<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/1000486985-297325093.jpg" alt="Gusrizal resmi dilantik sebagai Ketua Dewas KPK periode 2024-2029. (ist)" width="100%">
<figcaption>Gusrizal resmi dilantik sebagai Ketua Dewas KPK periode 2024-2029. (ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto telah menyaksikan pelantikan lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pelantikan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo secara resmi melantik Gusrizal sebagai Ketua Dewas KPK. Pengangkatan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 161 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024-2029, masing-masing, satu, Gusrizal sebagai ketua merangkap anggota," demikian bunyi Keppres Nomor 161 P Tahun 2024 yang dibacakan dalam upacara pengucapan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015427839/daftar-stimulus-dan-insentif-yang-diberikan-pemerintah-di-tengah-kenaikan-ppn-12-persen">Daftar Stimulus dan Insentif yang Diberikan Pemerintah di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal dilantik bersama empat Anggota Dewas KPK lainnya, mereka yakni Benny Jozua Mamoto, Wisnu Baroto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengangkatan Gusrizal sebagai Ketua Dewas KPK itu berdasarkan Keppres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Gusrizal juga merupakan mertua dari komika Kiky Saputri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal selama ini berkarier sebagai hakim. Gusrizal sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia menikah dengan Fahimah Basyir dan memiliki anak yang salah satunya bernama Muhammad Khairi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putranya ini yang kemudian menikah dengan Kiky Saputri pada Januari 2023. Sejak saat itu, Gusrizal dikenal publik sebagai mertua dari komika asal Garut, Jawa Barat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam riwayat pendidikannya, Gusrizal menempuh studi hingga jenjang tertinggi. Dia merupakan lulusan Universitas Padjajaran pada program Doktor Hukum Perdata. Dia meraih gelar doktoralnya tersebut pada 2013 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perjalanan karier Gusrizal sebagai hakim dimulai ketika dia menjadi calon hakim di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Setelah itu, dia ditempatkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai dari Aceh, Solok, Payakumbuh, Jambi, Bogor, Jakarta, hingga Banjarmasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai posisi strategis juga pernah diemban oleh Gusrizal selama menjadi hakim. Di antaranya adalah menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bogor, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dua tahun bertugas di Jakarta Pusat, pada 2018 Gusrizal dipindahkan ke kampung halamannya, Jambi, untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. Pada 2019, dia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusrizal kembali dipindahtugaskan. Saat itu, dia menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 2021. Kemudian pada 2022, dia dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin hingga saat ini. Kini, Gusrizal menjajaki karier baru sebagai Ketua Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Gusrizal dilantik bersama empat Anggota Dewas KPK lainnya, mereka yakni Benny Jozua Mamoto, Wisnu Baroto, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Intip Kiprah Gusrizal, Mertua Kiky Saputri yang Resmi Dilantik jadi Ketua Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/1000486874-508399154.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres) Nomor 161P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas KPK tahun 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyaksikan langsung pengucapan sumpah jabatan para pimpinan dan Dewas KPK baru. Mereka membacakan secara bersamaan sumpah jabatan dihadapan Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga," kata para Pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah jabatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015427513/nawawi-pomolango-ngaku-sudah-beres-beres-jelang-purnatugas-sebagai-ketua-kpk">Nawawi Pomolango Ngaku Sudah Beres-beres Jelang Purnatugas Sebagai Ketua KPK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga bersumpah akan menjalankan tugas sebagai Pimpinan dan Dewas KPK sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara UUD 1945n serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia," ucap mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga berjanji akan bekerja dengan objektif, jujur, berani, adil, dan tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender dan golongan tertentu. Serta akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pimpinan dan Dewas KPK juga berjanji tidak akan menerima sesuatu apapun yang dapat memengaruhi tugasnya di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh menjalani tugas dan wewenang saya yang diamanatkan UU kepada saya," tegas mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Adapun, 5 Pimpinan KPK yang dilantik yakni:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Setyo Budianto (Ketua KPK)</div> <div dir="auto">2. Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">3. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">4. Ibnu Basuki Wifodo (Wakil Ketua KPK)</div> <div dir="auto">5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Sementara, 5 Dewas KPK yang dilantik di antaranya:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Gusrizal (Ketua Dewas KPK)</div> <div dir="auto">2.&nbsp;Benny Jozua Mamoto (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">3. Wisnu Baroto (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">4. Sumpeno (Anggota Dewas KPK)</div> <div dir="auto">5. Chisca Mirawati (Anggota Dewas KPK).</div> </div>

