<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-18-at-08.28.57.jpeg" alt="Menag Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menjadikan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu program prioritasnya. Sejak pertama digulirkan pada 2021, sudah 506 KUA yang direvitalisasi.  Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad mengatakan, KUA merupakan ujung tombak layanan Kemenag yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karenanya, program revitalisasi KUA harus diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik.  “Gus Menteri sangat mengapresiasi kinerja Ditjen Bimas Islam, Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota yang telah sungguh-sungguh menjalankan secara optimal program prioritas Menteri Agama. Semua dipantau. Pastikan program prioritas ini berjalan dengan baik,” kata Abu, Jumat (25/8).  “Revitalisasi KUA harus bisa dijelaskan secara kuantitas dan kualitas, baik fisik, maupun pelayanan bagi masyarakat. Jika revitalisasi KUA berhasil, Indeks kepuasan layanan KUA naik, berarti Program Revitalisasi KUA berjalan baik,” lanjutnya.  Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyampaikan, revitalisasi KUA telah dilaksanakan dengan menyasar 106 KUA pada Tahun 2021 dan 400 KUA pada Tahun 2022. Revitalisasi KUA disajikan dalam dua pola besar: peningkatan kualitas fisik dan non-fisik.  "Kualitas fisik dimaksudkan seperti rehab gedung KUA serta penyediaan alat pengolah data untuk mendukung pelaksanaan dan percepatan layanan publik. Ini sejalan dengan implementasi program prioritas transformasi digital sebagaimana arahan Menteri Agama,” ucapnya.  Sedangkan peningkatan kualitas non-fisik, mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi SDM, dan kualitas tata kelola. Melalui revitalisasi KUA, Ditjen Bimas Islam tengah bekerja keras untuk mengubah desain kelembagaan KUA. Isu krusial terkait dengan kapasitas kelembagaan KUA antara lain:  1. Menghapus batasan teritorial kecamatan bagi KUA, sehingga beberapa layanan dapat disajikan tanpa kendala batas kecamatan atau borderless services;  2. Memperkuat posisi Kepala KUA dengan mengembalikannya pada jabatan manajerial administratif yang tidak menjadi dominasi fungsional Penghulu;  3. Memperkuat posisi jabatan petugas tata usaha pada KUA yang diberikan tugas dan fungsi dukungan manajerial di KUA dengan atribiusi pada sisi kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan pelaksana yang merupakan bawahan dari petugas tata usaha ini;  4. Merintis layanan bergerak (mobile services) pada KUA yang masih dalam pembahasan intensif dengan Kemenkeu. Layanan ini diharapkan menjadi garansi tetap berjalannya layanan bagi masyarakat di tengah kendala penyediaan lahan dan keterbatasan SDM dan anggaran bagi KUA;  5. Memperkuat kompetensi penghulu dengan menetapkan standar kompetensi jabatan penghulu serta redesain pola karier penghulu melalui penyiapan usulan perubahan regulasi terkait dengan butir kegiatan jabatan penghulu pada setiap jenjangnya; dan  6. Mengubah kategorisasi KUA dari pendekatan tipologi yang hanya berdasarkan jumlah peristiwa nikah, menjadi klasifikasi yang menjadikan ketersediaan layanan sebagai alat ukurnya. Klasifikasi KUA ini pula yang berikutnya akan dijadikan alat hitung besaran Bantuan Operasional Perkantoran (BOP) pada KUA.

