<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.19.33.jpg" alt="Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8)." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penceramah Habib Bahar Smith bebas dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Habib Bahar dihukum terkait dengan kasus penyiaran kabar tidak pasti.  Kasi Intel Kejari Bale Bandung Andrie Dwi Subianto mengatakan, Habib Bahar Smith dieksekusi bebas karena telah menjalani tahanan selama 7 bulan. PT Bandung sebelumnya memerintah Bahar untuk segera dibebaskan.  ”Karena kan 7 bulan, ya (putusan hakim PT Bandung), sudah pas hari ini (1/9),” kata Andrie seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (1/9).  Menurut Andrie, Habib Bahar Smith telah bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan. Dalam kasus tersebut, Habib Bahar telah ditahan sejak menjadi tersangka atas kasus tersebut.  Sementara itu, kuasa hukum Ichwan Tuankotta mengatakan, Habib Bahar Smith keluar dari Rumah Tahanan Polda Jawa Barat pada Kamis (1/9) sekitar pukul 03.00 WIB. Habib Bahar, dijemput kerabat dan beberapa perwakilan keluarga.  Penceramah itu pun langsung pulang ke kediamannya di Kabupaten Bogor. Setelah bebas, Habib Bahar terlebih dahulu menghabiskan waktu dengan keluarga. Untuk saat ini, lanjut Ichwan, Habib Bahar belum berencana untuk mengisi kegiatan ceramah.  ”Keluar dari rutan Polda Jabar pada pukul 03.00 WIB. Kondisi beliau sehat, bugar,” papar Ichwan.  Sebelumnya, Habib Bahar Smith divonis hukuman 6,5 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung karena dinyatakan bersalah sebarkan kabar yang tak pasti dan berpotensi keonaran. Adapun hal yang diperkarakan soal ujaran Habib Bahar saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung pada Desember 2021.  Saat itu Habib Bahar menyebut Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi serta enam laskar FPI disiksa hingga tewas. Jaksa penuntut umum mengajukan banding ke PT Bandung atas vonis PN Bandung itu. PT Bandung merevisi hukuman menjadi 7 bulan. Selanjutnya, diperintahkan agar Habib Bahar Smith untuk dibebaskan.

Habib Bahar Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220831_142808.jpg" alt="Habib Bahar Smith memegang bendera merah putih usai mendengarkan vonis di PN Bandung, Kota Bandung. Bagus Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith memegang bendera merah putih usai mendengarkan vonis di PN Bandung, Kota Bandung. Bagus Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung perintahkan terpidana kasus penyiaran kabar yang tak pasti yakni penceramah Habib Bahar Smith dikeluarkan dari rumah tahanan.  ”Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara,” kata Ketua Majelis Hakim Untung Widarto dikutip dari daftar putusan Mahkamah Agung seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (31/8).  Adapun perintah itu dilakukan setelah majelis hakim menerima banding dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki vonis yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung.  Sebelumnya, majelis hakim PN Bandung memvonis Habib Bahar Smith dengan hukuman 6,5 bulan penjara. Dari vonis itu kemudian jaksa penuntut umum mengajukan banding ke PT Bandung.  Kini PT Bandung pun telah memutuskan Habib Bahar Smith agar divonis 7 bulan penjara. Sehingga majelis hakim PT Bandung pun memerintahkan Habib Bahar untuk dikeluarkan dari rumah tahanan.  ”Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata hakim PT Bandung.  Hakim PT Bandung pun menyatakan, Habib Bahar tidak bersalah dan membebaskan dari dakwaan pertama primer dan subsider. Namun hakim menyatakan dia bersalah karena melakukan perbuatan pidana menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.  Hakim menilai Habib Bahar seharusnya mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.  Adapun perkara yang menjerat Habib Bahar itu berkaitan dengan ujarannya saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung. Saat itu, dia menyebut Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan enam laskar FPI disiksa hingga tewas.

