<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/wAUrH3sD6vjVeqmbzDD97wMMrZSqSqusS6nFBagY-3373174804.jpg" alt="Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus minyak sawit, diduga menerima miliaran dari Ketua PN Jakarta Selatan. (Dok Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mahkamah Agung melakukan perombakan besar di jajaran hakim. Total, ada 199 hakim yang di mutasi. Baik di level hakim Mahkamah Agung, hakim Pengadilan Negeri hingga posisi ketua Pengadilan Negeri. Kebijakan itu, terjadi tak lama usai menguatnya dugaan penanganan perkara secara transaksional. Teranyar, praktik tersebut terungkap oleh Kejaksaan Agung dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menyeret empat orang hakim. Di PN Jakarta Pusat yang tengah menjadi sorotan, MA memutasi sebanyak 11 orang. Salah satu sosok yang jadi perhatian adalah hakim ketua yang mengadili Harvey Moeis, yakni Eko Aryanto. Wilayah Jawa Timur juga tak lepas dari mutasi. Di PN Surabaya, MA memutasi 10 hakim ke sejumlah tempat. Yang terjauh dialami I Dewa Gede Suarditha yang dimutasi ke Pengadilan Tinggi Kupang. Selain itu, ada juga empat hakim PN Malang yang dipindahkan ke Jakarta dan Surabaya. Ketua MA Sunarto menjelaskan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat pimpinan pada 22 April 2025, tepatnya pukul 20.00 WIB. Selain 199 Hakim, ada mutasi juga menuasar 68 panitera. Dia berdalih, mutasi tersebut bisa menjadi penyegaran di institusi peradilan. "Dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan para aparat pengadilan untuk berkinerja lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan video, Rabu (23/4). Kepada para hakim, Sunarto berharap agar dapat bekerja secara maksimal. Juga yang terpenting, bisa menghindari perkara yang transaksional. Sehingga menciptakan keadilan untuk masyarakat. Dia tak ingin, kasus tersebut terulang. "Ke depan kita berdoa bersama-sama tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional," imbuhnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai langkah itu tepat. Terlebih dengan merombak PN di Jakarta yang tengah menjadi sorotan lalu memasukkan sosok-sosok dari luar Jakarta. Hal ini menunjukkan MA ada niat berbebah. "Membenahi lembaga peradilan dari ulah sebagian kecil hakim-hakim yang tidak profesional dan tidak berintegritas,&rdquo; ujarnya. Dia berharap, mutasi ini menjadi pelajaran bagi hakim lain. Adies juga menyarankan, setiap hakim yang bertugas di Jakarta harus mendapat atensi. &ldquo;Setiap Hakim yang di promosikan bertugas di Jakarta di wajibkan menyerahkan LHKPN, riwayat keluarga dan bukti rekening koran tabungan yang bersangkutan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; </div>

Mahkamah Agung melakukan perombakan besar di jajaran hakim. Total, ada 199 hakim yang di mutasi. Baik di level hakim MA, hingga Ketua PN

199 Hakim Dimutasi Buntut Hakim Perkara CPO Di-OTT, MA Wanti-wanti Tak Ada Lagi Transaksi Perkara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/soal-temuan-uang-di-laci-menag-tgb-minta-publik-berprasangka-baik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI gedung merah-putih KPK. Penyidik KPK menyita sejumlah uang dari laci kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI gedung merah-putih KPK. Penyidik KPK menyita sejumlah uang dari laci kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seorang hakim di Balikpapan dipastikan terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah barang bukti pun turut diamankan dalam operasi senyap ini.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan sejak sore tadi ada tim penindaan yang ditugaskan di Balikpapan. Dalam operasi kali ini 5 orang diamankan ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.  “1 orang Hakim, 2 orang pengacara, 1 panitera muda dan 1 swasta,” ujar Febri melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (3/5) malam.  KPK mengamankan mereka setelah mendapatkan Informasi akan terjadinya transaksi pemberian uang pada hakim tersebut. Belakangan diketahui hakim tersebut tengah bertugas mengadili sebuah perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan.  “Setelah kami cek di lapangan dan ada bukti-bukti awal, maka sejumlah tindakan dilakukan,” lanjut Febri.  Dalam operasi kali ini petugas mengamankan sejumlah uang senilai Rp 100 juta. Diduga uang ini digunakan untuk mahar, supaya hakim membebaskan terdakwa dalam penipuan.  “Ada uang yang diamankan dalam perkara ini yang diduga merupakan bagian dari permintaan sebelumnya jika dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana, dalam dakwaan kasus penipuan terkait dokumen tanah,” pungkas Febri.  Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan di Balikpapan, Kalimantan Timur, tim menciduk seorang hakim yang kedapatan melakukan tindak pidana penyuapan.  “Ada yang diamankan malam ini,” kata sumber penegak hukum di KPK, kepada JawaPos.com, Jumat (3/5) malam. Hal senada juga diungkap sumber penegak hukum lain. “Sudah diamankan hakimnya,” imbuh sumber lain.  Selain seorang hakim, tim juga dikabarkan menangkap beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara rasuah tersebut.

