<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-b20-diklaim-hemat-impor-solar-hingga-usd-93784-juta_m_.jpg" alt="Pengisian BBM nonsubsidi" width="100%">
<figcaption>Pengisian BBM nonsubsidi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Juli 2025. Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex kini dinaikkan.&nbsp; Penyesuaian harga ini merupakan bentuk implementasi dari Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi Kepmen sebelumnya terkait formula perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar.&nbsp; &nbsp; Mengutip laman resmi Pertamina, harga Pertamax naik sebesar Rp 400 per liter menjadi Rp 12.500 per liter, dari sebelumnya Rp 12.100 per liter. Kemudian, Pertamax Turbo naik Rp 450 per liter menjadi Rp 13.500 per liter, dari sebelumnya Rp 13.050 per liter.&nbsp; Sementara itu, Dexlite naik Rp 590 per liter menjadi Rp 13.320 per liter, dari sebelumnya Rp 12.740 per liter. Pertamax Green atau RON 95 naik sebesar Rp 450 menjadi Rp 13.250 per liter dari yang sebelumnya Rp 12.800 per liter di bulan Juni 2025. Lalu Pertamina Dex (CN 53) naik harga menjadi Rp 13.650 per liter dari sebelumnya Rp 13.200 per liter. Sedangkan untuk BBM subsidi masih dibanderol dengan harga yang sama. Biosolar masih dijual Rp 6.800 per liter dan Pertalite Rp 10.000 per liter. &nbsp; <h3>Berikut ini daftar harga BBM Pertamina per 1 Juli 2025 di Jakarta dan sekitarnya:&nbsp;</h3> Pertamax: Rp 12.500 per liter Pertamax Turbo: Rp 13.500 per liter Pertamax Green: Rp 13.250 per liter Pertamina Dex: Rp 13.650 per liter Dexlite: Rp 13.320 per liter Pertalite: Rp 10.000 per liter Biosolar: Rp 6.800 per liter

Pertamina resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 Juli 2025, berikut daftar harga terbarunya. Sedangkan harga BBM subsidi tetap.

Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik, Pertamax jadi Rp 12.500 per Liter Mulai 1 Juli 2025, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/BBM-Nonsubsidi-Dery-4016267278.jpg" alt="PT Pertamina (Persero) melakukan pembaharuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2023. Pembaharuan harga ini merupakan penyesuaian atas harga minyak dunia." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina (Persero) melakukan pembaharuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2023. Pembaharuan harga ini merupakan penyesuaian atas harga minyak dunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) melakukan pembaharuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2023. Pembaharuan harga ini merupakan penyesuaian atas harga minyak dunia. VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, penyesuaian harga BBM ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Ini sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Dikutip dari laman website resmi Pertamina, dibandingkan Maret 2023, harga BBM nonsubsidi pada April ini mengalami penurunan harga di seluruh jaringan SBPU meskipun harga di setiap daerah tentu saja memiliki perbedaan. Di wilayah DKI Jakarta misalnya. Harga BBM jenis Pertamax Turbo dari harga Rp 15.100 per liter pada Maret 2023 turun menjadi Rp 15.000 per liter pada 1 April 2023. Demikian juga dengan Dexlite yang sebelumnya dijual di harga Rp 14.950 per liter pada Maret 2023, kini dijual di jaringan SPBU di wilayah DKI Jakarta di harga Rp 14.250 per liter. Sedangkan Pertamina Dex per 1 Maret 2023 berada di harga Rp 15.850 per liter, kini turun menjadi Rp 15.400 per liter pada 1 April 2023. Adapun harga BBM jenis Pertamax tidak mengalami penyesuaian harga atau sama dengan Maret 2023 dibanderol di harga Rp 13.300 per liter.

PT Pertamina (Persero) melakukan pembaharuan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 April 2023.

