<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/haji-bir-ali-2-1478162764.jpg" alt="Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jemaah haji. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Pamekasan, Madura berinisial SM, meninggal dunia di tengah gurun Jumum, Arab Saudi, saat mencoba masuk ke Makkah Makkah lewat jalur ilegal, Selasa (27/5). Kabar duka ini disampaikan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Yusron B. Ambary. Ia mengatakan SM dan dua WNI lainnya ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi. "Satu WNI inisial SM ditemukan telah meninggal dunia, sementara dua WNI lainnya inisial J dan S, berhasil diselamatkan. Ketiganya nekat masuk makkah tanpa prosedur resmi," tuturnya, dikutip dari kemenag.go.id, Senin (2/6). Yusron mengungkapkan kronologi kejadian, sebelum tragedi itu terjadi, SM dan 10 WNI sempat terjaring razia aparat keamanan Arab Saudi karena mencoba berhaji dengan visa ziarah multiple. Mereka diusir ke Kota Jeddah. Alih-alih menyerah, SM yang diketahui berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas islam di Madura, malah balik lagi ke perbatasan Makkah dengan menyewa taksi gelap. Dalam aksinya, SM tidak sendiri, melainkan ditemani J dan S. "Dalam upayanya mencoba masuk kota Makkah secara ilegal, ketiga WNI tiba-tiba dipaksa untuk turun di tengah gurun oleh supir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi," imbuhnya. Di tengah gurun Jumum, Arab Saudi yang panas, SM, J, S mengalami dehidrasi. Tubuh SM yang tak kuasa menahan terik matahari padang pasir pun menyerah dan menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya, keberadaan ketiga WNI itu diketahui oleh aparat keamanan Arab Saudi melalui patroli pesawat drone. Saat ditemukan, SM sudah dalam keadaan tak bernyawa yang diduga kuat karena dehidrasi. Jenazah dilarikan ke rumah sakit untuk proses visum. "Sementara J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan, (J dan S) kembali diusir ke Kota Jeddah," terang Yusron. Jenazah SM akan dimakamkan setelah proses visum selesai. KJRI Jeddah terus menangani proses ini dan telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum yang berasal dari Madura untuk langkah selanjutnya. "Haji harus dijalankan secara sah dan sesuai aturan. Jangan sampai hanya karena memaksakan diri, nyawa melayang. Uang hilang, haji pun gagal. Mari lah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji," tukasnya.&nbsp;

Seorang WNI asal Pamekasan meninggal di gurun Arab Saudi saat berusaha masuk Makkah secara ilegal, dua WNI lainnya selamat.