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima Pimpinan dan lima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/ilustrasi-capim-KPK.jpg" alt="ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Seleksi Capim KPK. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal merupakan salah satu dari 10 nama calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan panitia seleksi (Pansel) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (1/10) kemarin. Selain dikenal sebagai hakim, Gusrizal juga merupakan mertua dari komika Kiky Saputri.</p> <div dir="auto">Salah satu anak Guszrizal, Muhammad Khairi merupakan suami dari Kiky Saputri. Nama Gusrizal menjadi salah satu yang disorot, lantaran pernikahan anaknya itu dengan Kiky Saputri digelar mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Gusrizal, nama lain yang jadi sorotan juga salah satunya&nbsp;Benny Jozua Mamoto, seorang Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus pensiunan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua Pansel, Arief Satria menjelaskan, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Pansel yang telah melakukan proses seleksi Capim dan Dewas KPK. Menurutnya, kriteria dalam menentukan Capim dan Calon Dewas KPK yakni mereka yang berintegritas, kapabilitas dan akseptabilitas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menekankan, kepercayaan publik terhadap para peserta juga menjadi dasar pemilihan. Penyerahan 10 nama calon Dewas KPK itu setelah&nbsp;Pansel menggelar berbagai serangkaian tes seleksi, mulai dari seleksi administrasi, tertulis, profile asesmen, hingga wawancara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015153226/heru-budi-resmikan-bedah-rumah-korban-kebakaran-di-menteng-wanti-wanti-soal-listrik">Heru Budi Resmikan Bedah Rumah Korban Kebakaran di Menteng, Wanti-wanti Soal Listrik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan, jadi aspeknya sangat luas sekali dan pertimbangan-pertimbangan itu pun juga atas masukan dari berbagai kalangan," ucap Arief di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (1/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut 10 nama calon Dewas KPK yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">1. Benny Jozua Mamoto&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Chisca Mirawati</div> <div dir="auto">3. Elly Fariani</div> <div dir="auto">4. Gusrizal</div> <div dir="auto">5. Hamdi Hassyarbaini</div> <div dir="auto">6. Heru Kreshna Reza&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Iskandar Mz</div> <div dir="auto">8. Mirwazi</div> <div dir="auto">9. Wara Kustriani Sumpeno</div> <div dir="auto">10. Wisnu Baroto</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

Nama Gusrizal menjadi salah satu yang disorot, lantaran pernikahan anaknya itu dengan Kiky Saputri digelar mewah.

Mertua Kiky Saputri hingga Benny Mamoto Masuk 10 Calon Dewas KPK yang Diserahkan Pansel ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/Screenshot-2024-01-02-185006-2263791491.png" alt="Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Gusrizal menyatakan tidak semua penanganan atas pelanggaran kode etik insan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dibuka ke publik. Menurutnya, itu semata untuk menjaga marwah KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Gusrizal saat menjalani tes wawancara calon dewan pengawas (Dewas) KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Kamis (19/9). "Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat. Ini untuk menjaga terhadap kredibilitas KPK tersebut," kata Gusrizal saat menjalani tes wawancara calon Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, tentunya Dewas KPK akan mencatat setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan setiap insan KPK. Hal itu diharapkan agar kesalahan pelanggaran etik itu tidak lagi terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentang pelanggaran tersebut harus dicatat, untuk ke depan jangan terjadi terulangi lagi," ucap Gusrizal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mertua dari komika Kiky Saputri itu menyatakan, dirinya terpanggil untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. Mengingat, kepercayaan publik kepada KPK kini terbilang rendah di bawah aparat penegak hukum lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh sebab itu, saya terpanggil untuk masuk Dewas, dimana permasalahan atau sistemnya yang salah atau bagaimana, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu tidak berjalan dengan sempurna," tegas Gusrizal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gusrizal memastikan akan melakukan klasifikasi pelanggaran etik, dengan harapan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK. "Kita lihat jenis pelanggaran tersebut. Jika menyangkut dengan pelanggaran berat tentu tidak akan menggunakan restoratif justice, penyelesaian terhadap pelanggaran kode etik tersebut," pungkas Gusrizal.</div>

"Untuk menjaga marwah KPK itu, tidak seluruhnya harus diekspos ke masyarakat. Ini untuk menjaga terhadap kredibilitas KPK tersebut," katanya

Mertua Kiky Saputri Sebut untuk Kembalikan Kepercayaan Publik Tak Semua Penanganan Pelanggaran Etik Harus Diekspos

Gusrizal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Gusrizal

Berita Terkini

Intip Kiprah Gusrizal, Mertua Kiky Saputri yang Resmi Dilantik jadi Ketua Dewas KPK

Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

Mertua Kiky Saputri hingga Benny Mamoto Masuk 10 Calon Dewas KPK yang Diserahkan Pansel ke Jokowi

Mertua Kiky Saputri Sebut untuk Kembalikan Kepercayaan Publik Tak Semua Penanganan Pelanggaran Etik Harus Diekspos

Download Aplikasi JawaPos.com