Hakim PT Bandung Perintahkan Habib Bahar Smith Dibebaskan dari Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.19.33.jpg" alt="Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8)." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus ujaran informasi bohong atau hoaks Habib Bahar Smith menyerukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).  ”Indonesia merdeka, merdeka, merdeka, NKRI harga mati, harga mati, Pancasila harga mati,” kata Habib Bahar di hadapan pendukungnya saat menaiki mobil tahanan kejaksaan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, vonis enam bulan 15 hari yang lebih ringan dari tuntutan jaksa itu merupakan pertanda bahwa keadilan masih ada di Tanah Air. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Habib Bahar dihukum selama lima tahun penjara.  ”Besok (17/8) adalah hari kemerdekaan, mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka,” ucap Habib Bahar.  Selain itu, dia pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang selalu menjaga keamanan selama proses persidangan dari awal hingga akhir. ”Saya serukan kepada seluruh jamaah pulang dengan tertib, pulang dengan aman,” ujar Habib Bahar.  Habib Bahar divonis enam bulan 15 hari hukuman penjara akibat perkaranya, yakni ujaran bohong saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung, pada Desember 2021. Saat itu, Habib Bahar mengatakan Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan enam laskar FPI disiksa hingga meninggal dunia.  Sementara itu, tim kuasa hukum Habib Bahar Smith menghormati dan mengapresiasi putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait hukuman enam bulan 15 hari penjara. Kuasa Hukum Ichwan Tuankotta mengatakan, yakin hakim bakal memberikan hukuman ringan kepada kliennya itu.  ”Jadi hari ini (16/8), kami menghormati putusan majelis hakim dan apresiasi terhadapnya,” kata Ichwan di PN Bandung.  Berdasar perhitungannya, Habib Bahar telah ditahan enam bulan kurang satu hari. Sehingga akan bebas dari tahanan dalam waktu dekat.  ”Tapi kami masih coba hitung-hitung lagi waktu pembebasannya,” ucap Ichwan.

Habib Bahar Serukan NKRI dan Pancasila Harga Mati Usai Sidang Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220728_171415_1.jpg" alt="Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Habib Bahar Smith dihukum lima tahun penjara. Habib Bahar didakwa terkait kasus ujaran yang diduga berisi hoaks ketika berceramah.  Jaksa menilai Bahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.  ”Meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Habib Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Bin Smith dengan pidana penjara lima tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan,” kata Jaksa Penuntut Umum yang diketuai Suharja di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/7).  Jaksa menilai ceramah Habib Bahar yang diduga berisi hoaks itu menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Adapun ceramah yang diduga berisi hoaks yakni terkait Habib Rizieq Shihab yang dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan terkait penyiksaan terhadap enam laskar FPI.  Selain itu, jaksa pun menyampaikan ada sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan dalam tuntutan kepada Habib Bahar tersebut. Adapun hal yang meringankan yakni Habib Bahar memiliki tanggungan keluarga.  ”Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak merasa bersalah,” kata jaksa Suharja.  Tuntutan itu disampaikan jaksa berdasar dakwaan primer yakni pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Habib Bahar diduga menyampaikan ceramah berisi hoaks itu di wilayah Kabupaten Bandung pada Desember 2021. Kemudian Bahar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat pada Januari 2022.

Habib Bahar Smith Dituntut Lima Tahun Penjara Terkait Ujaran Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-05-at-10.03.02.jpg" alt="Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa penyebaran berita bohong Habib Bahar Smith di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mendakwa pendakwah Habib Bahar Smith atas penyebaran informasi bohong terkait penangkapan Habib Rizieq Shihab.  Dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas IA Khusus, JPU membacakan ceramah Bahar Smith yang isinya soal penangkapan Habib Rizieq Shihab karena menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Padahal, informasi tersebut tidak benar.  ”Fakta sebenarnya Rizieq dihukum bukan karena Maulid Nabi, akan tetapi Rizieq dihukum dalam kaitan perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan di RS Ummi Bogor,” kata Jaksa Suharja di PN Bandung Kelas IA Khusus, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4).  JPU juga mendakwa Bahar Smith menyampaikan informasi bohong atau hoaks soal pembantaian laskar Front Pembela Islam (FPI). JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Suharja menjelaskan, isi ceramah habib Bahar menyebutkan para laskar FPI dibantai, disiksa, dikuliti, dibakar, hingga dicopot kukunya. Padahal, informasi itu tidak benar berdasar fakta.  ”Dinyatakan bahwa tidak ada luka-luka akibat penganiayaan, dicopot kukunya, dikuliti, bahwa terhadap enam pengawal Rizieq Shihab di rest area kilometer 50 arah Jakarta; yang benar adalah hanya ada dua luka tembak,” kata Suharja.  Habib Bahar didakwa menyampaikan hoaks itu saat berceramah di Desa Nanjung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 11 Desember 2021. Kemudian ceramah yang didakwa berisi hoaks itu disebarkan melalui media sosial, salah satunya melalui kanal YouTube milik terdakwa lain, yakni Tatan Rustandi.  ”Sehingga, perkataan terdakwa Bahar Smith dalam ceramahnya di Desa Nanjung, yang ada dalam video YouTube milik Tatan Rustandi, itu tidak benar,” tambah Suharja.  Jaksa menilai video dan isi ceramah Bahar Smith tersebut bersifat provokatif, sehingga dapat menyulut amarah umat Islam dan para ulama, serta menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Jaksa menyatakan perbuatan Habib Bahar Smith melanggar pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana.