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Turun, Ini Harga Baru di DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mendapat respons positif oleh masyarakat. Kini disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi tidak terlalu jauh. Hal itu berpotensi membuat masyarakat pelan-pelan memilih BBM dengan RON 92 ke atas.  Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM Agung Satrio Nugroho mengatakan, penurunan harga BBM nonsubsidi memberikan dampak yang positif ke Negara. Disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi semakin kecil. Diprediksi masyarakat pelan-pelan akan pindah mengonsumsi Pertamax atau meninggalkan Pertalite.  "Perpindahan itu mirip ketika Pertamina menaikkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bbm-nonsubsidi/">harga BBM nonsubsidi</a>. Akibat disparitas harga Pertamax yang semakin besar, membuat masyarakat beralih mengkonsumsi Pertalite. Jumlah perpindahan konsumsi tersebut mencapai 5 persen," ujar Agung Satrio Nugroho kepada wartawan, Rabu (4/1).  Sebagaimana diketahui mulai Januari 2023 <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertamax-turun/">harga Pertamax turun</a> Rp 12.800 per liter. Sebelumnya Rp 13.900 per liter. Begitu juga untuk jenis Pertamax Turbo yang semula per liternya Rp 15.200, kini Rp 14.050.  Produk lainnya yang mengalami penurunan harga yaitu Dexlite yang dibanderol Rp 16.150. Padahal sebelumnya Rp 18.300. Harga Pertamina Dex juga dipangkas dari Rp 18.800 menjadi Rp 16.750.  Menurut Agung Satrio Nugroho, dengan berkurangnya konsumsi Pertalite membuat beban Negara untuk mensubsidi BBM semakin kecil. Dampak perpindahan konsumsi itu baru bisa terlihat tiga bulan ke depan. "Kami terus berharap disparitas harga antara <a href="https://www.jawapos.com/tag/bbm-subsidi/">BBM subsidi</a> dan nonsubsidi semakin kecil," kata Agung.  Dengan semakin sempitnya disparitas harga, Agung optimistis konsumsi BBM nonsubsidi terus meningkat. Harapannya, subsidi BBM yang dialokasikan Negara dapat dimanfaatkan untuk kebijakan strategis Nasional lainnya. Seperti penggembangan energi baru terbarukan.  Dengan turunnya harga BBM nonsubsidi membuat potensi volume konsumsi Pertalite dan Bio Solar berkurang. Hal itu bisa berdampak berkurangnya beban Pertamina menanggung BBM subsidi. Berkurangnya beban Pertamina terhadap BBM subsidi membuat mereka menjadi world class energy company.  "Selama ini Pertamina yang menanggung risiko bisnis akibat penyaluran BBM subsidi. Berkurangnya beban penyaluran BBM subsidi ini merupakan strategi yang sangat bagus untuk resiliensi Pertamina di 2023," ujar Agung.  Agung mendukung rencana Menteri Erick yang menyiapkan langkah untuk mengevaluasi harga BBM nonsubsidi setiap pekan. Tujuannya, harga BBM nonsubsidi dapat langsung menyesuaikan dengan harga keekonomiannya.  "Saya mendukung rencana Menteri Erick untuk perintahkan Pertamina meninjau ulang harga BBM non subsidi setiap pekan sehingga disparitas dengan BBM subsidi semakin kecil. Evaluasi harga BBM non subsidi setiap pekan juga membuat iklim usaha distribusi BBM di Indonesia semakin sehat," ungkap Agung.  Meski harga minyak mentah dunia cenderung turun akibat ancaman resesi ekonomi global, Agung meminta agar pemerintah tak gegabah menurunkan harga BBM subsidi. Belum selesainya kondisi geopolitik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, masih membuat potensi harga minyak dunia melambung kembali.  Jika Pemerintah menurunkan harga BBM subsidi, tapi tiba-tiba harga minyak dunia kembali naik, maka hal itu akan membuat posisi Pemerintah menjadi sulit. Sebab, penetapan harga BBM melibatkan proses politik yang sangat panjang. "Lebih baik alokasi lebih dari berkurangnya konsumsi BBM subsidi dipergunakan untuk penggembangan energi baru terbarukan. Sehingga penggunaan subsidi BBM menjadi tepat sasaran," papar Agung.  Sementara itu, Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM Sarjiya menambahkan, penurunan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan Pertamina merupakan imbas dari turunnya harga minyak mentah dunia.

Harga BBM Nonsubsidi Turun, Masyarakat Berpotensi Tinggalkan Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bbm-nonsubsidi/">Harga BBM nonsubsidi</a> kembali mengalami penyesuaian. PT Pertamina (Persero) memberlakukan perubahan harga tersebut mulai kemarin (3/1) siang.  Untuk produk jenis gasolin (bensin), <a href="https://www.jawapos.com/tag/pertamax/">pertamax</a> (RON 92) disesuaikan menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900. Pertamax turbo (RON 98) kembali disesuaikan menjadi Rp 14.050 per liter.  Turun dari harga sebelumnya Rp 15.200 sejak penyesuaian harga terakhir pada 1 Desember 2022.  Selanjutnya, untuk produk jenis gasoil (diesel), yakni dexlite (CN 51), disesuaikan menjadi Rp 16.150 per liter. Turun dari sebelumnya Rp 18.300. Sedangkan pertamina dex (CN 53) mengalami penyesuaian menjadi Rp 16.750 per liter dari sebelumnya Rp 18.800. Harga baru tersebut berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen seperti di wilayah DKI Jakarta.  Sementara itu, harga pertalite dan solar tetap. Masing-masing di harga Rp 10.000 per liter dan Rp 6.800 per liter. ”Berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk pertalite dan solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.  