Kronologi Lengkap WNI Asal Pamekasan Meninggal Dunia di Gurun Makkah saat Pergi Haji Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/faf5e0a5-2a47-4695-a7cc-51e91edf47b1-4225235489.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary. (MCH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Meninggalnya SM, warga negara Indonesia (WNI) asal Madura akibat dehidrasi di padang pasir wilayah Al Jumum saat mencoba masuk Makkah secara ilegal, tampaknya belum menjadi pelajaran bagi sebagian WNI lain. Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah mengungkap fakta terbaru setelah menemui sejumlah WNI yang tinggal di apartemen dan hotel-hotel sekitar Jeddah. &ldquo;Mereka masih berusaha menunggu waktu yang kira-kira pas. Siapa tahu ada kesempatan mereka bisa masuk ke Arafah pada saat puncak haji nanti,&rdquo; ungkap Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambary, Senin (2/6). Menurut Yusron, para WNI ini mengandalkan prinsip coba-coba. &ldquo;Bahasa mereka, kalau nanti berhasil Alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, pulang lagi ke Indonesia,&rdquo; jelasnya. Padahal, risiko yang mereka hadapi sama sekali tidak ringan. Saat ini, pelaku haji ilegal mungkin masih &lsquo;hanya&rsquo; dideportasi keluar Makkah menuju Jeddah. Namun, Yusron mengingatkan bahwa sanksi jauh lebih berat bisa menanti. &ldquo;Kalau nanti kedapatan saat puncak haji, tidak tertutup kemungkinan ancaman hukuman berupa denda SAR 20.000 (sekitar Rp 88 juta), penjara, deportasi, serta cekal selama 10 tahun akan diterapkan bagi mereka yang nekat masuk Arafah tanpa izin,&rdquo; tegasnya. Oleh sebab&nbsp;itu, KJRI kembali mengimbau para WNI di Arab Saudi untuk tidak mengambil risiko. &ldquo;Sekali lagi, kami menghimbau bagi WNI yang sudah berada di Saudi dan ingin masuk ke Makkah, terutama Arafah, tanpa menggunakan tasrekh haji (visa haji dan tanpa kartu Nusuk), agar berpikir ulang,&rdquo; ujar Yusron. Ia menegaskan, saat ini keamanan Makkah semakin diperketat menjelang puncak musim haji yang tinggal dua hari lagi. &ldquo;Kondisi kota Makkah relatif sangat sepi dibandingkan musim-musim haji sebelumnya (dampak pengetatan), tapi justru keamanannya makin ketat,&rdquo; tambahnya. Yusron berharap kasus tragis yang menimpa SM bisa menjadi pelajaran penting. &ldquo;Untuk tahun depan, kami kembali mengimbau: bijaklah selalu dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Ikuti jalur resmi, ikuti perusahaan-perusahaan haji yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah,&rdquo; pesannya. Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat Indonesia tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis para pelaku yang tidak bertanggung jawab. &ldquo;Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; tutup Yusron. Seperti diberitakan sebelumnya, Minggu (1/6),&nbsp;perjalanan tragis dialami oleh SM, seorang Warga Negara Indonesia asal Madura, yang tewas akibat dehidrasi di kawasan gurun Al Jumum, Makkah, pada 27 Mei 2025. SM mencoba masuk Makkah secara ilegal bersama dua rekannya, J dan S, menggunakan visa ziarah multiple. Mereka memanfaatkan jasa taksi gelap untuk menghindari razia, tetapi di tengah perjalanan, sopir yang ketakutan akan patroli tiba-tiba menurunkan mereka di gurun. Ketiganya terlantar tanpa persediaan cukup di suhu ekstrem lebih dari 43&deg;C. Patroli drone Arab Saudi akhirnya menemukan mereka, tetapi SM sudah tidak bernyawa, sementara J dan S berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan sebelum akhirnya dipulangkan ke Jeddah. Jenazah SM kini berada di rumah sakit Makkah untuk proses visum sebelum dimakamkan, dan pihak KJRI telah berkoordinasi dengan keluarga almarhum. &nbsp; &nbsp;

Menurut Yusron, para WNI ini mengandalkan prinsip coba-coba. Bahasa mereka, kalau nanti berhasil Alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa.

KJRI Jeddah: Masih Ada WNI Coba-Coba Masuk Haji Ilegal Meski Sudah Ada Korban Meninggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/7cc7dcec-c5e6-4092-a083-db3a38aafe1f-1247075068.jpeg" alt="Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary" width="100%">
<figcaption>Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Aksi nekat Warga Negara Indonesia (WNI) yang mencoba masuk ke Kota Makkah secara ilegal kembali memakan korban. Kali ini, tiga WNI ditemukan aparat keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum, Makkah, pada 27 Mei 2025, dalam kondisi dehidrasi parah. Satu orang di antaranya, berinisial SM, ditemukan telah meninggal dunia. Menurut laporan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, SM bersama dua rekannya, J dan S, berusaha masuk ke Makkah menggunakan taksi gelap melalui jalur gurun pasir. Sebelumnya, SM bersama sepuluh WNI lainnya sempat dirazia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Kota Jeddah. Namun, alih-alih menyerah, mereka kembali mencoba peruntungan dengan jalur ilegal. &ldquo;Dalam upayanya, mereka dipaksa turun di tengah gurun oleh sopir taksi karena takut tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi,&rdquo; terang Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Sabtu (31/5). Patroli pesawat drone aparat keamanan Arab Saudi kemudian menemukan ketiganya. Namun sayang, SM sudah dalam kondisi tidak bernyawa, diduga kuat akibat dehidrasi. Sementara J dan S berhasil diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, dan setelah perawatan keduanya kembali diusir ke Jeddah. Saat ini, jenazah SM berada di rumah sakit di Makkah dan akan menjalani proses visum. Pemakaman akan dilakukan setelah proses visum selesai. KJRI Jeddah juga telah berkoordinasi dengan pihak keluarga almarhum yang berasal dari Madura untuk penanganan lebih lanjut. Yusron B Ambary kembali mengimbau seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural. &ldquo;Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; pesannya. Yusron menegaskan bahwa peraturan dan ketentuan di Arab Saudi sangat tegas terkait akses ke wilayah Makkah, terutama menjelang puncak ibadah haji. Seluruh calon jemaah hanya diperbolehkan masuk menggunakan visa resmi haji yang terdaftar. Aksi-aksi penyusupan ilegal melalui jalur tikus, seperti gurun pasir, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa.

