<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT-1-Pengucapan-sumpah-jabatan-Ketua-MA-FED-2JPG-2444171858.jpg" alt="Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Agung terpilih periode 2024-2029 Sunarto mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung (MA). dalam daftar yang terpilih, tidak ada nama Alimin Ribut Sujono, hakim yang menjatuhkan vonis mati pada mantan Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo.</p> <p>Kesepuluh nama itu ditetapkan dalam rapat pleno yang berlangsung hari ini, Selasa (16/9) di kompleks parlemen Senayan Jakarta Pusat.</p> <p>Penetapan itu dilakukan setelah uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc.&nbsp;</p> <p>Awalnya, seluruh fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya terhadap para calon hakim agung dan ad hoc. Setelahnya, Ketua Komisi III Habiburokhman bertanya kepada semua anggota Komisi III.</p> <p>"Apakah nama-nama calon hakim tersebut bisa disetujui," ujarnya. Serempak para anggota menjawab setuju dan palu diketuk tanda persetujuan.&nbsp;</p> <p>Dalam rapat pleno tersebut, delapan fraksi partai politik yang menyetujui, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat.&nbsp;</p> <p>Dengan keputusan itu sepuluh nama hakim agung dan adhoc telah terpilih. Yang menarik, hakim Alimin yang memvonis mati &nbsp;Mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo dicoret.&nbsp;</p> <p>Sementara Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan, sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) tahun 2025 terpilih untuk bekerja secara profesional dan mengembalikan marwah Mahkamah Agung.</p> <p>"Saya berharap nama-nama di atas dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya, bekerja secara profesional sesuai tugas dan fungsinya, serta dapat mengambilkan marwah MA sebagai penjaga keadilan dan tumpuan rakyat di negeri ini," terangnya.&nbsp;</p> <p>Dia mengutip pesan Al-Imam Munawi dalam kitab Faydhul Qadir, bahwa menjadi seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, hakim jangan sampai condong pada kekuasaan dan jabatan.</p> <p>"Jiwa yang condong pada cinta kekuasaan dan jabatan akan terjatuh dalam perilaku suap menyuap dan itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan," ucapnya dalam keterangan tertulisnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam lima tahun terakhir, lanjutnya, MA menghadapi ujian berat. Terutama akibat kasus korupsi yang menyeret sejumlah hakim.</p> <p>Hal itu harus menjadi pelajaran agar DPR lebih selektif dalam menentukan sosok yang akan duduk di kursi tertinggi peradilan.</p> <p>"Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini bukan hanya soal kecakapan hukum, tapi yang lebih utama adalah integritas dan moralitas," tuturnya.</p> <h2>Sepuluh Hakim Agung dan Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung</h2> <p>1. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Suradi menjadi hakim agung Kamar Pidana</p> <p>2. Hakim Tinggi MA RI Ennid Hasanuddin menjadi hakim agung Kamar Perdata</p> <p>3. Hakim Tinggi MA RI Heru Pramono menjadi hakim agung Kamar Perdata</p> <p>4. Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI Lailatul Arofah menjadi hakim agung Kamar Agama</p> <p>5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Muhayah menjadi hakim agung Kamar Agama</p> <p>6. Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Hari Sugiharto menjadi hakim agung Kamar TUN</p> <p>7. Hakim Pengadilan Pajak Budi Nugroho menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak</p> <p>8. Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Diana Malemita Ginting menjadi hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak</p> <p>9. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi MA RI Agustinus Purnomo Hadi menjadi hakim agung Kamar Militer</p> <p>10. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Moh. Puguh Haryogi menjadi hakim ad hoc HAM di MA</p>

DPR RI menetapkan sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc untuk Mahkamah Agung, harapan untuk mengembalikan marwah Mahkamah Agung.

