<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pedes-politikus-pdip-sebut-paripurna-dpr-tontonan-politik-kemunafikan_m_126499.jpeg" alt="Sidang Paripurna DPR yang membahas usulan hak angket KPK, Jumat (28/4)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR yang membahas usulan hak angket KPK, Jumat (28/4)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, meminta kepada seluruh pihak tidak perlu takut dengan wacana pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Yanuar menilai, hak angket itu memiliki tujuan yang baik, karena menguji dan melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan penting, juga berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. <div>"Hak angket adalah hak konstitusional DPR yang dijamin oleh undang-undang. Jika syaratnya terpenuhi untuk pengajuan hak angket ini, maka tak ada satupun orang yang boleh menghalangi proses ini," kata Yanuar dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (23/2). &nbsp;</div> <div>Menurutnya, mekanisme konstitusional di DPR perlu ditempuh ketika pemerintah tidak mau meluruskan dugaan penyimpangan dalam pemilu. Secara formal, menurutnya hak penyelidikan atau hak angket itu dilindungi oleh undang-undang.</div> Dia mengatakan dugaan kecurangan pemilu itu tidak cukup hanya ditangani melalui aspek penegakan hukum oleh penyelenggara pemilu atau aparat terkait, atau sekedar menghitung sengketa perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi, karena eskalasinya luas. Legislator dari PKB itu menjelaskan, hak Angket di DPR adalah langkah yang konstruktif dan konstitusional, dan mencerminkan bahwa DPR peduli dan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal penting yang berdampak pada kehidupan nasional. "Jika DPR tidak berbuat apa-apa, maka lembaga ini juga akan dihujat publik karena dianggap mandul untuk merespon pelaksanaan pemilu yang dianggap carut marut," katanya. Menurutnya pengajuan hak angket akan tergantung terhadap koalisi di DPR dalam melakukan negosiasi dan konfrontasi. Hasilnya, kata dia, terlihat saat pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR, apakah diterima atau ditolak. "DPR ajukan hak angket hal biasa. Jika tidak merasa ada kesalahan dan kecurangan, nggak perlu ditakutkan," katanya.

Jika DPR tidak berbuat apa-apa, maka lembaga ini juga akan dihujat publik karena dianggap mandul untuk merespon pelaksanaan pemilu

Punya Tujuan Baik, Wakil Ketua Komisi II DPR Minta Seluruh Pihak Tak Perlu Takut dengan Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/Sipil-Myanmar-3146905771.jpeg" alt="Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata" width="100%">
<figcaption>Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai senjata</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) menyambangi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10). Mereka mendesak DPR melakukan&nbsp;Hak Angket&nbsp;terkait dugaan suplai senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar yang dilakukan oleh BUMN Indonesia. Direktur Imparsial Ghufron Mabruri yang tergabung dalam Koalisi SSR mengatakan, Kementerian Pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR untuk dimintai keterangan. "Hal ini penting dilakukan mengingat dampak dari dugaan&nbsp;suplai senjata&nbsp;dan amunisi tersebut yang mengakibatkan krisis kemanusiaan di Myanmar yang semakin berlarut dan tidak kunjung usai," kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Rabu (25/10). Desakan koalisi tersebut dilakukan setelah adanya laporan ke Komnas HAM pada 3 Oktober 2023, oleh Marzuki Darusman (Mantan Kepala Fact-Finding Mission Independen untuk Myanmar), Feri Amsari (Akademisi dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Za Uk Ling (Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization). Laporan itu perihal dugaan keterlibatan tiga BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dalam kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ke junta militer melalui broker di Myanmar. Namun demikian, kata Ghufron, ketiga BUMN dan perusahaan induk, yakni Defend.ID mengklaim tidak pernah terlibat dalam menyediakan alat pertahanan dan keamanan kepada junta militer Myanmar, dan menegaskan kepatuhan pada Resolusi PBB 75/287 yang melarang pengadaan senjata untuk junta. "Klaim ini jelas berbanding terbalik dengan laporan yang disampaikan oleh empat tokoh di atas," ujar Ghufron. Menurut Ghufron, PT Pindad melalui situs webnya bahkan menyatakan bahwa pada 24 Juli 2023, saat adanya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perusahaan alutsista tersebut mengonfirmasi amunisi yang dikirimkan ke Amerika Serikat dan beberapa negara Asia, salah satunya&nbsp;Myanmar. Melihat urgensi untuk menginvestigasi dugaan lebih lanjut, kata Ghufron, Koalisi SSR memandang bahwa DPR memiliki peran penting untuk menindaklanjuti dugaan-dugaan yang tertera pada laporan tersebut. "Seharusnya DPR bisa mendalami laporan tersebut dengan kewenangan yang dimiliki sesuai Pasal 79 Ayat 3 UU No.17 Tahun 2014, yakni melalui Hak Angket," ujarnya. Koalisi SSR menilai Komisi I dan VI DPR RI memiliki peran sentral dalam penggunaan hak angket karena mengawasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang saling bersangkutan. Menurut Ghufron, dalam hal ini Kemenhan berperan dalam memberikan End User Certificate (EUC) sebagai transparansi penerima atau pemesan barang, sedang Kemenlu memberi pertimbangan konvensi atau peraturan internasional terkait embargo senjata kepada Myanmar. Sementara itu, Komisi VI DPR yang membawahi Kementerian BUMN dinilai punya peran penting untuk mengawasi 3 perusahaan komersial produk militer yang sepenuhnya milik negara tersebut. Oleh sebab itu, Koalisi SSR mendesak Komisi I dan VI DPR RI menggunakan Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap Kemenhan dalam perizinan produksi dan pengiriman senjata ke junta militer melalui True North Ltd yang semakin memperburuk situasi krisis kemanusiaan di Myanmar. "Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR RI melakukan Hak Angket terkait dugaan suplai ilegal senjata dan amunisi kepada junta militer Myanmar," ujar Ghufron.*