Meski demikian, Erick menyebutkan, harga pertalite dan solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian. Pemberian subsidi itu, menurut dia, menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam membantu masyarakat menatap tahun baru yang sarat akan tantangan ekonomi.  Erick mengatakan, pengumuman harga jual terbaru BBM Pertamina memang sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha lain. Bagi Erick, itu hal yang wajar. Mengingat Pertamina sebagai BUMN mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM. ”Pertamina ini jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti pertalite dan solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar,” beber Erick.  Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah memastikan BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Pihaknya juga terus mengawal kerja sama Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi SPBU. Dengan transaksi pembelian BBM yang dapat dipantau melalui command center, bisa memastikan penyaluran kuota dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/subsidi-bbm/">subsidi BBM</a> lebih tepat sasaran.  Tak hanya itu, Erick juga bakal meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. ”Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading. Kami dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi,” urai Erick.  Pertamina juga menegaskan akan tetap menjaga <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertalite/">harga pertalite</a> dan solar agar tidak melonjak signifikan. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat. Terlebih, saat harga minyak dunia naik, para kompetitor menjual dengan harga pasar. ”Banyak kompetitor yang menjual dua kali lipat dari harga kami,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.  Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai bahwa belum turunnya harga BBM subsidi ditengarai lantaran harga keekonomiannya yang juga dipengaruhi indikator-indikator lain. Tidak hanya oleh pergerakan harga minyak dunia. ”Di atas kertas, skenario penurunan harga BBM subsidi dapat terjadi apabila pemerintah memiliki ketersediaan anggaran subsidi energi yang besar. Kondisi sebaliknya, ketika anggaran subsidi yang dimiliki pemerintah terbatas, akan sangat sulit bagi masyarakat merasakan penurunan harga BBM subsidi,” ulasnya.  Tauhid berharap pemerintah tidak menaikkan lagi harga BBM subsidi pada 2023. Sebab, hal itu akan memengaruhi daya beli masyarakat yang tengah berupaya bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Harga BBM Nonsubsidi Turun, Pertalite-Solar Tak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-7.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>Stok Nasional Aman, Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying  JawaPos.com – Per 1 September 2022 santer disebutkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik. Namun, yang terjadi di lapangan justru perubahan harga untuk BBM nonsubsidi. PT Pertamina menurunkan harga untuk produk pertamax turbo (RON 98), dexlite (CN 51), dan Pertamina dex (CN 53).  ”Harga jenis BBM umum (JBU) bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan tren minyak dunia. Di antaranya, acuan harga rata-rata produk minyak olahan Mean of Platts Singapore (MOPS/argus),” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Jawa Pos kemarin (1/9).  Irto melanjutkan, penyesuaian harga itu juga merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Penyesuaian harga BBM pertamax turbo dan dex series merupakan komitmen Pertamina untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. ”Sekaligus sebagai upaya kami mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk-produk BBM Pertamina yang berkualitas dengan nilai angka oktan dan cetane yang tinggi serta lebih ramah lingkungan,” papar Irto.  Untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen, produk jenis bensin (gasoline) pertamax turbo disesuaikan menjadi Rp 15.900 per liter dari sebelumnya Rp 17.900 per liter. Sedangkan untuk produk jenis solar (gasoil), yakni dexlite, disesuaikan menjadi Rp 17.100 per liter dari sebelumnya Rp 17.800 per liter. Serta, Pertamina dex menjadi Rp 17.400 per liter dari yang sebelumnya Rp 18.900 per liter.  ”Harga baru BBM per 1 September 2022 yang berlaku di beberapa daerah bisa berbeda karena dipengaruhi perbedaan besaran PBBKB di masing-masing daerah,” jelas Irto.  Penyesuaian harga, imbuh dia, merupakan upaya Pertamina untuk terus menyediakan BBM berkualitas dengan harga yang masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk SPBU lain dengan kualitas setara.  Bagaimana dengan BBM bersubsidi? Irto menyebutkan, belum ada arahan apa pun dari pemerintah terkait berapa besaran harga dan kapan kenaikan harga itu dilakukan. Hingga saat ini, harga BBM subsidi (pertalite dan biosolar) masih sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.  Masyarakat juga diimbau tidak panic buying dan tetap bijaksana dalam konsumsi BBM bersubsidi. ”Untuk BBM subsidi, kami pastikan stok nasional aman. Kami turut mengimbau agar masyarakat dapat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” tambah Irto.  