<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003.jpg" alt="MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNTUT HAK: Kamp Tuapukan di Desa Oebelo, Kupang Tengah, NTT. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Mereka yang Loyal kepada Indonesia Itu Meminta untuk Didengar</h3> Ratusan warga eks Timor Timur, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi, menuntut penuntasan program relokasi. Risno Pakur membantu mereka lewat tulisan, video, dan dengan membawa isu itu ke khalayak yang lebih luas.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI kamp pengungsi yang sepi, dengan jalanan yang belum diaspal itu, tak ada yang berubah dari Egi Soares. Dia tetap mencintai Indonesia, dengan segala kekecewaannya.  ”Kami sudah memilih dan menetap di Indonesia. Kami hanya ingin kepedulian bangsa ini agar hak-hak kami dipenuhi,” katanya dalam panggilan video dengan Jawa Pos yang difasilitasi Risno Pakur.  Egi bagian dari ratusan warga eks Timor Timur (Timtim, kini Timor Leste) yang masih menetap di kamp pengungsian Tuapukan di Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur.  Tiga puluh menit saja jaraknya dari ibu kota provinsi, tapi mereka yang bermukim di sana, sebagian di antaranya pejuang prointegrasi dan keturunannya, merasa negara seperti tidak pernah hadir.  ”Sejak menempati rumah yang disediakan 2003 lalu, kami belum punya hak atas tanah,” imbuh Marcho Okky, warga eks Timtim lainnya.  Risno Pakur termasuk yang tengah berjuang membantu mengadvokasi para penghuni kamp Tuapukan. Dia menulis artikel di sebuah media daring yang judulnya dibuka dengan kalimat Dear, El Presidente (Tuan Presiden yang Terhormat).  Pemuda Kupang alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, itu juga membuat video seputar kondisi terkini kamp tersebut. Durasinya 12 menit. Jawa Pos termasuk yang mendapat kiriman.  Di video itu terekam sepinya suasana di kamp yang penghuninya rata-rata bekerja sebagai buruh tani dan buruh lepas itu. Tak ada kendaraan lalu-lalang. Dan, jarak antarrumah juga cukup jauh.  Lokasi tanah yang ditempati pengungsi itu secara administratif berada di RT 18, RW 07, Dusun IV, Desa Oebelo. Terdapat 52 kepala keluarga (KK) lama dan 12 KK baru. Total ada 381 jiwa yang menetap di atas tanah seluas 3 hektare tersebut. Tiap KK menempati lahan seluas 20 meter x 25 meter.  Program relokasi yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum juga tuntas. ”Sampai sekarang mereka (warga eks Timtim, Red) masih tinggal di barak pengungsian,” ujar Risno yang tengah melanjutkan studi S-2 di Universitas Trisakti.  Tanah yang ditempati eks Timtim di Oebelo, kata Risno, sebelumnya merupakan milik Nikanor Mooy Mbatu. Pada 2003, tanah itu telah diberikan kepada panitia penyelenggara tanah. Dalam hal ini Dinas Kimpraswil (PU Bidang Cipta Karya) Provinsi NTT. ”Lahan (eks Timtim) diperoleh dari proses jual beli antara pemerintah dan tuan tanah,” paparnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/di_sini_sejak_2003_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MENUNTUT HAK: Risno Pakur (kanan) dan Egi Soares. (RISNO PAKUR FOR JAWA POS)  Menurut Risno, dana yang dipakai untuk membeli lahan permukiman dan pembangunan resettlement atas Oebelo tersebut bersumber dari dana hibah pemerintah Jepang. Pada 2015, Aliansi Perjuangan Rakyat NTT (APR NTT) melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan wakil rakyat setempat. ”Tapi, belum ada realisasi untuk tuntutan sertifikasi lahan,” paparnya.  Sekarang kamp pengungsian seluas 3 hektare itu dihuni mayoritas warga eks Timtim generasi ketiga. Kebanyakan orang tua mereka yang kali pertama menempati lahan tersebut sudah meninggal.  ”Kami ingin masalah ini (sertifikat tanah) cepat diselesaikan karena menyangkut masa depan anak dan cucu kami nanti,” kata Antonio Da Costa, salah seorang warga yang juga tinggal di kamp tersebut.  Film Atambua 39 Derajat Celsius rilisan 2012 juga menggambarkan situasi sulit para warga eks Timtim ini. Mereka tinggal di rumah-rumah beratap seng dan beralas tanah. Sebagian juga harus tinggal terpisah dari keluarga menyusul kerusuhan pascareferendum 1999 yang akhirnya berujung kepada Timor Leste merdeka.  ”Dulu aku mencari kayu di sana, mencari burung-burung liar,” kata salah seorang warga kepada Ronaldo, salah satu karakter di film garapan Riri Riza tersebut, sambil menunjuk ke arah Timor Leste. ”Tapi, sekarang ada tentara berjaga.”  Sepanjang film tersebut, ada getir seperti itu: tanah Timor di mana Timor Barat (masuk NTT, termasuk Kupang dan Atambua di dalamnya) dan Timor Timur (kini Timor Leste) berada yang kini terbelah.  Juga cinta yang tak terbantahkan kepada Indonesia di satu sisi. Dan, tarikan kerinduan dari tanah kelahiran di seberang di sisi lain. Riri Riza menggambarkan kontras itu lewat sosok ayah dan anak, Ronaldo serta Joao. Ronaldo yang prointegrasi meninggalkan istri dan anak yang sedang dikandung untuk menyeberang ke Indonesia dengan membawa si kecil Joao. Dan, di negeri tempat dia bekerja serabutan sebagai sopir itu, Joao tumbuh tanpa belaian kasih ibu yang cuma dia kenal suaranya lewat rekaman kaset usang.  Entah apakah hal yang sama juga dirasakan Egi, Okky, Antonio, atau warga penghuni Taupuan yang lain. Yang pasti, seperti disaksikan Risno, waktu yang tak pendek, hampir dua dekade, menunjukkan loyalitas mereka.  Tapi, di sisi lain, mereka juga ingin didengar. Risno membantunya, termasuk dengan membawa persoalan itu ke ibu kota Jakarta agar mendapat perhatian lebih luas.  ”Kami berharap lembaga bantuan hukum (LBH) dan teman-teman CSO (civil society organization, Red) bisa membantu menyelesaikan persoalan kami,” kata Antonio.