Tiga WNI coba masuk Makkah ilegal lewat gurun, satu ditemukan tewas akibat dehidrasi. KJRI Jeddah ingatkan WNI patuhi aturan haji.

Tiga WNI Coba Masuk Makkah Secara Ilegal, Satu Asal Madura Meninggal di Tengah Gurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/yusron-1727161147.jpg" alt="Konjen RI untuk Arab Saudi Yusron B. Ambary. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Konjen RI untuk Arab Saudi Yusron B. Ambary. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tiga warga negara Indonesia (WNI) kembali tersandung kasus hukum di Arab Saudi terkait dugaan penyelenggaraan ibadah haji secara ilegal. Ketiganya berinisial IB, AM, dan AAS, dan saat ini tengah menjalani proses penyidikan oleh otoritas keamanan Arab Saudi di wilayah Makkah. Penangkapan dilakukan pada 13 Mei 2025, dengan tuduhan awal bahwa ketiganya terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan resmi penyelenggaraan ibadah haji. Dugaan ini diperkuat oleh temuan sejumlah barang bukti, termasuk kuitansi, gelang jemaah, mesin penghitung uang, serta uang tunai sebesar SAR 38.000 atau sekitar Rp 170 juta (dengan kurs SAR 1 = Rp 4.480). Menurut pengakuan salah satu terduga, AM, uang tersebut merupakan tabungan pribadi dan sisa dana operasional untuk jemaah umrah, sementara mesin penghitung uang dan dokumen lain merupakan bagian dari barang pindahan dari kantor lama yang belum sempat dibawa ke tempat baru. Ia juga menjelaskan bahwa kuitansi dan gelang yang ditemukan bukan untuk keperluan promosi haji ilegal, melainkan sisa perlengkapan jemaah resmi dua tahun lalu. Namun, versi berbeda dirilis oleh Saudi Press Agency (SPA) pada 17 Mei 2025. Dalam laporannya, disebutkan bahwa tiga warga Indonesia diamankan oleh patroli keamanan Makkah karena diduga menjalankan skema penipuan kampanye haji di media sosial.&nbsp; Termasuk iklan palsu layanan akomodasi dan transportasi jemaah di kawasan suci. Ketiganya telah diserahkan ke Kejaksaan Arab Saudi untuk proses hukum lebih lanjut. Konjen RI&nbsp;untuk Arab Saudi Jeddah, Yusron B. Ambary, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tuduhan terhadap ketiga WNI tersebut masih bersifat dugaan awal. Pihak penyidik tengah melakukan pengumpulan dan pengkajian bukti tambahan sebelum melimpahkan kasus ke jaksa penuntut umum. &ldquo;KJRI Jeddah terus melakukan pemantauan aktif dan memberikan pendampingan hukum, serta berkoordinasi dengan keluarga dan otoritas setempat untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; ujar Yusron dalam keterangannya, Selasa (21/5). KJRI Jeddah juga kembali mengimbau seluruh WNI, khususnya yang tinggal di Arab Saudi, agar tidak terlibat dalam kegiatan haji non-prosedural atau kampanye haji ilegal, baik secara langsung maupun lewat media sosial. &ldquo;Marilah kita bijak dalam menyikapi perintah Allah untuk berhaji. Jangan sampai uang hilang, haji melayang,&rdquo; tegas Yusron. Otoritas Keamanan Arab Saudi, melalui pernyataan resminya, juga meminta warga dan penduduk untuk patuh terhadap seluruh aturan resmi haji, dan tidak tergoda dengan tawaran haji melalui jalur yang tidak sah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan akan menindak tegas semua pelanggaran terhadap sistem resmi penyelenggaraan ibadah haji.

