<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara diam-diam memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun, mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) itu mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan ulang panggilan pemeriksaan terhadap Hanif Dhakiri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Hanif tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat (23/1). Pada saat itu, KPK tidak mengumumkan secara terbuka agenda pemeriksaan terhadap Hanif. &ldquo;Confirm, pada pekan lalu penyidik memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara HD selaku mantan Menteri Ketenagakerjaan dalam lanjutan penyidikan perkara terkait RPTKA,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/1). Menurut Budi, keterangan Hanif dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara dengan tersangka Sekretaris Jenderal Kemenaker, Hery Sudarmanto. KPK menduga Hery telah menerima sejumlah aliran dana terkait pengurusan RPTKA sejak periode sebelumnya, termasuk saat Hanif masih menjabat sebagai Menakertrans. &ldquo;Penyidik mendalami bagaimana proses pengurusan RPTKA pada saat itu, karena tersangka HS diduga telah menerima aliran uang dalam proses tersebut,&rdquo; ucap Budi. Meski demikian, KPK belum mengungkap jadwal pemeriksaan terbaru terhadap Hanif. Budi menyebut, penjadwalan ulang masih menunggu kepastian dari tim penyidik. &ldquo;Untuk jadwal berikutnya, kami masih menunggu konfirmasi. Nanti jika sudah ditetapkan, akan kami sampaikan,&rdquo; pungkasnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka pada 5 Juni 2025 lalu. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025. Haryanto. Direktur PPTKA Kemenaker periodr 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Ia menyebut, total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. (*)

KPK panggil Hanif Dhakiri terkait dugaan korupsi RPTKA di Kemenaker. Pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah Hanif tak hadir panggilan

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri Mangkit saat Dipanggil KPK terkait Dugaan Korupsi RPTKA di Kemenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Screenshot_20200616_141455.jpg" alt="Hanif Dhakiri saat baca sajak di puncak Hari Puisi Indonesia 2017. (Dok. Joel Thaher)" width="100%">
<figcaption>Hanif Dhakiri saat baca sajak di puncak Hari Puisi Indonesia 2017. (Dok. Joel Thaher)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua mantan staf khusus (stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) era Hanif Dhakiri, terkait dugaan korupsi pengadaan tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan Kemnaker RI. Kedua mantan stafsus yang menjalani pemeriksaan yakni, Maria Magdalena dan Nur Nadlifah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kedua saksi didalami soal aliran uang pemerasan TKA di Kemnaker RI. Serta apakah pemerasan itu juga terjadi ketika kedua saksi menjabat sebagai stafsus. "Pemeriksaan masih seputar tentang perkara, apakah praktik-praktik dugaan pemerasan juga terjadi pada periode para saksi tersebut menjadi staf ahli. Semuanya didalami secara umum," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/7). KPK sedianya memanggil tiga mantan stafsus, namun mantan stafsus bernama Mafirion tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, pada Selasa kemarin. Lembaga antirasuah akan menjadwalkan ulang terhadap yang bersangkutan. "Satu orang lainnya meminta untuk penjadwalan ulang karena ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan," ucap Budi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemenaker RI, pada Kamis (5/6). Dua dari tersangka itu merupakan mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker. Keduanya, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025. Haryanto. "Per 19 Mei 2025, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait dengan tindak pidana korupsi yang saya sebutkan," ucap Pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/6). Selain Suhartono dan Haryanto, enam tersangka lainnya yang dijerat KPK, yakni Direktur PPTKA Kemenaker periode 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. Namun, KPK saat ini masih menyidik puluhan orang yang diduga menerima aliran uang haram tersebut.