Daftar 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Adhoc Terpilih di Mahkamah Agung, Hakim yang Vonis Mati Ferdi Sambo Tidak Lolos

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-tak-mampu-penuhi-permintaan-ma_m_183678.jpeg" alt="Ilustrasi hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hakim</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bertugas di Mahkamah Agung (MA). Persetujuan itu diberikan dalam rapat pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).</p> <p>Penetapan ini dilakukan setelah Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 16 calon hakim. Dari hasil uji tersebut, sembilan calon hakim agung yang berasal dari kamar pidana, perdata, hingga militer, serta satu hakim ad hoc HAM dinyatakan layak.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan pandangan fraksi yang telah dibacakan oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM,&rdquo; kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memimpin rapat dan menyampaikan hasil pandangan fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).</p> <p>Habiburokhman kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Komisi III. Ia mempertanyakan kepada masing-masing fraksi apakah nama tersebut dapat disetujui.</p> <p>"Apakah nama-nama calon hakim tersebut dapat disetujui?," tanya Habiburokhman.</p> <p>"Setuju," jawab para anggota Komisi III diiringi ketukan palu tanda pengesahan.</p> <p>Habiburokhman menegaskan, usai persetujuan di tingkat satu, hasil tersebut akan dibawa ke rapat paripurna.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Selanjutnya hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Adapun, 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM yang bertugas di MA yakni:</p> <p><strong>Hakim Agung</strong>:</p> <p>1. Heru Pramono, Hakim Agung kamar Perdata</p> <p class="class-paragraph">2. Budi Nugroho, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)</p> <p>3. Hari Sugiharto, Hakim Agung kamar TUN</p> <p>4. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Agung kamar Militer</p> <p>5. Diana Malemita Ginting, Hakim Agung kamar TUN (khusus pajak)</p> <p>6. Lailatul Arofah, Hakim Agung kamar Agama</p> <p>7. Muhayah, Hakim Agung kamar Agama</p> <p>8. Ennid Hasanuddin, Hakim Agung kamar Perdata</p> <p>9.Suradi, Hakim Agung kamar</p> <p><strong>Hakim ad hoc HAM:</strong></p> <p>1. Puguh Haryogi, Hakim ad Hoc HAM</p>

Komisi III DPR RI menyetujui sembilan hakim agung dan satu hakim ad hoc HAM untuk Mahkamah Agung dalam rapat pleno di Jakarta.

Komisi III DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM di MA, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/WhatsApp-Image-2025-04-22-at-181236-810882224.jpg" alt="Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2019-2024 yang juga menjabat sebagai Pembina DPP Garda Satu Nurul Ghufron meminta doa agar dilancarkan dalam seleksi calon hakim agung.</p> <p>Hal tersebut Ghufron sampaikan di acara Halal Bi Halal Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) di Tangerang, Selasa (22/4).</p> <p>&rdquo;Saat ini saya ikut proses dalam seleksi calon Hakim Agung. Saya berharap dan mohon doa mudah-mudahan dilancarkan dan dikabulkan dan menjadi kebanggan Garda Satu,&rdquo; kata Ghufron.</p> <p>Ghufron menyampaikan, bersedia bersama Garda Satu dalam kegiatan-kegiatan Garda Satu ke depannya. Tentu dalam kegiatan yang taat pada hukum.</p> <p>&rdquo;Kami berharap sekali lagi, kebersamaan ini akan terus berlanjut dalam kegiatan-kegiatan Garda Satu yang lebih kongkret dalam membina dan juga bermanfaat bagi rakyat,&rdquo; ujar Nurul Ghufron.</p> <p>Ghufron juga menekankan kepada seluruh pengurus Garda Satu se-Indonesia agar solidaritas dan kekompakan terus dijaga. Salah satunya apa yang dilakukan Ketua Umum Garda Satu Cak Abdul Rohim yang mampu mengumpulkan pengurus Garda Satu seluruh Indonesia.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah tanggapan, respons dari Garda Satu di beberapa daerah sangat respinsif dan positif. Kemudian kesolidan ini, kita lanjutkan dengan kerja-kerja nyata ke depan,&rdquo; ungkap Nurul Ghufron.</p> <p>&rdquo;Mudah-mudahan kita bisa ke depan menjalankan program, mungkin tidak perlu yang muluk-muluk tapi dari hal-hal yang kecil tapi lebih kongkrit dan bisa kita sumbangsikan bagi rakyat,&rdquo; tambah Ghufron.</p> <p>Sementara Ketua Umum Garda Satu Abdul Rohim mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus DPP Garda Satu dalam acara halal bihalal.</p> <p>&ldquo;Saya ketua umum Garda Satu dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan selamat Idul Fitri, <em>minal aidin wal faidin</em> mohon maaf lahir dan batin,&rdquo; tutur Cak Abdul Rohim.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Mari kita tetap lebih solid, tingkatkan kesatuan dan persatuan sesuai dengan visi misi Garda Satu, marilah kita tingkatkan dan membantu program-program pemerintah terutama dalam ekonomi kerakyatan. Kita dukung program pemerintah,&rdquo; sambung dia.</p>

