. &ldquo;Tidak ada alasan disiplin sekolah yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Tindakan itu berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),&rdquo; kata Aris melalui keterangan pers, Kamis (12/2). Aris menjelaskan, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. &ldquo;Kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga psikis dan perlakuan yang merendahkan martabat anak,&rdquo; tegasnya. Selain itu, adanya potensi pelanggaran Pasal 76E UU Perlindungan Anak apabila terdapat unsur perbuatan cabul atau tindakan yang menyerang kehormatan seksual anak. &ldquo;Unsur ini perlu didalami oleh aparat penegak hukum,&rdquo; jelas Aris. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), lanjutnya, juga terdapat potensi pelanggaran apabila ditemukan unsur kekerasan seksual berbasis pemaksaan atau penyalahgunaan relasi kuasa. &ldquo;KPAI mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana. Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah juga harus menjatuhkan sanksi tegas sesuai peraturan kepegawaian dan kode etik guru,&rdquo; ucap Aris. Karena itu, KPAI mendorong agar sekolah dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan psikologis kepada seluruh anak yang terdampak. Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta melakukan evaluasi nasional terhadap mekanisme pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. &ldquo;Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPAI kecam guru di Jember yang menelanjangi 22 murid demi cari uang Rp 75 ribu. Kasus ini turunkan martabat dan butuh penanganan hukum tegas

KPAI Kecam Guru di Jember Telanjangi 22 Siswa demi Uang Rp 75 Ribu: Merendahkan Martabat Anak!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/ChatGPT-Image-12-Feb-2026-110023-2317580824.png" alt="Ilustrasi. (Dhimas Ginanjar/Dall E/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Aksi penggeledahan yang melibatkan pemeriksaan fisik siswa hingga melepas pakaian terjadi di SDN Jelbuk 02, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim). Dilansir dari Radar Jember (Jawa Pos Grup), peristiwa bermula dari hilangnya uang pribadi seorang guru berinisial F. Total uang yang dilaporkan hilang mencapai Rp 275 ribu dalam dua tahap. Uang sebesar Rp 200 ribu dilaporkan hilang pada Senin (2/2), lalu Rp 75 ribu kembali raib pada Jumat (6/2). Uang yang hilang terakhir kali disebut memiliki nilai emosional bagi guru di Jember tersebut. Setelah kehilangan kedua, guru tersebut mengumpulkan 22 siswa kelas V usai jam pelajaran berakhir. Para siswa diminta tetap berada di dalam kelas. Awalnya, penggeledahan dilakukan dengan memeriksa tas mereka. Karena uang tidak ditemukan, pemeriksaan berlanjut. Satu per satu siswa diminta maju ke depan kelas, sementara siswa lainnya diminta menghadap ke tembok agar tidak melihat proses pemeriksaan. Dalam proses itulah diduga terjadi tindakan tak pantas. Siswa laki-laki diminta melepas seluruh pakaian, sedangkan siswi perempuan diminta menyisakan pakaian dalam. Sejumlah siswa disebut sempat menyaksikan pemeriksaan secara diam-diam. Sementara itu, siswa dari kelas lain mulai merasa heran karena teman-teman mereka dari kelas V belum juga pulang, padahal jam sekolah telah usai. Saat mengintip dari jendela, mereka melihat adanya pemeriksaan yang sampai melucuti pakaian siswa. Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada orang tua. Salah satu wali murid kelas V yang enggan disebutkan namanya mengaku saat itu sedang menunggu anaknya pulang. Namun, hingga waktu yang seharusnya, anaknya tak kunjung tiba di rumah. &ldquo;Saat menerima laporan itu, saya langsung ke sekolah dan kondisi pintu kelas tertutup. Saya dobrak pintunya dan meminta pemeriksaan dihentikan,&rdquo; ujarnya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di rumahnya, Senin (9/2). Disebutkan, ada empat siswa yang diperiksa secara langsung, terdiri dari dua siswa laki-laki dan dua siswa perempuan. Tindakan pemeriksaan dengan menanggalkan pakaian memicu kemarahan para wali murid. Sejumlah orang tua sempat merekam kejadian itu. Video tersebut kemudian viral dan beredar di berbagai media sosial. Para wali murid meminta pihak sekolah menindaklanjuti kasus tersebut, terlebih pemeriksaan itu disebut tidak diketahui oleh kepala sekolah. Menanggapi kejadian itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Jelbuk 02, Arif Rahman, melarang jurnalis membawa telepon genggam dan alat perekam saat dikonfirmasi mengenai kasus tersebut. &ldquo;Silakan semua HP ditaruh di meja dulu, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman,&rdquo; ucap Arif. Ia enggan memberikan komentar lebih lanjut, karena kasus tersebut sudah ditangani Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember. &ldquo;Saya serahkan semua ke Diknas. Kalau mau konfirmasi, silakan langsung ke Diknas,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Kapolsek Jelbuk AKP Brisan Iman Nulla juga mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih jauh. &ldquo;Kalau mau konfirmasi silakan ke TKP. Sementara dasar kami berbicara adalah laporan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Oknum guru di Jember diduga telanjangi 22 siswa SD setelah kehilangan uang Rp 75 ribu. Kasus diselidiki Dispendik dan dilaporkan wali murid.

Oknum Guru di Jember Diduga Telanjangi 22 Siswa SD Gara-gara Uang Rp 75 Ribu Hilang