<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/masjidilharam.jpg" alt="DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DIBUKA DENGAN PROKES KETAT: Jamaah menjalankan salat Tarawih di kompleks Kakbah, Makkah (13/4). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (17/1), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan persiapan penyelenggaraan haji 2022. Ada beberapa poin krusial yang dibahas. Mulai kepastian penyelenggaraan haji, urusan kuota, hingga skenario pemberangkatan di tengah pandemi Covid-19.  Yaqut menuturkan, seperti musim-musim haji sebelumnya, kepastian penyelenggaraan haji tahun ini ada di tangan pemerintah Arab Saudi. ”Kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 Masehi belum dapat diperoleh,” ujarnya.  Kemudian, soal kuota haji, Yaqut menerangkan, biasanya dibahas dalam MoU antara kedua negara. Dalam kondisi normal, sebelum pandemi Covid-19, pembahasan MoU haji dilaksanakan pada bulan Rabiulawal sampai Rabiulakhir, menyesuaikan sistem kalender pemerintah Saudi.  Hasil koordinasi dengan pemerintah Saudi, mereka belum dapat melakukan pembicaraan lebih lanjut. Yaqut menyatakan, belum adanya pembicaraan soal kuota haji 2022 itu tidak hanya untuk Indonesia. Tetapi juga berlaku bagi negara-negara pengirim jemaah haji lainnya.  Yaqut menambahkan, saat ini waktu yang tersisa untuk penyiapan pemberangkatan haji semakin mepet. Dalam kondisi normal, jemaah haji mulai diberangkatkan pada 4 Zulkaidah atau tahun ini bertepatan dengan 5 Juli. Dengan demikian, waktu yang tersisa tinggal empat bulan. Menurut dia, dengan cakupan penyelenggaraan haji yang sangat luas, waktu yang tersisa ini sangat terbatas.  Kemudian, jelas Yaqut, Kemenag saat ini menyusun tiga skenario pemberangkatan haji. Tiga skenario itu adalah pemberangkatan kuota penuh, kuota dikurangi, dan tidak memberangkatkan haji seperti periode 2020 dan 2021. ”Pemerintah sampai saat ini tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh,” katanya. Dengan harapan pandemi Covid-19 cepat berakhir sehingga pengiriman jemaah haji kembali normal.

Belum Ada Kepastian Kuota Haji, Kemenag Siapkan Tiga Skenario

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ibadah-haji.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. (SAUDY MEDIA MINISTRY VIA AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan membatalkan keberangkatan jamaah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Pembatalan ini diumumkan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 3 Juni 2021.  Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman mengatakan, sampai hari ini, ada 59 jamaah yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan. "Sepekan pembatalan keberangkatan, ada 59 jamaah haji yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan," terang dia di Jakarta, Kamis (10/6).  Jumlah tersebut terdiri atas 25 jamaah haji khusus dan 34 jamaah haji reguler. Kata dia, jamaah yang telah mengajukan pengembalian pelunasan ini langsung diproses untuk diajukan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  "Agar bisa ditindaklanjuti sesuai alur yang sudah ditetapkan. Secara ketentuan, proses pengembalian ini berlangsung kurang lebih sembilan hari sampai dana jemaah ditransfer ke rekening masing-masing," sambungnya.  Ramadan menambahkan, Sistem Informasi dan Komputer Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag mencatat ada 15.476 jemaah haji khusus dan 198.371 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan.  Diketahui, Keputusan Menteri Agama No 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H /2020M memberikan pilihan kepada jemaah untuk mengambil kembali setoran pelunasannya.  Jemaah haji reguler dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota) tempat mereka mendaftar. "Untuk haji khusus, mereka mengajukan permohonan pengembaliannya ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tempat mendaftar," jelasnya.  "Untuk tahun 2020, ada 1.688 jemaah reguler dan 438 khusus yang mengajukan pengembalian setoran lunas," tandasnya.