JPU Dakwa Bahar Smith Sebar Hoaks Soal Penangkapan Habib Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-21-at-20.58.25.jpg" alt="Penceramah Bahar Smith saat menghadiri panggilan pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Penceramah Bahar Smith saat menghadiri panggilan pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah melimpahkan berkas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan tersangka penceramah Bahar Smith ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Bandung, Jawa Barat, Senin (21/3).  Dengan pelimpahan tersebut, menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali Emil, kasus hoaks Bahar Smith sudah siap untuk disidangkan. ”Sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus telah dilaksanakan pelimpahan berkas perkara tindak pidana umum (P-31),” kata Dodi seperti dilansir dari Antara.  Selain Bahar, berkas tersangka lain yang bernama Tatan Rustandi pun turut dilimpahkan. Tatan diduga merupakan pengunggah video yang berisi penyebaran berita bohong oleh Bahar Smith.  Mereka diduga melanggar pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHP.  Awalnya sidang perkara tersebut bakal digelar di PN Kabupaten Bandung (Bale Bandung) karena lokasi penyebaran hoaks itu diduga terjadi di Kabupaten Bandung. Namun, lanjut Dodi, dengan pelimpahan tersebut, kini sidang perkara Bahar dijadwalkan digelar PN Bandung di Kota Bandung.  Dia menjelaskan, pemindahan lokasi tempat persidangan tersebut mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 75/KMA/SK/III/2022. Berdasar surat tersebut, pihaknya mengkhawatirkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bandung bakal berpengaruh.  Selain itu, lanjut dia, PN Bandung Kelas 1A dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana Bahar.  Bahar Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran hoaks pada Senin (3/1) malam setelah diperiksa di Polda Jawa Barat sekitar 9 jam. Selain itu, Tatan Rustandi juga ditetapkan tersangka karena diduga merupakan penggugah video yang berisikan ujaran hoaks oleh Bahar.

Kejati Jabar Limpahkan Berkas Kasus Hoaks Bahar Smith ke PN Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-07-at-17.24.36.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat belum memutuskan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus hoaks Bahar Smith. Sebab, masih ada keperluan penyidikan.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, keterangan tersangka sejauh ini masih diperlukan untuk penyidikan. Adapun Bahar Smith kini juga tersandung kasus lain berupa ujaran kebencian.  ”Terlepas dari pertimbangan penyidik, sampai saat ini keterangan tersangka masih dibutuhkan,” kata Ibrahim seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (7/1).  Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hoaks pada Senin (3/1). Kemudian Bahar juga terseret kasus ujaran kebencian setelah adanya pelimpahan laporan dari Polda Metro Jaya pada Kamis (6/1).  Pada kasus ujaran hoaks, Bahar dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 juncto 45 a UU ITE juncto pasal 55 KUHP.  Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada Selasa (4/1), tim kuasa hukum Bahar Smith melayangkan surat penangguhan penahanan kepada Polda Jawa Barat.  ”Kita langsung membuat surat penangguhan penahanan dilampiri surat jaminan kepada penyidik Polda Jabar,” kata Kuasa Hukum Bahar Smith Ichwan Tuankotta, Selasa (4/1).  Kasus Bahar itu bermula dari adanya laporan Nomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021 dari pria berinisial TNA terkait ceramah Bahar Smith yang diduga mengandung ujaran berita bohong atau hoaks. Bahar diduga menyampaikan hoaks pada ceramah di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 11 Desember 2021.