Selama 2 Tahun, 506 KUA Sudah Direvitalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-30A.jpg" alt="Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Indonesia Spice Up The World yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Jakarta, Rabu (30/6/2021). Foto: Wening/Kemendes PDT" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Program Indonesia Spice Up The World yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Jakarta, Rabu (30/6/2021). Foto: Wening/Kemendes PDT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Indonesia Spice Up The World secara virtual, Rabu (30/6/2021).  Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu, Halim Iskandar menjelaskan soal pemetaan potensi dan BUMDes yang mendukung Program Indonesia Spice Up The World.  Halim Iskandar mengatakan jika Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan potensi Industri Gastronomi.  Sedang untuk BUMDes, kata Halim Iskandar, masih terus dilakukan identifikasi Potensi. "Ada potensi Jahe dan Jahe Merah, ada 13 BUMDes yang teridentifikasi dan terus dilakukan pendampingan," kata Halim Iskandar  Gus Halim, sapaan akrabnya, melanjutkan soal potensi yang dikelola BUMDes yaitu bawang merah dan kemiri ada di 11 BUMDes. Potensi pala dan cengkeh ada di tujuh BUMDes.  Juga terkait potensi Lada, Gula Merah dan Gula Semut di enam BUMDes serta potensi Kunyit, Kencur, Cabai dan Sereh Wangi di 11 BUMDes.  "Ini yang sekarang kita identifikasi, konsolidasi dan terus lakukan pendataan bersamaan dengan proses pemetaan dan pendataan BUMDes menuju Berbadan Hukum," kata Gus Halim.  Imbas dari lahirnya UU Cipta Kerja membuat BUMDes bisa berbadan hukum dan memperluas cakupan kinerja BUMDes nantinya.  "Kami berharap, layaknya BUMDes yang telah sukses ekspor kopra dan vanila, nanti dukungan berbagai pihak, bakal lahir BUMDes yang juga lakukan ekspor," tandas Gus Halim.  Indonesia Spice Up The World adalah sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan dan investasi melalui industri gastronomi.  Gerakan nasional yang saat ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kordinasi Maritim dan Investasi sudah digodok sejak Bulan Juni 2020 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Asosiasi, Pemerintah dan Media).  Rencananya akan diluncurkan di Dubai World Expo Oktober mendatang.

Kemendes PDTT Dukung Indonesia Spice Up Lewat BUMDes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-25A.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjagokan Portugal dalam perhelatan Piala Eropa (Euro) 2020." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjagokan Portugal dalam perhelatan Piala Eropa (Euro) 2020.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ternyata telah miliki jagoan dalam perhelatan Piala Eropa (Euro) 2020. Gus Halim ternyata menjagokan Portugal dalam gelaran yang digelar di 11 negara mulai tanggal 12 Juni hingga 12 Juli 2021.  "Babak 16 besar akan dimulai Sabtu (26/6), Portugal juara," kata Gus Halim disela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Timur pada Jumat (25/6).  Adapun tim yang lolos babak 16 besar yakni Italia, Belgia, Belanda, Wales, Swiss, Austria, Denmark, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Swedia, Portugal, Jerman, Spanyol, Ukraina, Kroasia.  Portugal berhasil lolos 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik usai bermain imbang melawan Prancis. Portugal sendiri berada di Grup Neraka yang berisikan Negara-Negara kuat seperti Juara Dunia 2018 Prancis, Jerman dan Hongaria.  Juara Dunia Prancis tampil sebagai Juara Grup, diikuti Jerman dan Portugal. Hongaria berada di posisi buncit.  Di Babak 16 besar, Portugal akan menghadapi Belgia pada Senin (28/6) dinihari.  Alasan utama buat Gus Halim menjagokan Portugal dan menyebutnya sebagai Brazil-nya Eropa. "Apalagi dengan Skuat timnas Portugal ada pemain sekelas Cristiano Ronaldo yang sudah tidak bisa diragukan lagi penampilannya di dalam lapangan," kata Halim Iskandar.  Bagi Halim Iskandar, penyerang Juventus itu adalah seorang pembeda dalam setiap laga dan mampu menjadi magnet kuat yang bisa membuat rekan setimnya lebih bergairah dan tampil maksimal dalam menghadapin lawan-lawannya.  "Ronaldo adalah pemain favorit saya, Ronaldo mampu memotifasi rekan-rekannya untuk tampil lebih baik," kata Halim Iskandar.  Saat ditanya mengenai apakah akan nonton bareng, Doktor Honoris Causa dari UNY ini memastikan bahwa ditengah pandemi Covid -19 ini dirinya hanya bisa nonton bareng bersama keluarga.  Dirinya mengingatkan kepada masyarakat desa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak.  "Nobar bareng keluarga lebih baik dan seru, Namun, tetap disiplin protokol kesehatan. gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak," kata Halim Iskandar