Kementerian Pertahanan dan kementerian BUMN juga tidak bisa lepas tanggung jawab atas persoalan ini sehingga perlu dipanggil oleh DPR.

Soal Suplai Senjata ke Myanmar, Koalisi Sipil Desak DPR Gunakan Hak Angket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/fahri-cerita-kpk-mau-nego-sama-novanto-laode-bilang-begini_m_168254.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK, Laode Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Laode Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemeriksan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif membantah pihaknya pernah melobi Ketua DPR Setya Novanto. Hal ini, terkait kehadiran pihaknya dalam pansus angket yang dibuat di lembaga legislatif tersebut.&nbsp; "Tidak, tidak, pimpinan KPK tidak pernah satu orang pun yang pernah bertemu dengan Pak SN," tegas Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11).&nbsp; Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi ketuanya, Setya Novanto.&nbsp; "Saya mendengar, ada pimpinan KPK yang bilang begini, ini terkait nanti yang saya bilang soal perebutan tiket. Pak Nov itu kan berkali-kali didatangi untuk diajak nego," ungkap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11). Bahkan, lanjut Fahri, negosiasi yang dilakukan oknum pimpinan KPK tersebut juga terkait Pansus Angket yang ada di DPR.&nbsp; "Malah dia mau ngajak nego termasuk soal pansus angket," sebut dia. Mendengar cerita dari Novanto tersebut, Fahri lantas menyarankan untuk menolaknya. Sebab, mekanisme angket adalah mekanisme paripurna dan usulan dari anggota DPR. "Nggak ada hubungannya sama kekuatan pimpinan. Kasih tau mereka. Itu enggak bisa dinegokan," ulasnya menceritakan perbincangan dengan Novanto. Tak hanya satu, ada oknum pimpinan KPK lainnya yang juga menegosiasi Novanto supaya mereka tidak dipanggil Pansus Angket di DPR. Tapi, Fahri kembali mengatakan, kepada Novanto bahwa angket adalah mekanisme yang independen. &rdquo;Angket itu enggak ada hubungannya dengan pimpinan, sehingga saya sendiri mengunci supaya jangan ada intervensi kepada mekanisme DPR," cerita Fahri.