Sejauh ini, pemerintah memang belum secara tegas mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah sudah memulai pembagian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan subsidi BBM untuk 20,6 juta masyarakat tidak mampu pada 31 Agustus 2022.  Kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa belum ada ketok palu soal harga anyar BBM bersubsidi. ”Semuanya masih pada proses dihitung,” ungkapnya.  Pemerintah, lanjut dia, tidak ingin gegabah. Perlu kalkulasi yang tepat. ”Dengan penuh kehati-hatian ya,” sambungnya.  Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau kepada pemerintah agar menunda rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan. ”Bahkan, penurunan ini diprediksi masih berlanjut. Penurunan harga minyak mentah atau crude oil ini bisa berpengaruh terhadap beban subsidi yang berkurang,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.  Bhima mengimbau pemerintah bisa lebih tegas dalam bersikap. Terutama jika ingin melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Aturan, mekanisme, maupun kriteria kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi harus jelas.  Sebaliknya, jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Bhima, bansos yang disiapkan juga harus mumpuni. ”Karena ada ketidakjelasan, pemerintah ini seperti pingpong, ke sana kemari. Akibatnya, terjadi antrean yang justru mempercepat BBM habis. Ini karena komunikasi pemerintah yang tidak klir terkait harga BBM,” katanya.  Sebelum ada isu kenaikan harga BBM bersubsidi, beban hidup masyarakat sudah sangat berat. Terutama jika dikaitkan dengan inflasi karena kenaikan harga bahan pangan. Di saat yang sama, dinamika inflasi inti (core inflation) masih minim dan hal itu menjadi cerminan permintaan yang masih kecil. Sehingga, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu akan makin menambah beban hidup masyarakat.  Bhima juga menyoroti alokasi bansos Rp 24 triliun yang disebutnya terbilang kecil. Jumlah itu tentu tidak cukup mengompensasi beban yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. ”Harus ada ketegasan juga, jangan semua menteri berbicara. Harusnya cukup menteri ESDM atau Ibu Menkeu saja. Selain itu, lebih baik jangan,” tegasnya.  Banyaknya menteri yang ikut berbicara justru berdampak tidak baik. ”Akibatnya malah bisa dimanfaatkan oleh bisnis penimbunan di tengah antrean yang terjadi. Ini yang memberatkan Pertamina dan APBN karena pingpong kebijakan yang tidak klir,” ucapnya.  Di bagian lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada lonjakan inflasi. Dia meminta pemerintah belajar dari kebijakan kenaikan BBM pada 2005 di era pemerintahan SBY. Saat itu inflasi pernah melonjak hingga 17 persen karena pemerintahan menaikkan harga bensin 32,6 persen dan solar 27,3 persen pada Maret. Kebijakan itu berlanjut pada Oktober di tahun yang sama. Harga bensin naik lagi 87,5 persen dan solar 104,8 persen. ”Akibat kenaikan harga BBM digunakan untuk konsumsi, maka inflasi kita itu (2005) di 17,11 persen,” jelasnya kemarin.  Meroketnya inflasi tersebut membuat konsumsi rumah tangga tertekan. Konsumsi rumah tangga yang notabene menjadi penopang pertumbuhan justru turun dari 4 persen menjadi 3,2 persen. ”Pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya agar tidak memberikan impact ke inflasi,’’ tutur Margo.  Sementara itu, Pemprov Jatim dan instansi terkait menggelar rakor di Gedung Negara Grahadi kemarin. Seluruh pihak sepakat untuk bersinergi mengamankan distribusi BBM dan elpiji.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa stok BBM maupun elpiji 3 kg di Jatim dalam kondisi cukup dan aman. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat tidak panik atau membeli BBM secara berlebihan (panic buying).  Pihak Pertamina melalui Pertamina Niaga Jatimbalinus telah menjamin bahwa stok BBM di wilayah Jatim dalam posisi cukup. Rata-rata berada di posisi dari 10 sampai sekitar 30–40 hari. Artinya, semisal ada gangguan, stok BBM masih bisa bertahan sampai 30 hari ke depan. ”Proses distribusi akan dijaga keamanannya,” kata Khofifah.  Dia meminta kepada bupati/wali kota di Jatim untuk ikut mengawal agar distribusi BBM di daerah aman. Terutama stok BBM untuk para nelayan ataupun alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi para petani. Untuk itu, nilai tukar nelayan (NTN) dan nilai tukar petani (NTP) di Jatim harus dijaga dengan baik.  GM Pertamina Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi mengungkapkan, pihaknya melakukan sejumlah langkah menghadapi rencana kenaikan harga BBM. Termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Pertamina juga telah menginstruksikan kepada SPBU untuk melakukan penyaluran secara normal. ”Kami juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin bersama tim dari pemda,” ucapnya.  Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menyatakan, pihaknya mengikuti perkembangan isu terkait BBM. Pihaknya juga memperhatikan kerawanan secara umum seperti antrean pembelian BBM di SPBU, potensi terjadinya unjuk rasa, hingga upaya penimbunan BBM. ”Kami juga melaksanakan deteksi dini dan aksi untuk mengantisipasi kerawanan yang akan timbul,” jelasnya.