Gus Menteri Jagokan Portugal Juara Euro 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-2606E.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan soal perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di level Desa.  Halim Iskandar menerangkan lima poin pernyataan Presiden Joko Widodo soal Penanganan Pandemi Covid-19 Terkini yaitu Pemerintah Putuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan paling ampuh hentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat Desa tanpa mematikan ekonomi rakyat.  "Gubernur, bupati dan wali kota kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan PPKM," kata Halim Iskandar.  Kepala daerah diminta optimalkan posko-posko Covid-19 yang terbentuk di wilayah desa atau kelurahan untuk mendorong kedisiplinan masyarakat menerapkan 3M dan menguatkan 3T.  Vaksin, Kata Halim Iskandar, merupakan upaya terbaik yang tersedia dalam mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi Covid-19.  "Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Gus Halim, sapaan akrabnya.  Hingga 24 Juni 2021, Dana Desa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp3.873.756.805.641. Pos Relawan telah berdiri di 30.420 Desa dan sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersedian tempat tidur mencapai 43.772 unit.  Hingga 24 Juni 2021, warga desa yang terpapar Covid-19 mencapai 242.297 orang. Jumlah yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai 9.982 orang. Dan Warga desa yang menjalani perawatan mencapai 28.492 orang.  Sementara alokasi dana Desa tahun 2021 untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) hingga 24 Juni telah dikucurkan sebanyak Rp2.029.814.083.370 untuk 15.496 desa.  Dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp1.472.746.200.000 untuk 66.041 desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 4.909.154 jiwa.

Gus Halim: PPKM Mikro, Kebijakan Ampuh Hentikan Penularan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-2606D.jpg" alt="Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Kamis (24/6/2021)." width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat mengisi kuliah online Akademi Desa, di Kantor Kementerian Desa PDTT, Jakarta, Kamis (24/6/2021).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membawakan Kuliah Desa di Akademi Desa yang bertajuk Arah dan Kebijakan Pembangunan Desa secara virtual, Kamis (24/6).  Dalam Kuliah Umum ini, Gus Halim, sapaan akrabnya membahas tiga point besar yaitu implementasi SDGs Desa, BUMDesa dan BUMDesa Bersama, dan peningkatan Kapasitas Pendamping Desa atau sekarang dikenal Tenaga Pendamping Profesional (TPP).  Gus Halim memaparkan, menurut Permendesa PDTT No 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pada pasal 20 menyebutkan Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa. Olehnya, Kepala Desa berkewajiban menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tandatangan elektronik, merawat dan melindungi data SDGs Desa, Memutakhirkan data SDGs Desa, dan menetapkan data terkini hasil pemutakhiran dengan bubuhkan tandatangan elektronik.  "Demokratisasi melalui data akan buat Warga desa mengetahui kondisi desanya sendiri seperti potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan yang tingkatkan partisipasi masyarakat dan adanya dialog musyawarah desa berbasis data," kata Gus Halim.  Gus Halim mengatakan Desa harus diberi kesempatan untuk lakukan pendataan hingga memutakhirkan data itu karena dengan ini maka desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada kemudian bisa membangun merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan. Dan dengan itu Desa bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi  Tahapan implementasi SDGs Desa itu dimulai dengan penyusunan konsep, indikator dan ikon kemudian dilakukan uji coba instrumen. Tahun 2021 kemudian mulai dilakukan pengumpulan data yang kemudian diolah seperti potensi, masalah, indikator dominan dan rekomendasi kegiatan pembangunan desa.  "Setelah itu Perencanaan Pembangunan Berbasis SDGs Desa seperti Rencana Aksi 2022-2030, penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes 2022," kata Gus Halim.  Tahun depan, Kata Gus Halim, barulah implementasi SDGs Desa seperti pemenuhan kebutuhan warga desa, penguatan potensi dan pemecahan masalah serta efektifitas penggunaan dana desa.  Data SDGs Desa yang telah dimasukkan ke Sistem Informasi Desa bis dipergunakan oleh Desa dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak. Jika ditemukan data yang belum sama, maka lakukan konsolidasi dengan cara melakukan pengecekan dan lakukan pemutakhiran data. Ingat, syarat konsolidasi data yaitu harus percaya desa dan berbasis data mikro di lapangan.  