<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/JKT_JUMLAH-PEMERIKSAAN-TES-SPESIMEN-COVID-19-TURUN_MIFTAHULHAYAT-01-1-1973.jpg" alt="Warga melakukan tes antigen Covid-19 di layanan PCR dan Antigen Swab Test Altomed, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (9/8/2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah spesimen harian terkait Covid-19 pada hari ini, Senin (9/8/2021) mencapai 145.2" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan tes antigen Covid-19 di layanan PCR dan Antigen Swab Test Altomed, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (9/8/2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah spesimen harian terkait Covid-19 pada hari ini, Senin (9/8/2021) mencapai 145.2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan meminta pemerintah melibatkan mereka dalam penentuan harga tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR).  Wakil Komite Tetap Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Randy H Teguh memandang, hal tersebut penting dalam keberlangsungan layanan kesehatan tersebut di saat pandemi Covid-19.  “Kami berharap pemerintah membantu kami, agar kami juga bisa membantu pemerintah dalam menangangi pandemi Covid-19, sehingga kita sama-sama bisa membantu masyarakat,” ujarnya dalam acara diskusi secara virtual, Sabtu (13/11).  Randy mengungkapkan, harga eceran tertinggi (HET) tes PCR terakhir yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali) cukup memberatkan pelaku usaha kesehatan.  “Rumah sakit, klinik dan lab itu istilahnya kepepet. Jika mereka tidak melakukan layanan, mereka akan ditutup, tapi kalau mereka melakukan ya buntung,” ungkapnya.  Sementara, CEO Cito Clinical Laboratory Dyah Anggraeni mengatakan, berdasarkan simulasi yang dilakukan dengan harga reagen open system Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000. Namun, pihaknya tetap melakukan layanan tes PCR dengan sejumlah efisiensi dan sistem subsidi silang dari layanan tes yang lain.  “Efisiensi kita lakukan dimana-mana, untuk SDM yang paling bisa dikurangi itu swaber, tapi yang ada di lab itu tetap,” tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, wakil ketua DPR RI Emanuel Melkiades mengatakan, pemerintah perlu mensubsidi biaya tes PCR, khususnya di daerah-daerah yang layanan tes PCR-nya masih terbatas namun potensi penularannya tinggi. Menurutnya, biaya subsidi bisa diambil dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)  “Kalau di bidang penerbangan saja, pemerintah masih mensubsidi sejumlah maskapai agar penerbangan bisa masuk ke suatu daerah demi keadilan akses, seharusnya tes PCR juga begitu,” ucapnya.  Menurutnya, subsidi merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan keadilan bagi warga di seluruh pelosok Tanah Air untuk menjangkau harga tes PCR. Selain itu demi membantu keberlangsungan usaha di bidang layanan kesehatan. “Jangan sampai orang takut berusaha di bidang kesehatan,” pungkasnya.

Harga Tes PCR Beratkan Pelaku Usaha Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/swab-pcr.jpg" alt="PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bio Farma (Persero) sebagai induk Holding BUMN Farmasi memberikan penjelasan mengenai struktur harga test PCR. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan bahwa harga yang sebesar Rp 90.000 seperti yang disebutkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi VI kemarin merupakan harga Reagent kit PCR-nya saja.  Reagen kit PCR sendiri merupakan cairan yang digunakan untuk mendukung pengujian tes PCR swab maupun alternatif gargle PCR. Reagen biasanya ditambahkan untuk melihat reaksi kimia, salah satunya dalam diagnosis infeksi Covid-19.  “Yang dimaksud dengan harga Rp 90.000, adalah harga Reagen test kit PCR-nya, bukan tarif layanan PCR secara keseluruhan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Rabu (10/11).  Honesti menjelaskan lebih jauh, dalam pelayanan test PCR, kontribusi produk Bio Farma (seperti mBioCov-19 dan BioVTM / Biosaliva) hanya berkisar antara 31–34 persen dari seluruh komponen pelayanan pemeriksaan PCR, sedangkan komponen lainnya diluar kendali Bio Farma.  Adapun harga e-katalog yang masih tayang saat ini untuk Reagen kit PCR adalah Rp 193 ribu termasuk PPN, yang tayang sejak Februari 2021, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan harga baru menjadi Rp 89.100 termasuk PPN.  Ia menekankan, kebijakan dan penetapan tarif pemeriksaan PCR adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini dengan harga Reagen sebesar Rp 90.000,00 maka harga tarif layanan PCR di Bio Farma sendiri menjadi sekitar Rp 275.000.  Struktur harga ini bisa berbeda-beda tergantung pada masing-masing laboratorium, karena ada beberapa komponen lainnya yang dapat mempengaruhi harga tsb seperti RNA kit ekstraksi, Bahan Material Habis Pakai (BMHP), Alat Pelindung Diri (APD), biaya operasional maupun layanan dari masing-masing laboratorium.  “Grup Holding BUMN Farmasi pun selalu mengikuti arahan dan mendukung upaya pemerintah dengan segera menetapkan harga layanan tes swab PCR sebesar Rp 275.000 untuk pulau jawa dan Rp 300.000 di luar pulau Jawa,” jelasnya.  