<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/3CDOQgwAa8nohslzXoMBWY0ziiQe8IwZeGVmCLg9-2341273975.jpg" alt="Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO)&nbsp; atau minyak kelapa sawit." width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO)&nbsp; atau minyak kelapa sawit.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas atau onslag perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Ketiganya adalah Majelis Hakim yang menangani perkara CPO dengan para terdakwa korporasi, di antaranya Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Adapun, ketiga hakim itu di antaranya Djuyamto (Ketua Majelis Hakim), Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom (hakim anggota). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan, pada Minggu (13/4). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung. "Terhadap para tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 25 tanggal 13 April 2025 untuk tersangka ASB, tersangka atas nama AM berdasarkan surat perintah penahanan nomor 26 tanggal 13 April 2025," kata Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kompleks Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/3) dini hari. "Dan yang terakhir atas nama tersangka DJU berdasarkan surat perintah penahanan nomor 27 tanggal 13 April 2025 dimana ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) RI," sambungnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setekah diduga menerima aliran suap untuk melepaskan terdakwa korporasi dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Korps Adhyaksa menduga, Djuyamto selaku Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara itu menerima uang dolar Amerika Serikat (AS) setara dengan senilai Rp 6 miliar. Dari uang bagian tersebut diberikan kepada panitera senilai Rp 3 miliar. Sementara, Agam Syarif Baharuddin diduga menerima uang dolar AS setara Rp 4,5 miliar, dan Ali Muhtarom menerima uang dolar AS setara Rp 5 miliar. "Sehingga total seluruhnya yang diterima Rp 22 miliar," tegas Qohar. Mereka disangkakan melanggar pasal 12 huruf C juncto pasal 12 huruf B, juncto pasal 6 ayat 2, juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penetapan tersangka terhadap ketiga orang Hakim itu setelah Kejagung menetapkan menetapkan empat orang tersangka dalam kasus suap perkara tersebut. Keempat orang itu yakni, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN); Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG), serta dua pengacara, Aryanto (AR) dan Marcella Santoso (MS). Kejagung menduga Marcella Santoso dan Ariyanto memberikan suap dan atau gratifikasi kepada Arif Nuryanta sebesar Rp 60 miliar melalui Wahyu Gunawan. Diduga pemberian uang itu agar terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau lebih dikenal sebagai korupsi minyak goreng, mendapat vonis lepas atau onslag. Putusan onslag berarti tuntutan terhadap masing-masing terdakwa korporasi diputus terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan. Namun, majelis hakim menilainya bukan suatu tindak pidana. "MAN diduga telah menerima uang suap sebesar Rp60 miliar dari tersangka MS dan AR selaku advokat untuk pengaturan putusan agar dijatuhkan ontslag," ujar Qohar. Saat perkara korupsi minyak goreng ini disidangkan di PN Jakarta Pusat, Arif merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Diduga Arif mengarahkan agar para terdakwa pada perkara yang ditangani PN Jakarta Pusat itu mendapat vonis lepas. "Jadi MAN saat itu menjabat sebagai wakil ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat, yang saat ini yang bersangkutan menjabat ketua pengadilan Jaksel," tegasnya. Adapun, Wahyu Gunawan dan Muhammad Arif Nuryanta disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a jo 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 jo Pasal 11 jo Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Sementara, Marcella Santoso dan Aryanto disangkakan dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 13 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Adapun Arif dikenakan Pasal 12 huruf c jo Pasal 12 B jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 12 huruf b jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 11 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor.

Kejagung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka suap kasus CPO, total suap mencapai Rp 22 miliar, pengacara dan pejabat pengadilan terlibat