59 Jamaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/UIN.jpg" alt="Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi saat berkunjung ke UIN Jakarta Selasa (18/8). Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menunggu kabar dari Arab Saudi tentang pelaksanaan haji 2021. Apakah akan dibuka kembali untuk jamaah dari penjuru dunia. Atau bakal seperti tahun lalu, haji terbatas untuk jamaah dari dalam negeri Sendiri.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi memberikan informasi terkini soal haji 2021. ’’Terakhir Pak Menag (Yaqut Cholil Qoumas, Red) sudah ada komunikasi dengan menteri Saudi,’’ kata dalam webinar Haji dan Umrah di Tengah Pandemi yang digelar Indoposco Rabu (10/3).  Namun Zainut mengungkapkan dalam komunikasi lintas menteri itu, Kementerian Haji Saudi lagi-lagi masih menunggu keputusan kerajaan Arab Saudi. ’’Karena sepenuhnya kewenangan (soal, Red) kepastian haji ini akan disampaikan oleh Raja Arab Saudi,’’ tambah politisi PPP itu.  Meskipun belum ada keputusan haji 2021 sampai saat ini, Zainut menjelaskan Kemenag tetap melakukan sejumlah persoalan diantaranya adalah menyusun skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi Covid-19. Skenario yang disiapkan Kemenag ada tiga . Yaitu haji dengan kuota normal, kuota dikurangi, dan skenario paling buruk tahun ini pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan haji seperti tahun lalu.  Zainut juga menjelaskan Kemenag terus bersiap dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Saudi. Seperti adanya fasilitas karantina jamaah termasuk adanya vaksinasi Covid-19 untuk jamaah. Kemenag berharap masyarakat, khususnya calon jamaah haji, bisa bersabar sampai keluar keputusan dari Saudi. Sebab secara prinsip Saudi adalah tuan rumah penyelenggaraan haji. Sementara Indonesia adalah tamu atau pengirim jamaah. Sehingga keputusan resmi ada di tangah Saudi.  Dalam webinar itu juga dibahas soal sejumlah skema pembiayaan haji. Diantaranya adalah program Arrum Haji yang diselenggarakan oleh PT Pegadain. Perusahaan plat merah itu memfasilitasi pendaftaran haji dengan syarat memiliki emas 3,5 gram atau perhiasan lain setara dengan Rp 1,9 juta.  ’’Program ini bukan dana talangan,’’ pemimpin Wilayah VIII Jakarta 1 PT Pegadaian Mulyono. Dia mengatakan skema Arrum Haji yang diselenggarakan Pegadaian murni sesuai Syariah dengan akad rahn. Melalui akad tersebut masyarakat tetap harus memiliki kemampuan membayar. Sebab salah satu syarat haji adalah istitoah atau memiliki kemampuan. Baik itu kemampuan dari sektor keuangan maupun kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/7qZbHbjbnu8

Wamenag Sebut Kepastian Haji 2020 Bakal Disampaikan Raja Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/cerita-haji.jpg" alt="IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IMPIAN TERCAPAI: Muhammad Wahyu saat menjalani rangkaian ibadah haji 2020. (DOKUMENTASI PRIBADI)</figcaption>
</figure>Aktivitas keseharian Muhammad Wahyu dipantau lewat jam tangan begitu dia dinyatakan lolos sebagai calon jamaah haji. Untuk usir jenuh akibat ketatnya pengawasan, panitia menyediakan Rolex sebagai hadiah cerdas cermat kehajian.  M. HILMI SETIAWAN, Jawa Pos, Jakarta  ---  DARI balik layar ponselnya saja terlihat jelas betapa semringahnya wajah Muhammad Wahyu. Berkali-kali guru di Sekolah Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, itu mengucap syukur.  ”Siapa yang tidak bahagia jadi satu dari seribu orang saja yang bisa berhaji tahun ini,” kata dia kepada Jawa Pos yang mewawancarainya melalui panggilan video.  Keinginan untuk berhaji itu sebenarnya sudah demikian besar begitu dia mendarat di Riyadh sebulan sebelum musim haji 2019.  Namun, waktu itu kesempatannya untuk bisa berhaji tidak kesampaian. Sebab, untuk bisa mendapatkan surat izin berhaji, ekspatriat wajib memiliki iqamah atau sejenis KTP untuk warga negara asing. ’’Untuk mendapatkan iqamah butuh waktu dua bulan,’’ katanya.  