Uang hasil pemerasan itu diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing senilai Rp 8,9 miliar

Dugaan Pemerasan terhadap TKA oleh Pegawai Kemenaker, KPK Periksa Dua Mantan Stafsus Hanif Dhakiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi XI DPR RI kecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp 30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal AS ini belum memenuhi total komitmen investasi. Berdasar audit, Apple harus memenuhi kurang lebih 300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar 1,7 triliun. Angka yang jauh dari proporsional untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. &rdquo;Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,&rdquo; tegas Muhammad Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanif menilai, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk lebih tegas. Dia meminta pemerintah memanggil Apple secara resmi untuk memberikan penjelasan mengenai ketimpangan tersebut. Kemudian mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan. &rdquo;Pemerintah harus menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia,&rdquo; papar Hanif. &rdquo;Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmen bahkan memperbesar kontribusinya, pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,&rdquo; lanjut dia. Dia menambahkan, Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu tersebut agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan syarat untuk Apple Inc agar bisa menjual iPhone 16 di Indonesia. Saat ini penjualan iPhone series terbaru itu masih dinyatakan ilegal di Tanah Air. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, pemerintah baru akan mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia jika Apple Inc sudah lunas merealisasikan investasi berdasar komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun. Janji investasi Apple Inc di Indonesia masih kurang. &rdquo;Itulah yang menyebabkan iPhone 16 masih dilarang beredar di Indonesia. Apple bisa menjual iPhone 16 series setelah merealisasikan sisa investasi dari komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun,&rdquo; tegas Febri kepada JawaPos.com, Minggu (3/11).

Komisi XI DPR RI minta pemerintah tegas tagih komitmen investasi perusahaan asing yang sudah meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia

Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/JKT-2-PELUNCURAN-LOGO-MUKTAMAR-PKB-FED-3JPG-1288859644.jpg" alt="Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipastikan tidak akan mengundang beberapa tokoh yang terkait dengan PBNU hadir di Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 mendatang. Dalam agenda tersebut, peserta Muktamar terdiri dari pengurus DPP, utusan DPW, utusan DPC, pimpinan dan Anggota FPKB DPR RI, serta Ketua Badan Otonom dan lembaga tingkat pusat PKB.&nbsp; Selain itu, ada pula tamu undangan yang akan hadir atas undangan DPP PKB selaku penyelenggara muktamar. Termasuk di dalamnya pimpinan negara hingga pimpinan partai politik.&nbsp; Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri mengatakan, hanya peserta Muktamar dan tamu undangan yang diizinkan memasuki arena Muktamar di Bali. Di luar itu tidak diizinkan masuk.&nbsp; Tokoh yang tidak diundang adalah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mantan Sekjen PKB Lukman Edy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hingga mantan politikus PKB Effendy Choirie. Mereka tidak diundang karena ada yang sudah jadi pengurus partai lain. Ada pula yang secara otomatis keanggotaannya gugur karena berkampanye untuk partai lain pada pemilu, atau menyerang dan merusak kehormatan PKB.&nbsp; "Pak Effendy Choirie ya pasti nggak diundang karena pengurus partai lain. Pak Yahya, Pak Lukman, dan Pak Yaqut keanggotaannya otomatis gugur. Kan sudah kampanye partai lain dan bahkan menyerang dan merusak kehormatan partai di publik," kata Hanif di Jakarta, Selasa (20/8). Selain mengampanyekan partai lain, pihak yang tidak diundang tersebut juga dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik PKB di publik. Sehingga, para tokoh tersebut dinilai tidak loyal pada partai dan bahkan merusak partai.&nbsp; "PKB sudah sukses pada Pemilu lalu dengan penambahan kursi di legislatif di berbagai tingkatan. Nah, mereka ini tidak mendukung, bahkan menyerang kita (PKB) di ranah publik," tegasnya. "Jadi andai saja mereka istiqamah di PKB, mau bersama-sama membesarkan PKB, ya tentu dan pasti kami undang," tukas Hanif.