Kejagung Tetapkan 3 Hakim Pengadil Perkara CPO Tersangka, Diduga Terima Suap Rp 22 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh Majelis Hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023). Richard Eliezer Pudihang Lumiu divoni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakui status justice collaborator Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Itu pula yang menjadi dasar penjatuhan vonis ringan.  Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono mengatakan, status JC Richard dikabulkan atas beberapa alasan. Pertama posisi Richard termasuk dalam kasus-kasus tertentu yang dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, sesuai undang-undang Nomor 34 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun tahun 2006.  "Menimbang bahwa syarat sebagai pelaku untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku yang bekerja sama, terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama," kata Alimin dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).  Hakim berpandangan Richard bukanlah pelaku utama. Dalam pembunuhan Yosua, pelaku utama adalah Ferdy Sambo.  "Dalam hal ini, terdakwa memiliki peranan sebagai orang yang menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Sedangkan saksi Ferdy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang, dan juga sebagai penembak korban, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa, sehinga saksi Ferdy Sambo dipandang sebagai pelaku utama," ucap Alimin.  "Sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua termasuk pelaku, tetapi bukan pelaku utama," imbuhnya.  Richard pun dianggap telah membuat terang perkara selama proses persidangan. Keterangan yang disampaikannya dinilai jujur, konsisten, logis, serta berkesesuaian dengan alat bukti, sehingga sangat membantu perkara a quo terungkap.  "Meskipun itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian," jelas Alimin.  Pertimbangan lainnya yakni majelis hakim telah menerima surat pengajuan amicus curiae dari berbagai pihak antara lain ICJR, Ikatan Alumni Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni, Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa mendapat penghargaan sebagaimana mestinya.  Mengaku pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, majelis menyatakan tidak menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohoman amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard.  Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum. Sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresepsikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan, didambakan, dan ditegakan khususnya terhadap Richard.  "Menimbang untuk itu apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah dikepung dengan berbagai pihak yang akibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai resiko telah sampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layaknya terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice collaborator serta berhak dapat penghargaan sebagaimana ditentukan Pasal 10 A UU 31/2014 tentang perubahan UU 13/2006," ucap Alimin.  Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Richard telab mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga Yosua, selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju perbaiki kesalahan dengan mengungkap fakta-fakta, meskipun harus melewati jalan terjal, beresiko, demi kebenaran tetap dilakukan Richard.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.  "Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).  Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Adapul hal-hal yang meringankan adalah status justice collaborator (JC) Richard yang membantu pengungkapan kasus terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihikum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak dikemudian hari, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.  Sedangkan hal yang memberatkan yakni hubungan akrab antara Richard dan Yosua tidak dihargai oleh terdakwa sehingga terjadi pembunuhan.

Hakim Kabulkan Status Justice Collaborator Richard, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan perdana perkara kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo dk" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan perdana perkara kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo dk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyakini jika Ferdy Sambo ikut menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Keyakinan ini didapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.  "Majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan menggunakan senjata api jenis Glock," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).  Hakim juga menyakini, Sambo menembak Yosua menggunakan sarung tangan. Lalu Sambo menembak tembok dengan senjata jenis HS milik Yosua. "Dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan," jelas Wahyu.  Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dianggap bersalah melakukan dua pelanggaran dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Pelanggaran pertama yakni terkait pembunuhan berencana, dan kedua adalah merintangi penyidik atau obstruction of justice.  "Kami penuntut umum, menuntut memohon agar Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Terdakwa Ferdy Sambo agar menyatakan terdakwa Ferdy Samhi secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidsna pembunuhan berencana sebagaimana Pasal Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum yang membuat sistem elektronik tidak bekerja semestinya. Menjatuhkan pidana terdakwa dengan pidana seumur hidup," kata Jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1).  Hal-hal yang memberatkan Sambo yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan duka keluarga yang mendalam, terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa tidak sepantasnya sebagaimana penegak hukum dan kedudukannya sebagai petinggi Polri, tindakan Sambo mencoreng institusi Polri, dan banyak anggota Polri menjadi terlibat. Sedangkan hal meringankan tidak ada.