Honesti menambahkan, perseroan berkomitmen dan mendukung kebijakan pemerintah dalam penetapan harga PCR dan program pemerintah,sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetesan yang berkualitas dengan harga terjangkau.  “Bio Farma sendiri sudah melakukan inovasi dengan membuat Reagen kit PCR secara mandiri sejak bulan Agustus 2020 yang lalu,” ucapnya.  Apalagi, dengan beberapa upaya efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi, melalui optimalisasi fasilitas produksi eks flu burung, dari kapasitas awal sebanyak 1,2 juta tes (satuan dari reagen) per bulan, menjadi 2 juta tes per bulan pada Agustus 2021. Peningkatan kapasitas ini merupakan salah satu faktor utama yang dapat menurunkan harga reagen Bio Farma dari harga Rp 250.000 menjadi Rp 113.636.  Selain itu, upaya optimalisasi fasilitas produksi terus dilakukan. Hasil optimalisasi ini, dapat meningkat hingga mencapai 5 juta test per bulan pada Oktober 2021 lalu. Hal ini tentu saja kembali dapat memengaruhi harga reagen Bio Farma dari Rp 113.636 pada bulan Agustus 2021, menjadi Rp 90.000 pada Oktober 2021, diiringi dengan harapan bahwa permintaan juga akan meningkat.  Dengan bobot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 45 persen, diharapkan menjadi pilihan user dan permintaan bisa meningkat mengimbangi dengan penggunaan produk impor saat ini. Disamping itu, diperkirakan adanya peningkatan kebutuhan PCR untuk testing dan tracing serta persyaratan transportasi atau perjalanan.  "Harapannya dengan meningkatnya permintaan, kita bisa meningkatkan kapasitas produksi dan upaya-upaya efisiensi yang dapat dilakukan di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Bos Bio Farma: Rp 90.000 Pada Tes PCR Itu Hanya Reagen Kit Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/swab-pcr.jpg" alt="PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai harga tes PCR yang ditetapkan pemerintah masih terlampau mahal. Dia meminta pemerintah bisa mencontoh India yang biaya tes PCR-nya hanya Rp 100 ribu.  Adapun sebelumnya pemerintah menurunkan batas atas tarif PCR menjadi Rp 275 ribu untuk di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di luar Jawa Bali sebesar Rp 300 ribu.  "Partai Buruh meminta kepada pemerintah untuk PCR harganya mendekati apa yang seharga di India yaitu Rp 100 ribu, bukan Rp 275 ribu atau Rp 300 ribu," ujar Said dalam jumpa pers, Sabtu (30/10).  Kalaupun harganya tidak bisa diturunkan, Said menegaskan pemerintah perlu melakukan subsidi terhadap tes PCR tersebut. "Partai Buruh meminta harga PCR Rp 100 ribu, dengan subsidi Rp 200 ribu kepada klinik swasta dan rumah sakit swasta," katanya.  Said juga melihat adanya kepentingan bisnis dari tes PCR ini. Sebab saat ini dia melihat maskapai penerbangan telah menyediakan layanan tes PCR bagi masyarakat.  "Kita lihat maskapai-maskapai penerbangan tiba-tiba menyediakan layanan PCR, apa ini? Ini bisnis," ungkapnya.  Untuk diketahui, penetapan batas atas harga tes PCR diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai penyesuaian harga tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali dan di luar wilayah Jawa-Bali. Evaluasi harga tes PCR dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR.  Sementara, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menuturkan laboratorium yang menetapkan tarif tidak mengikuti ketetapan pemerintah, akan diberikan sanksi. Ancaman bisa melakukan penutupan dan pencabutan izin.

Partai Buruh Minta Harga Tes PCR Rp 100 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/nbandara-juanda.jpg" alt="TAMBAHAN SYARAT BEPERGIAN: Para calon penumpang pesawat mengantre di depan konter check-in. Kemenhub menerapkan persyaratan tes PCR mulai Minggu (24/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMBAHAN SYARAT BEPERGIAN: Para calon penumpang pesawat mengantre di depan konter check-in. Kemenhub menerapkan persyaratan tes PCR mulai Minggu (24/10). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan pemerintah yang mewajibkan calon penumpang pesawat melakukan tes RT-PCR masih memicu pro-kontra. Kendati harga tes diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan masa berlaku diperpanjang menjadi 3 hari, aksi penolakan masih saja muncul.  Bahkan, ada juga yang menggalang petisi untuk menolak aturan tersebut.  Sebuah petisi di halaman change.org berjudul Hapuskan Aturan PCR untuk Penerbangan pun semakin ramai. Pantauan Jawa Pos hingga pukul 20.22 WIB tadi malam, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 43 ribu orang dan masih bergerak naik menuju 50 ribu tanda tangan.  Suara keberatan juga disampaikan oleh Ikatan Pilot Indonesia (IPI). Mereka merilis pernyataan resmi yang meminta pemerintah meninjau kembali SE Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021. SE itulah yang memuat kewajiban tes RT-PCR untuk transportasi udara.  