Fahri Cerita KPK Mau Nego sama Novanto, Laode Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/dpr-matilah-kau-kpk_m_137875.jpeg" alt="Tjipta Lesmana" width="100%">
<figcaption>Tjipta Lesmana</figcaption>
</figure> BEBERAPA tahun lalu terjadi &rsquo;&rsquo;perang&rsquo;&rsquo; terbuka antara KPK dan Polri yang berawal dari perebutan sengit dua instansi untuk mengambil alih kasus korupsi proyek simulator di Korlantas Polri. Pada titik yang mendidih sekali, Presiden SBY cepat membaca situasi, lalu turun tangan. Dia memerintah Kapolri untuk menyerahkan penyidikan kasus tersebut kepada KPK.   Karena itu, selesailah &rsquo;&rsquo;perang terbuka&rsquo;&rsquo; itu. KPK pun mengobrak-abrik Korlantas, menelanjangi habis kasus simulator. Kepala Korlantas dan Wakil Korlantas dijebloskan ke penjara lewat persidangan di pengadilan tipikor.  Dewasa ini masyarakat sedang menyaksikan tontotan yang lebih seru dan lebih menegangkan: &rsquo;&rsquo;perang&rsquo;&rsquo; terbuka antara KPK dan DPR yang dipicu oleh munculnya hak angket DPR untuk memeriksa KPK disusul pembentukan Pansus Hak Angket DPR.  Sejak spekulasi merebak tentang nafsu sejumlah wakil rakyat menggulirkan hak angket KPK, masyarakat sudah menyuarakan resistansi mereka. Mereka mempertanyakan untuk apa hak angket? Apakah para wakil rakyat kita di Senayan tidak paham apa itu sesungguhnya hak angket?  Per definisi, hak angket DPR adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas kepada masyarakat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, sasaran pokok penggunaan hak angket adalah pemerintah.  Ketika beberapa tahun lalu pemerintahan SBY bersikap abstain dalam voting Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran, DPR marah. Mengapa sebagai negara berpenduduk Islam terbesar dunia Indonesia tidak mendukung Iran? Karena itu, cepat DPR pun menggulirkan hak angket tentang Iran. Pemerintahan SBY diminta menjelaskan sejelas-jelasnya apa pertimbangan bersikap abstain saat itu.  Lalu, siapa sasaran pokok hak angket KPK? Ya, KPK! Apakah KPK merupakan instansi pemerintah?  Wacana hak angket KPK bergulir ketika KPK menolak permintaan Komisi Hukum DPR untuk mendapatkan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani oleh para penyidik KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Miryam Haryani, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura, sejak memberikan kesaksian di pengadilan tipikor pada 23 Maret 2017 sekonyong-konyong menjadi tokoh sentral sekaligus tokoh kontroversial dalam megakasus e-KTP. Maklum, dari mulut Miryam-lah keluar nama-nama penting anggota DPR yang disebut-sebut menerima uang haram proyek e-KTP.  Skandal e-KTP memang layak disebut megaskandal. Bayangkan, 40 persen lebih anggaran proyek pengadaan e-KTP diduga dirampok oleh berbagai pihak! Begitu edan, sampai-sampai Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar dalam sidang kasus korupsi e-KTP berkomentar emosional.  &rsquo;&rsquo;Begitu banyak uang yang dijadikan bancakan. Ini kan sontoloyo!  Memang nama-nama anggota DPR maupun mantan anggota DPR yang disebut-sebut dalam persidangan tipikor kasus e-KTP memberikan bantahan keras. Dan, semua pun sepantasnya menghormati prinsip praduga tidak bersalah. Namun, karena kasus tersebut mendapat eksposur luar biasa dari seluruh media massa, termasuk media sosial, persepsi kuat pun tertanam di otak masyarakat luas bahwa banyak petinggi pemerintah dan wakil rakyat yang terlibat.  Serangan publik ke DPR berdasar persepsi negatif yang dahsyat itu jelas membangkitkan kegusaran di pihak DPR. Lalu, hak angket digulirkan. Awalnya, hanya sedikit fraksi yang dukung. Melalui lobi-lobi oleh para pendukungnya, partai-partai yang semula menolak pun ikut mendukung. Partai Gerindra, misalnya, awalnya menolak keras sebagaimana ditandaskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Tetapi, Gerindra kemudian mendukung. Sikap idem dito dilakukan Partai Amanat Nasional.  Jika kita kaji berdasar teori first order presentation dalam ilmu komunikasi, pembentukan hak angket jelas sebagai ungkapan dendam, atau counter-attack DPR atas KPK. Sejumlah wakil rakyat sakit hati karena Senayan mendapat gempuran keras dari peradilan kasus e-KTP.  Apa sebetulnya sasaran panitia angket?  Jelas untuk melemahkan KPK. Bukan rahasia lagi, tuntutan merevisi UU tentang KPK sudah lama dikumandangkan keras oleh DPR. Tetapi, tuntutan tersebut selalu gagal karena mendapat perlawanan keras dari publik. Ada beberapa item yang menjadi sasaran &rsquo;&rsquo;tembak&rsquo;&rsquo; DPR atas UU KPK. Di antaranya, kewenangan sadap KPK dan kewenangan penuntutan KPK.  Padahal, jika kita berpikir jernih sejernihnya, apa yang salah dengan KPK?  Coba semua pihak menjawab satu pertanyaan ini: Apakah mereka yang diciduk, disidik, kemudian dijebloskan ke penjara karena dinyatakan terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi oleh pengadilan tipikor terjadi mis-trial alias peradilan yang sewenang-wenang? Mengapa ada pihak yang mau memisahkan kewenangan penyidikan dari kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK? Jika KPK ngawur dalam menjalankan kewenangannya, bukankah ada peradilan tingkat banding dan peradilan kasasi di Mahkamah Agung (MA)? Apakah MA bisa diajak kolusi oleh KPK? Fakta tersebut menunjukkan kerja KPK tidak bisa dikatakan jelek, apalagi ngawur.  Pertanyaan kedua: Apakah kita tidak senang dan memberikan apresiasi jika KPK terus bergiat, bahkan lebih agresif lagi aktivitasnya, menciduk dan menuntut orang-orang yang diduga merampok uang rakyat? Bukankah kita sudah sepakat bahwa korupsi itu salah satu musuh paling berbahaya bagi pembangunan nasional?  Kini masyarakat sedang menanti sikap Presiden Jokowi atas &rsquo;&rsquo;peperangan&rsquo;&rsquo; yang sedang berlangsung antara KPR versus DPR. Saya pun sungguh tidak mengerti sikap sejumlah parpol pendukung pemerintah yang justru mendukung hak angket! (*)    *Anggota Komisi Konstitusi MPR 2004