Tiga WNI ditahan di Makkah karena dugaan promosi haji ilegal. Mereka berdalih hanya menangani umrah. KJRI beri pendampingan hukum.

3 WNI Ditangkap di Makkah karena Dugaan Haji Ilegal, Pelaku Klaim Hanya Tangani Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/FSjp2sHRikqtBTaBCDYV1a5ERqR902ueyHlkb2gp-3532299214.jpg" alt="Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan (15/5). (Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan (15/5). (Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan, Sumatera Utara kemarin (15/5). Dalam kesempatan itu, Gibran menekankan layanan kepada jemaah lansia. Para petugas haji diminta untuk memperhatikan asupan makanan untuk jemaah lansia.&nbsp; Didampingi Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Gibran meninjau secara langsung kesiapan fasilitas dan layanan yang diberikan kepada calon jemaah haji sebelum keberangkatan. Pada kesempatan itu, Gibran juga menyapa 359 calon jemaah haji asal Batubara dan Medan yang tergabung dalam Kloter 12. Di depan jemaah dan petugas, Gibran menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. "Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai rapat kabinet," kata Gibran.&nbsp; Dia mengatakan di setiap rapat ataupun sidang kabinet, Prabowo selalu memerintahkan para menteri atau pembantunya untuk memastikan ibadah haji ini berjalan dengan baik. Dalam kesempatan itu, Gibran juga memberi perhatian khusus kepada jemaah lanjut usia yang turut serta dalam keberangkatan kali ini. &ldquo;Tadi saya berjumpa dengan beberapa Bapak, Ibu yang kebetulan usianya di atas delapan puluhan tahun," katanya. Kepada petugas haji, Gibran titip supaya jemaah lansia diberikan pendampingan maksimal. "Saya titip untuk para petugas, pendamping, agar bapak, ibu yang sudah lansia ini diprioritaskan,&rdquo; sambungnya. Mantan Walikota Solo itu juga mengingatkan pentingnya kesiapan dan kecepatan para petugas dalam merespons berbagai kebutuhan jemaah. Termasuk apabila ada kondisi khusus yang memerlukan perhatian segera. Jika ada jemaah yang membutuhkan obat, harus segera disediakan. Begitupun ketika membutuhkan makanan khusus, karena menghindari pantangan kesehatan atau alergi, juga harus disiapkan. Selain meninjau kesiapan di dalam negeri, Gibran juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan peningkatan kenyamanan jemaah selama di Arab Saudi. Termasuk terkait biaya dan akomodasi. Salah satu inisiatif yang tengah diupayakan adalah pembangunan kampung haji di Arab Saudi. "Kemarin juga ada instruksi untuk segera mendirikan kampung haji di sana (Saudi). Untuk memudahkan Bapak Ibu semua ketika nanti beribadah biar lancar semua dan kembali dalam keadaan sehat,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Terpisah, Konjen RI di Jeddah Yusron B Ambary menyampaikan, adanya penangkapan dua orang WNI atas nama TK (51) asal Tasikmalaya dan AAM (48) asal Bandung Barat oleh aparat penegak hukum di Saudi. Keduanya ditangkap oleh Tim Intel Polisi Patroli (Dauriyah) atas tuduhan keterlibatan dalam praktik haji ilegal. TK dan AAM diamankan pada 11 Mei 2025, di apartemen kontrakan mereka di kawasan Syauqiyah, Mekkah.&nbsp; Di lokasi penangkapan, pihak berwenang menemukan 23 jemaah asal Malaysia yang menggunakan visa ziarah untuk masuk Saudi dan telah menerima kartu haji Nusuk palsu. Kasus ini pun telah diserahkan ke Polsek Al Ka&rsquo;kiyah dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mekkah.&nbsp; &ldquo;⁠Kedua WNI saat ini ditahan di Polsek Al Ka&rsquo;kiyah dan masa penahanan telah diperpanjang guna proses penyidikan lebih lanjut. Sementara ke-23 jamaah asal Malaysia dikeluarkan dari Mekkah,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Yusron mengatakan, Tim Pelindungan Jamaah (Linjam) KJRI Jeddah telah memperoleh akses konsuler untuk menemui keduanya. Dalam pertemuan tersebut, TK membantah tuduhan dan mengaku hanya membantu UH, seorang WN Malaysia, yang disebut sebagai koordinator para Jemaah. &ldquo;Saudara TK mengaku tidak mengetahui asal-usul kartu Nusuk palsu dan hanya bertugas membantu logistik jemaah. Sementara itu, saudara AAM juga menyatakan hanya membantu mengantar jemaah ke lokasi belanja,&rdquo; paparnya. Yusron memastikan KJRI Jeddah akan terus memantau dan mengawal proses hukum kedua WNI tersebut. Namun, pihaknya juga kembali mewanti-wanti seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun terkait haji non-prosedural. WNI juga diminta serta selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi.&nbsp;