Hakim Sebut Ferdy Sambo Ikut Tembak Yosua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Kuat-Maruf-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kuat Ma" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, Kuat Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) membenarkan telah menerima laporan dari pihak terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso. Laporan tersebut saat ini tengah dipelajari terlebih dahulu.  "Benar, yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan terhadap Ketua Majelis kepada Komisi Yudisial. Kita akan verifikasi dulu laporannya, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (8/12).  Miko memastikan, pihaknya akan bekerja secara objektik. Dia pun menekankan bahwa jalannya persidangan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tidak akan terganggu.  "Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif. Perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim. Jadi, penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan," tegasnya.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. <h3>Alasan Pengacara Kuat Ma'ruf Melaporkan</h3> Pengacara terdakwa Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan membenarkan pihaknya membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap Ketua Majelis Hakim persidangan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Wahyu Iman Santoso. Laporan dibuat usai tim kuasa hukum melakukan evaluasi jalannya persidangan sampai saat ini.  "Iya (lapor) ke KY Ketua Majelisnya sama ke Bawas Mahkamah Agung," kata Irwan saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/12).  Irwan menduga Ketua Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran kode etik selama pemeriksaan saksi. Hal itu tergambar melakui ucapan-ucapan tendensius yang terlontar dalam persidangan.  "Seperti disampaikan ke Kuat misalnya ketika diperiksa sebagai saksi disampaikan bahwa kamu konsisten berbohong, kemudian pada saat Kodir diperiksa ini setingan semua, hal-hal seperti ini kan sudah menyimpulkan, harus diuji dengan keterangan yang lain," jelas Irwan.  "Kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang menurut kami tidak pada tempatnya disampaikan majelis dalam pemeriksaan saksi," tandasnya.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel, Ini Respons Komisi Yudisial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Kuat-Maruf-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara terdakwa Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan membenarkan pihaknya membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap Ketua Majelis Hakim persidangan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Wahyu Iman Santoso. Laporan dibuat usai tim kuasa hukum melakukan evaluasi jalannya persidangan sampai saat ini.  "Iya (lapor) ke KY Ketua Majelisnya sama ke Bawas Mahkamah Agung," kata Irwan saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/12).  Irwan menduga Ketua Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran kode etik selama pemeriksaan saksi. Hal itu tergambar melakui ucapan-ucapan tendensius yang terlontar dalam persidangan.  "Seperti disampaikan ke Kuat misalnya ketika diperiksa sebagai saksi disampaikan bahwa kamu konsisten berbohong, kemudian pada saat Kodir diperiksa ini setingan semua, hal-hal seperti ini kan sudah menyimpulkan, harus diuji dengan keterangan yang lain," jelas Irwan.  "Kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang menurut kami tidak pada tempatnya disampaikan majelis dalam pemeriksaan saksi," tandasnya.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair. <h3>Respons Komisi Yudisial</h3> Komisi Yudisial (KY) membenarkan telah menerima laporan dari pihak terdakwa Kuat Ma'ruf terhadap Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso. Laporan tersebut saat ini tengah dipelajari terlebih dahulu.  "Benar, yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan terhadap Ketua Majelis kepada Komisi Yudisial. Kita akan verifikasi dulu laporannya, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti," kata Juru Bicara KY, Miko Ginting kepada wartawan, Kamis (8/12).  Miko memastikan, pihaknya akan bekerja secara objektik. Dia pun menekankan bahwa jalannya persidangan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tidak akan terganggu.  "Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif. Perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim. Jadi, penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan," tegasnya.  Diketahui, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo terancam hukuman berlapis. Musababnya, dia bersama istrinya Putri Candrawathi dan Bripka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma’ruf (dituntut terpisah), pada Jumat (8/7), sekira pukul 15.28 -18.00 WIB, di Jalan Saguling Tiga No.29, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan dan di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren Tiga No.46, Rt 05, Rw 01, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan.  “Mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas orang lain,” terang Jaksa Penuntut Umum (JPU), saat membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/10).  Atas perbuatannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, bersama-sama dengan Putri, Richard, Ricky dan Kuat, Sambo pun terancam hukuman mati. Musababnya, mantan jenderal bintang dua tersebut dinilai melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer. Selain itu, Sambo juga dijerat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.

