<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_PEMBERSIHAN-HALTE-SENEN_HANJNG-HAMBARA_30082025-2-2627250067.jpg" alt="Sejumlah warga memungut besi sisa dari Halte Sentra TransJakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Sentral Senen di Jakarta, Sabtu (30/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga memungut besi sisa dari Halte Sentra TransJakarta Senen Toyota Rangga dan Halte Sentral Senen di Jakarta, Sabtu (30/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Seluruh layanan Transjakarta pada Senin (1/9/2025) kembali beroperasi penuh melayani pelanggan. Meski sejumlah halte masih mengalami kerusakan, pihak manajemen memastikan seluruh rute dapat dilalui bus dengan penyesuaian pemberhentian di titik bus stop pengganti. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, pelayanan Angkutan Malam Hari (Amari) telah berjalan kondusif pada Minggu malam. Oleh karena itu, seluruh layanan Transjakarta pagi ini telah beroperasi normal. "Sepanjang malam tadi pelayanan seluruh rute Amari berjalan kondusif. Pagi ini mulai jam 05:00 seluruh rute Transjakarta beroperasi dan melayani dengan normal," ujarnya, Senin (1/9). Ayu juga mengingatkan bahwa tarif murah satu rupiah masih tetap berlaku. Tarif Rp 1 ini berlaku bagi seluruh pelanggan mulai sejak 31 Agustus hingga 7 September 2025. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran masyarakat menghadapi perbaikan sarana dan prasarana. Ayu juga enyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan setia atas gangguan perjalanan yang sempat terjadi. "Kami memohon maaf atas terhambatnya perjalanan pelanggan akibat penyesuaian sejumlah layanan dan beberapa halte yang belum bisa beroperasi melayani pelanggan, karena kondisi yang kita ketahui bersama. Saat ini, kami sedang bekerja keras untuk memulihkan seluruh layanan Transjakarta," ungkapnya.

Transjakarta beroperasi normal dengan tarif Rp 1 hingga 7 September 2025, meski masih ada halte yang rusak.

Transjakarta Kembali Beroperasi Normal, Tarif Rp 1 Berlaku hingga 7 September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/JKT_PEMBERSIHAN-HALTE-POLDA_HANUNG-HAMBARA_30082025-2-2827093475.jpg" alt="Sejumlah Petugas membersihkan sisa kebakaran di halte Polda, Jakarta, Sabtu (30/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Petugas membersihkan sisa kebakaran di halte Polda, Jakarta, Sabtu (30/08/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) angkat suara terkait aksi vandalisme yang merusak sejumlah fasilitas transportasi umum di Jakarta pada akhir Agustus 2025. Ketua INSTRAN, M. Budi Susandi, menegaskan bahwa polisi dan TNI harus turun tangan menjaga fasilitas publik agar tidak lagi menjadi sasaran perusakan saat aksi massa berlangsung. Diketahui, halte Transjakarta dan Stasiun MRT mengalami rusak saat aksi demonstrasi Jumat (29/8). Kerusakan parah terjadi di beberapa titik.&nbsp; Sejumlah halte Transjakarta dibakar, mulai dari Senen Toyota Rangga, Sentral Senen, Polda Metro Jaya, Senayan Bank DKI, Bundaran Senayan, Gerbang Pemuda, hingga Koja. Tak hanya itu, fasilitas lift di Halte Polda dan Senayan Bank DKI juga ikut dibakar. Vandalisme bahkan merambah ke Stasiun MRT Istora Mandiri, dengan kaca pintu masuk pecah dan coretan merusak area publik. Akibatnya, layanan Transjakarta sempat dihentikan di hampir semua koridor, sementara MRT Jakarta hanya beroperasi terbatas dari Lebak Bulus hingga Blok M BCA. Budi Susandi menegaskan bahwa tindakan anarkis ini sangat merugikan masyarakat. "Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pembakaran dan perilaku anarkisme terhadap fasilitas angkutan umum di Jakarta juga fasilitas umum lainnya di seluruh Indonesia," ujarnya, Minggu (31/8). Ia juga meminta semua pihak menjaga bersama fasilitas publik, karena transportasi umum adalah nadi mobilitas warga dan perekonomian kota. Budi &nbsp;menekankan pentingnya peran aparat keamanan agar fasilitas publik tetap terlindungi saat ada aksi demonstrasi. "Meminta kepada Polri dan TNI untuk tetap menjaga fasilitas layanan publik saat ada aksi demo sehingga tidak ada perusakan maupun pembakaran fasilitas publik bersamaan dengan adanya aksi demo," ujar Budi. Selain itu, INSTRAN mengingatkan bahwa pelaku perusakan bisa dijerat hukum sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. INSTRAN menilai fasilitas umum adalah wujud nyata kehadiran negara untuk masyarakat. Karena itu, menjaga dan merawatnya adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun warga.