BUMDesa dan BUMDesa Bersama Selnajutnya Gus Halim sedikit memaparkan soal BUMDesa dan BUMDesa Bersama yaitu soal proses pendaftaraan Soko Guru Ekonomi Desa ini. Yang dimulai dengan lahirnya UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.  Merujuk pada UU Cipta Kerja, BUMDesa sebagai Badan Hukum bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk dari perusahaan berbadan hukum.  Sebagai entitas badan hukum, BUMDesa sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV dan koperasi. BUMDesa juga sah untuk mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.  alur pendaftaran BUMDesa yaitu dengan mengisi formulir Sistem Informasi Desa meliputi Jenis BUMDesa, Identitas pemohon berupa nama dan NIK kades.  Nama BUMDesa yang diajukan yang memuat tiga item yaitu BUMDesa, nama yang dipilih dan nama desa.  "Alurnya setelah menentukan nama, kemudian dibawa ke Musdes dan mendaftar ke SID dengan menyertakan sejumlah kelengkapan berkas seperti Perdes dan Program Kerja," kata Gus Halim.  Big data BUMDesa kini dikelola Kemendesa PDTT, yang digunakan untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham, pendaftaran unit usaha ke Kementerian Investasi, perpajakan, hingga pembinaan satu per satu BUMDesa.  Halim Iskandar mengatakan, hingga 24 Juni 2021, sebanyak 7.094 BUMDesa yang mendaftar nama dan terverifikasi sebanyak 2.402. Kemudian yang mendaftarkan Badan Hukum sebanyak 145 dan terverifikasi sebanyak 4 BUMDesa.  "Sebanyak 551 BUMDesa Bersama mendaftar nama dan terverifikasi 108. Kemudian, yang mendaftar Badan Hukum sebanyak 19 dan belum ada yang terverifikasi," kata Halim Iskandar.  Pendamping Desa Kemendes PDTT juga telah fokus untuk meningkatkan kapasitas pendamping dengan dengan menggelar sejumlah pelatihan seperti ketrampilan membuat karya tulis, pemutakhiran data SDGs Desa, Penggunaan Rekomendasi SDGs Desa untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi dan Pembangunan Desa.  Selain itu, pelatihan proses dan Pelaksanaan Sakti-DD, pengelolaan Bumdes dan pengembangan investasi desa lainnya, Pengembangan produk unggulan desa dan Kerja sama desa  Kedua, afirmasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih Pendidikan S1 dan S2 dengan berpatokan dengan Pengalaman pendampingan, prestasi dan karya-karya pemberdayaan masyarakat di desa.  Halim Iskandar mengatakan, Kementerian Desa PDTT memberikan apresiasi kepada TPP yang berhasil melakukan inovasi yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti Teknologi tepat guna, Sistem pembukuan, Penguatan Bumdes, Pemberdayaan ekonomi warga desa, Pengembangan perpustakaan desa dan Pelatihan golongan difabel.

Gus Halim Paparkan SDGs Hingga Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-24A.jpg" alt="Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (26/6/2021). Vandiko Timotius Gultom menyampaikan usulan pembangunan desa wisata di kawasan Destinasi Pariwisa" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (26/6/2021). Vandiko Timotius Gultom menyampaikan usulan pembangunan desa wisata di kawasan Destinasi Pariwisa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengaku siap membantu pengembangan desa-desa di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara melalui dua pola, yakni melalui program/kegiatan yang dikelola langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan melalui dukungan penuh terhadap kementerian lainnya.  Menurut Halim Iskandar, Kabupaten Samosir yang memiliki 45 desa wisata dari 128 desa ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Kabupaten Samosir merupakan salah satu Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Tak hanya itu, Kabupaten Samosir juga masuk sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).  “Di Kemendes (Kemendes PDTT) ada program untuk desa wisata, ada juga untuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini kita alokasikan,” ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat menerima audiensi Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom di ruang kerjanya, Jakarta (24/6).  Gus Halim ini mengatakan, BUMDes merupakan salah satu program unggulan Kemendes PDTT saat ini.  Yang mana desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Ia berharap, pengembangan BUMDes dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional di level desa.  “Kalau ngomongin desa itu kan kecil-kecil skalanya, tapi banyak,” ujar Gus Halim.  Di sisi lain, Halim Iskandar juga meminta Bupati Samosir untuk segera menyelesaikan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Ia mengatakan, data desa tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan program/kegiatan yang paling tepat untuk desa-desa di daerahnya.  “Kalau pendataan sudah selesai, tunjukkan peta dari 128 desa ini. Kemiskinan di sini basisnya, stunting di sini basisnya, termasuk rekomendasi yang akan dilakukan untuk desa itu. Jadi perencanaan pembangunannya berbasis data,” ujar Halim Iskandar.  Terkait hal tersebut, Vandiko Timotius Gultom mengaku telah mendapatkan sejumlah bantuan dari Kemendes PDTT terkait fasilitas desa wisata dan pengembangan BUMDes untuk beberapa desa di daerahnya. Meski demikian, ia meminta Gus Halim kembali memberikan bantuan pengembangan desa wisata di beberapa desa lainnya.  “Desa wisata di Samosir sudah mulai berkembang. Namun dari 45 desa wisata ini, infrastrukturnya masih sangat terbatas,” ungkapnya.  Soal pendataan desa berbasis SDGs Desa, menurutnya, Kabupaten Samosir telah melakukan penyelesaian di atas 60 persen. Ia optimis proses pendataan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.  “Pendataan SDGs Desa sudah berjalan, Sudah di atas 60 persen,” ujar Vandiko.

Punya 45 Desa Wisata, Gus Halim Bantu Pembangunan Samosir Lewat 2 Pola

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-22B.jpg" alt="Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, didamping Dirjend PEI Harlina Sulistyorini bertemu Dirut PT.VALE INDONESIA Febriany Eddy kantor Kemendes PDTT. Jakarta, Rabu (23/6/2021) Foto : Mugi/KemendesPDTT" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, didamping Dirjend PEI Harlina Sulistyorini bertemu Dirut PT.VALE INDONESIA Febriany Eddy kantor Kemendes PDTT. Jakarta, Rabu (23/6/2021) Foto : Mugi/KemendesPDTT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan CEO/Presiden Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy di ruang kerja, Rabu (24/6/2021).  Halim Iskandar memberi apresiasi kemitraan yang terjalin selama empat tahun antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan PT Vale Indonesia.  "Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan PT Vale Indonesia untuk pembangunan desa-desa dan Kawasan perdesaan yang merupakan binaan PT Vale Indonesia. Sampai mendapat penghargaan langsung dari ASEAN sebagai rekognisi pencapaiannya," kata Halim Iskandar.  Halim Iskandar mengatakan, Kemitraan Kementerian Desa dengan PT Vale yang telah dijalin selama ini, melalui MoU, yang juga melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah adalah satu bentuk nyata pelibatan multi-stakeholders dalam berbagai upaya pembangunan desa dan Kawasan perdesaan Indonesia.  "Saya mengapresiasi keterlibatan aktif PT Vale Indonesia sebagai sektor swasta yang, meski berbasis penanaman modal asing, namun memiliki kepedulian yang kuat pada pembangunan desa dan Kawasan perdesaan, serta pemberdayaan masyarakatnya, terutama pada sekitar lokasi yang terdampak operasional PT Vale Indonesia," kata Halim Iskandar.  Doktor Honoris Causa dari UNY ini berharap kerjasama ini dapat terus dilanjutkan, dan tentunya dengan memperluas lagi ruang lingkupnya, agar dapat meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat desa dan Kawasan perdesaan di lokasi binaan PT Vale Indonesia.  Halim Iskandar menilai konsep program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) yang digagas PT Vale Indonesia sangat baik dan seharusnya dapat dielevasi untuk menjadi salah satu referensi bagaimana program pembangunan perdesaan berbasis Public – Private – People Partnership (4Ps).  "Kedepannya saya mengharapkan juga agar PT Vale Indonesia, melalui kemitraan dengan Kementerian Desa PDTT, dapat menggugah dan mengajak perusahaan PMA lain untuk dapat mensinergikan program-program pemberdayaan masyarakatnya agar tidak menjadi program-program sporadis semata," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.  Gus Menteri harap justru jadi satu program untuk menumbuhkembangkan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, kelembagaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).  Termasuk membantu pengembangan sentra-sentra ekonomi dan rumah tangga, melalui pertanian sehat, ramah lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan olahan komoditas berbasis UMKM.  "Saya juga mengajak PT Vale Indonesia untuk mensinkronkan rencana program PKPM selanjutnya dengan program SDGs Desa yang tengah kami inisiasi," kata Gus Menteri  SDGs telah menjadi tujuan pembangunan global, dan sudah saatnya pembangunan desa dan Kawasan perdesaan kita juga mengacu pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan ini.  Desa sebagai soko guru ekonomi bangsa, dapat memperlihatkan kontribusi nyata pada upaya pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian indikator-indikator SDGs Desa ini.  Gus Menteri pun diajak untuk melihat langsung lokasi binaan PT Vale Indonesia yang beroperasi disekitar Sorowako itu.  Turut hadir dalam pertemuan itu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini dan Pejabat Eselon II Kemendes PDTT.