Pengacara Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel ke Komisi Yudisial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-6-2.jpg" alt="Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa pembunuhan" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Ferdy Sambo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022). Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa pembunuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah memutuskan bahwa perkara dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf berlanjut ke tahap berikutnya. Yakni, pemeriksaan saksi dan pembuktian. Keputusan itu diambil setelah mereka menolak eksepsi atau nota keberatan empat terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Penolakan eksepsi disampaikan dalam sidang putusan sela kemarin (26/10).  Dalam sidang tersebut, secara berurutan majelis hakim membacakan putusan sela untuk Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal. Mereka menjalani sidang secara bergantian. Namun, bunyi putusan sela untuk keempat terdakwa sama. Yakni, penolakan atas eksepsi yang diajukan setiap terdakwa. ’’Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa,” kata Wahyu Imam Santosa selaku hakim ketua.  Menurut majelis hakim, jaksa penuntut umum telah menyusun dan membuat dakwaan sesuai aturan dan ketentuan. Syarat materiil dan formil sudah terpenuhi. Wahyu menyebut pihaknya sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU), bahwa dakwaan disusun secara sistematis, jelas, dan tegas. Selain itu, uraian peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah disusun dengan baik.  Mulai awal peristiwa di Magelang, rumah di Jalan Saguling, sampai rumah dinas di Komplek Polri Duren Tiga. ”Disebutkan tempus delicti-nya, yaitu tempat tinggal di Jalan Saguling Nomor 29, Kelurahan Duren Tiga, dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri, Jalan Duren Tiga,” ungkap Wahyu. Pemisahan perkara antara terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa lain juga dinilai sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP.  Lantaran eksepsi Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat sudah ditolak, majelis hakim meminta JPU menghadirkan para saksi dalam sidang berikutnya. Seperti sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu pada Selasa (25/10), sidang pemeriksaan saksi untuk empat terdakwa itu juga didahului pemeriksaan saksi dari pihak korban. Mulai penasihat hukum, keluarga, hingga kekasih Yosua.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Putri-Candrawathi-Putusan-Sela-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Putri Candrawathi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Putri Candrawathi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Putri Candrawathi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Jumlah saksi pun sama, yaitu 12 orang. Terdiri atas Kamaruddin Simanjuntak, Samuel Hutabarat, Rosti Simanjuntak, Mahreza Rizky, Yuni Artika Hutabarat, Devianita Hutabarat, Roslin Emika Simanjuntak, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Novitasari Nadea, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Maretha Simanjuntak.  Setelah sidang kemarin, Arman Hanis sebagai salah seorang penasihat hukum Sambo dan Putri menuturkan, dalam sidang berikutnya mereka akan fokus pada pembuktian. Pihaknya akan memperhatikan betul proses pembuktian lewat pemeriksaan saksi dan pengujian barang bukti. Arman memastikan bahwa pihaknya akan membuka semuanya dalam persidangan. Termasuk beberapa kesaksian yang dinilai hanya asumsi, namun tetap disampaikan dalam sidang.  Febri Diansyah yang juga bagian dari tim penasihat hukum Sambo dan Putri menambahkan, pihaknya memiliki alat bukti yang akan ditunjukkan dalam sidang tersebut. ’’Itulah yang akan diuji dalam rangkaian proses nantinya. Klien kami juga punya kepentingan untuk bisa mengungkap fakta-fakta itu secara terang benderang,” paparnya.  Dia menekankan kembali bahwa ada beberapa hal yang hilang dalam dakwaan terhadap kliennya. Termasuk kekerasan seksual yang dialami Putri. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyatakan, terkait kekerasan seksual tersebut, setidaknya ada empat bukti yang mendukung. ”Kemudian, ada bukti-bukti dan fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan,” tuturnya.  Dia mencontohkan salah satu bagian yang disebut hilang itu. Yakni, ketika Sambo melakukan klarifikasi kepada Yosua. ”Itu tidak muncul. Seolah-olah kemudian langsung terjadi penembakan,’’ tambahnya.  Selain sidang dengan agenda putusan sela untuk terdakwa Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat, kemarin pada saat yang hampir bersamaan juga berlangsung sidang untuk beberapa terdakwa lain. Yakni, sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Irfan Widyanto, sidang pembacaan eksepsi terdakwa Chuck Putranto, dan sidang pembacaan eksepsi terdakwa Baiquni Wibowo.

Hakim Tolak Eksepsi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat, dan Ricky

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Praperadilan-Mardani-Maming.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Penolakan praperadilan ini lantas mengesahkan proses penyidikan KPK terhadap Mardani Maming. "Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Tunggal, Hendra Utama Sotardodo membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/7). Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Tunggal Hendra Utama menyatakan dalil pemohon dalam hal ini tim kuasa hukum Mardani Maming yang menyatakan kasus tersebut bukan tindak pidana korupsi, melainkan berkaitan bisnis dinilai sudah masuk ke dalam pokok perkara. Karena itu, Hakim praperadilan menyatakan tidak berwenang mengadili. "Terkait perkara yang disebut berkaitan dengan bisnis atau bukan tindak pidana korupsi, hal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Hakim Praperadilan tak memiliki kewenangan untuk memeriksa materi perkara tindak pidana korupsi," tegas Hakim Hendra. Menurut Hakim Hendra, Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP di antaranya, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. "Mengingat perkara masih dalam tahap penyidikan, proses penyidikan masih berlanjut hingga putusan ini dibacakan dengan memeriksa sejumlah saksi, maka permohonan adalah prematur. Petitum yang diajukan oleh pemohon adalah prematur, tidak jelas dan kabur," ujar Hakim Hendra. Dalam petitum praperadilan Mardani Maming, Denny Indrayana selaku tim kuasa hukum menyatakan ada upaya mengesampingkan aspek transaksi bisnis dan investasi dalam kasus Bendum PBNU itu. Isu kriminalisasi terhadap Mardani yang merupakan Ketum HIPMI itu berbahaya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Menurut Denny, isu kriminalisasi akibat persaingan bisnis di Kalimantan Selatan yang menyeruak di publik, tidak sejalan dengan nilai-nilai KPK serta semangat pemulihan ekonomi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Jika terjadi ketidakpastian hukum dan investasi seperti ini, maka para investor cenderung akan wait and see. Karena persoalan ini sudah menjadi perhatian nasional, dan bahkan internasional,” pungkasnya.