Wapres Gibran menekankan pentingnya layanan bagi jemaah lansia saat meninjau Asrama Haji Medan dan pemerintah tangani kasus haji ilegal.

Wapres Gibran Tinjau Pelayanan Jemaah Haji di Asrama Haji Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Semenjak pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci, Arab Saudi, telah terjadi beberapa orang jamaah yang meninggal dunia. Berdasar data SISKOHAJ pada Kamis (8/5) pukul 15.00 WIB, tercatat ada tiga jamaah haji Indonesia yang wafat. Konsul Jenderal (Konjen) RI Yusron B Ambary mengungkapkan, belum ada update terbarumengenai jamaah yang dikabarkan meninggal dalam penerbangan SV5323 dengan maskapai Saudi Arabia Kamis (8/5). &ldquo;Untuk detailnya silahkan tanya ke petugas Daker Medinah. Tapi yang jelas, jamaah haji yang wafat di Saudi akan dimakamkan di Arab Saudi,&rdquo; tuturnya saat dihubungi, Kamis (8/5). Dalam kesempatan tersebut, Yusron turut menyampaikan sejumlah update terkait kondisi jamaah haji di sana. Salah satunya, soal jamaah haji yang tidak bisa masuk ke Saudi lantaran masih masuk daftar cekal. &ldquo;Ada seorang jamaah dari LOP 3 yang tidak bisa masuk karena masih masuk daftar cekal di Arab,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Yang bersangkutan sebelumnya pernah dideportasi dari Saudi pada 2019 lalu dan masih masuk daftar cekal. Menurut dia, WNA yang dideportasi dari Arab Saudi memang akan terkena cekal selama 10 tahun dan tidak akan bisa masuk ke Saudi selama rentang waktu tersebut.&nbsp; Pencekalan ini diduga berkaitan dengan saat jamaah haji menjadi pekerja migran di sana. Dia disinyalir kabur dari majikannya lantaran adanya ketidakcocokan.&nbsp; Selain itu, KJRI Jeddah juga mengabarkan soal adanya WNI yang ditangkap otoritas Saudi pada 24 April 2025. WNI berinisial KMR tersebut ditangkap atas tuduhan penipuan dan rencana menyelenggarakan ibadah haji yang ilegal (tanpa tasreh).&nbsp;&ldquo;Penangkapan dilakukan setelah ada bukti melalui transaksi jual beli dengan petugas keamanan Saudi yang menyamar sebagai calon jemaah,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Pihak kepolisian Saudi, lanjut dia, juga sudah menyampaikan keterangan bahwa oknum WNI yang bermukim di Makkah itu telah mengakui tindakannya. Dalam pemeriksaan, ditemukan juga bukti-bukti adanya penyiapan piagam untuk calon jamaahnya dan salinan promosi. &ldquo;KMR ditahan di penjara umum Syumaisi pada 29 April 2025. Kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Makkah untuk proses lebih lanjut,&rdquo; sambungnya. Atas kondisi ini, KJRI Jeddah telah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Pidana Makkah. Didapatkan informasi bahwa persidangan terhadap KMR segera digelar dalam waktu dekat. Yusron berharap kejadian serupa tak terulang. Karenanya, ia mengimbau kepada WNI yang tinggal di Arab Saudi untuk menghindari berbagai promosi penyelenggaraan Haji Tanpa Tasreh. &ldquo;Denda besar hingga SAR 100.000, hukuman penjara, dan deportasi akan dikenakan kepada semua pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan haji tanpa tasreh,&rdquo; tegasnya. (mia)

Tiga jamaah haji Indonesia wafat di Saudi, Konsul Jenderal RI mengungkapkan detail dan penanganan kasus penyelenggaraan haji ilegal.