Mantan wakil ketua KPK yang juga Pembina DPP Garda Satu Nurul Ghufron meminta doa agar dilancarkan dalam seleksi calon hakim agung

Halal Bihalal Garda Satu, Nurul Ghufron Minta Doa Dilancarkan Seleksi Calon Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/JKT-1-VONIS-GAZALBA-SALEH-FED-3JPG-1594528571.jpg" alt="Terdakwa Gazalba Saleh bersiap mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Gazalba Saleh bersiap mengikuti sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (15/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh atas perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengurusan perkara di MA. PT DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 12 tahun pidana penjara terhadap Gazalba Saleh atau bertambah 2 tahun dibanding putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gazalba Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,&rdquo; bunyi amar putusan PT Jakarta, dikutip Kamis (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT DKI Jakarta juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Gazalba. Tak hanya itu, PT Jakarta juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Gazalba berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta subsider 2 tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015462535/bikin-baterai-smartphone-cepat-habis-hindari-5-kebiasaan-buruk-berikut">Bikin Baterai Smartphone Cepat Habis, Hindari 5 Kebiasaan Buruk Berikut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hukuman terhadap Gazalba Saleh itu diadili oleh ketua majelis hakim Teguh Harianto dengan anggota Subachran Hardi Mulyono, Sugeng Riyono, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun pada 9 Desember 2024. Putusan itu dibacakan dalam persidangan, pada Senin (16/12).&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman yang dijatuhkan PT Jakarta lebih berat dibanding vonis Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Gazalba Saleh 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjatuhkan vonis tersebut, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, majelis hakim menilai Gazalba tidak membantu program pemerintah terkait pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya, serta mencemarkan nama baik Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal yang meringankan, terdakwa Gazalba Saleh belum pernah dipidana, memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anaknya, serta bersikap sopan selama persidangan," demikian bunyi amar putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa penuntut KPK menuntut agar hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh dihukum 15 tahun penjara.</div>

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman hakim agung nonaktif Mahkamah Agung (MA), Gazalba Saleh jadi 12 tahun penjara.