DPP PKB tak mengundang sejumlah tokoh ke Muktamar PKB di Bali, seperti Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf hingga Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Ogah Undang Ketua Umum PBNU hingga Menag Yaqut di Muktamar PKB, Hanif Dhakiri: Mereka Menyerang Kita   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/PSI-sowan-ke-PKB-Dery-Ridwansah-8JPG-1257091578.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 8 yang digelar di Palembang, Selasa (13/8). Meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu. Dia merasa bangga dan bersyukur bisa bertemu dengan para pemimpin PKB yang akan bertugas 5 tahun ke depan. "Sungguh saya bangga dan bersyukur atas karunia Allah. Saya bangga karena bertemu pemimpin-pemimpin PKB yang di pundak anda semua masa depan PKB, rakyat dan bangsa Indonesia ini dipertaruhkan," kata Muhaimin. Dia menyatakan, Sespim Perubahan adalah bagian ikhtiar PKB di tengah perubahan di berbagai lini. "Mau tidak mau kita harus beradaptasi, harus mempelajari setiap denyut perubahan. Dan semoga pemimpin PKB menjadi solusi, menjadi penambal atas bocornya kapal bangsa kita," tegasnya. Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, di tangan seluruh pemimpin PKB ada fungsi legislatif yang akan dibawa ke arah perjalanan bangsa Indonesia. "Sespim ini sangat strategis bukan hanya bagi kita, tapi bagi bangsa kita. Tantangan nasional dan global sedang di masa-masa sulit. Indeks demokrasi dan penegakan hukum mutlak harus kita perjuangkan dan kita tingkatkan," jelasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri menyebut, Sespim Perubahan Wilayah 8 diikuti oleh 302 peserta. "61 di antaranya adalah peserta dari Jawa. Mereka ini ada yang mengulang dari nol, 41 peserta yang mengulang beberapa sesi," kata Hanif. Dia menyatakan, setiap anggota DPR di semua tingkatan adalah etalase partai. Baik buruknya partai tergantung dari apa yang dilakukan oleh anggota legislatif. "Karena itu saya mohon serius agar lulus dari Sespim ini. Kemampuan kita harus terus kita jaga sebagai anggota dewan. Kader PKB harus tangguh, harus loyal, harus solid, dan harus bersama-sama menghadapi tantangan apapun di depan kita," imbuh Hanif.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 8 di Palembang, Selasa (13/8).

Buka Sespim Perubahan PKB, Cak Imin: Pemimpin PKB Harus Menjadi Solusi Bangsa Indonesia   

<div id="m#msg-f:1806791202092221374" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/26/IMG-20240725-WA0017-3620641899.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menanggapi keras pernyataan Effendy Choirie. Hanif meminta Choirie tidak mencampuri urusan PKB, sebab dia adalah pengurus Partai NasDem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014953288/harga-emas-antam-stabil-pada-posisi-rp-1-399000-per-gram">Harga Emas Antam Stabil pada Posisi Rp 1 399.000 per Gram</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mas Effendy Choirie kan pengurus Partai NasDem. Mbok uruslah partai sendiri. Ngapain ikut obok-obok PKB? Gak etis itu!&nbsp; Bisa merusak hubungan antar partai," ujar Hanif kepada wartawan, Kamis (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hanif, perilaku Choirie yang mengobok-obok PKB bisa dilaporkan langsung kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebab, tindakannya telah ikut campur kepada urusan internal PKB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti kita laporkan ke Bang Suryo Paloh selaku Ketum Nasdem, biar dikenakan disiplin partai," jelas Hanif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan era Kabinet Kerja Presiden Jokowi itu juga mengamini pernyataan Effendy Choirie yang mengatakan PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak memiliki hubungan struktural. Karena kedua pihak merupakan entitas berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PKB partai politik yang dipayungi UU partai politik, NU ormas yang dipayungi UU Ormas. Masing-masing memiliki kedaulatan organisasi, punya AD/ART sendiri, serta punya tugas dan tanggung jawab sendiri- Jadi ya jangan saling ganggu, jangan ada penyerobotan, harus saling menghormati," kata Hanif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hanif mengaku bingung melihat PBNU sekarang. Pasalnya, beberapa waktu terakhir banyak menyerang PKB tanpa alasan yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya juga tidak tahu, apa yg sebenarnya terjadi dengan PBNU di bawah pimpinan mereka berdua, hingga NU terbelit banyak masalah, lalu marwah dan citranya jatuh di mata publik," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Effendy Choirie mengatakan, PKB tidak akan pernah ada tanpa peranan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan PBNU. Menurutnya, ada partai di lingkungan NU yang gagal menjadi besar seperti PKU dan PNU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada partai dari NU, dari kalangan PBNU yang tidak di-support&nbsp;oleh PBNU, apakah bisa ada? Apakah bisa besar? Saya yakin tidak karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri di lingkungan NU itu menjadi partai gurem," kata Choirie di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Choirie menilai, PKB bisa sebesar sekarang tak lepas dari peran Gus Dur dan PBNU. (*)</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menanggapi keras pernyataan Effendy Choirie. Hanif meminta Choirie tak ikut campur