Ketua IPI Capt Iwan Setyawan mengungkapkan, industri penerbangan mengalami banyak tekanan selama pandemi Covid-19. Bahkan, tidak sedikit pekerja penerbangan yang dirumahkan. Mulai pilot, awak kabin, teknisi, petugas pengatur lalu lintas penerbangan, hingga petugas bandara. ’’Karena itu, mengenai syarat tes PCR bagi para penumpang udara, kami mohon ditinjau kembali,” kata Iwan kemarin.  Dia mengungkapkan, pesawat udara telah dilengkapi dengan sebuah alat bernama HEPA yang berfungsi sebagai filter virus. Selain itu, dia menyebut WHO, IATA, dan ICAO telah menyatakan bahwa tes antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah, dan cepat memberikan hasil. Banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa penularan virus di pesawat udara lebih rendah daripada moda transportasi lain. Belum lagi ditambah dengan faktor lain seperti penumpang yang sudah divaksin hingga protokol kesehatan di bandara yang ketat. ’’Transportasi udara sangat aman dari penularan Covid-19 dan seharusnya mendapat prioritas,” ucap Iwan.  Komite Legal IPI Capt Muammar Reza Nugraha menambahkan, catatan PT Angkasa Pura menyebutkan, pergerakan penumpang pada kuartal I 2021 drop ke angka 65,5 persen di 15 bandara. Penurunan penumpang tersebut berimbas pada menurunnya jumlah penerbangan.  Pada 2019 sampai 2020, penerbangan turun hingga tersisa 48,2 persen. Kemudian, pada periode 2020–2021, turun lagi menjadi 29,8 persen. ’’Ini berdampak pada memburuknya kondisi fisik dan emosional para pekerja transportasi udara. Ini juga berpengaruh pada faktor keselamatan,” katanya. Reza juga menyebut beberapa penelitian menyatakan bahwa peluang penularan Covid-19 di pesawat hanya 0,00014 persen atau sama dengan risiko yang bisa diabaikan.  Di sisi lain, ada juga yang mendukung tes PCR diperluas hingga ke moda transportasi lain. Epidemiolog Kamaluddin Latief menilai, kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR dalam penerbangan domestik adalah langkah tepat. ’’Kebijakan itu adalah keharusan dan dibutuhkan. Jika mengacu pada tes Covid-19, maka gold standard-nya adalah PCR. Hal ini yang harus dipahami oleh semua pihak,’’ jelasnya.  Kamal mendasarkan pendapatnya pada ancaman lonjakan kasus gelombang ketiga dan munculnya beberapa varian baru di luar negeri. Selain itu, mobilitas masyarakat terus meningkat. Menurut dia, pelonggaran mobilitas harus diiringi dengan penguatan upaya skrining. ”Kebutuhan peningkatan skrining ini juga semakin penting karena Indonesia adalah negara kepulauan,” ujarnya.  Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemberlakuan skrining ketat dengan tes PCR dan karantina harus terus ditingkatkan. ’’Jika kita memilih melakukan pelonggaran mobilitas, maka mau tidak mau skrining ketat, dengan memilih jenis tes yang lebih sensitif, yakni PCR,’’ ujarnya.  Bahkan, menurut Kamal, tes PCR semestinya diterapkan pada semua jenis moda transportasi. Baik udara, laut, maupun darat. Meski demikian, dia mengakui pemerintah harus bisa menekan harga PCR serendah mungkin. Bahkan, jika memungkinkan, hingga mendekati batas atas harga tes antigen. ’’Subsidi bisa jadi opsi lain yang ditawarkan pemerintah. Selain itu, mekanisme di wilayah yang sulit melakukan PCR harus diatur lebih lanjut dengan membuat beberapa perkecualian atau prasyarat lain. Ini harus dipikirkan caranya,’’ katanya.  Pada bagian lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa harga PCR di Indonesia kini termasuk murah. Karena itu, Budi menegaskan bahwa pemerintah tak akan memberikan subsidi. Pada data Skytrax Ratings yang digunakan Budi, untuk harga PCR di 70 bandara ibu kota negara dunia, Indonesia berada di posisi ke-49.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar harga PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu. Perintah Jokowi itu muncul setelah Kementerian Kesehatan menurunkan harga PCR menjadi Rp 495 ribu untuk Jawa-Bali dan Rp 525 ribu untuk non-Jawa-Bali.  Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, meski harga diturunkan, pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Mulai dari struktur biaya PCR hingga berapa persen margin profit yang diperoleh provider. ”Ini masih tanda tanya besar,” ujarnya.  Tulus juga menyinggung wacana penggunaan PCR untuk semua moda transportasi. Dia menilai, hal itu akan memberatkan konsumen. Sebab, tarif saat ini masih terbilang mahal untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. ”Mana mungkin penumpang bus disuruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif bus itu sendiri,” ucapnya. Kecuali jika tarif PCR bisa ditekan hingga Rp 100 ribu.  Dia juga menilai kebijakan tersebut diskriminatif. Pasalnya, perjalanan orang dengan kendaraan pribadi bisa begitu bebas. Di lapangan selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat maupun roda dua. Padahal, perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih banyak terjadi. Alhasil, alasan pencegahan penularan Covid-19 pun jadi tak konsisten dan tak setara.  Karena itu, pihaknya menyarankan agar tidak semua moda transportasi wajib dikenakan PCR. Harusnya, PCR dikembalikan ke ranah medis. Terlebih, sudah banyak masyarakat yang sudah divaksin Covid-19.