Apalagi, pada waktu itu perwakilan Indonesia di Arab Saudi sedang berfokus dalam penyelenggaraan haji 2019. Akhirnya dia harus memendam keinginan untuk berhaji.  Sebab, kartu iqamah-nya baru selesai setelah musim haji 2019 selesai. Keinginan itu akhirnya baru terwujud di tahun ini. Dia menjadi 1 di antara 13 warga negara Indonesia yang bisa menunaikan rukun Islam kelima tersebut di masa pandemi Covid-19.  Suami Nisaiyatul Luthfia itu lolos dari ribuan pendaftar haji di sistem milik Saudi. Wahyu menceritakan, proses pendaftaran dilakukan secara online.  Dia tidak tahu pasti berapa banyak jumlah pendaftar. Tapi, kabar yang dia terima, semula Saudi mengumumkan kuotanya tidak lebih dari 10 ribu jamaah.  Bapak Azkayra Afsheen dan Suhaila Haseena itu menuturkan, proses pendaftaran berlangsung selama lima hari. Pendaftar haji harus melaporkan riwayat penyakit yang pernah diderita apa saja. Kemudian, ada ketentuan lain seperti belum pernah berhaji sebelumnya. Dan, usia dibatasi maksimal 65 tahun.  Pendaftar, kata Wahyu, tidak akan bisa berbohong. Sebab, dalam proses berikutnya mereka harus melakukan kontrol atau cek kesehatan di rumah sakit.  Nama Wahyu akhirnya masuk ke daftar pendaftar haji yang dinyatakan lolos. Pada 17 Juli lalu dia menjalani tes swab dan dinyatakan negatif Covid-19.  Setelah itu, panitia haji memberikan sejenis jam tangan untuk memantau pergerakan calon jamaah haji. Jam tangan tersebut tersambung dengan sebuah aplikasi di HP.  Setelah menerima perangkat jam tangan itu, dia diwajibkan menjalani karantina mandiri. Tidak boleh keluar rumah. Jika keluar rumah, terdeteksi melalui jam tangan itu. Kalau ketahuan, kepesertaannya sebagai jamaah haji 2020 dicoret.  Berangkatlah Wahyu pada 25 Juli atau 4 Zulhijah dari Riyadh menuju Jeddah dengan menggunakan pesawat. Penerbangan khusus jamaah haji 2020.  Seluruh proses haji, mulai berangkat dari Riyadh sampai pulang kembali ke ibu kota Arab Saudi itu, gratis. Dan, Wahyu mengaku merasakan pengalaman pelayanan supermewah. Pelayanan layaknya seorang sultan.  ’’Jika dibandingkan dengan haji seperti ini di Indonesia, tarifnya sudah ratusan juta rupiah,’’ katanya, lantas tersenyum.  Setiba di Jeddah, seluruh jamaah diangkut dengan bus menuju Makkah. Mereka ditempatkan di Hotel Four Points. Sebuah hotel bintang lima yang dioperasikan Sheraton di kawasan Aziziyah.  Pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, 23 Mei 1992, itu menuturkan bahwa fasilitas yang diterima di hotel mewah itu komplet. Satu kamar berisi satu orang. Perlengkapan untuk menjalani ibadah haji sudah disiapkan. Misalnya, kain ihram dan payung.  Makan diantar petugas ke kamar masing-masing. Secara berkala mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan. Petugas medis datang ke setiap kamar.  Dia menegaskan, jamaah tidak boleh keluar kamar. ’’Kalau ketahuan keluar kamar, didiskualifikasi,’’ katanya. Proses karantina itu berlangsung pada 4 Zulhijah sampai 8 Zulhijah. Pagi buta menjelang subuh, sekitar pukul 03.00 waktu setempat pada 8 Zulhijah itu, seluruh jamaah diangkut dengan menggunakan bus untuk menjalani miqat atau mengawali niat berhaji di Qarnul Manazil.  Umumnya orang yang mengambil miqat turun dari bus. Kemudian, mandi besar, lalu menggunakan baju ihram. Setelah itu, salat sunah di masjid, baru menuju Masjidilharam.  Namun, karena kali ini haji di tengah kondisi pandemi, Wahyu mengatakan, sejak keluar hotel, mereka sudah mandi wajib dan mengenakan baju ihram. ’’Kami di miqat tidak turun bus. Hanya memelankan kecepatannya,’’ katanya.  Di dalam bus seluruh jamaah memasang niat berhaji sambil memanjatkan doa. Setelah itu, bus secara beriringan berjalan rapi dan dikawal mobil polisi melaju ke Masjidilharam.  Jamaah yang dibagi tiap kelompok berisi 20 orang itu kemudian menjalani tawaf qudum. Seperti banyak beredar di media sosial, pelaksanaan tawaf berjalan sangat tertib.  