Tiga Orang Jamaah Haji Indonesia Wafat Dimakamkan di Saudi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/4BFEF2CD-1934-4431-B9ED-D09DBC8329A1-213708182.jpeg" alt="KMR, mukimin yang tinggal di Mekkah ditangkap Polisi setelah kedapatan mempromosikan Haji tanpa visa resmi. (Konjen RI untuk Arab Saudi)" width="100%">
<figcaption>KMR, mukimin yang tinggal di Mekkah ditangkap Polisi setelah kedapatan mempromosikan Haji tanpa visa resmi. (Konjen RI untuk Arab Saudi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Arab Saudi makin menunjukkan keseriusannya dalam menindak tegas praktik haji ilegal. Terbaru, seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama KMR, seorang mukimin (sebutan WNI yang lama tinggal di Arab Saudi) yang&nbsp;ditangkap otoritas keamanan di Mekkah karena diduga mempromosikan bisa beribadah haji tanpa visa haji. Menurut informasi yang disampaikan Konjen RI Jeddah, Yusron B. Ambary, KMR diamankan pada 25 April 2025 di kediamannya di Mekkah. Penangkapan dilakukan setelah KMR diketahui melakukan transaksi jual beli layanan haji ilegal dengan petugas keamanan Arab Saudi yang menyamar sebagai calon jemaah. &ldquo;Yang bersangkutan telah mengakui tindakannya,&rdquo; ujar Yusron. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, termasuk piagam untuk calon jemaah dan salinan materi promosi haji ilegal. KMR kini ditahan di Penjara Umum Syumaisi sejak 29 April 2025, dan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Mekkah untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam video yang diperoleh JawaPos.com dari Konjen RI, KMR tampak mengenakan jubah biru tua dan peci, berdiri menghadap tembok dengan tangan diborgol. Wajahnya tidak terlihat jelas. Kamera juga menyorot dokumen promosi haji nonresmi yang dijadikan barang bukti. Penangkapan ini menjadi peringatan keras, apalagi di tengah meningkatnya kasus jemaah yang mencoba berhaji menggunakan visa selain visa haji. Sebelumnya, 30 WNI asal Madura diketahui masuk ke Arab Saudi dengan visa ziarah dan mengaku akan berhaji. Saat ditemui Linjam (PPIH bagian perlindungan jemaah haji), mereka&nbsp;sedang menunggu jemputan bus menuju Mekkah. Saat ini belum diketahui secara pasti, apakah 30 orang tersebut sudah diamankan Polisi Arab Saudi atau seperti apa. Yang jelas, mereka berpotensi tertangkap saat mencoba masuk ke wilayah Mekkah.&nbsp; Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan kebijakan ketat selama musim haji 2025, mulai 29 April sampai nanti selesai puncak Haji yakni 14 Dzulhijjah atau sekitar 10 Juni 2025. Bagi siapa pun yang tertangkap berusaha berhaji tanpa izin resmi atau memfasilitasi praktik haji ilegal, ancaman hukuman tidak main-main. Denda hingga SAR 20.000 (sekitar Rp 89 juta) dikenakan bagi individu yang tertangkap hendak berhaji tanpa tasreh. Sementara denda yang lebih berat, hingga SAR 100.000 (sekitar Rp 448 juta), menanti siapa pun yang terlibat dalam penyediaan fasilitas, transportasi, tempat tinggal, atau permohonan visa bagi jemaah ilegal. Jumlah denda bisa dikalikan sesuai jumlah orang yang terlibat. Tak hanya itu, pendatang ilegal juga akan dikenai deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Bahkan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal bisa disita oleh pengadilan jika dimiliki oleh pihak pelaku atau fasilitator. Di sisi lain, bentuk hukuman paling ringan yang kerap dilakukan oleh otoritas Saudi adalah &ldquo;dibuang&rdquo; ke KM 14, batas luar wilayah suci Mekkah dan Jeddah. Para pelanggar akan dimasukkan ke dalam bus dan diturunkan di titik tersebut agar tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekkah. Namun, jika tetap nekat kembali, mereka harus siap menghadapi penahanan dan proses hukum. Konjen Yusron mengimbau seluruh WNI, baik yang tinggal di Arab Saudi maupun di Tanah Air, untuk tidak tergiur promosi haji tanpa tasreh. &ldquo;Jangan mudah tergiur janji bisa berhaji. Uang hilang, haji melayang bukan sekadar slogan, tapi kenyataan yang harus disadari semua pihak,&rdquo; tegasnya.