Menkes: Tak Ada Subsidi Biaya PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pemeriksaan-Surat-Hasil-Tes-PCR-Penumpang-Pesawat-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Calon penumpang pesawat saat menunjukan surat hasil tes PCR di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk men" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat saat menunjukan surat hasil tes PCR di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk men</figcaption>
</figure><h3>Saat Natal-Tahun Baru, Diterapkan di Moda Transportasi Lain</h3> JawaPos.com – Meski menuai kritik, pemerintah tetap menjadikan tes RT-PCR sebagai syarat perjalanan transportasi udara. Bahkan, penerapannya akan diperluas ke moda transportasi lain.  Menko Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, ketetapan PCR pada moda transportasi pesawat ditujukan sebagai penyeimbang relaksasi pada aktivitas masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Meski pertumbuhan kasus positif saat ini rendah, kegiatan protokol kesehatan 3M dan 3T (testing, tracing, treatment) harus tetap diperkuat.  Dengan langkah itu, diharapkan kasus tidak kembali meningkat, terutama menghadapi periode libur Natal dan tahun baru (Nataru). Menurut Luhut, hal itu juga belajar dari pengalaman negara-negara lainnya. ”Secara bertahap, penggunaan tes PCR juga diterapkan pada transportasi lainnya pada masa liburan Nataru untuk antisipasi,” jelas Luhut kemarin (25/10).  Beberapa hal menjadi pertimbangan pemerintah. Di antaranya, selama periode Nataru tahun lalu, mobilitas tetap meningkat meski penerbangan ke Bali disyaratkan PCR. Akhirnya, itu mendorong kenaikan kasus. Padahal, varian Delta belum menyerang.  Luhut melanjutkan, saat ini mobilitas di Bali sudah sama dengan Nataru tahun lalu. ”Diperkirakan terus naik sampai akhir tahun ini sehingga meningkatkan risiko kenaikan kasus,” paparnya.  Untuk mengakomodasi keluhan masyarakat, kata Luhut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar harga tes RT-PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3 x 24 jam untuk perjalanan pesawat.  Luhut mengakui bahwa pihaknya mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat soal kebijakan tes PCR tersebut. Terutama berkaitan dengan kasus dan level PPKM yang menurun, tapi justru memberlakukan syarat tes PCR.  Menurut dia, kewajiban tes PCR diberlakukan lantaran pihaknya melihat risiko persebaran yang semakin meningkat karena naiknya mobilitas penduduk dalam beberapa minggu terakhir. ”Sekali lagi saya tegaskan, kita belajar dari banyak negara yang melakukan enam relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan, kemudian kasusnya meningkat pesat meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia,” katanya.  Luhut mencontohkan Inggris, Belanda, Singapura, dan beberapa negara Eropa lainnya. ”Pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereuforia yang pada akhirnya mengabaikan segala bentuk protokol kesehatan yang ada,” imbuhnya.  Terpisah, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, kebijakan mewajibkan swab PCR untuk penumpang pesawat tidak didasari kajian yang mendalam. Khususnya soal cost effective dan cost efficiency. Menurut dia, harga tes PCR saat ini masih dinilai mahal oleh masyarakat.  Dia berharap pemerintah tidak sekadar menurunkan harga tes PCR. Patokan harga PCR bagi penumpang pesawat terbang Rp 300 ribu, menurut Yunis, masih mahal. Misalnya, penerbangan Jakarta–Jogjakarta dengan harga tiket sekitar Rp 500 ribu. Dengan perhitungan seperti itu, harga swab PCR sudah lebih dari 50 persen dari harga tiket pesawat.  Untuk itu, Yunis berharap pemerintah memberikan subsidi tes PCR penumpang pesawat. Dengan begitu, tarifnya tidak terlalu jomplang dengan harga tiket pesawatnya. Menurut dia, harga yang wajar dan bisa diterima masyarakat sekitar 20 persen dari harga tiket pesawat.  Saat ini masyarakat membandingkan dengan kebijakan swab antigen yang hanya Rp 100 ribuan. Tiket pesawat Rp 500 ribu ditambah biaya swab antigen Rp 100 ribu masih dinilai wajar oleh masyarakat.  Dia menegaskan, pemerintah harus konsisten dalam membuat kebijakan. Kalau berniat mengurangi mobilitas, kebijakan serupa juga diterapkan untuk penumpang bus dan kereta api. ’’Berbicara mengurangi mobilitas, jauh lebih banyak penumpang di kereta dan bus. Jauh lebih berkerumun penumpang bus dan kereta api,’’ tuturnya.  Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bahkan, jika ada, perlu disampaikan pula hasil penelitian ilmiahnya. Misalnya, penelitian sampel terkait mobilitas masyarakat via udara dengan peningkatan angka kasus positif. ’’Ini penting agar masyarakat tahu bahwa kebijakan tersebut dibuat berdasar hasil penelitian ilmiah,’’ jelas Netty kemarin.  Dia memahami upaya pemerintah agar tidak kebobolan hingga kasus positif Covid-19 kembali naik. Yang dipertanyakan, mengapa harus menggunakan tes PCR yang berbiaya tergolong tinggi. Selain itu, penerapannya dirasa diskriminatif karena hanya untuk perjalanan via udara. ’’Perlu konsistensi antara prasyarat angkutan darat, laut, dan udara terkait screening method karena esensinya sama dan seharusnya tidak berbeda alat,’’ lanjutnya.  Anggota Komisi V DPR Novita Wijayanti juga menyayangkan sekaligus mempertanyakan landasan aturan yang menjadikan tes PCR sebagai syarat penerbangan. Sebagai mitra kerja Kementerian Perhubungan, dia prihatin dengan terpukulnya sektor penerbangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sepanjang 2020–2021, sektor penerbangan Indonesia mengalami berbagai hantaman di semua lini. Di antaranya, pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara hingga UMKM dan jasa perjalanan yang gulung tikar.  Novita menjelaskan, kondisi itu juga berimbas pada daerah-daerah yang hidup dengan mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali dan Lombok. Di sisi lain, Novita mengapresiasi sektor penerbangan yang tetap berusaha bangkit untuk bertahan di situasi yang pelik saat ini.  Dia berharap pemerintah bisa lebih bijak dan holistis dalam membuat kebijakan. ’’Jangan sampai kebijakan yang diambil justru langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi tanah air. Penting komunikasi dan koordinasi antar kementerian itu di sini,’’ kata Novita.  Wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tersebut meminta pemerintah segera mengevaluasi instruksi wajib tes PCR untuk penerbangan tersebut. Dia berharap syarat penerbangan bisa kembali pada tes swab antigen saja. ”Sekaligus saya minta tes PCR tersebut disesuaikan dengan fungsinya untuk alat diagnosis Covid-19. Untuk skrining, cukup tes swab antigen saja,’’ ujar Novita.  PPKM Luar Jawa-Bali  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo memberikan catatan tersendiri pada level asesmen PPKM di luar Jawa-Bali. Hal itu disebabkan kondisi kasus Covid-19 di kabupaten/kota luar Jawa-Bali yang cenderung naik turun. ’’Tentu di kabupaten/kota, catatan dari Pak Presiden, ada 100 kabupaten/kota yang perlu diperhatikan,’’ ujarnya.  Airlangga memerinci, ada 100 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang berada di level 1. Sementara itu, kabupaten/kota dengan PPKM level 2 sebanyak 273 daerah dan yang berada di level 3 turun menjadi 11 kabupaten/kota.  Kemudian, ada dua kabupaten/kota yang masih berada di level 4, yakni Kabupaten Bulungan dan Tambrauw. ’’Nah, ini yang kita lihat ada tingkat kenaikan dari kematian,’’ katanya.  Untuk cakupan vaksinasi di luar Jawa-Bali, baru lima provinsi dengan persentase dosis pertama di atas nasional yang mencapai sekitar 54 persen. Yakni, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sedangkan 22 provinsi lainnya masih di bawah nasional. ’’Presiden juga memberikan catatan khusus untuk Papua, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat agar terus ditingkatkan karena mereka salah satu yang terendah di level 24 persen sampai 33 persen,’’ jelas Airlangga.  Untuk capaian vaksinasi dosis kedua, provinsi dengan persentase di atas nasional, antara lain, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lainnya masih di bawah capaian nasional atau di bawah 32,67 persen.  Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan Covid-19, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa daerah seperti Bali boleh jadi paling merasakan efeknya. Setelah pembatasan mobilitas masyarakat dikurangi, kini Bali siap menyambut wisatawan yang datang. ”Kebijakan pelonggaran saat ini dan aktivitas wisata yang kembali dibuka tentu memberikan angin segar bagi kita semua, khususnya masyarakat Bali,’’ terang Hadi.  Meski demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena. Semua pihak harus tetap berhati-hati dan patuh menjalankan protokol kesehatan. ”Karena pandemi belum selesai dan virus Covid-19 masih dapat bermutasi menjadi lebih berbahaya. Banyak negara yang mengalami gelombang ketiga persebaran Covid-19,” katanya.