DPR: Matilah Kau, KPK!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sayangi-kpk-sesuai-hukum_m_127780.jpeg" alt="Nurul Ghufron" width="100%">
<figcaption>Nurul Ghufron</figcaption>
</figure> DPR telah mengetok palu hak angket terhadap KPK, pro dan kontra terbelah pada pemihakan &rdquo;pro-KPK vs kontra-KPK&rdquo;, yang setuju dicap sebagai kontra-KPK. Saya akan mengajak khalayak untuk mencintai KPK dengan cara hukum.  Sebelumnya, mari kita koridori hak angket tersebut sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Hak angket adalah bagian dari hak dari lembaga legislasi. Hak tersebut diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam negara demokrasi, kekuasaan dipercaya harus dibagi dan tidak disentralkan. Sentralisasi kekuasaan hanya mengakibatkan absolutisme yang cenderung korup. Pemikiran itu yang mendasari kekuasaan negara, yang setidaknya dibagi dalam tiga poros kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adalah salah jika ada pihak yang akan menggunakan wewenangnya kemudian dihalangi dan dianggap tidak layak. Bagaimanapun, DPR adalah lembaga legislatif yang karenanya menyandang hak angket.  Sementara itu, KPK berdasar UU No 30 Tahun 2002 adalah lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan. Kekuasaan tersebut tidak mungkin masuk di wilayah legislatif ataupun yudikatif. Menyidik dan menuntut di mana pun pasti masuk kekuasaan eksekutif sehingga KPK dalam pemilihan kekuasaan masuk bagian eksekutif. Namun, KPK juga termasuk lembaga independen. Maksudnya, independen dalam menyidik dan menuntut yang tidak di bawah kendali kekuasaan lembaga negara lainnya.  Ada sejumlah alasan penolakan terhadap penggunaan hak angket. Pertama, asumsi yang berkembang bahwa angket dilancarkan untuk menghambat penyidikan dugaan korupsi e-KTP. Seandainya asumsi itu benar, tentu tidak kemudian angket bisa memasuki hasil berita acara pemeriksaan (BAP). Sebab, objek angket adalah sesuatu hal tentang pelaksanaan kekuasaan yang dianggap tidak sesuai perundang-undangan. Berkaitan dengan kewenangan substansial dan prosedur formal penyidikan dan penuntutan, angket tidak boleh masuk pada hasil BAP yang dalam koridor kerahasiaan sampai dakwaan dibacakan di pengadilan.  Semua itu memang sebuah kewajaran. Namun, juga tidak berarti bahwa penggunaan angket masuk materi penyidikan dan penuntutan. Angket hanya bisa menyoal apakah dalam menyidik atau menuntut terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai UU. Angket hanya boleh mempermasalahkan aspek formal pelaksanaan undang-undang dan bukan hasil secara materiil pelaksanaan penyidikan dan penuntutan berdasar UU KPK.  Panitia hak angket DPR dalam bertugas menyelidiki dapat meminta keterangan dari perwakilan pemerintah, saksi, pakar, organisasi profesi, dan semua pihak terkait lainnya. Sekali lagi hanya untuk menilai pelaksanaan kewenangan penyidikan dan penuntutan oleh KPK, dan bukan masuk pada hasil penyidikan dan penuntutan yang dilindungi kerahasiaannya oleh hukum. Termasuk kekhawatiran tentang pemaksaan sebagaimana terjadi di Komisi III DPR yang meminta agar hasil rekaman komunikasi saksi dan tersangka untuk dibuka. Hal tersebut bukanlah objek angket.  Kedua, pengusung hak angket adalah para teman tersangka korupsi e-KTP sehingga bisa dipahami bahwa itu adalah serangan balik. Publik dan pengamat pun kemudian dibelah bahwa yang pro-angket dianggap kontra-KPK. Sebaliknya, yang kontra-angket dianggap pro-KPK. Pemisahan tersebut tentu tidak menyehatkan bagi KPK. Bagaimanapun, KPK adalah harapan dan tumpuan pemberantasan korupsi. Namun, menyayangi KPK dengan membiarkannya tanpa pengawasan juga akan mendorong KPK kepada jurang kesalahan yang sama dengan lembaga lainnya yang memiliki kekuasaan besar tanpa ada kontrol. KPK adalah bagian dari lembaga dalam struktur demokrasi yang memerlukan check and balance. Karena itu, biarlah KPK tumbuh sehat selayaknya lembaga di negara demokrasi yang butuh pengawasan agar tumbuh secara sehat dan terus menjaga diri dalam kebenaran. Menyayangi KPK dengan melindunginya agar tidak terjamah dari pengawasan hanya akan melahirkan lembaga yang semakin jauh dari hukum.  Sebaliknya bagi DPR, hal itu juga tidak berarti kesempatan untuk menekan dan memaksakan kehendaknya kepada KPK. Seluruh rakyat akan terus melihat kerja angket yang sedang dilakukan DPR, jika angket tidak lebih sebagaimana dikhawatirkan banyak orang dan itu terbukti. Taruhan secara politik tersebut akan semakin merusak citra DPR, malah dalam kondisi itu KPK akan semakin dilindungi rakyat. Bukan tidak mungkin rakyat akan kembali turun untuk melindungi KPK dari &rdquo;dagelan&rdquo; angket DPR. Karena itu, ini adalah momen bagi DPR untuk rebound atas sejumlah perilaku yang memperburuk citra DPR. Ini sekaligus menjadi pembelajaran politik bahwa DPR ternyata masih bisa benar.  KPK pun tidak perlu menganggap angket adalah musibah buruk. Hadapilah angket DPR dengan penjelasan atas pelaksanaan kewenangan penyidikan dan penuntutan yang telah dilakukan selama ini. Andai ada hal-hal yang salah, itu adalah kesempatan bagi KPK untuk memperbaiki, asumsi diri bahwa pelaksanaan wewenang penyidikan dan penuntutan telah sesuai dengan UU KPK dan hukum acara pidana. Semua perlu diuji dan dibuktikan agar asumsi yang ada bisa menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. (*)    *Dekan Fakultas Hukum Unej