Sebut PKB Besar karena Jasa Peran Gus Dur dan PBNU, Hanif Dhakiri ke Effenfy Choirie: Urus Saja Partaimu Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/Screenshot_2024-04-27-00-44-59-125_comandroidchrome-edit-1052926559.jpg" alt="Prabowo Subianto (kiri) berdiri bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024)" width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto (kiri) berdiri bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) usai melakukan pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku belum ada pembicaraan khusus dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengenai jatah kursi menteri. Hal itu disampaikan Cak Imin setelah ia sempat berkelakar bahwa Wakil Ketua Umum PKB yang juga mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri bakal jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Belum ada pembahasan sampai sekarang,&rdquo; kata Cak Imin sembari tertawa di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/5) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin tak menjelaskan lebih jauh terkait pembahasan jatah kursi yang akan didapat PKB, setelah bergabung bersama Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014610645/diabetes-termasuk-penyakit-keturunan-faktor-genetik-mitos-atau-fakta-simak-penjelasannya">Diabetes Termasuk Penyakit Keturunan Faktor Genetik, Mitos atau Fakta? Simak Penjelasannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Cak Imin sempat berkelakar bahwa Hanif Dhakiri akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat ditanya soal program food estate yang kerap dikritiknya pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin mengaku akan membahas lebih lanjut program food estate bersama Prabowo. Ia memastikan, semua hal soal visi perubahan akan diperjuangkannya dalam komunikasi dengan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014610641/6-bercak-merah-pada-mata-yang-perlu-diketahui-simak-penyebab-dan-cara-penanganannya">6 Bercak Merah Pada Mata yang Perlu Diketahui, Simak Penyebab dan Cara Penanganannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Cak Imin menyinggung soal nama Hanif Dhakiri yang berdiri di sampingnya terkait posisi menteri di kabinet selanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oh ya enggak sampai sedetail itu. Nanti kalau Pak Hanif jadi menteri baru dibahas," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu (24/4).</div>

Cak Imin mengaku belum ada pembicaraan khusus dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mengenai jatah kursi menteri.