Tarif PCR Diturunkan Jadi Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Ketua-DPR-Puan-Maharani-RI.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani RI. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani RI. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti adanya sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang masih menetapkan harga polymerase chain reaction (PCR) test di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium dilaporkan atau fasilitas kesehatan (faskes) dikabarkan 'mengakali" harga tes PCR dengan berbagai cara.  “Pemerintah sudah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19. Seluruh faskes baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut,” ujar Puan kepada wartawan, Sabtu (21/8).  Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/1/2845/2021 dan mulai berlaku sejak Selasa (17/8) lalu. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali berkisar Rp 495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.  Hanya saja sejumlah faskes di Jakarta dilaporkan melanggar ketentuan itu dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium, hingga layanan hasil instan.  Atas temuan tersebut, Puan berharap pemerintah dalam memberikan teguran atau sanksi kepada faskes-faskes tersebut harus dilakukan dengan tegas.  “Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas,” katanya.  Lebih jauh Puan menjelaskan, persoalan kesehatan, apalagi yang masuk dalam kategori bencana nasional seperti Covid-19, seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.  “Kemenkes harus tindak tegas faskes yang melakukan pelanggaran, tidak bisa hanya dengan sekadar melakukan teguran,” ungkapnya.  Dia juga meminta Kemenkes melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah melakukan pengawasan yang ketat. Dinkes dinilai bisa menggandeng Polri dalam melakukan pemantauan.  “Kemenkes sudah menegaskan metode penambahan komponen hingga layanan premium dan instan untuk menambah harga tes PCR telah melanggar aturan. Karena batas tarif atas itu berdasarkan ketentuan sudah termasuk biaya administrasi dan jasa dokter,” katanya.  “Jadi tidak ada alasan lagi faskes menetapkan tarif tes PCR di atas batas tarif tertinggi. Dinkes bisa bekerja sama dengan kepolisian daerah untuk melakukan pengawasan sehingga ada aturan lebih rigid jika ada pelanggaran,” tambahnya.  Ketua DPP PDIP itu menegaskan, faskes juga tidak boleh menetapkan tes PCR lebih mahal dengan alasan hasil keluar lebih cepat. Sebab sudah ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan hasil tes keluar dalam 1x24 jam.  “Justru semakin cepat semakin bagus. Harus diingat faskes memiliki tugas kemanusiaan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Jangan kemudian masalah waktu hasil lebih cepat dijadikan alasan menaikkan harga tes PCR, apalagi secara perhitungan faskes tidak rugi dengan batas tarif harga tertinggi itu,” tutur Puan.  Mantan Menko PMK ini mengatakan, penurunan harga tes PCR diharapkan bisa meningkatkan orang yang dites sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih baik. Meski begitu, Puan mengingatkan seluruh faskes untuk tidak menurunkan kualitas pemeriksaan tes PCR.  “Harga tes menjadi lebih murah dari sebelumnya tidak boleh kemudian mempengaruhi kualitas. Meskipun tarif batas atas diturunkan, kualitas pemeriksaan PCR tidak boleh turun,” pungkasnya.

Puan: Tindak Tegas Faskes yang Permaikan Harga Tes PCR untuk Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/JKT_JUMLAH-PEMERIKSAAN-TES-SPESIMEN-COVID-19-TURUN_MIFTAHULHAYAT-01-4-1975.jpg" alt="Warga melakukan tes antigen Covid-19 di layanan PCR dan Antigen Swab Test Altomed, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (9/8/2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah spesimen harian terkait Covid-19 pada hari ini, Senin (9/8/2021) mencapai 145.2" width="100%">
<figcaption>Warga melakukan tes antigen Covid-19 di layanan PCR dan Antigen Swab Test Altomed, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (9/8/2021). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan jumlah spesimen harian terkait Covid-19 pada hari ini, Senin (9/8/2021) mencapai 145.2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi meminta pemerintah perlu menjelaskan kenapa selama ini harga PCR untuk pengetesan Covid-19 sangat mahal. Karena, beberapa waktu lalu pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memutuskan menurunkan harga tes PCR.  Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga tes PCR tidak membebankan masyarakat. "Iya benar tingginya harga PCR harus dijelaskan," ujar Nurhadi kepada wartawan, Kamis (19/8).  Legislator Partai Nasdem ini menuturkan, jika nantinya ada permainan harga tes PCR ini. Maka dirinya meminta kepada polisi untuk melakukan penindakan tegas. "Bila terbukti ya pelakunya ditindak tegas dan harga harus segera disesuaikan sebagaimana mestinya," katanya.  Bagi dia, jika terbukti ada permainan harga sangatla tidak elok. Pasalnya masyarakat sedang kesusahan akibat Covid-19 yang saat ini menjadi pandemi di tanah air.  "Jika ada permainan harga PCR ini di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat sedang kesusahan ini, tentu kalau terjadi kita sangat meyayangkan," ungkapnya.  Namun demikian, Nurhadi menyarankan agar harga tes PCR ini bisa kembali diturunkan. Sebab dia menilai harga tes tersebut masih sangat tinggi harganya ketimbang di negara India.  "Karena harga ini masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara India yang berada di kisaran Rp 100 ribu dan itu pun sudah lama diterapkan di India," tuturnya.  Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menurunkan harga tes PCR di Pulau Jawa-Bali menjadi Rp 495 ribu. Kemudian di luar Pulau Jawa-Bali menjadi Rp 550 ribu. Sementara Kimia Farma melalui pengumumannya menyampaikan bahwa harga efektif tes PCR sebesar Rp 500 ribu. Harga itu berlaku pada 16 Agustus 2021.  Adapun sebelumnya Kemenkes menerapkan tarif maksimal PCR Rp 900 ribu. Akhirnya Presiden Jokowi meminta harga tes PCR diturunkan. Harga tes PCR murah tersebut tujuannya untuk mempercepat pelacakan Covid-19 di tanah air.