Setelah di Arafah, jamaah bergerak menuju Muzdalifah untuk menjalani mabit. Saat di Muzdalifah sempat turun hujan. ’’Jamaah yang tidak tertampung di dalam masjid sempat merasakan kehujanan. Tetapi sebentar,’’ katanya.  Untuk makan, petugas mengantar sampai ke dalam masjid. Jamaah menjalani iktikaf di Muzdalifah sampai pelaksanaan salat Subuh.  Sehabis salat Subuh, jamaah ke Mina untuk melempar jumrah aqabah di tanggal 10 Zulhijah atau bertepatan dengan Idul Adha. Dari tiga lantai jamarat atau tempat melontar jumrah, hanya satu lantai yang digunakan. Jamaah diatur memanjang saat melaksanakan lempar jumrah.  Setelah selesai lempar jumrah aqabah, jamaah menuju ke Masjiidlharam untuk tawaf ifadah. Lalu, kembali ke Mina Towers untuk tahalul dan menanggalkan baju ihram.  Dengan proses rangkaian ibadah haji yang cukup ketat itu, panitia memiliki sejumlah cara untuk mengusir kebosanan. Di antaranya adalah menjalankan program semacam cerdas cermat tentang ibadah haji. Ada juga lomba tilawah. Perlombaan itu dilakukan secara online melalui ponsel jamaah masing-masing.  Hadiah lomba itu lumayan. Yakni, jam tangan Rolex. ’’Ada dua jamaah WNI yang mendapatkan jam tangan Rolex,’’ jelasnya.  Sepuluh hari setiba di rumah dari haji, kesehatannya tetap dipantau. Wahyu juga harus menjalani karantina mandiri di rumah.  Bisa berhaji tahun ini memang menjadi momentum langka. Banyak WNI di Arab Saudi yang mendaftar, tetapi tidak lolos. Misalnya, yang dilakukan Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali. Dia mengatakan sudah mendaftar online, tetapi dinyatakan tidak lolos.  Seluruh pendaftar dari keluarga besar KJRI Jeddah tidak lolos. Hanya ada satu istri staf lokal KJRI Jeddah yang berhasil.  Endang mengatakan akan menulis buku tentang cerita jamaah haji WNI musim 2020. Dia juga bersyukur proses haji tahun ini berjalan lancar meski di tengah pandemi.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Diikuti Seribu Jamaah, Haji 2020 Gratis dan Pelayanannya Kelas Sultan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/haji-kakbah.jpg" alt="RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. ( )" width="100%">
<figcaption>RENGGANG: Jamaah haji melaksanakan tawaf dengan menjaga jarak kemarin (29/7). Tidak ada yang diizinkan menyentuh atau mencium Kakbah. ( )</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari ini (30/7) jamaah haji menjalani wukuf di Padang Arafah. Hampir bisa dipastikan, tidak akan ada pemandangan Jabal Rahmah yang memutih dipadati jamaah haji seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebab, di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Arab Saudi, jumlah jamaah haji dibatasi hanya seribu orang.  Jumlah tersebut tentu sangat sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah jamaah haji tahun ini hanya 0,04 persen dari total jamaah haji tahun lalu. Seperti diketahui, tahun lalu jumlah jamaah haji mencapai rekor tertinggi, yakni 2.489.406 orang.  Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menjelaskan, pada 8 Zulhijah (29/7) subuh, seluruh jamaah bergerak ke miqat atau titik awal niat ihram di Qarnul Manazil, Thaif.  Setelah itu jamaah menuju ke Makkah untuk menjalankan tawaf qudum di Masjidilharam.  Dari video yang beredar, pelaksanaan tawaf qudum diatur sedemikian rupa. Jamaah haji wajib berjalan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan. Garis mengitari Kakbah itu berjarak sekitar 2 meter dari garis berikutnya. Jamaah yang tawaf sesuai garis juga harus menjaga jarak dengan jamaah di depan atau di belakangnya.  Tidak ada pemandangan jamaah berebut mencium Hajar Aswat. Maupun jamaah yang berebut untuk bisa salat di Hijir Ismail yang berada di samping Kakbah. ”Besok pagi (hari ini, 30/7, Red) jamaah bergerak ke Arafah,” kata Endang saat dihubungi kemarin.  Karena jumlah jamaah yang sangat sedikit, pergerakan ke Arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijah atau bertepatan dengan hari wukuf. Dalam keadaan normal, jamaah Indonesia sudah mulai bergerak dari Makkah menuju Arafah dini hari pada tanggal 8 Zulhijah atau H-1 wukuf. Pertimbangannya adalah jumlah jamaah yang besar dan keterbatasan armada bus.  