Gus Menteri Ajak Vale Indonesia Tingkatkan Kerjasama Bangun Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/GUS-MENTERI-1.jpg" alt="Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendes PDTT" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendes PDTT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melepas Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Perhutanan Sosial Universitas Hasanuddin secara virtual, Rabu (22/6).  Halim Iskandar mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada dirinya bahwa Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia di Desa.  "Jika ditanyakan soal Dana Desa, mahasiswa Unhas bisa menjawab Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia," kata Halim Iskandar.  Selanjutnya, tugas kedua yang diberikan kepada Kemendes PDTT oleh Presiden Joko Widodo adalah kehadiran Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa yang sering disebut No One Left Behind (Tidak Ada yang Terlewatkan).  Untuk bisa maksimal di 74.961 desa, maka dirumuskanlah kebijakan pembangunan yang disebut SDGs Desa.  SDGs Desa yang melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Global) ke level desa. SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat.  SDGs Desa berbeda dengan SDGs Global, yaitu ada penambahan poin ke-18 yaitu Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. "Ini sangat penting karena level desa harus betul-betul tidak lepas dari akar budaya setempat," kata Halim Iskandar.  "Makanya saya selalu mengatakan dimana-mana, jangan sekali-kali membangun desa keluar dari akar budayanya," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.  18 Goals ini menjadi arah pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa semakin maksimal. SDGs Desa terbagi dalam dua bagian yaitu aspek Kewargaan pada enam poin pertama seperti soal kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.  Aspek kedua merupakan Kewilayahan yang termaktub dalam poin ketujuh hingga ke-18. Olehnya, saat semua Goals ini terwujud dalam pelaksanaan pembangunan desa maka kontribusi SDGs Desa setara dengan 74 persen SDGs Nasional sesuai Perpres Nomor 59 tahun 2017.  Gus Menteri, sapaan akrabnya, memohon bantuan Mahasiswa KKN Unhas untuk memberikan pencerahan kepada warga desa agar semakin miliki wawasan yang lebih terbuka.  Yang juga tugas utama Kemendes PDTT dalam peningkatan ekonomi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). "BUMDes ini Soko guru ekonomi desa jadi seluruh proses perekonomian desa harus melalui BUMDes," kata Gus Menteri  Tapi harus diingat, BUMDes tidak bisa efek negatif bagi ekonomi desa. Olehnya, Unit Usahanya tidak boleh sama dengan yang dikelola warga desa.  "Olehnya, jika nanti adik-adik mahasiswa jika melihat ada BUMDes yang merugikan masyakat desa, tolong diingatkan karena kehadiran BUMDes untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.  Kemendes PDTT juga mempunyai Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang juga salah satu upaya dalam membangun jaringan agar ada pendampingan maksimal dari kalangan untuk kampus untuk proses pembangunan di desa.  "Saya yakin ketika pertumbuhan ekonomi desa bagus dan kualitas warga bagus maka akan baguslah Indonesia karena pada hakekatnya Indonesia adalah Desa dan Desa adalah Indonesia," kata Gus Menteri

Gus Menteri Lepas Mahasiswa KKN Tematik Universitas Hasanuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gus Menteri

Berita Terkini