INSTRAN mendesak polisi dan TNI untuk menjaga fasilitas publik di Jakarta pasca aksi vandalisme yang merusak transportasi umum.

Halte Transjakarta Hangus Dibakar Massa Demo, Polisi Diminta Lindungi Fasilitas Umum dari Aksi Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/ahCe4hNtRO7tu3rdsx2DCDBKe2BqLErP7xPk53uM-4243312267.jpg" alt="Massa aksi membakar halte Transjakarta Polda Metro Jaya, di Jalan Jendral Sudirman, Jumat (29/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi membakar halte Transjakarta Polda Metro Jaya, di Jalan Jendral Sudirman, Jumat (29/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan aksi massa di Jakarta tak kunjung berhasil diredam. Sejak Jumat (29/8), tercatat sebanyak 7 halte Transjakarta hangus dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.&nbsp; Kondisi ini menambah daftar panjang kerusakan fasilitas publik akibat aksi anarkis demonstran. "Hingga Sabtu pagi ada 7 halte yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Sabtu (30/8). Ayu mengingatkan pentingnya menjaga fasilitas publik yang dimiliki bersama. Sebab, fasilitas itu sangatlah dibutuhkan masyarakat.&nbsp; "Transjakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama saling jaga fasilitas publik, agar manfaatnya bisa terus digunakan oleh banyak orang," terangnya. Pembakaran halte ini bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga masyarakat luas yang setiap hari mengandalkan layanan Transjakarta. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait total kerugian, namun perbaikan dipastikan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Berikut daftar 7 halte Transjakarta yang rusak dibakar massa: 1. Halte Polda Metro Jaya 2. ⁠Halte Senen toyota rangga 3. ⁠Halte Sentral Senen 4. Halte Senayan BDKI 5. Halte Gerbang Pemuda 6. Halte Bundaran Senayan 7. Halte Pemuda pramuka Detik-detik pembakaran Halte Transjakarta Polda Metro Jaya Massa aksi membakar halte Transjakarta Polda Metro Jaya, di Jalan Jendral Sudirman, Jumat (29/8). Api mulai menyala sekitar pukul 21.20 WIB. Pantauan JawaPos.com, api dengan cepat membakar seluruh bagian halte. Hampir seluruh bagian hangus dilahap si jago merah. Hanya terlihat sisa kerangka bangunan. Aparat kepolisian pun turun tangan. Kendaraan water cannon dikerahkan untuk memadamkan api. Meski api belum padam sepenuhnya, tapi dapat meredakan kobaran api. Hingga kini api masih terlihat di sejumlah sudut halte.&nbsp; Tak hanya itu, halte bus Polda Metro Jaya 1, juga ikut menjadi korban. Halte tersebut telah lebih dulu dibakar oleh massa anarkis. Selain itu, Pos polisi lalu lintas yang berada di Polda Metro Jaya juga telah dibakar.

Ketegangan aksi massa di Jakarta berlanjut, 7 halte Transjakarta terbakar, masyarakat diimbau jaga fasilitas publik.