Sayangi KPK sesuai Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/kpk-tak-perlu-takut-nih-penjelasan-pakar-soal-hak-angket-dpr_m_126625.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai Hak Angket terhadap KPK yang dilayangkan DPR bukan sesuatu hal yang luar biasa.&nbsp;Baginya, hak tersebut hanya untuk bertanya, sehingga tidak perlu ditakuti akan melemahkan KPK. "Tak perlu ada yang ditakuti dengan Hak Angket DPR terhadap KPK. Orang cuma minta klarifikasi dan membuktikan data dan fakta yang dimiliki DPR,&nbsp;tinggal dijawab saja. Apa yang perlu ditakuti, cuma itu doang," ucapnya kepada wartawan, kemarin. Diungkapkan Margarito, Hak Angket ini digulirkan DPR berdasarkan usulan Komisi III. Komisi III menganggap ada ketidakpatutan KPK dalam segi anggaran&nbsp;dan pelaksanaan Undang-Undang.&nbsp; DPR, kata dia, ingin menyoroti sering bocornya dokumen dalam proses hukum seperti sprindik, surat cekal sampai dengan pencabutan Berita Acara&nbsp;Pemeriksaan (BAP) oleh Miryam S Haryani dalam kasus e-KTP yang tengah ditangani KPK. "Hak Angket itu merupakan cara sebuah negara hukum yang demokratis untuk memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraaan negara berlangsung secara&nbsp;akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak Angket DPR hanya untuk memastikan fungsi-fungsi negara berlangsung dalam kerangka rule of&nbsp;law," beber dia.&nbsp; Dia pun yakin, penggunaan Hak Angket ini tidak akan memperlemah KPK seperti yang ditakutkan banyak pihak. Hak Angket itu justru dapat memperkuat KPK.&nbsp; "Sebab, kejujuran adalah kekuatan terbesar. Kejujuran itu tidak pernah melahirkan ketakutan bagi pemilik kejujuran. Kalau jujur pasti tidak ada rasa&nbsp;ketakutan kepada siapa pun. Kenapa harus dipikirkan bahwa ini akan melemahkan? Kenapa hak angket perlu ditakuti?" cetusnya. Dalam berbagai kesempatan, lanjutnya, KPK selalu mendengung-dengungkan pentingnya bertindak jujur. Nah, dengan Hak Angket ini, giliran DPR meminta&nbsp;KPK jujur mengenai proses hukum yang selama ini dilakukan. "Nah, kenapa sekarang takut? Orang jujur kok takut!" cetusnya. Hak Angket ini, sambungnya, berbeda dengan rencana perubahan UU KPK yang selama ini banyak dibahas. Perubahan itu disebut-sebut akan memangkas&nbsp;kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi. "Pemangkasan kewenangan itu baru dapat dikatakan melemahkan. Yang ini (Hak Angket) kan tidak," ucapnya. Margarito juga melihat, penggunaan Hak Angket DPR cukup berdasar. Sebab, sebelumnya DPR sudah memegang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)&nbsp;terhadap KPK. "Kalau DPR punya data hasil pemeriksaan BPK, ya harus dibuka," tandasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