Jokowi: Kenaikan Harga BBM Masih Dihitung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-1.jpg" alt="Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengisi bahan bakar di SPBU Kuningan, Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>Butuh Penyederhanaan Kategorisasi Pembeli Pertalite  JawaPos.com – Kebijakan tak populer seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi selalu memunculkan polemik. Meski begitu, Pertamina bergeming lantaran kenaikan itu masih terbilang wajar. Mengingat saat ini tren harga minyak dunia tetap berada di level yang tinggi.  Pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, Pertamina sebagai badan usaha memang memiliki hak menaikkan harga. ’’Sederhananya, kalau Pertamina belinya dengan harga naik, ya dia jualnya naik. Kalau belinya pas harga turun, ya dia jualnya turun,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (11/7).  Sejauh ini, BBM nonsubsidi memang dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas. Porsi penggunaan BBM nonsubsidi berada di kisaran 6–7 juta kiloliter. Sementara itu, untuk BBM subsidi seperti pertalite saja, penggunaannya mencapai 28–30 juta kiloliter. Melihat perbandingan tersebut, dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi diprediksi tidak akan terlalu besar.  Komaidi melanjutkan, kinerja keuangan Pertamina juga tentu akan terbantu dengan kenaikan itu. Dibandingkan apabila tidak menaikkan harga.  Senada, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut kebijakan itu bisa memperbaiki cash inflow Pertamina. Sama halnya dengan harga LPG nonsubsidi. Fahmy menilai kenaikan harga memang harus dilakukan. Pertamina harus menjual sesuai harga keekonomian. Sebab, penggunanya pun merupakan masyarakat kalangan menengah ke atas yang mampu.  Secara umum, lanjut dia, kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi tidak akan memicu lonjakan inflasi. Sebab, jumlah konsumennya terbilang kecil. ’’Biasanya orang kaya tidak suka gejolak,’’ katanya.  Fahmy juga menyinggung terkait BBM subsidi. Menurut dia, kebijakan Pertamina yang akan melakukan pembatasan pembelian pertalite memang diperlukan. Sebab, kebijakan itu bisa membantu menurunkan beban subsidi untuk APBN.  Fahmi menyebut, Pertamina bisa saja menyederhanakan kriteria pembatasan. Penggunaan MyPertamina pun dinilai tidak perlu. Sebab, jika kriteria disederhanakan, misalnya pertalite dan solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum, hal itu disebutnya lebih efektif.  Sejauh ini, harga pertamax juga masih berada di bawah harga keekonomian. Pertamina masih mematok Rp 12.500 per liter. Padahal, untuk bensin dengan oktan atau RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar Rp 17.000 per liter. Secara keekonomian, harga pasar telah mencapai Rp 17.950.  Meski begitu, Fahmy berharap Pertamina bisa mematok harga pertamax mendekati pertalite. Dengan begitu, masyarakat bisa bermigrasi dari pertalite ke pertamax yang lebih ramah lingkungan.

Naiknya BBM Nonsubsidi Tak Akan Picu Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai</figcaption>
</figure>SALAH satu pertimbangan menaikkan harga BBM nonsubsidi adalah kondisi terakhir harga minyak dunia. Memang benar harga minyak beberapa waktu terakhir terus menunjukkan tren kenaikan. Harganya tembus di atas USD 110–120 per barel. BBM umum alias BBM nonsubsidi mengikuti aturan Kepmen ESDM No 62 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut memang diatur kapan harga perlu dievaluasi.  Evaluasi harga keekonomian BBM dipengaruhi banyak hal. Minyak mentah dunia, kurs rupiah, dan lain-lain. Kalau pajak, PPN, dan semacamnya itu biasanya tetap.  Harga minyak dunia ini memang mengambil porsi paling besar dalam penentuan harga BBM.  Selain faktor harga minyak mentah dunia yang sedang meningkat, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar jadi alasan kuat harga BBM nonsubsidi harus naik. Kurs rupiah yang melemah akan meningkatkan biaya pokok produksi.  Namun, perlu diketahui bahwa kenaikan harga yang ditetapkan Pertamina untuk tiga BBM nonsubsidi kali ini nilainya relatif masih di bawah nilai keekonomian yang seharusnya. Bisa dibandingkan dengan SPBU swasta yang menjual BBM jenis sama dengan harga lebih tinggi. Sebab, harga mereka memang menyesuaikan harga minyak mentah dunia.  Menurut perspektif saya, Pertamina cenderung menahan kenaikan harga sedikit lebih rendah dari yang seharusnya karena dua alasan utama. Pertama, menjaga daya beli masyarakat, tak terkecuali masyarakat pengguna BBM RON tinggi. Kedua, yang terpenting adalah menghindari migrasi besar-besaran dari pengguna BBM RON tinggi ke jenis BBM yang lebih rendah. Disparitas harga yang terlalu tinggi bisa memicu migrasi tersebut.  Memang, potensi migrasi cenderung kecil, meski tetap harus diwaspadai. Persentase pengguna pertamax turbo, Pertamina dex, dan dexlite sedikit sekali. Dampak positif bagi aspek keuangan Pertamina juga dipastikan tidak akan terlalu signifikan. Pengguna pertamax turbo dan RON 95 lainnya hanya sekitar 5 persen dari total konsumsi BBM nasional.  Di saat yang sama, harga gas elpiji nonsubsidi juga naik. Tapi, jika ditanya apakah ini semua akan berdampak pada inflasi Juli 2022, jawabannya adalah tidak terlalu signifikan. Sama seperti pengguna BBM nonsubsidi, pengguna elpiji 12 kg juga sangat segmented. Hanya 6 persen dari total penggunaan elpiji secara nasional. Berdasar data Pertamina, porsi pengguna elpiji nonsubsidi itu hanya 7,4 persen dari total pengguna elpiji secara nasional. Jadi, 92 atau 93 persennya adalah pengguna elpiji 3 kg.  Pemerintah dan Pertamina perlu terus melakukan sosialisasi mengenai subsidi tepat sasaran. Setidaknya memberikan penjelasan bahwa subsidi hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Kedua, program pembatasan BBM subsidi seperti saat ini harus diteruskan dan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, reformasi subsidi dari berbasis barang ke berbasis orang harus disegerakan.  *) MAMIT SETIAWAN, Direktur Executive Energy Watch