Vonis Banding Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Diperberat jadi 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/hakim-agung-1955446805.jpg" alt="Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 melalui pemungutan suara, yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10). Sunarto mengucap syukur atas terpilih dirinya sebagai Ketua MA periode 2024-2029.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya sidang paripurna istimewa ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan apapun," kata Sunarto saat menyampaikan sambutan usai terpilih sebagai Ketua MA, di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto menyatakan bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Dalam doanya, ia meminta jika jabatan Ketua MA membawa kemaslahatan maka akan dijalankan sesuai dengan amanah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015202936/wah-album-spill-the-feels-milik-seventeen-berhasil-mendapat-penjualan-lebih-dari-249-juta-kopi">Wah! Album SPILL THE FEELS milik SEVENTEEN Berhasil Mendapat Penjualan Lebih dari 2,49 Juta Kopi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah mengabulkan doa saya, sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan, doa saya adalah, Ya Allah kalau jabatan ini akan membawa kepada kemaslahatan berikan kepada saya, tapi seandainya apabila jabatan ini membawa kemudaratan bagi diri saya, keluarga saya, masyarakat, bangsa dan negara saya, berikanlah kepada yang lain, dan Allah telah menjawab doa tersebut," ucap Sunarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto menyampaikan terima kasih atas dukungan para hakim agung. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap tiga hakim agung lainnya yang telah bersedia menjadi calon Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ucapan terimakasih atas kepercayaan yang besar, yang diberikan oleh Yang Mulia para Hakim Agung yang memilih saya dan yang telah memilih rekan saya, Yang Mulia Prof Yulis, Yang Mulia Prof Haswandi dan Yang Mulia Bapak Susilo," ujar Sunarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015202908/jika-anda-menemukan-kegembiraan-dari-7-hal-sederhana-ini-anda-jauh-lebih-bahagia-daripada-yang-disadari">Jika Anda Menemukan Kegembiraan dari 7 Hal Sederhana Ini, Anda Jauh Lebih Bahagia daripada yang Disadari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MA menggelar&nbsp;Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI. Sebanyak empat hakim agung mencalonkan diri menjadi Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah hakim agung yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebanyak 46 orang. Sebanyak 44 orang hadir langsung di ruang pemilihan dan satu lainnya hadir dari Ruang Transit lantai 14 Gedung MA, sedangkan satu hakim agung lainnya absen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto mengalahkan tiga hakim agung lain yang juga mencalonkan diri menjadi Ketua MA. Mereka yakni, Haswandi yang memperoleh dukungan empat suara, Soesilo satu suara, dan Yulius tujuh suara. Sementara, terdapat dua suara tidak sah dan satu abstain.</div> </div>

Sunarto menyatakan bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Dalam doanya, ia meminta jika jabatan Ketua MA membawa kemaslahatan.

Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Sunarto: Alhamdulillah Allah Mengabulkan Doa Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/hakim-agung-1955446805.jpg" alt="Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 melalui pemungutan suara, yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10). Sunarto berhasil mendapat dukungan dari 30 hakim agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan berita acara hasil perhitungan kartu suara, ternyata Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H mendapatkan sejumlah 30 suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,&rdquo; kata Pimpinan Sidang Muhammad Syarifuddin saat memimpin Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI di Gedung MA, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tahun 2024-2029,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015202884/mengungkap-tiga-hal-utama-yang-membuat-kamu-harus-menonton-drama-my-name-dibintangi-han-so-hee">Mengungkap Tiga Hal Utama yang Membuat Kamu Harus Menonton Drama My Name, Dibintangi Han So Hee!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto mengalahkan tiga hakim agung lain yang juga mencalonkan diri menjadi Ketua MA. Mereka yakni, Haswandi yang memperoleh dukungan empat suara, Soesilo satu suara, dan Yulius tujuh suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Suara tidak sah dua, abstain satu,&rdquo; ucap anggota Panitia Pemilihan Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah hakim agung yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebanyak 46 orang. Sebanyak 44 orang hadir langsung di ruang pemilihan dan satu lainnya hadir dari Ruang Transit lantai 14 Gedung MA, sedangkan satu hakim agung lainnya absen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015202839/kasus-mardani-maming-guru-besar-fakultas-hukum-ui-rumuskan-3-legal-issues-yang-jadi-dasar-kekhilafan-hakim">Kasus Mardani Maming, Guru Besar Fakultas Hukum UI Rumuskan 3 Legal Issues yang jadi Dasar Kekhilafan Hakim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Syarifuddin selaku Ketua MA memutuskan tidak menggunakan haknya. Ia menegaskan, siapa pun yang terpilih merupakan pilihannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya selaku Ketua Mahkamah Agung yang hanya sebentar lagi akan memasuki masa purnabakti tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Siapa pun nanti yang terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung itu lah pilihan saya,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> <div class="">&nbsp;</div>

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029.