WNI ditangkap di Mekkah usai jual layanan haji tanpa tasreh ke polisi menyamar. Ancaman denda hingga Rp448 juta dan penjara menanti.

Arab Saudi Tangkap WNI di Mekkah yang Janjikan Bisa Berhaji Tanpa Visa Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/pelunasan-jamaah-2977831040.jpg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler ditutup pada Jumat (2/5) petang. Catatan Kementerian Agama (Kemenag) jumlah jamaah haji reguler yang melunasi biaya haji mencapai 213.860 orang. Jumlah ini di atas kuota reguler yang ditetapkan 203.320 orang.&nbsp; Jumlah jamaah yang melunasi lebih besar, karena termasuk kuota cadangan. Mereka nanti akan mengisi kuota yang kosong alias tidak melunasi atau pembatalan. Penetapan kuota cadangan sebagai mitigasi, supaya serapan kuota haji bisa maksimal. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan, yang melunasi terdiri atas 183.197 jamaah berhak lunas baik pada tahap I maupun tahap II.&nbsp;Kemudian ada 28.459 jamaah lunas dengan status cadangan. Lalu ada 1.520 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 684 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Dari 203.320 kuota reguler, ada 183.197 jamaah reguler berhak melunasi sesuai urut porsi yang melakulan pelunasan. Sisanya akan diisi oleh jamaahlunas cadangan sesuai sebaran provinsinya masing-masing," terangnya kemarin (3/5).&nbsp; Tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji. Terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. Lalu 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada KBIHU dan 1.572 orang PHD.&nbsp; Zain lantas menjelaskan perkembangan penerbitan visa haji reguler. Sampai dengan 2 Mei malam, ada 180 ribu visa haji reguler yang sudah terbit. "Alhamdulillah, saya cek pagi ini (3/5) visa yang sudah terbit sudah mencapai 187.773 jamaah. Kita masih terus kebut untuk proses pemvisaan ini sehingga diharapkan bisa segera selesai,&rdquo; katanya.&nbsp; Untuk request visa yang diajukan Kemenag sebenarnya sudah mencapai 192.551 nama. Kemenag masih menunggu approval dari otoritas Arab Saudi sembari memproses pengajuan sisanya. "Kita harap penerbitan visa berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target," katanya.&nbsp; Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang pertama, secara bertahap diberangkatkan ke Madinah dari 2 sampai 16 Mei 2025. Untuk pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan ke Jeddah dari 17 sampai 31 Mei 2025. Sementara itu parlemen meminta pemerintah menindak tegas travel yang memberangkatkan jamaah tanpa visa haji resmi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan oknum penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang nakal. Desakan ini disampaikan menyusul maraknya laporan pemberangkatan jamaah haji menggunakan visa selain visa resmi haji. Abidin menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kepastian hukum para jamaah di Tanah Suci. "Tindakan ini bisa menyebabkan jamaah terlantar, dideportasi, atau bahkan menghadapi masalah hukum di Arab Saudi," ujar Abidin. Dia meminta Kemenag untuk melakukan pengawasan ketat terhadap biro perjalanan haji dan umrah, termasuk verifikasi dokumen perjalanan yang digunakan oleh para calon jamaah. Selain itu, Abidin juga mendesak agar travel yang terbukti melanggar dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Tak hanya itu, Abidin juga mendorong Kemenag untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih travel resmi dan memastikan penggunaan visa haji yang sah. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dinilai penting guna mencegah masuknya jamaah Indonesia dengan visa non-haji. "Kami mengimbau masyarakat untuk memeriksa keabsahan travel haji dan umrah melalui situs resmi Kemenag dan memastikan seluruh dokumen perjalanan sesuai ketentuan," tambahnya. (wan/lyn)

Pelunasan biaya haji reguler ditutup dengan 213.860 jemaah melunasi, sementara visa haji reguler telah mencapai 187.773. Kemenag awasi trave