Lebih lanjut Endang mengatakan, pada 25 Juli lalu jamaah mulai tiba di Jeddah. Misalnya dari Madinah sebanyak 230 orang dan dari Riyadh ada 171 orang. Dia mengungkapkan, dari seribu jamaah itu, sebanyak 13 orang adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Arab Saudi. Para WNI itu antara lain dari Jeddah dan Makkah sebanyak masing-masing empat orang. Kemudian dari Madinah dua orang. Lalu dari Riyadh, Yanbu’, dan Khobar masing-masing satu orang.  Pemerintah Saudi memberikan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan haji tahun ini. Sebab, haji dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Di antaranya adalah jumlah jamaah dalam bus dibatasi 12 sampai 15 orang. Kemudian setiap jamaah menempati satu kamar. Pemerintah Saudi menggunakan Hotel Four Point di wilayah Aziziyah untuk tempat menginap jamaah. Di setiap kamar sudah disiapkan sejumlah perlengkapan seperti payung, masker, dan sejenisnya.  Sementara itu, kendati pemerintah Saudi mengumumkan bahwa jamaah yang diizinkan berhaji hanya sekitar seribu orang, beberapa media lokal mengatakan bahwa jumlah jamaah tahun ini bisa mencapai 10 ribu. Sebanyak 70 persen dari total jamaah merupakan ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi.  ’’Kami tak punya masalah keamanan. Tapi, isu kami adalah melindungi para jamaah dari wabah,’’ ungkap Direktur Keamanan Umum Arab Saudi Khalid bin Qarar Al Harbi kepada Agence France-Presse.  Upaya otoritas untuk menjaga higienitas lokasi yang bakal dikunjungi jamaah haji memang luar biasa. Pekerja medis sudah lebih dulu mensterilkan alat mereka. Jamaah yang terpilih lewat seleksi online sudah diuji Covid-19 dan dikarantina di Makkah terlebih dahulu. Mereka juga harus melalui proses karantina seusai menunaikan ibadah haji.  Setiap jamaah diberi gelang elektronik agar lokasi mereka bisa dilacak. Mereka juga dibekali kerikil yang sudah disanitasi lebih dulu untuk ibadah lempar jumrah. Masker, sajadah, dan kain ihram sudah pasti disediakan juga. Namun, jamaah tak boleh sembarangan minum air zamzam. Air tersebut bakal dikemas otoritas untuk keperluan jamaah. Mereka juga dilarang menyentuh atau mencium Kakbah. Otoritas sudah menyiagakan staf untuk terus membersihkan dan menjaga area sekitar Kakbah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=G-lzpH9boiU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qbALxTgSano  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9tMi_oYki8c

13 WNI Ikut Berhaji, Hari Ini Jalani Wukuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/hoaks-haji.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Anehnya, tiba-tiba muncul kabar bahwa jamaah asal Padang, Sumatera Barat, telah berangkat ke Tanah Suci tidak melalui Kementerian Agama (Kemenag). Informasi itu disertai foto iring-iringan bus jamaah haji di jalan.  Akun Facebook Adi Warsito membagikan kabar tersebut pada 10 Juli lalu dengan narasi yang sangat meyakinkan. Menurut dia, para tokoh dan ulama asal Padang telah berhasil melakukan lobi ke Kerajaan Arab Saudi. Keberhasilan itu diraih berkat hubungan historis Saudi dengan Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat pada zaman dulu.  ”Keluarga Kerajaan Pagaruyung juga mempunyai lahan tanah yang cukup luas di Arab Saudi. Sekarang ini dibangun hotel untuk jamaah haji asal Sumatera Barat,” bunyi penggalan narasi yang ditulis akun Facebook Adi Warsito (bit.ly/BerangkatHaji).  Informasi itu tentu saja sangat janggal. Apalagi, jika diamati dengan teliti, di foto iring-iringan bus yang dilampirkan terdapat watermark bertulisan 2018.  Penelusuran menggunakan situs padanan gambar juga menunjukkan bahwa foto tersebut pernah diunggah akun Instagram milik Robbyrotanayulian pada 19 Agustus 2018. ”Kita nikmati kebersamaan yg indah ini walau entah sampai kapan kita slalu bersama,” tulis akun itu. Anda bisa melihatnya di bit.ly/IringanBus2018.  