Hakim Agung Sunarto Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Gantikan Syarifuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/17/IMG_20240917_125402-782549635.jpg" alt="Jubir Mahkamah Agung (MA) Suharto (kanan) saat konferensi pers di Jogjakarta, Selasa (17/9). (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Jubir Mahkamah Agung (MA) Suharto (kanan) saat konferensi pers di Jogjakarta, Selasa (17/9). (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mahkamah Agung (MA) membantah tudingan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yakni berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung tahun anggaran 2022-2023 sebesar Rp 97 miliar.</p> <p>&rdquo;Tidak ada praktik pemotongan honorarium penanganan perkara hakim agung yang dilakukan secara paksa dengan intervensi pimpinan Mahkamah Agung (MA),&rdquo; kata Jubir MA Suharto seperti dilansir dari <em>Antara</em> merespons rilis Indonesia Police Watch (IPW) yang diberitakan sejumlah media pada 11 September.</p> <p>Alih-alih menyunat honor secara paksa, menurut Suharto, fakta yang terjadi adalah para hakim agung bersepakat untuk menyerahkan secara sukarela sebesar 40 persen dari hak honorarium penanganan perkara yang diterima. Sebagian honor tersebut, diserahkan untuk didistribusikan kepada tim pendukung teknis dan administrasi yudisial.</p> <p>&rdquo;Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya (honor) tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai yang diketahui oleh ketua kamar yang bersangkutan,&rdquo; ujar Suharto.</p> <p>Menurut Suharto, seluruh hakim agung memiliki kesadaran bahwa penanganan perkara merupakan kerja kolektif sehingga mereka bersepakat menyerahkan 40 persen dari bagiannya kepada Tim Pendukung Penanganan Perkara. Pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian hak tersebut dibuat hakim agung pada awal 2022 bersamaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) HPP tahun 2022.</p> <p>&rdquo;Seluruh hakim agung telah membuat surat pernyataan penyerahan secara sukarela sebagian haknya atas HPP dan surat kuasa pendebetan. Dengan demikian, tidak benar ada hakim agung yang melakukan penolakan,&rdquo; tutur Suharto.</p> <p>Demi memudahkan proses penyerahan sebagian hak hakim agung atas honorarium penanganan perkara tersebut, lanjut Suharto, para hakim agung membuat kuasa kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan pendebetan dana dari rekening penerimaan HPP masing-masing. MA membantah tudingan IPW bahwa HPP yang didistribusikan kepada penerima hanya sebesar 74,05 persen, sedangkan sisanya sebesar 25,95 persen digunakan pimpinan MA untuk kepentingan pribadi.</p> <p>Suharto menegaskan, uang honorarium penanganan perkara telah dibagikan secara habis 100 persen kepada penerima alokasi sesuai besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2349/PAN/HK.00/XII/2023 pada 5 Desember 2023. Distribusi honorarium penanganan perkara disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian perkara pada MA.</p> <p>&rdquo;Karena itu, MA menegaskan bahwa pernyataan IPW tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan HPP hakim agung yang mencapai Rp 97.020.757.125,00 adalah tidak benar karena didasarkan pada pengolahan data dan informasi yang keliru,&rdquo; terang Suharto.</p> <p>Berdasar Keputusan Panitera MA, HPP dialokasikan kepada 43 kelompok penerima yang dikategorikan sebagai majelis hakim sebesar 60 persen, supervisor (7 persen), pendukung teknis yudisial (29 persen) dan pendukung administrasi yudisial (4 persen).</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Pernyataan IPW bahwa yang didistribusikan hanya sebesar 74,05 persen adalah tidak benar karena penghitungan tersebut semata-mata didasarkan pada penjumlah data yang tersaji dalam memorandum Panitera MA kepada hakim agung. Memorandum tersebut hanya memuat daftar penerima HPP yang ada dalam kamar, sedangkan penerima alokasi HPP lainnya tidak dimuat dalam memorandum tersebut,&rdquo; papar Suharto.</p> <p>Selain itu, menurut Suharto, MA juga membantah tudingan IPW yang menganggap seluruh perkara yang diputus pada 2022 dan 2023 dianggap diberikan HPP. Anggapan tersebut, tidak benar sebab untuk 2022, HPP hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 120 hari kalender sejak perkara diterima majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju.</p> <p>Sedangkan pada 2023 honorarium penanganan perkara hanya diberikan atas penyelesaian perkara paling lama 90 hari kalender sejak perkara diterima majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju.</p> <p>Berdasar data Kepaniteraan MA, Suharto menyebut, jumlah perkara pada 2022 yang diselesaikan paling lama 120 hari sebanyak 20.558 perkara, sedangkan 2023 yang diselesaikan paling lama 90 hari sebanyak 22.341 perkara. Suharto memastikan, pelaksanaan pemberian HPP telah dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 2023.</p> <p>&rdquo;Hasil audit BPK tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,&rdquo; ujar Suharto.</p>