Cak Imin Beri Sinyal Hanif Dhakiri jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ilustrasi-pilwali-surabaya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PKB tak mau ketinggalan memunculkan sosok bakal calon walikota (bacawali). Partai yang kelahirannya ’’dibidani’’ oleh Nahdlatul Ulama itu memunculkan sosok M. Hanif Dhakiri yang maju dalam pilwali Surabaya.  Nama mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tersebut muncul setelah beberapa partai lain membuka pendaftaran bacawali.  Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf menilai hingga saat ini belum ada sosok yang dianggap mampu menandingi dominasi PDIP. Itu terlihat dari para tokoh yang mendaftar di PSI, Gerindra, dan Nasdem. ’’Belum ada yang menonjol,’’ ujarnya kemarin (17/11).  Nah, di PDIP, ada beberapa nama yang dinilai paling berpeluang mendapatkan rekomendasi. Ada nama Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana yang sudah mendaftar. Ada pula nama Dyah Katarina, istri mantan Wali Kota Bambang D.H.  Bagaimanapun, Whisnu dianggap sebagai kader yang sangat loyal. Alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya tersebut dianggap cukup senior di internal PDIP.  Nama Dyah Katarina tidak bisa dilepaskan dari suaminya. Bambang D.H. dianggap masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di DPP. Sementara itu, PDIP memiliki tradisi bahwa rekomendasi merupakan hak prerogatif DPP (dewan pimpinan pusat). ’’Mungkin juga yang direkomendasikan adalah orang yang tidak mendaftar,’’ kata Musyafak.  Menurut dia, ada satu nama yang sampai saat ini belum mendaftar, tapi sudah santer dikabarkan akan maju dalam pilwali 2020. Dia adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Eri Cahyadi.  Atas pertimbangan tersebut, lanjut dia, PKB menganggap figur menjadi hal penting dalam pencalonan. Karena itulah PKB melirik Hanif. Ada beberapa pertimbangan yang diambil. Salah satunya, Hanif yang merupakan mantan ketua DPP PKB dinilai memiliki jam terbang yang tinggi di bidang politik. Loyalitasnya terhadap partai juga tidak diragukan lagi. ’’Mas Hanif ini yang paling pas dan mampu menandingi dominasi PDIP,’’ tuturnya.  Sebagai ketua partai, Musyafak mengaku malu jika tidak memiliki calon sendiri. Dia tidak ingin PKB hanya menjadi penonton dalam kontestasi pilwali 2020. ’’Tapi, kalau yang dicalonkan kelasnya kecamatan, ya susah. Untuk itu (melawan PDIP, Red), minimal figur yang diusung kelas nasional karena Surabaya ini kota terbesar di Indonesia. Tidak mudah menghadapi pemilu di sini,’’ paparnya.  Soal dominasi partai, Ketua DPC PDIP Adi Sutarwijono menyatakan, partainya yang bisa mengusung calon sendiri merupakan realita politik. Bukan berarti tidak mau membuka diri terhadap siapa saja yang ingin merapat. ’’Kalau komunikasi, kami terbuka terhadap siapa pun. Tapi, kalau soal koalisi, kami tetap menunggu arahan DPP,’’ terangnya.  Pria yang akrab disapa Awi itu tidak mau berandai-andai tentang sosok yang diusung kelak. Hal tersebut merupakan hak DPP partai.