Situs resmi milik Kemenag mengunggah gambar serupa untuk klarifikasi. Unggahan tersebut diberi judul Viral Jemaah Padang Sumbar Berangkat Haji 2020, Kemenag: Hoaks. Dalam penjelasannya, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Barat H Hendri memastikan bahwa informasi itu tidak benar.  ”Melihat dari foto yang beredar di media sosial, sudah jelas itu hoax. Sebab, itu foto tahun 2018 oleh Robbyrotanayulian. Coba amati foto itu baik-baik,” tuturnya.  Hendri juga menegaskan kembali bahwa tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Keputusan tersebut sejalan dengan pembatasan yang dilakukan pemerintah Saudi untuk mencegah penularan Covid-19.  Selama musim haji 2020, pemerintah Saudi memberlakukan denda kepada siapa pun yang masuk Makkah tanpa disertai izin. Sebab, pemerintah Saudi membatasi ibadah haji hanya untuk warga negara sendiri dan ekspatriat yang ada di sana.  Denda itu sebesar 10.000 riyal atau sekitar Rp 38 juta dan berlaku kelipatan jika pelanggaran berulang. Aturan tersebut berlaku sejak 28 Zulkaidah sampai 12 Zulhijah atau 19 Juli hingga 2 Agustus 2020. Anda bisa melihat ulasan kemenag.go.id itu di bit.ly/BerlakukanDenda.  FAKTA  Foto iring-iringan bus jamaah haji yang diunggah akun Facebook Adi Warsito diabadikan pada 2018. Bukan foto pemberangkatan haji tahun ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HuzNWdT_Wrs  https://www.youtube.com/watch?v=ij4mPvEFalM  https://www.youtube.com/watch?v=Uz1ypfMAb_c

Hoax Jamaah Haji Padang Berangkat Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jamaah-dan-petugas-tphd-yang-sudah-berhaji-kena-biaya-visa-rp-7-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haji: Sebanyak 75 CJH 2019 telah melunasi BPIH. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2020, untuk anggaran operasional Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 7,194 miliar. Di mana sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan belum menerima biaya tersebut.  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyebut, biaya tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji regular sebesar Rp 6,619 miliar dan sudah termasuk pengadaan serta pengiriman gelang identitas jamaah haji reguler, serta cetak buku manasik.   Kemudian, termasuk juga penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574 juta, meliputi pengadaan pengiriman identitas jamaah haji khusus.  “Komisi VIII menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH Tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 7.194.288.838 untuk kegiatan penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar Rp 6.619.739.078, untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah haji reguler dan cetak buku manasik haji. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar Rp 574.509.760, untuk pengadaan dan pengiriman identitas jemaah haji khusus dan cetak buku manasik haji,"jelas Yandri kepada wartawan, Jumat (10/7).  Yandri menyampaikan, Komisi VIII DPR RI memberi beberapa catatan terkait dana tersebut. Di antaranya, anggaran untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jamaah dan cetak buku manasik haji, baik haji reguler maupun haji khusus, tidak dianggarkan kembali pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.  Lebih lanjut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui realokasi anggaran pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag sebesar Rp 146,6 miliar. Realokasi anggaran itu akan digunakan dukungan operasional asrama haji yang terdampak Covid-19, fasilitas sertifikasi halal bagi UMK, hingga penyelesaian lanjutan penyiapan layanan di Arab Saudi yang terhenti akibat pandemi Covid-19.  "Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran non-operasional lainnya pada program Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan, sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1441 H/2020 M sebesar Rp 146.682.427.233 (Rp 146,6 miliar)," pungkas dia.