MA bantah tudingan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan honorarium penanganan perkara (HPP) hakim agung (2022-2023) Rp 97 miliar

MA Bantah Tudingan Soal Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/JKT-1-SIDANG-GAZALBA-SALEH-AGENDA-SAKSI-FED-1JPG-1238611724.jpg" alt="Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung Gazalba Saleh menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung Gazalba Saleh menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/7/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang beragendakan pembacaan tuntutan hukum itu rencananya akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya benar, sesuai agenda persidangan hari ini dijadwalkan pembacaan tuntutan pidana atas terdakwa Gazalba Saleh," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto kepada wartawan, Kamis (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembacaan tuntutan hukum terhadap Gazalba Saleh oleh Jaksa KPK rencananya akan digelar sekitar pukul 10.00 WIB. Gazalba Saleh akan dihadirkan langsung ke ruang persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015055684/berikut-tutorial-bikin-video-ai-berpelukan-di-vidu-bikin-sedih-karena-yang-sudah-meninggal-bisa-seolah-hidup-lagi">Berikut Tutorial Bikin Video AI Berpelukan di Vidu, Bikin Sedih Karena yang Sudah Meninggal Bisa Seolah Hidup Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015055702/profil-singkat-ekonom-senior-faisal-basri-yang-meninggal-hari-ini">Profil Singkat Ekonom Senior Faisal Basri yang Meninggal Hari Ini</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persidangan diagendakan jam 10 pagi," ucap Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Gazalba Saleh&nbsp;didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta bersama pengacara asal Surabaya bernama Ahmad Riyad. Uang itu diberikan menyangkut pengurusan perkara terdakwa kasus pengelolaan limbah B3 bernama Jawahirul Fuad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gazalba&nbsp;disebut Jaksa Komisi Antirasuah telah menerima jatah Rp 18.000 dollar Singapura atau Rp 200 juta. Dalam dakwaan keduanya, Jaksa KPK menyebut&nbsp;Gazalba&nbsp;juga menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang hingga Rp 62,8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang itu terdiri dari Rp 200 juta dari Jawahirul Fuad dan Rp 37 miliar dari terpidana Peninjauan Kembali (PK) bernama Jaffar Abdul Gaffar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, Hakim Agung ini juga diduga telah menerima uang 1.128.000 dollar Singapura atau Rp 13.367.612.160 (Rp 13,3 miliar) dan 181.100 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 2.901.647.585, dan Rp 9.429.600.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, jumlah uang yang diterima&nbsp;Gazalba&nbsp;Saleh mencapai Rp 62,8 miliar.&nbsp;Gazalba&nbsp;diduga menyamarkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dengan cara membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Agung kamar pidana itu juga diduga membeli Mobil Toyota Alphard, emas Antam, properti bernilai miliaran rupiah menggunakan uang panas tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas perbuatannya,&nbsp;Gazalba&nbsp;didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</div> </div>

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh akan menjalani sidang pembacaan tuntutan JPU, hari ini, Kamis (4/9).

Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Jalani Sidang Pembacaan Tuntutan di PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-HAKIM-AGUNG-GAZALBA-FED-8JPG-706083857.jpg" alt="Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Hakim Agung Gazalba Saleh saat menjalani sidang.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melanjutkan pemeriksaan perkara Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Hal itu setelah PT DKI Jakarta mengabulkan perlawanan atau <em>verzet</em> yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas vonis bebas Gazalba Saleh.</p> <p>&rdquo;Memerintahkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara <em>a quo</em> untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara <em>a quo</em>,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyono membacakan amar putusan di PT DKI Jakarta, Senin (24/6).</p> <p>Perlawanan itu diajukan KPK, lantaran Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.</p> <p>Melalui putusan perkara Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan bebas Gazalba Saleh yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Senin (27/5).</p> <p>&rdquo;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut,&rdquo; tegas Hakim Subachran.</p> <p>Majelis Hakim Tinggi menyatakan, surat dakwaan jaksa KPK telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena itu, Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang menjerat hakim agung nonaktif tersebut.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&rdquo;Surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Gazalba Saleh,&rdquo; ucap Hakim Subachran.</p> <p>Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta berpandangan, jaksa KPK tidak berwenang menuntut hakim agung dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana nota keberatan tim hukum Gazalba Saleh.</p> <p>&rdquo;Mengadili, mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Gazalba Saleh tersebut,&rdquo; ujar Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri membacakan putusan sela, Senin (27/5).</p> <p>Dalam pertimbangannya, majelis hakim sependapat dengan tim hukum Gazalba yang menilai bahwa jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan dari Jaksa Agung RI untuk melakukan penuntutan terhadap Gazalba Saleh.</p> <p class="class-paragraph">Ketentuan menuntut itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Dengan demikian, KPK diminta membebaskan Gazalba Saleh setelah putusan dibacakan.</p> <p>&rdquo;Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima,&rdquo; ujar Hakim Fahzal Hendri.</p> <p>&rdquo;Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,&rdquo; sambung dia.</p> <p>Dalam perkara itu, Gazalba didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta bersama pengacara asal Surabaya bernama Ahmad Riyad. Uang itu diberikan menyangkut pengurusan perkara terdakwa kasus pengelolaan limbah B3 bernama Jawahirul Fuad.</p> <p>Gazalba disebut Jaksa Komisi Antirasuah telah menerima jatah Rp 18.000 dollar Singapura atau Rp 200 juta. Dalam dakwaan keduanya, Jaksa KPK menyebut Gazalba juga menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang hingga Rp 62,8 miliar.</p> <p>Uang itu terdiri atas Rp 200 juta dari Jawahirul Fuad dan Rp 37 miliar dari terpidana Peninjauan Kembali (PK) bernama Jaffar Abdul Gaffar.</p> <p>Tidak hanya itu, Hakim Agung ini juga diduga telah menerima uang 1.128.000 dollar Singapura atau Rp 13.367.612.160 (Rp 13,3 miliar) dan 181.100 dollar Amerika Serikat (AS) atau Rp 2.901.647.585, dan Rp 9.429.600.000.</p> <p>Dengan demikian, jumlah uang yang diterima Gazalba Saleh mencapai Rp 62,8 miliar. Gazalba diduga menyamarkan dan menyembunyikan asal usul uang itu dengan cara membelanjakan, membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang asing.</p> <p>Hakim Agung kamar pidana itu juga diduga membeli Mobil Toyota Alphard, emas Antam, properti bernilai miliaran rupiah menggunakan uang panas tersebut.</p> <p>Atas perbuatannya, jaksa KPK mendakwa Gazalba melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.</p>