Pelunasan Biaya Haji Resmi Ditutup, Mayoritas Visa Haji Reguler Sudah Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/89DC7F53-7DE6-42F6-B5FD-88CD7B1E5FEF-3049703088.jpeg" alt="Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief saat melepas petugas haji. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief saat melepas petugas haji. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menjelang puncak musim haji 2025, pemerintah Indonesia mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran berangkat haji menggunakan visa nonhaji. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam acara Pelepasan Petugas Haji 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Senin (28/4). Hilman mengungkapkan, dirinya baru saja menerima pesan langsung dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pesannya jelas: Indonesia diminta aktif mengedukasi warganya untuk tidak menggunakan visa selain visa haji. &ldquo;Mereka wanti-wanti betul. Jangan sampai ada jemaah Indonesia yang berangkat dengan visa selain visa haji,&rdquo; ujar Hilman. Ia menambahkan, banyak kasus di lapangan menunjukkan calon jemaah yang tertipu biro perjalanan, dijanjikan bisa berhaji, padahal visanya bukan visa haji resmi. Arab Saudi sendiri memperketat kebijakan visa menjelang musim haji tahun ini. Mulai Selasa (29/4), warga Saudi, penduduk tetap, warga negara Teluk (GCC), dan pemegang visa lainnya tidak lagi bisa mengajukan izin umrah melalui platform Nusuk. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kelancaran pelaksanaan haji dan mencegah keberadaan jemaah ilegal, sebagaimana dilaporkan Gulfnews dan Morocco World News. Kementerian Haji dan Umrah Saudi menegaskan, penangguhan izin umrah ini akan berlangsung hingga 10 Juni 2025 atau bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1446 H. Hanya pekerja haji resmi, penduduk Mekah, dan pemegang visa haji sah yang diizinkan memasuki kota suci Mekah selama periode ini. Bagi siapa pun yang nekat berhaji tanpa visa resmi, Saudi memperingatkan akan ada sanksi tegas, termasuk larangan masuk ke Arab Saudi selama lima tahun. Tak hanya itu, Saudi juga menghentikan sementara penerbitan visa kunjungan jangka pendek untuk warga dari 14 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 13 April 2025 dan akan berlangsung hingga pertengahan Juni 2025, pasca musim haji. Tiga jenis visa yang terdampak adalah visa umrah, visa kunjungan bisnis, dan visa kunjungan keluarga.&nbsp;Negara yang terkena dampak antara lain Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman. Bagi mereka yang sudah memegang visa sah sebelum 13 April, masih diperbolehkan masuk, namun harus meninggalkan Arab Saudi paling lambat 29 April 2025. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Arab Saudi belajar dari tragedi haji 2024, di mana lebih dari 1.200 jemaah meninggal dunia akibat kombinasi cuaca ekstrem dan ketidaktersediaan fasilitas dasar seperti penginapan, transportasi, dan layanan kesehatan. Pada musim haji tersebut, lebih dari 300.000 jemaah ilegal harus dievakuasi dari Mekah. Dari jumlah itu, 153.998 orang adalah pendatang asing berbekal visa turis, dan 171.587 lainnya adalah penduduk lokal tanpa izin haji. Saudi menegaskan, kini hanya jemaah resmi dengan visa haji sah yang diperbolehkan menjalani ibadah dengan nyaman dan aman. Untuk mendukung pelaksanaan haji yang lebih tertib, Saudi juga memperkenalkan enam pilihan paket haji resmi bagi jemaah dari lebih dari 50 negara. Dirjen Hilman berharap seluruh calon jemaah Indonesia tetap berhati-hati terhadap tawaran haji jalur cepat atau haji &ldquo;diam-diam&rdquo; menggunakan visa nonhaji. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyebarkan edukasi ini, agar musim haji 2025 benar-benar menjadi momentum ibadah yang aman, sah, dan penuh keberkahan. &ldquo;Kami ingin semua jemaah berangkat dengan sah, aman, dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur,&rdquo; pungkas Hilman. &nbsp; &nbsp;

Saudi perketat izin haji 2025. Dirjen PHU ingatkan jangan gunakan visa nonhaji agar ibadah aman dan bebas dari sanksi berat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Haji Ilegal

Berita Terkini