Komisi VIII Setujui Pencairan Anggaran Operasional BPIH 2020 Rp 7,19 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/900-cjh-asal-bojonegoro-dibekali-gelang-khusus_m_231390.jpg" alt="Calon Jamaah Haji asal Bojonegoro saat praktik manasik di GOR Dabonsia, Bojonegoro." width="100%">
<figcaption>Calon Jamaah Haji asal Bojonegoro saat praktik manasik di GOR Dabonsia, Bojonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lewat satu bulan sejak pembatalan keberangkatan jemaah haji pada 2 Juni 2020, lebih dari seribu jamaah ajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441 H.  "Sampai sore ini, tercatat sudah ada 1073 jamaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan. Sebanyak 1030 jemaah sudah keluar Surat Perintah Membayar dan mestinya sudah terkirim uangnya ke rekening mereka," terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhajirin dalam siaran pers, Rabu (8/7).  Opsi menarik kembali setoran pelunasan dibuka oleh Kemenag sejak pengumuman pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 H. Jemaah dipersilakan ajukan permohonan ke Kantor Kemenag Kab/Kota. Pengajuan itu lalu diproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Bank Penerima Setoran (BPS).  Setelah mendapat Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, BPS akan mentransfer dananya ke rekening jamaah. Secara prosedur, proses ini berlangsung selama sembilan hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Kankemenag Kab/Kota.  Menag Fachrul Razi saat rapat kerja dengan Komisi DPR siang tadi menegaskan hingga saat ini tidak ada kendala dalam proses pengembalian setoran pelunasan jemaah haji. Tahapannya sesuai prosedur, maksimal sembilan hari.  "Kami sudah berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Contoh, kami mengatakan pengembalian setoran BIPIH itu paling lama sembilan hari, nyatanya demikian ada yang dalam waktu 5, 6, 7 hari sudah selesai," ujar Menag.  Jemaah yang mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan, tersebar di 34 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak yang mengajukan permohonan pengembalian pelunasan, yaitu 200 orang.  Urutan terbanyak berikutnya adalah Jawa Timur (199 orang), Jawa Barat (151), Sumatera Utara (68), dan Lampung (52). Provinsi Maluku baru satu jemaah yang mengajukan permohonan. Ada dua provinsi dengan dua jemaah mengajukan pengembalian setoran awal, yaitu Maluku Utara dan Papua.

1073 Jamaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/lempar-jumrah-hilmi.jpg" alt="BISMILLAHI ALLAHU AKBAR!: Jamaah haji dari berbagai negara melempar jumrah aqabah di Mina kemarin. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BISMILLAHI ALLAHU AKBAR!: Jamaah haji dari berbagai negara melempar jumrah aqabah di Mina kemarin. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan layanan mobile dan online kepada calon jamaah haji yang hendak mendaftar haji. Hal ini menyangkut kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.  Pasalnya, sebelumnya proses pendaftaran masih harus dilakukan secara manual, di mana layanannya hanya dibatasi lima jamaah per hari.   "Kita siapkan dua inovasi, untuk memudahkan calon jamaah haji Indonesia yang ingin mendaftar haji, yakni melalui layanan mobile dan layanan online," kata Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhajirin Yanis dalam keterangannya, Rabu (1/7).  Kata dia, Kemenag sudah merancang pendaftaran secara mobile dan online sejak lama. Akan tetapi, saat ini masih terkendala regulasi.  “Rancangan Peraturan Menteri Agama atau RPMA terkait ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Regulasi ini antara lain menjelaskan makna pendaftaran haji di kantor Kemenag yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2008,” terang dia.  Muhajirin menambahkan, jika regulasi tersebut sudah terbit, maka pendaftaran haji bisa dilakukan lebih fleksibel. Calon jamaah haji bisa memanfaatkan layanan mobile yang akan ditempatkan di sejumlah titik, tidak harus ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.  "Jadi pendaftaran bisa dari mana saja. Misal calon jamaah sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri, tapi KTP-nya Gorontalo, maka dia bisa mendaftar haji dari kota atau negara tersebut untuk kuota Gorontalo melalui layanan online yang disiapkan," jelasnya.  "Format (pelayanan online) itu sudah selesai, tinggal menyiapkan server dan pengamanannya. Kita tidak perlu lagi kesulitan harus ada lembar pendaftaran, semua sudah berbasis digital," sambung dia.