7 Halte Transjakarta Dibakar Massa, Aksi Anarkis Massa Tak Kunjung Mereda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Totok-Amin.jpg" alt="Totok Amin" width="100%">
<figcaption>Totok Amin</figcaption>
</figure>PERTENTANGAN ide dalam demokrasi itu lumrah. Tidak heran kalau Voltaire, filsuf abad pertengahan Eropa, menyebut perbedaan pendapat sebagai hak paling dasar bagi kemanusiaan. Voltaire, nama samaran François-Marie Arouet (1694–1778), merupakan penulis Prancis yang menginspirasi banyak tokoh dunia lainnya seperti Thomas Jefferson dan berbagai tokoh pendidik kita, termasuk Ki Hajar Dewantara.  Ungkapan yang terkenal darinya adalah ”Walaupun Anda memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan saya, saya akan melindungi hak Anda untuk menyuarakan pendapat itu sampai, bila perlu, dengan mengorbankan nyawa saya”. Sikap seperti itu di eranya adalah sangat radikal dan menjadi dasar merebaknya konsep globalisasi karena hak asasi manusia kemudian menjadi bagian penting dari Piagam PBB.  Voltaire layak menjadi teladan buat kita semua, terutama di saat kita saat ini sedang menjalankan hak konstitusional mengeluarkan pendapat. Kalau tidak, kita akan melakukan kezaliman kepada orang lain dan masyarakat luas. Contoh paling buram adalah pembakaran dan perusakan fasilitas umum seperti halte bus Transjakarta (TJ) di kawasan strategis ibu kota RI ini.  Setidaknya ada 46 halte yang rusak pada demonstrasi menentang omnibus law UU Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Lima halte yang benar-benar rusak (total loss) atau terbakar seluruhnya dan tidak dapat digunakan sama sekali adalah Harmoni, Sawah Besar, Senen, Sarinah, dan Bundaran HI. Kerusakan tersebut, menurut tim prasarana PT Transportasi Jakarta (TJ), membutuhkan anggaran perbaikan yang mencapai sekitar Rp 46 miliar.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan agar semua halte yang rusak dapat segera diperbaiki dan digunakan dalam waktu secepatnya. Syukurlah, TJ yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI sigap dan siap sehingga semua halte rusak tadi dapat kembali beroperasi dalam 3 x 24 jam. Kerusakan halte bus TJ menjadi momentum pengingat buat kita semua agar lebih peduli dengan fasilitas umum vital yang dibangun dengan uang rakyat itu.  Segera setelah peristiwa perusakan halte tersebut, serikat pekerja TJ berinisiatif memasang spanduk khusus bertulisan ”Halte Ini Milik Rakyat yang Sedang Kami Perbaiki” di beberapa halte yang kebetulan jadi korban kerusuhan demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. Serikat pekerja dengan tangkas tetap memberikan pelayanan kepada publik.  Sehari setelah kerusuhan, ada 127 rute dan 2.485 bus yang tetap beroperasi melayani warga ibu kota. Kerusakan berat berupa konstruksi, alat pembayaran (gate), dan server mulai dibenahi. Begitu juga kerusakan sedang dan ringan seperti beberapa konstruksi bangunan yang mengalami kerusakan atau kaca pecah, tapi halte masih dapat melayani.  Para pimpinan dan pekerja PT TJ bekerja bahu-membahu bersama dinas dan Biro Pemprov DKI di berbagai bidang menyelesaikan masalah tanpa hiruk pikuk, bekerja dalam senyap siang malam. Tidak hanya demi beroperasinya transportasi publik dengan baik, tetapi juga memperbaiki citra pemerintahan di mata masyarakat. Pemerintah hadir di saat sulit.  Peristiwa ”perusakan” halte-halte bus itu mencerminkan kesalahan kita dalam memandang fasilitas umum. Garrett Hardin pernah mencetuskan ide yang disebut ”Tragedy of the Commons” atau tragedi milik bersama. Dalam buku berjudul sama yang terbit pada 1968 itu, Hardin mendefinisikan tragedy of the commons sebagai situasi dalam sistem sumber daya bersama di mana pengguna individu, yang bertindak secara independen sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, berperilaku bertentangan dengan kepentingan bersama semua pengguna dengan menghabiskan atau merusak sumber daya bersama melalui tindakan kolektif mereka.  Sikap seperti itu masih ada di masyarakat kita. Barang atau fasilitas bersama cenderung diabaikan perawatannya atau dimanfaatkan semaksimal mungkin sampai rusak. Sedangkan fasilitas milik sendiri disayang-sayang. Sikap semacam itu akan makin memuncak di momen protes ke pemerintah. Sebab, fasilitas milik bersama itu dianggap sebagai representasi pemerintah yang diprotesnya.  Anda boleh mengkritik saya, tetapi saya akan lindungi Anda dengan nyawa saya. Sikap Voltaire itu sebenarnya dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak yang berseteru saat ini. Kita dapat saling menjaga dan melindungi satu sama lain dengan membangun rasa saling percaya. Kuncinya: kurangi kekerasan dari semua pihak.  Pemilik kekuasaan sebenarnya sedang memikul mandat dari rakyat yang saat sebagian darinya sedang marah, tidak percaya, dan protes. Relasi sosial politik seperti itu akan harmonis kalau semuanya mengedepankan sikap anti kekerasan. Demonstrasi protes kekuatan massa di satu sisi dan demonstrasi kekuatan penjaga ketertiban di sisi lain akan bertemu secara damai bila semuanya mengedepankan sikap yang beradab. Peradaban dapat dibangun dengan kelembutan hati seperti yang ditunjukkan Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari hati nurani yang merupakan anugerah dari Tuhan.  Marilah kita jaga milik bersama dengan hati nurani. Kekuatan terbesar ada di tangan rakyat dan waktu akan selalu membuktikannya. Tidak ada kekuatan yang melebihi keduanya. Rakyat dan waktu jugalah yang akan memelihara sarana dan prasarana umum yang dibangun dari uang rakyat. Dengan catatan: kita semua sadar secara penuh, hak mengeluarkan pendapat tidak sama dengan hak untuk merusak fasilitas publik atau melukai satu sama lain.  Pikiran boleh berbeda, tetapi hati harus tetap dingin dan tenang. Voltaire memiliki reputasi dunia sebagai pejuang pemberani melawan tirani, fanatisme, dan kekerasan. Dia dapat mengingatkan kita setiap saat, sebelum melangkah keluar rumah. Tidak salah kalau Thomas Jefferson memasang kata-kata mutiara Voltaire itu di pintu rumahnya. Dia tidak akan merusak fasilitas umum dan melukai sesama hanya karena berbeda pendapat. (*)  <hr />  *) Totok Amin Soefijanto, Peneliti kebijakan publik dan pendidikan di Universitas Paramadina serta Universitas Negeri Jakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g8gFTuSUc3Y&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Kenapa Kaubakar Halte Busway?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Halte-Transjakarta-Dibakar-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak" width="100%">
<figcaption>Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta fasilitas umum yang dirusak oleh massa unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja segera diperbaiki. Dengan begitu, bisa segera digunakan kembali oleh warga seperti sedia kala pada Senin (12/10) mendatang.  Hal itu disampaikan Riza usai meninjau Halte Bus Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta pada Sabtu (10/10). Adapun lokasi peninjauan dilakukan di Halte Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat; Halte Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat; dan Halte Bundaran HI, Jakarta Pusat.  "Kami minta dalam waktu secepatnya bisa segera diperbaiki. Informasinya Senin sudah bisa beroperasi kembali. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa memperbaikinya dan dapat berfungsi seperti sedia kala," kata Ariza.  Selain itu, Ariza menyampaikan, Pemprov DKI akan memberikan bantuan kepada pengusaha UMKM terdampak unjuk rasa di kawasan Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat. Saat ini penghitungan jumlah kerugian pedagang masih dilakukan.  "Kami juga mengajak masyarakat untuk berkolaborasi bersama, berpartisipasi membantu sesama yang dirugikan atas aksi pengrusakan dan pembakaran tersebut," imbuhnya.  Diketahui, pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar unjuk rasa.  Unjuk rasa kemudian berakhir ricuh di sejumlah daerah. Khusus di DKI Jakarta, terjadi pembakaran fasilitas umum seperti halte, hingga pos polisi.