PT DKI Jakarta perintahkan Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat lanjutkan pemeriksaan perkara Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh

Kabulkan Perlawanan KPK, PT DKI Perintahkan PN Jakpus Lanjutkan Perkara Gazalba Saleh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 yang mengubah syarat usia calon kepala daerah (cakada) terus menuai kritik. Terbaru, Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) melaporkan tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut. Laporan itu dilayangkan kepada Komisi Yudisial (KY) kemarin (3/6).</p> <p>Gradasi meminta KY memeriksa tiga hakim agung yang dinilai telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Abdul Hakim, perwakilan Gradasi, menyampaikan bahwa putusan yang diketok hakim agung Yulius, hakim agung Cerah Bangun, dan hakim agung Yodi Martono pada Rabu (29/5) itu jauh dari rasa keadilan. Mereka melihat banyak kejanggalan dalam putusan tersebut. &rdquo;Putusan itu inkonstitusional,&rdquo; tegasnya. Keterangan itu dia sampaikan lantaran tidak ada relevansi konstitusional materiil yang diujikan dalam perkara tersebut.</p> <p>Abdul menyatakan, tidak ada validasi kepastian hukum atas putusan itu. Gradasi melihat ada beberapa dugaan pelanggaran KEPPH. &rdquo;Di antaranya proses pemeriksaan yang dilakukan dalam waktu singkat dan terkesan terburu-buru,&rdquo; terang dia. Abdul menyebutkan, perkara nomor 23 P/HUM/2024 sudah sampai putusan hanya dalam waktu tiga hari sejak didistribusikan pada 27 Mei lalu.</p> <p>Menurut Abdul, perkara itu sangat cepat diputus. Merujuk kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), lanjut dia, lazimnya MA memutus perkara dalam waktu enam bulan dan/atau 50 bulan. &rdquo;Dijumpai adanya dugaan kuat bahwa perkara a quo menjadi perkara prioritas yang didahulukan dan diistimewakan dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain yang diajukan ke MA,&rdquo; beber dia. Karena itu, pihaknya menyebut para hakim terkesan tidak independen dan tidak berintegritas.</p> <p>Kejanggalan lain yang tampak oleh Abdul dan rekan-rekannya adalah putusan tersebut bersifat problematis. Putusan itu memperluas tafsir Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020. Dari pasal berbunyi sejak ditetapkan menjadi calon diubah menjadi sejak pelantikan. &rdquo;Menimbulkan ketidakpastian hukum dan salah kaprah, bahkan sangat fatal dalam memahami logika hukum,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Gradasi menilai tiga hakim agung yang memutus perkara tersebut telah melampaui kewenangan. &rdquo;Secara teoretis dan normatif bukan kewenangan MA, melainkan open legal policy. Sehingga seolah-olah putusan itu dipaksakan dan melampaui kewenangannya,&rdquo; terang Abdul.</p> <p>Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata menyatakan bahwa KY akan merespons laporan Gradasi. &rdquo;KY akan bertindak profesional menindaklanjuti laporan dari masyarakat berbasis kecukupan bukti dan informasi serta prosedur yang ada,&rdquo; kata dia. Bila menemukan dugaan pelanggaran KEPPH, KY bakal memeriksa hakim terlapor yang nantinya akan diputuskan dalam sidang pleno. &rdquo;Untuk menentukan apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik,&rdquo; ujarnya. <strong>(syn/far/lum/c9/oni)</strong></p>

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) melaporkan tiga hakim agung yang memutus perkara yang mengubah syarat usia cakada.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim agung

Berita Terkini