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Mardani Maming

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-baru.jpg" alt="Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra - Dok. Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk kali ketiga, Djoko Tjandra tidak hadir dalam sidang permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Alasannya sama: sakit. Bahkan, karena kondisi itu, terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) PT Bank Bali tersebut meminta izin mengikuti sidang jarak jauh.  Kemarin (20/7) Andi Putra Kusuma, kuasa hukum Djoko Tjandra, datang ke PN Jaksel dengan membawa surat dari kliennya. Intinya, permintaan agar diperbolehkan mengikuti sidang melalui telekonferensi. Dalihnya, kesehatan Djoko belum pulih betul dan dia masih berada di Malaysia. Surat ditulis 17 Juli 2020, diduga dari Kuala Lumpur.  Soal kepastian keberadaan Djoko itu, Andi hanya menegaskan sesuai dengan surat yang dibawa. ”Dia hanya direkomendasikan beristirahat oleh dokter. Tapi, saya tidak lihat keterangan di surat itu dengan jelas,” katanya.  Permintaan telekonferensi tersebut, terang Andi, diajukan karena kliennya menyadari bahwa sidang kemarin merupakan kesempatan terakhir. Terkait alasan tidak mengajukan permintaan telekonferensi sejak dua agenda sidang sebelumnya, dia menjelaskan, ”Karena kami yakin prinsipal kami mau hadir. Harusnya ada penyesuaian lah mengenai kondisi Covid-19 sekarang.”  Sidang kemarin berlangsung singkat. Majelis hakim mengingatkan bahwa Djoko seharusnya wajib hadir. Permintaan telekonferensi melalui surat dinilai majelis hakim sebagai penegasan bahwa Djoko tidak akan datang. ”Suratnya tidak memastikan yang bersangkutan hadir, malah minta telekonferensi. Artinya, dia tidak akan hadir,” ucap Ketua Majelis Hakim Nazar Effriadi saat sidang.  Nazar menegaskan bahwa Djoko sebagai pemohon sudah diberi kesempatan hingga tiga kali. Sehingga tidak akan ada kesempatan berikutnya. Bahkan melalui telekonferensi sekalipun. Namun, sidang masih ditunda. Pada agenda selanjutnya, Nazar meminta jaksa penuntut umum memberikan pendapat secara tertulis. Kemudian dibacakan dalam sidang 27 Juli mendatang. ”Silakan, nanti majelis juga akan memberi pendapat,” ujarnya.  Sementara itu, Kejaksaan Agung sebagai pihak yang digugat mengaku optimistis menghadapi permohonan PK tersebut. Jaksa Ridwan Ismawanta menegaskan, sesuai SEMA 1/2012, pemohon PK wajib hadir. Absennya Djoko otomatis membatalkan permohonan itu. ”Yang jelas hari ini (kemarin, Red) sidang dan prinsipal tidak hadir, hakim menyatakan jaksa suruh bikin pendapat. Kami yakin menang,” tandasnya.  Di sisi lain, tim kuasa hukum Djoko Tjandra enggan berkomentar soal polemik surat jalan. Termasuk kebenaran tangkapan layar (screenshot) percakapan Djoko dengan pengacara yang membahas berbagai urusan seperti pengajuan PK dan pengurusan e-KTP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_EqvJizX-EU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2Pk4FTOWtPQ

Hakim Minta Jaksa Sampaikan Pendapat soal Djoko Tjandra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hakim pn jaksel

Berita Terkini