Wagub DKI Targetkan Halte yang Dibakar Bisa Beroperasi Lagi Hari Senin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Halte-Transjakarta-Dibakar-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak" width="100%">
<figcaption>Halte Tranjakarta HI dibakar massa saat aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Kawasan Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020). Massa membakar halte Transjakarta di Jalan MH. Thamrin setelah bentrok dengan petugas kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bentrok demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di DKI Jakarta pada Kamis (8/10) berujung pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Seperti pembakaran Halte Transjakarta, pos polisi, dan pengerusakan gedung Kementerian. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya memastikan akan melakukan pengusutan terhadap peristiwa tersebut. Barang bukti akan dikumpulkan guna mencari petunjuk siapa dalang pengerusakan.  "Kami akan selidiki semuanya, kita akan selidiki videonya semua ini, ini yang merusak perusuh," ucap Kabis Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/amnesty-kecam-tindakan-represif-kepolisian-hadapi-pendemo-omnibus-law/">Amnesty Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law</a></li> </ul> Pendataan juga tengah dilakukan petugas untuk mencari tahu fasilitas apa saja yang rusak. Sementara fasilitas rusak yang sudah terdata meliputi Pos Polisi Patung Kuda, Pos Polisi Tugu Tani, dan Pos Polisi Harmoni. Kemudian, Halte Transjakarta Bundaran HI dan Hatlte Transjakarta Bank Indonesia.  Gedung Kementerian ESDM juga sempat dirusak. Massa sempat menyalakan api di lobi beruntung berhasil dipadamkan, dan tidak terjadi kebakaran besar.  "Ada beberapa fasilitas, termasuk korban polisi juga sudah enam yang korban luka. Kemudian juga ada beberapa fasilitas kepolisian seperti pos lantas dibakar, dirusak, ada juga halte bus," jelas Yusri.  Seperti diketahui, pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari masyarakat, khusunya elemen buruh. Akibatnya, mereka melaksanakan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 dan memilih turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3hKWdQbV9bI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Buru Pembakar Halte TJ hingga Pospol Saat Demo Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bentrok-Demo-Istana-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kondisi ibu kota semakin memanas, Kamis (8/10) sore. Massa mengamuk dengan membakar dua halte Transjakarta di Bundaran HI dan Sarinah.  Seperti diberitakan PojokSatu.id (Jawa Pos Group), beberapa titik demonstrasi di sekitar Istana meluas ke beberapa wilayah sehingga memicu bentrokan dengan aparat.  Kerusuhan terjadi di kawasang Patung Kuda dan Harmoni membuat aparat terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata demi menghalau massa.  Sementara mahasiswa terus bernegosiasi agar bisa berdialog dengan Presiden Jokowi, meski Presiden diketahui sedang tidak berada di ibu kota. Arus lalu lintas di kawasan Sarinah pun di mana Halte terbakar menjadi lumpuh total.

Jakarta Memanas, Halte Transjakarta Bundaran HI dan Sarinah Dibakar