PKB Munculkan Sosok Hanif Dhakiri untuk Pilwali Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>Kalau Ignasius Jonan menyesal karena selama ini tak sempat makan bareng sang wakil, Hanif Dhakiri mengaku ingin ’’balas dendam’’ setelah tak menjabat. Susi Pudjiastuti? Dia berharap sang menteri baru bisa meneruskan program pembangunan politeknik kelautan.  Agas P.H.-Virdita R.-Taufiqurrahman, Jakarta, Jawa Pos  ---  BERKALI-kali Susi Pudjiastuti mengusap kedua matanya. Bulir-bulir bening tampak menetes dari sana.  ’’Udah selama lima tahun, luar biasa. Terima kasih,’’ katanya kembali seraya mengusap kedua mata.  Di tengah acara pisah sambut yang dihelat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta kemarin (23/10) itu, Susi memang tak kuasa menahan haru. ’’Saya nangis (haru) karena anak-anak happy,’’ lanjutnya.  Seiring dengan pengumuman Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin, Susi memang tidak lagi menjabat menteri KKP (kelautan dan perikanan). Posisinya digantikan Edhy Prabowo.  Tergusurnya Susi ini terbilang mengejutkan. Bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter.  Bisa dibilang, Susi adalah ’’bintang’’ Kabinet Indonesia Kerja pada periode pertama Jokowi. Tak cuma populer, antara lain, karena kebijakan penenggelaman kapal dan gaya ’’cueknya’’, kinerja Susi secara keseluruhan juga terbilang bagus.  Setidaknya jika mengacu pada hasil survei Alvara Research Center yang dirilis beberapa waktu lalu. Dari keseluruhan kementerian dengan tingkat kepuasan tertinggi di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, Susi menempati urutan pertama.  Di urutan lima besar, setelah Susi, ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, lalu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Di antara kelima nama itu, hanya Susi dan Arief yang tergusur.  Susi mengaku sangat menikmati lima tahun perjalanannya sebagai menteri KKP mulai 2014 sampai 2019. Gembira. Sebab, apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang dia sayangi.  ’’KKP adalah my passion the last five years. Cinta saya, hidup saya, kerja saya,’’ ungkap Susi disambut riuh tepuk tangan seluruh pejabat dan pegawai KKP.  Menurut Susi, pada awal mengangkatnya sebagai menteri KKP, Jokowi ingin ada orang yang mampu melakukan banyak terobosan. Banyak perubahan. ’’Barang kali kontroversial,’’ celetuknya.  Karena itu, Susi memohon maaf jika semasa bekerja dirinya melakukan banyak kesalahan. Baik perilaku yang tidak berkenan maupun kata-kata tidak baik yang menyinggung.  Yang membuat dia lega, sang pengganti adalah orang yang mengenal laut dan perikanan. Edhy Prabowo, kader Gerindra, adalah ketua Komisi IV DPR periode 2014–2019. Keduanya sangat akrab dan saling mengenal. Perempuan 54 tahun asal Pangandaran, Jawa Barat, itu berharap Edhy mampu meneruskan kebijakan yang sudah berjalan. Menjadikan laut masa depan bangsa. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menjaga kedaulatan laut untuk bangsa kita.  ’’Saya rasa lima tahun ini orang dengarnya laut, laut, laut. Betul ndak? Jadi, KKP yang tadinya tidak dikenal sudah dikenal,’’ katanya.  Dalam Kabinet Indonesia Maju, Jokowi menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berfokus meningkatkan sumber daya manusia. Sebenarnya, itu sejalan dengan rencana Susi sejak awal menjabat yang ingin membuat 10 politeknik kelautan dan perikanan dalam setahun.  Sayang, mimpi tersebut urung terwujud. Hanya tujuh politeknik dalam lima tahun. ’’Saya percaya Pak Edhy mampu mewujudkan itu. Beliau lebih berpengalaman dan berpendidikan daripada saya,’’ ucapnya.  Kalau Susi menyayangkan target membangun politeknik yang belum sepenuhnya terpenuhi Ignasius Jonan getun (menyayangkan) karena tak sempat makan bareng dengan Arcandra Tahar, sang wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/HANIF-DHAKIRI-JAWA-POS.jpg" alt="EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)</figcaption>
</figure> Eks Menteri ESDM Ignatius Jonan beberapa waktu lalu. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  ’’Pak Arcandra ini kalau makan selalu bawa makanan dari rumah. Jadi, ya selama tiga tahun bekerja sama, kami tak pernah makan bareng,’’ ungkapnya disambut tawa Arcandra dan semua yang hadir dalam pisah sambut di Kementerian ESDM kemarin.  Kepada sang pengganti, Arifin Tasrif, mantan Dirut Kereta Api Indonesia tersebut meminta agar menjaga kerja sama dengan INPEX Corporation selaku kontraktor Blok Masela hingga 2055. ’’Pak Dubes, ini saya titip INPEX ya, pak. Mestinya ini bisa jalan,’’ tegas Jonan yang membantah kabar dirinya bakal ditunjuk sebagai direktur utama PLN.  Jonan juga berharap Arifin mementingkan program yang bersifat pengabdian masyarakat. Yaitu, BBM Satu Harga, pembagian converter kit untuk nelayan, serta pembagian LTSHE (lampu tenaga surya hemat energi) untuk melistriki wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-KPK-RIKSA-JONAN-FED-2-750x465.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)  Sementara itu, Hanif Dhakiri mengaku ingin ’’balas dendam’’ setelah tak lagi menjabat menteri tenaga kerja (Menaker). Alias tidur sepuas-puasnya.  Ida Fauziah, sang pengganti yang sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa, pun membalas dengan kelakar. ’’Berarti tadi selamat datang itu artinya selamat tidak tidur ya?’’ selorohnya disambut tawa hadirin.  Lalu, selain tidur sepuas-puasnya, apa lagi rencana Hanif? ’’Pokoknya sepuas-puasnya,’’ selorohnya.  Yang pasti, dia menegaskan masih akan terus mengabdi pada Indonesia. Namun, belum terang di mana dan dalam hal apa. Yang sudah pasti adalah menulis sebuah novel. Temanya tentang percintaan. ”Ide ceritanya sudah banyak sekali,’’ katanya.  Apakah percintaan soal masa-masa mudanya dulu atau kisah-kisah khusus dengan sang istri, Marifah Hanif Dhakiri? Hanif cuma tersenyum simpul. ’’Nanti lah ditunggu saja,’’ ujarnya.