DPR Minta Pemerintah Jelaskan Kenapa Harga Tes PCR Selama Ini Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/biaya_tes_pcr.jpg" alt="VAKSINASI DI HARI KEMERDEKAAN: Penyuntikan vaksin Covid-19 di Sentra Vaksin Merdeka, Mapolsek Pasar Rebo, Jakarta Timur, (17/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>VAKSINASI DI HARI KEMERDEKAAN: Penyuntikan vaksin Covid-19 di Sentra Vaksin Merdeka, Mapolsek Pasar Rebo, Jakarta Timur, (17/8). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai kemarin (17/8), penurunan harga tes polymerase chain reaction (PCR) resmi berlaku. Batas tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR (RT-PCR) menjadi Rp 495.000 untuk wilayah Jawa-Bali dan Rp 525.000 untuk luar Jawa-Bali.  ”Dengan penetapan tersebut, kami mengimbau seluruh dinas kesehatan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan tarif tertinggi ini,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kemarin.  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof Abdul Kadir menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi terkait biaya operasional terbaru pelaksanaan tes PCR. Kemenkes menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah, kata dia, akan terus mengevaluasi dan meninjau ulang batas tertinggi harga tes tersebut secara berkala berdasar dinamika yang ada.  Batasan tarif itu hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri. Sedangkan untuk kepentingan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit, harga itu tidak berlaku. Karena mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.  Abdul Kadir menyebutkan, sebelumnya harga tes PCR cukup tinggi karena unit cost disesuaikan dengan harga bahan-bahan yang diperlukan. Harga bahan tersebut cukup tinggi pada masa awal pandemi. ”Aturan batas harga tertinggi pemeriksaan RT-PCR yang berlaku mulai 17 Agustus 2021 ini akan dituangkan dalam surat edaran dari Kementerian Kesehatan,” jelasnya.  Menurut Abdul Kadir, ada perbedaan batas harga tertinggi tes PCR di luar Jawa-Bali dengan di Jawa-Bali. ”Karena memperhitungkan variabel biaya transportasi,” imbuhnya.  Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, harga tes PCR tersebut kini berkurang sekitar 45 persen dari batas harga tertinggi sebelumnya. Pemerintah, lanjut dia, juga mengatur hasil tes PCR harus dapat dikeluarkan dalam durasi maksimal 1 x 24 jam.  Dengan pemeriksaan yang makin masif dan cepat, kasus konfirmasi bisa terdeteksi lebih cepat dan segera ditindaklanjuti. ”Semoga kebijakan baik ini dapat memotivasi lebih banyak warga untuk bersikap proaktif melakukan tes secara mandiri sehingga pada akhirnya Indonesia lebih cepat pulih dari pandemi,” harapnya.  Terkait dengan vaksinasi, per 17 Agustus 2021, satgas mencatat sudah 54 juta orang yang telah divaksin untuk dosis pertama atau sekitar 26 persen dari total populasi Indonesia. Kemudian, 29 juta atau 14 persen telah menerima suntikan kedua.  Pembukaan Mal  Relaksasi pembukaan pusat perbelanjaan atau mal mendapatkan respons yang positif. Selama satu minggu masa uji coba, satgas Covid-19 mencatat lebih dari 1 juta akses baru (check-in) terhadap aplikasi PeduliLindungi yang menjadi syarat untuk masuk pusat perbelanjaan tersebut. ”Aplikasi telah berhasil menyaring 619 orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan masuk,” kata Wiku Adisasmito.  Perluasan uji coba pembukaan mal tersebut akan dilanjutkan ke beberapa kota yang menerapkan PPKM dengan status level 3 dan 4. Menurut dia, hal itu akan disebutkan dalam instruksi Mendagri yang dirilis dalam waktu dekat.  Wiku mengingatkan tanggung jawab pengelola dalam pembukaan pusat perbelanjaan atau mal. Jika dalam masa pembukaan sampai terjadi klaster penularan, operasional pusat perbelanjaan wajib ditutup untuk sementara.  Sementara itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha mal berharap pelonggaran tersebut akan menaikkan tingkat kunjungan mal sebanyak dua atau tiga kali lipat. ”Sehingga aktivitas sektor perdagangan semakin meningkat dan mampu memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 yang lebih berkualitas yang dipatok kisaran 3,5 sampai dengan 4 persen,” ujar Sarman kemarin.  Meski mendapat kelonggaran dari pemerintah, Sarman menegaskan bahwa pengusaha mal berkomitmen untuk melaksanakan aturan wajib vaksin bagi pengunjung. Juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Menurut Sarman, pengusaha mendukung rencana pemerintah untuk memformulasikan aturan supaya masyarakat dapat tetap beraktivitas meski pandemi belum usai. Harapannya, pola atau formula tersebut bisa diterapkan untuk enam sektor. Yakni, perdagangan, perkantoran, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.  Bantuan AS  Kemarin (17/8) Indonesia mendapatkan bantuan 150 ventilator dari Amerika. Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Kim menuturkan, 150 ventilator itu merupakan sumbangan dari masyarakat di New York. "Ini untuk memulihkan lebih banyak orang dari Covid-19," ucapnya.  Selain sumbangan itu, Amerika telah memberikan bantuan lain untuk Indonesia. Sung Kim menyebutkan, negaranya mendonasikan 8 juta dosis vaksin. Kemudian, sudah menyalurkan 1.000 ventilator dan menyediakan 65 juta dolar AS untuk asistensi Covid-19 di Indonesia. ’’Hadiah kali ini memiliki pesan utama bahwa pada saat pandemi, kemitraan Amerika dan Indonesia tetap terjalin baik,’’ ucapnya.  Menteri BUMN Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah membentuk yayasan BUMN yang akan mendatangkan bantuan untuk Covid-19 dari sektor swasta. "Yayasan ini bersifat independen," katanya.