Di Sini sejak 2003, tapi Kami Belum Punya Hak atas Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penggugat-gubernur-dij-resmi-ajukan-banding-atas-kasus-hak-milik-tanah_m_192759.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta telah menerima pengajuan pendaftaran banding dari Handoko, pihak yang menggugat instruksi wakil kepala Daerah Istimewa Jogjakarta nomor k.898/I/A/1975 tertanggal 5 Maret 1975 tentang hak milik tanah pribumi dan nonpribumi. Materi banding akan diperiksa untuk kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta. "Dari register di perdata memang benar atas nama Handoko sudah mendaftarkan banding atas putusan peradilan tingkat pertama terkait gugatan pertanahan," kata Humas PN Yogyakarta Sari Sudarmi, sewaktu dikonfirmasi, Jumat (2/3). Dikatakannya memori banding itu akan diperlajari terlebih dahulu. Setelah dirasa lengkap maka akan diserahkan ke PT Yogyakarta untuk diperiksa kembali. "Sekitar dua pekan, kalau sudah lengkap baru kami serahkan," ungkapnya. Handoko, sebagai pihak penggugat mengatakan, memori banding tersebut sudah secara resmi didaftarkannya pada Rabu (28/2) lalu. "Sudah saya daftarkan memori banding melalui PN Jogya. Jika diperlukan, saya siap memberikan keterangan," katanya dikonfirmasi pada hari yang sama. Sebagaimana diketahui, gugatan yang diajukan ke PN Yogyakarta pada akhir 2017 lalu oleh Handoko, ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Serta tergugat kedua adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ merupakan upaya yang telah dilakukan untuk yang ketiga kali. Putusan pada 20 Februari lalu, majelis hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan itu karena bertujuan melindungi kepentingan umum yaitu masyarakat ekonomi lemah dan hal ini terkait pula dengan keistimewaan DIJ yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan dan menjaga Kasultanan Ngayogyakarta. Serta juga menjaga keseimbangan serta perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Handoko menilai itu bertentangan dengan Inpres 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah pribumi dan nonpribumi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

Penggugat Gubernur DIJ Resmi Ajukan Banding atas Kasus Hak Milik Tanah

hak atas tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hak atas tanah

Berita Terkini

Di Sini sejak 2003, tapi Kami Belum Punya Hak atas Tanah

Penggugat Gubernur DIJ Resmi Ajukan Banding atas Kasus Hak Milik Tanah

Download Aplikasi JawaPos.com