Susi Ingin Liburan, Hanif Tulis Novel Percintaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/HANIF-DHAKIRI-JAWA-POS.jpg" alt="EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EKS MENTERI KETENAGAKERJAAN HANIF DHAKIRI (JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hasil indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) Indonesia masih dalam kategori menengah bawah tahun ini. Meski secara nominal meningkat dari tahun lalu 60,81 menjadi 61,06, kenaikannya dianggap terlalu sedikit.  ”Tentu kita apresiasi. Tapi kalau kenaikannya terlalu tipis begitu tidak membuat tenaga kerja Indonesia cukup kompetitif,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.  Menurut Hanif, penyebabnya adalah ekosistem ketenagakerjaan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia menyebut ekosistem ketenagakerjaan tanah air sangat kaku sehingga, tidak menarik bagi investasi. ”Tentu harus melihat dari aturan dan regulasi (yang perlu dibenahi),” katanya.  Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah pembangunan SDM. Baik soal kemampuan, produktivitas, bahkan jenjang pendidikan yang ditempuh. Hanif mengatakan, tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan SD dan SMP dengan persentase sekitar 58 persen. ”Dari 10 orang, enam di antaranya berpendidikan rendah. Less skill,” beber Hanif.  Ada lagi masalah link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja, baik untuk lulusan SMK maupun politeknik. Menteri 47 tahun itu mengakui, partisipasi industri untuk menggandeng lembaga pendidikan masih rendah.  Namun, bukan berarti selama ini pemerintah berdiam diri. Pemerintah memberikan super deduction tax kepada pelaku industi yang mau terlibat dalam pendidikan vokasi. Yakni, memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.  ”Dari kebijakan itu supaya perusahaan industri makin bergairah untuk terlibat dalam investasi SDM itu,” terang Hanif. Dari program itu, nantinya terciptalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang baik, berpendidikan tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Makanya, perlu ada kerja sama lintas kementerian, khususnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti.  ”Mau lulusan dari jalur apapun, pendidikan formal maupun vokasi intinya harus sesuai kebutuhan pasar kerja,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.  Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud M. Bakrun mengakui pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan kualitas. Monitoring dan evaluasi, lanjut dia, sangat penting untuk mendukung program revitalisasi pendidikan vokasi.  Tahun 2020, Kemendikbud memiliki target merevitalisasi 557 SMK di semua daerah.Revitalisasi meliputi perbaikan fasilitas gedung, laboratorium, bengkel workshop, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.  Kemendikbud juga mewacanakan pemasaran lulusan SMK untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Mereka melakukan pilot project pada tiga daerah. Indramayu (Jabar), Cilacap (Jateng), dan Ponorogo (Jatim). ”Fokus negaranya ke Jepang, karena negara itu memang sedang membutuhkan tenaga kerja. Untuk SMK apa kami sedang kaji,” ujarnya.

Menaker: Kualitas SDM Tenaga Kerja Indonesia Rendah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hanif dhakiri

Berita Terkini