Daftar Haji Akan Bisa Dilakukan Via Online dan Mobile

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/makkah-masjidilharam-saudi-afp.jpg" alt="KIBLAT MUSLIM SEDUNIA: Salat Subuh di Masjidilharam, Makkab, dilaksanakan dengan menjaga jarak Selasa (23/6). Salat hanya diikuti para pengurus Masjidilharam. (AFP)" width="100%">
<figcaption>KIBLAT MUSLIM SEDUNIA: Salat Subuh di Masjidilharam, Makkab, dilaksanakan dengan menjaga jarak Selasa (23/6). Salat hanya diikuti para pengurus Masjidilharam. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah informasi penting penyelenggaraan haji 2020 terungkap dalam pertemuan Menag Fachrul Razi dan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Di antaranya, dua pertiga kuota haji 2020 diperuntukkan warga negara asing (WNA) yang tinggal di Saudi atau ekspatriat.  Dalam pertemuan tersebut, Essam membenarkan bahwa kuota haji tahun ini hanya sekitar 10 ribu. ’’Sepertiganya untuk warga negara Arab Saudi,’’ katanya di kantor Kemenag kemarin (26/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/23/06/2020/saudi-tetap-laksanakan-haji-tahun-ini-tapi-terbatas/">Saudi Tetap Laksanakan Haji Tahun Ini, tapi Terbatas</a>  Dia menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 di Arab Saudi yang belum reda, kuota 10 ribu itu tentu jauh dibandingkan kuota normal. Tahun lalu dia memperkirakan jamaah haji sekitar 2,5 juta jiwa. Dia juga menjelaskan bahwa warga Saudi maupun ekspatriat yang mendapatkan kesempatan berhaji tahun ini harus patuh pada protokol kesehatan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/25/06/2020/saudi-tetap-gelar-haji-2020-syarat-dan-ketentuannya-ketat/">Saudi Tetap Gelar Haji 2020, Syarat dan Ketentuannya Ketat</a>  Pada kesempatan itu, Menag Fachrul juga menyampaikan permohonan supaya tahun depan kuota haji Indonesia ditambah. Dia menyebutkan, saat ini antrean haji di Indonesia semakin panjang. Ada yang sampai 40 tahun.  Terkait permohonan itu, Essam mendoakan supaya bisa terkabul. Dia juga menjelaskan bahwa Arab Saudi saat ini mencanangkan visi 2030. Salah satu visinya adalah meningkatkan kapasitas kuota jamaah haji dari luar negeri. Dengan begitu, kuotanya bisa mencapai lima juta jamaah atau dua kali lipat dari total jamaah haji 2019. ’’Bertambahnya kuota jamaah haji akan meningkatkan kuota haji Indonesia,’’ jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/06/2020/kuota-haji-hanya-untuk-ekspatriat-dan-warga-arab-saudi/">Kuota Haji Hanya untuk Ekspatriat dan Warga Arab Saudi</a>  Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan, pemerintah tetap harus memantau penyelenggaraan haji 2020. Khususnya jika nanti ada WNI atau mukimin berkebangsaan Indonesia yang berhaji. ’’Ini perlu diatur. Bagaimana WNI di sana menjalankan ibadah haji,’’ katanya. Untuk itu, dia berharap Kemenag menyiapkan anggaran jaga-jaga jika ada kondisi darurat yang dialami WNI saat berhaji.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

Saudi Siapkan Dua Pertiga Kuota Haji untuk Ekspatriat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Haji 2020

Berita Terkini