Waspadai Migrasi Besar-besaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BBM-Non-Subsidi-Naik-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Kuningan, Jakarta, Minggu (10/7/2022). PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga tiga jenis produk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM yang naik yaitu Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pertamax Turbo (RON 98) nai</figcaption>
</figure>Pertalite, Solar, Pertamax, dan LPG 3 Kg Tetap  JawaPos.com  - PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Di antaranya pertamax turbo, Pertamina dex, dexlite, serta LPG nonsubsidi seperti Bright Gas.  Kebijakan tersebut berlaku per kemarin (10/7).  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, penyesuaian itu dipicu tren harga minyak dunia yang masih melambung. Meski begitu, Irto menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. ”Sebab, harga LPG 3 kg, pertalite, solar, dan pertamax tetap. Tidak naik,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin.  Menurut dia, kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi itu diambil lantaran tren harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk LPG masih tinggi. Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat.  ”Pertamina terus menjaga ketersediaan energi dengan harga terjangkau. Jadi, pertalite, solar, dan LPG 3 kg dijual dengan harga tetap,” imbuhnya.  Pertamina mencatat, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka USD 117,62 (Rp 1,7 juta) per barel. Itu lebih tinggi sekitar 37 persen daripada harga ICP pada Januari 2022. Begitu pula LPG. Tren harga CPA pada Juli ini masih mencapai USD 725 (Rp 10,8 juta) per metrik ton (MT) atau lebih tinggi 13 persen daripada rata-rata CPA sepanjang 2021.  Melihat tren itu, Irto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM nonsubsidi. Di antaranya, pertamax turbo, pertamina dex, dexlite, serta LPG nonsubsidi seperti Bright Gas (selengkapnya lihat grafis). ”Saat ini hanya pertamax yang merupakan BBM nonsubsidi, namun harganya tidak berubah,” imbuh Irto.  Penyesuaian harga akan terus diberlakukan secara berkala. Hal itu sesuai dengan Kepmen ESDM 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga Jenis Bahan Bakar Umum (JBU). Sebagaimana diketahui, porsi BBM nonsubsidi sekitar 5 persen dari total konsumsi BBM nasional. Sementara itu, porsi produk LPG nonsubsidi sekitar 6 persen dari total konsumsi LPG nasional.  Irto menyebutkan, seluruh penyesuaian harga dipatok sekitar Rp 2.000, baik per liter untuk BBM maupun per kg untuk LPG. Harga itu masih sangat kompetitif jika dibandingkan dengan produk berkualitas setara. ”Untuk yang subsidi, pemerintah masih turut andil besar dengan tidak menyesuaikan harganya,” katanya.  Terkait dengan BBM subsidi, Pertamina memang menjual lebih rendah daripada harga keekonomiannya. Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, harga produk BBM seperti pertalite, pertamax, hingga solar serta produk LPG penugasan belum naik. Untuk pertalite, Nicke menyatakan, harga pasar saat ini Rp 17.200 per liter. Namun, harga jual Pertamina tetap Rp 7.650 per liter. Dengan demikian, setiap liter pertalite, pemerintah menyubsidi Rp 9.550.  Kemudian, untuk pertamax, Pertamina masih mematok harga Rp 12.500 per liter. Padahal, untuk bensin dengan oktan atau RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar Rp 17.000 per liter. Sebab, secara keekonomian, harga pasar telah mencapai Rp 17.950. ”Kami juga pahami kalau pertamax dinaikkan setinggi ini (harga keekonomian), shifting (peralihan) ke pertalite akan terjadi. Tentu itu akan menambah beban negara,” ujar Nicke.  Sementara itu, per Juli 2022, harga keekonomian untuk solar CN 48 atau biosolar (B30) Rp 18.150 per liter. Namun, Pertamina masih menjual jenis BBM tersebut dengan harga Rp 5.150 per liter. ”Jadi, untuk setiap liter solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13.000,” imbuh Nicke. Adapun LPG PSO belum ada kenaikan sejak 2007. Harganya masih Rp 4.250 per kg, sedangkan harga pasar Rp 15.698 per kg. Dengan demikian, subsidi dari pemerintah adalah Rp 11.448 per kg.  ---  BBM YANG MENGALAMI PENYESUAIAN HARGA: <ul> 	<li>Pertamax turbo (RON 98): dari Rp 14.500 menjadi Rp 16.200</li> 	<li>Pertamina dex (CN 53): dari Rp 13.700 menjadi Rp 16.500</li> 	<li>Dexlite (CN 51): dari Rp 12.950 menjadi Rp 15.000</li> 	<li>LPG nonsubsidi seperti Bright Gas: disesuaikan Rp 2.000 per kg</li> </ul> Catatan: <ul> 	<li>Harga di atas untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 5 persen</li> 	<li>Berlaku mulai 10 Juli 2022</li> </ul> Sumber: Pertamina

Harga BBM Nonsubsidi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SPBU-PERTAMINA-MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April" width="100%">