KPK Tak Perlu Takut! Nih Penjelasan Pakar soal Hak Angket DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/pdip-kaget-demokrat-ajukan-hak-angket_m_107057.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PDI Perjuangan mengaku terkejut dengan sikap Partai Demokrat yang menggulirkan wacana hak angket di DPR. Adapun hak angket diajukan lantaran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa disadap. Diketahui, dugaan penyadapan menjadi ramai setelah Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama tim kuasa hukumnya mengaku memiliki bukti pembicaraan antara SBY dengan Ketua Umum MUI Ma'rif Amin. Itu disampaikan dalam sidang ke-8 kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Ahok. "Tentu kami kaget, isu penyadapan itu yang sesunggunya isu hukum menjadi isu politik," ujar Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2). Kata dia, sejatinya dalam persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Ahok maupun kuasa hukumnya tidak mengjudge ada sadapan pembicaraan antara kedua tokoh tersebut. Mereka dalam posisi mengonfirmasi keterangan saksi-saksi soal adanya pembicaraan antara SBY-Ma'ruf. Sama halnya ketika mereka ingin mengonfirmasi keganjilan fatwa MUI terkait penistaan agama. "Itu juga mereka konfirmasi," katanya. Namun, jika memang Demokrat melalui fraksinya melakukan upaya politik dengan menginisiasi hak angket, Fraksi PDIP mempersilakan. "Ya silakan saja. Kami tidak dalam posisi melarang mereka," sebut wakil ketua komisi III DPR itu. PDIP sebagai partai yang pernah menjadi oposisi pemerintah pun pernah bahkan sering mengajukannya. Prosedur pengajuan hak angket, menurut dia, cukup sederhana. Yakni dengan meminta tanda tangan minimal dari 25 anggota DPR. Namun, dasar pengajuan hak angket itu perlu jelas. "Ya bagi kami tidak ada yang istimewa, walaupun terus terang kami mempertanyakan, apa yang mau ditanyakan ke pemerintah soal penyadapan itu?" pungkas Trimedya. (dna/JPG)

PDIP Kaget Demokrat Ajukan Hak Angket

hak angket dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak angket dpr

Berita Terkini