Polda Jabar Belum Putuskan Penangguhan Penahanan Bahar Smith

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220104_122511.jpg" alt="Bahar Smith saat mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bahar Smith saat mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo memastikan Bahar Smith (BS) telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat. Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong atau hoaks.  Ibrahim Tompo mengatakan, Bahar Smith ditahan sejak Senin (3/1) malam usai dilakukan pemeriksaan hingga pukul 21.00 WIB. Bahar ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti kasus penyebaran hoaks tersebut.  ”Ya jadi BS ditahan di Rutan Mapolda Jabar, sekarang sudah berada di dalam sel,” ujar Ibrahim Tompo seperti dilansir dari Antara di Bandung, Selasa (4/1).  Adapun sebelum proses penahanan, menurut dia, Bahar Smith telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk tes antigen. ”Memang diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Hasil dari pemeriksaan kesehatan kondisinya cukup sehat,” terang Ibrahim Tompo.  Selama ditahan, menurut dia, akan menjalani pemeriksaan untuk dapat melengkapi penyidikan setelah kepolisian melakukan gelar perkara. ”Masih ada rangkaian kelengkapan keterangan-keterangan dan kelengkapan administrasi penyidikan yang harus diselesaikan dan harus diperiksa untuk keterangan tambahan,” papar Ibrahim Tompo.  Pada penetapan tersangka itu, Bahar Smith dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a UU ITE jo pasal 55 KUHP.  Proses hukum terhadap Bahar Smith bermula dari adanya Laporan Kepolisian Nomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021. Bahar Smith dilaporkan seseorang berinisial TNA akibat adanya dugaan penyebaran informasi bohong saat mengisi ceramah di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada 11 Desember 2021.  Sementara itu, Bahar Smith menyebut, jika dia langsung ditahan polisi usai diperiksa di Polda Jawa Barat, Senin (3/1), keadilan menurut dia telah mati. ”Jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan, atau saya dipenjara, sedikit saya sampaikan, keadilan dan demokrasi sudah mati,” kata Bahar Smith sebelum diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Senin (3/1).  Menurut dia kedatangannya merupakan bukti bahwa dia warga negara yang taat hukum. Dia bakal kooperatif terhadap proses penyidikan Polda Jawa Barat.  ”Sebagai warga negara saya kooperatif, saya datang atas panggilan pihak Polda Jabar, saya datang kemari,” tutur Bahar Smith.  Bahar Smith hadir ke Polda Jawa Barat bersama tim kuasa hukumnya. Dia dilaporkan atas dugaan adanya ujaran kebencian pada suatu kegiatan ceramah di Kabupaten Bandung dengan surat Nomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021.

Bahar Smith Ditahan di Rutan Polda Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220103_132335-2.jpg" alt="Bahar Smith saat datangi Kantor Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). Bagus A. Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Bahar Smith saat datangi Kantor Polda Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). Bagus A. Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) menetapkan Bahar Smith (BS) sebagai tersangka kasus penyebaran informasi bohong atau hoaks berdasar ceramahnya di Kabupaten Bandung.  Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombespol Arief Rachman mengatakan, tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah dan mendukung penetapan BS sebagai tersangka. ”Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum saudara BS dan saudara TR menjadi tersangka,” kata Arief seperti dilansir dari Antara di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (3/1) malam.  Menurut dia, Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 jo pasal 45a UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) jo pasal 55 KUHP.  Bahar Smith telah diperiksa selama hampir 11 jam di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Senin pukul 12.30 WIB. Sedangkan pengumuman Bahar sebagai tersangka itu dilakukan tim penyidik pada Senin (3/1) pukul 23.30 WIB.  Kombes Arief menyampaikan, dengan penetapan tersangka itu, Bahar langsung dilakukan penangkapan dan segera ditahan. Sebab, ancaman hukuman bagi Bahar berdasar pasal yang diterapkan yakni lima tahun penjara atau lebih.  Selain Bahar, lanjut Arief, pria pengunggah video ceramah yang berinisial TR pun turut ditetapkan sebagai tersangka. TR diterapkan dengan pasal yang sama.  Arief menjelaskan proses hukum terhadap Bahar itu berdasar laporan kepolisian Nomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021. Bahar dilaporkan oleh seseorang berinisial TNA akibat adanya dugaan penyebaran informasi bohong saat mengisi ceramah di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jabar, pada 11 Desember 2021.

Bahar Smith Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Putusan-Bahar-Bin-Smith-090719-agr-5.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan dalam dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).  Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan sampai sejauh ini penyidik sudah memeriksa sebanyak 50 saksi dan enam barang bukti terkait kasus yang menjerat Bahar Smith.  "Adapun perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang dan enam item barang bukti," ujar Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (1/1).  Ramadhan mengatakan untuk mempermudah mengindetifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara (TKP). Itu adalah klaster Bandung dan klaster Garut.  Untuk klaster Bandung adalah tempat Bahar Bin Smith melakukan ujaran kebencian dalam ceramahnya, sebanyak 15 saksi telah diperiksa. Sementara untuk klaster Garut sudah diperiksa sebanyak 10 saksi. Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak empat orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang.  Rahmadhan juga menjelaskan mengenai barang bukti tambahan berupa sebuah handphone dan flashdisk. Barang bukti tersebut akan diselidiki terkait kasus Bahar Bin Smith ini.  "Adapun semua barang bukti digital atau digital evidence yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.  Sebelumnya, Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar Bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Habib Bahar terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA.  Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Kasus Bahar Smith, Polisi Sebut Sudah Periksa 50 Saksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Habib Bahar Smith

Berita Terkini