<figcaption>Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Kuningan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). PT Pertamina (Persero) dikabarkan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis bensin dengan nilai oktan (RON) 92 alias Pertamax per Jumat, 1 April</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-pertamax/">Harga pertamax</a> resmi naik mulai hari ini (1/4). Dari semula Rp 9 ribu per liter menjadi Rp 12.500 per liter. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan harga keenomian pertamax yang berada di kisaran Rp 16 ribu per liter.  "Penyesuaian harga pertamax ini masih lebih rendah Rp 3.500 dari nilai keekonomiannya. Ini kita lakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat," ujar Pjs Corporate Secretary PT <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pertamina-patra-niaga/">Pertamina Patra Niaga</a> Subholding Commercial &amp; Trading Pertamina Irto Ginting tadi malam (31/3).  Harga wajar atau keekonomian pertamax (RON 92) sebenarnya sekitar Rp 16.000 per liter. Namun, selama ini Pertamina mempertahankan harga pertamax di kisaran Rp 9.000 per liter. Sebagai pembanding, Shell menjual BBM RON 92 di kisaran Rp 12.990 per liter. Sedangkan BP-AKR menjual di kisaran Rp 12.500 per liter.  Pertamina memang mau tak mau harus menaikkan harga pertamax. Sebab, hampir tiga tahun harganya tidak naik. Padahal, harga minyak dunia maupun minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) sudah melonjak tajam. Puncaknya, ICP per 24 Maret 2022 tercatat USD 114,55 per barel. Jumlah itu melonjak tajam, sekitar 56 persen, dibandingkan Desember 2021 yang mencapai USD 73,36 per barel. Akibatnya, kinerja <a href="https://www.jawapos.com/tag/keuangan-pertamina/">keuangan Pertamina</a> babak belur lantaran menanggung selisih harga.  Irto menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan beban keuangan Pertamina. Selain melakukan efisiensi ketat di seluruh lini operasi, penyesuaian harga BBM pun harus dilakukan. "Namun, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat," imbuhnya.  Dia menekankan, penyesuaian harga dilakukan secara selektif, hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi yang dikonsumsi masyarakat sebesar 17 persen. Dari angka tersebut, 14 persen merupakan jumlah konsumsi pertamax. Sedangkan 3 persen sisanya merupakan konsumsi pertamax turbo, dexlite, dan Pertamina dex.  BBM subsidi seperti pertalite dan solar yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia (83 persen) tidak mengalami perubahan harga. Stabil di harga Rp 7.650 per liter. "Harga pertamax ini tetap lebih kompetitif di pasar atau dibandingkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/harga-bbm/">harga BBM</a> sejenis dari operator SPBU lainnya. Ini pun baru dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak 2019," urai Irto.  Terpisah, pengamat energi Komaidi Notonegoro memandang, seiring dengan kenaikan harga pertamax, tentu akan ada peralihan ke BBM yang lebih terjangkau. Komaidi melihat, hal itu bisa saja terjadi. Namun, persentasenya diramal tak akan besar. Sebab, konsumen pertamax merupakan masyarakat kelas menengah ke atas dengan spek kendaraan khusus. "Mungkin yang pindah itu motor, dari pertamax ke pertalite. Kalau mobil kayaknya enggak terlalu. Kalau yang sudah tahu lingkungan atau engine, lalu turun kelas tentu akan susah beralih," jelas dia kepada Jawa Pos kemarin.  Komaidi melanjutkan, terkait momen kenaikan yang disebut memberatkan masyarakat, sejatinya tidak ada waktu ideal kapan momen yang tepat. Dalam perspektif konsumen, akan selalu ada momen-momen yang dianggap memengaruhi. ’’Setelah ini Ramadan, lalu Idul Fitri, lalu ada lagi tahun ajaran baru sekolah,’’ imbuhnya. Karena itu, alangkah baiknya bila kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap. Dengan kenaikan yang perlahan, hal itu diharapkan tidak membuat masyarakat kaget dan semakin terbebani.  Komaidi menjelaskan, yang membuat kenaikan harga pertamax menjadi polemik adalah karena Pertamina sudah terlalu lama menahan harga. Ketika para kompetitornya sudah menjual di harga keekonomian, Pertamina masih memutuskan mempertahankan harga lama. ’’Ketika yang lain sudah jual Rp 13 ribu sampai Rp 14 ribu, Pertamina enggak diizinkan melakukan penyesuaian. Ketika harga di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pasar-internasional/">pasar internasional</a> sudah tidak terbendung, baru kalang kabut,’’ jelas dia.  Kelangkaan Solar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/solar-langka-harga_pertamax-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> CAPEK: Seorang sopir truk berbaring di atap mobilnya saat menunggu antrean solar di SPBU Kilometer 15, Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, kemarin. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)  <a href="https://www.jawapos.com/tag/presiden/">Presiden</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/joko-widodo/">Joko Widodo</a> menginstruksikan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah diantisipasi. Sikap presiden itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Surabaya kemarin. Kelangkaan solar bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sektor terkait lainnya. Misalnya, urusan logistik dan sejenisnya. ’’Presiden sudah memberikan instruksi supaya ini segera diantisipasi. Untuk kelangkaan solar (bersubsidi) ini,’’ kata Ma’ruf.  Dia menuturkan, seluruh kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan terus memantau stok solar bersubsidi. Selain itu, para menteri diminta mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan solar bersubsidi. Ma’ruf mengungkapkan, mungkin kemarin atau dalam waktu dekat langkah-langkah strategis pemerintah disampaikan. ’’Saat ini digodok,’’ katanya.

Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500 Diklaim Masih Kompetitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak pandemi Covid-19 terjadi pada akhir 2019, harga minyak dunia anjlok. Situasi seperti itu dianggap dapat menjadi momentum untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.  Anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus mendesak pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Hal itu seiring terjadinya penurunan harga minyak dunia.  Menurut dia, pemerintah perlu menurunkan harga BBM dengan tingkat harga keekonomian dalam rangka menjamin akses masyarakat bawah terhadap BBM premium dan solar. "Saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mengambil langkah penurunan harga BBM ini," ujar Guspardi kepada JawaPos.com, Rabu (15/4).  Alasan menurunkan harga minyak, kata politikus PAN itu, di samping harga minyak dunia turun tajam, ekonomi masyarakat melemah karena dampak pendemi covid-19.  Dia menyebut, saat ini terdapat dua harga acuan minyak dunia yang paling banyak digunakan. Yaitu, harga minyak dunia Brent Oil dan West Texas Intermediate (WTI).  Harga WTI pada Februari 2020 mencapai di atas USD 50 per barrel. Kini sudah turun menjadi USD 22,56 dan harga Brent Oil USD 32,12 per barrel. Namun, penurunan harga minyak internasional di tiga bulan pertama 2020 itu ternyata tidak diikuti oleh PT Pertamina.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepanjang-2018-69-titik-lokasi-bbm-satu-harga-dioperasikan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas mengisi BBM. (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas mengisi BBM. (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Petugas mengisi BBM. (Dok, JawaPos.com)  Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar itu berpendapat, jika memakai parameter dengan kurs USD senilai Rp 16.000 dan harga minyak USD 33 per barrel, maka harga minyak mentah setara Rp 3.500. Ditambah biaya pengolahan, transportasi, dan Ppn, maka bisa menjadi Rp 4.500. Kalau ditambah margin keuntungan PT Pertamina 10 persen, maka bisa menjadi seharga Rp 5.000. "Mungkin harga yang pantas untuk dijual ke masyarakat di patok di angka Rp 5.000," kata Guspardi.  Dengan anjloknya harga minyak dunia seharusnya juga bisa dirasakan dan dinikmati rakyat Indonesia. Kebijakan itu dianggap dapat membantu ekonomi masyarakat di tengah melambatnya ekonomi akibat wabah virus Covid-19. "Harga minyak bumi turun, sudah saatnya harga BBM ikut turun," kata Guspardi.  Selain itu, Guspardi meminta juga penurunan harga BBM nonsubsidi seperti jenis pertalite dan pertamax. Sebab daya beli masyarakat saat ini melemah. Apalagi ada kebijakan PSBB. Ruang gerak masyarak semakin terbatas.  Hampir seluruh bidang usaha dari hulu sampai hilir tidak bergerak. Ancaman gelombang PHK hampir terjadi di semua sektor usaha. Kondisi itu mengakibatkan daya beli masyarakat juga menurun tajam.  Sebelumnya VP Corporate Communication <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/23/03/2020/belum-ada-arahan-harga-bbm-pertamina-tetap-meski-minyak-dunia-usd-22/">Pertamina</a> Fajriyah Usman menegaskan, sejauh ini belum ada perubahan harga BBM. Harga BBM masih mengacu ketentuan terakhir Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Apabila nanti ada perubahan peraturan atau kebijakan, Pertamina akan menyesuaikan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (23/3).  Dia menjelaskan, harga BBM memang ditentukan oleh beberapa faktor. Antara lain, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi, dan lain-lain.  Sementara harga jual BBM nonsubsidi/nonpenugasan yang ditetapkan Pertamina secara bulanan juga mempertimbangkan harga BBM di pasaran. Harga jual BBM subsidi atau penugasan merupakan kewenangan pemerintah. Untuk harga jual BBM nonsubsidi atau non penugasan tetap mengacu pada kebijakan dan ketentuan Kementerian ESDM.  “Pertamina sudah melakukan penurunan harga BBM nonsubsidi pada Februari lalu dan harga BBM Pertamina yang berlaku saat ini masih kompetitif atau lebih rendah dari harga penjual BBM lainnya,” tuturnya.  Saat ini, harga jual BBM nonsubsidi Pertamina masih di level Rp 9.850 per liter untuk Gasoline Pertamax Turbo, Rp 9.000 per liter untuk jenis Pertamax, dan Rp 7.650 per liter untuk Pertalite. Kemudian, Rp 10.200 per liter untuk Gasoil Pertamina Dex dan Rp 9.500 per liter untuk Dexlite.

DPR: Harga Minyak Dunia Anjlok, Saatnya BBM Ikut Turun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga bbm nonsubsidi

Berita Terkini