OTT Hakim Di Balikpapan Diduga Terkait Suap Pembebasan Terdakwa Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-kpk-amankan-hakim-pn-jakarta-selatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi kedap yang dilakukan Selasa (27/11) malam hingga Rabu (28/11) dini hari,&nbsp; tim lembaga antirasuah menangkap hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). "Ada hakim yang diamankan," kata sumber penegak hukum yang enggan disebutkan namanya, Jakarta, Rabu (28/11). Sang hakim, lanjut sumber tersebut, diamankan karena kedapatan melakukan dugaan tindak pidana suap-menyuap. Terkait adanya OTT ini, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkannya. "Benar ada giat tadi malam sampai dini hari di Jakarta terkait dengan penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/11). Dalam operasi senyap kali ini, sekitar 6 orang telah diamankan dan dibawa ke markas KPK. "KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan," pungkasnya.

OTT, KPK Amankan Hakim PN Jakarta Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-pertanyakan-proses-recruitment-hakim_m_216781.jpeg" alt="Peneliti ICW Lalola Ester" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Lalola Ester</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya sejumlah kasus korupsi yang menjerat penegak hukum, utamanya hakim. Peneliti ICW Lalola Easter mempertanyakan bagaiman aproses rekrutmen hakim sehingga korupsi bisa terjadi di kalangan penegak hukum. &ldquo;Ini bisa ditarik mundur ke sistem rekrutmen, merit (kepantasan) dan promosi jabatan. Banyak yang kami terima, promosi jabatan itu enggak pakai sistem merit, beberapa naik karena secara umur atau perasaan tidak enak,&rdquo; jelas <a href="https://www.jawapos.com/tag/8842/hakim" target="_blank">Lalola</a> di Jakarta, Kamis (31/5). Sementara menanggapi adanya kasus tersebut, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengatakan, pihaknya mengaku MA telah meminta bantuan PPSDM UI (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia) dalam proses rekrutmen hakim. &ldquo;Kami sudah menjalani itu dan ada kualifikasinya, K1,K2,K3,K4. K1 itu sempurna tanpa cacat, K2 itu ada catatan sedikit, K3 itu dia masih bisa ditoleransi, dan K4 itu tidak bisa dipercaya,&rdquo; jelas Artidjo. Namun lantaran minimnya hakim, Artidjo mengatakan pernah ada seseorang dengan kategori K4 terpaksa diangkat sebagai hakim. Namun, Artidjo mengatakan semua hakim dengan kualifikasi K4 tersebut akhirnya tertangkap atas kasus korupsi seperti suap. &ldquo;Kami pernah angkat hakim K4 itu, dan ditangkap semua, yang di Semarang dan di Bandung. Jadi pernah MA hanya terima 1 saja, dengan demikian kami sudah berusaha untuk membenahi,&rdquo; ungkapnya. Untuk diketahui, lembaga antirasuah memang telah beberapa kali menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan penegak hukum, seperti hakim. Yang terbaru, hakim dan panitera PN Tangerang sebagai tersangka dugaan suap. Sebelumnya juga ada dua hakim adhoc Kartini Julianna Marpaung, divonis 8 tahun penjara sedangkan kepada Heru Kisbandono menjatuhkan vonis 6 tahun penjara. Ada juga hakim MK yang juga terjerat korupsi, yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Ini mencerminkan jika rentetan penegak hukum&nbsp;belum bersih dari&nbsp;kasus korupsi.

ICW Pertanyakan Proses Recruitment Hakim

hakim di ott

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim di ott

Berita Terkini

199 Hakim Dimutasi Buntut Hakim Perkara CPO Di-OTT, MA Wanti-wanti Tak Ada Lagi Transaksi Perkara

OTT Hakim Di Balikpapan Diduga Terkait Suap Pembebasan Terdakwa Penipuan

OTT, KPK Amankan Hakim PN Jakarta Selatan

OTT, KPK Amankan Hakim PN Jakarta Selatan

ICW Pertanyakan Proses Recruitment Hakim

Download Aplikasi JawaPos.com