Biaya Tes PCR Mandiri Turun 45 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/swab-pcr.jpg" alt="PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANGANAN: Petugas medis dari Puskesmas Pacar Keling Surabaya melakukan tes swab antigen kepada warga sekitar. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Rp 495 ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali. Kini harga pemeriksaan RT PCR turun sebanyak 45 persen dari harga sebelumnya.  Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, maka harga Test RT PCR di Indonesia termurah kedua setelah Vietnam. Adapun daftar harga Test PCR di ASEAN adalah Thailand pada kisaran harga Rp. 1.300.000-Rp 2.800.000; Singapura pada harga Rp. 1.600.000; Filipina pada kisaran harga Rp. 437.000– Rp. 1.500.000; Malaysia pada harga Rp. 510.000; dan Vietnam pada harga Rp. 460.000.  Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).  Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan evaluasi dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen-komponen berupa jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, overhead dan komponen lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini.  “Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp 495.000 untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp 525.000 untuk luar pulau Jawa dan Bali,” katanya secara virtual di Jakarta, Senin (16/8).  Dengan demikian, batasan tarif tes PCR yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tanggal 05 Oktober 2020, dinyatakan tidak berlaku lagi. Batas tarif tertinggi itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri.  Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah, atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.  Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, BPKP melaksanakan evaluasi Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR berdasarkan permohonan dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, melalui Surat Nomor JP.02.03/I/2841/2021 tanggal 13 Agustus 2021.  BPKP diminta bantuan untuk melakukan evaluasi batasan tarif tertinggi RT-PCR karena terdapat penurunan harga beberapa komponen sehingga regulasi mengenai harga acuan tertinggi perlu disesuaikan. “Penyesuaian harga acuan tertinggi tes swab dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat agar memperoleh harga swab PCR mandiri yang wajar,” katanya.  Dengan adanya penetapan tersebut, Kementerian Kesehatan menghimbau Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR. Metode pemeriksaan RT-PCR merupakan salah satu jenis metode Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) yang saat ini dipergunakan oleh rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai standar utama konfirmasi diagnosis Covid-19.

Resmi, Harga PCR Turun 45 Persen Jadi Rp 495 Ribu di Jawa Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tarif tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan menjadi Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu. Jauh di bawah batasan tarif maksimal yang saat ini sebesar Rp 900 ribu.  "Saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini (penurunan tarif tes PCR, Red)," kata Jokowi.  Permintaan Jokowi itu disampaikan secara langsung kemarin. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas testing Covid-19 di Indonesia.  Jokowi menegaskan, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah menurunkan harga tes PCR. Selain menurunkan tarif tes PCR, Jokowi memerintahkan agar hasil tes PCR bisa diketahui dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. "Kita butuh kecepatan," tegasnya.  Tarif tes PCR memang sedang menjadi pembicaraan berbagai kalangan. Sebab, tarif di Indonesia jauh lebih mahal dibanding negara-negara lain. Padahal, alat dan metode yang digunakan sama. Beberapa kalangan bahkan membandingkan tarif tes PCR di Indonesia dengan India. Di India, tarif tes PCR hanya sekitar Rp 100 ribu. Sembilan kali lebih murah dibanding Indonesia. Sesuai Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/I/3713/2020, batasan tarif tertinggi untuk tes PCR adalah Rp 900 ribu. Meski demikian, sampai saat ini harga tes PCR masih bervariasi. Misalnya di RS Bina Sehat Mandiri, Kebon Jeruk, Jakarta, dipatok Rp 790 ribu. Hasil tes bisa diketahui H+1 pengambilan sampel.  Sementara itu, Laboratorium Klinik Westerindo Pusat Jakarta memasang tarif Rp 800 ribu untuk layanan home service. Tarif ini ditambah biaya Rp 250 ribu untuk kunjungan petugas ke satu lokasi. Hasilnya juga diketahui dalam waktu sehari setelah pengambilan sampel.  Kemudian, di luar Jakarta ada yang memasang tarif tes PCR hingga Rp 1,2 juta per orang. Seperti yang dilakukan RS Lancang Kuning, Kota Pekanbaru, Riau. Begitu pun di RS Dera As-Syifa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hasil tes PCR di RS Dera As-Syifa dapat diketahui tiga hari setelah pengambilan sampel. Harga tes PCR itu bisa mudah dicek masyarakat di aplikasi SehatQ.  Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan, harga PCR yang lebih murah akan memudahkan orang yang memerlukannya. ’’Hanya saja, PCR untuk kegiatan penelusuran kontak di lapangan tentunya harus tetap gratis,’’ jelasnya.  Tjandra lantas menceritakan pengalamannya tes PCR di India. Pada September 2020, dia melakukan tes PCR di New Delhi seharga 2.400 rupee atau sekitar Rp 480 ribu. ’’Waktu itu tarif PCR di negara kita masih lebih dari Rp 1 juta,’’ jelasnya.  Kemudian, pada November 2020, Pemerintah Kota New Delhi menetapkan biaya PCR lebih rendah lagi. Yakni, 1.200 rupee atau sekitar Rp 240 ribu. Kemudian, tarifnya diturunkan lagi menjadi 800 rupee atau sekitar Rp 160 ribu. "Pada awal Agustus 2021 ini, Pemerintah Kota New Delhi menurunkan lagi menjadi 500 rupee atau Rp 100 ribu saja," lanjutnya.  Untuk pemeriksaan di rumah klien, biayanya 700 rupee atau sekitar Rp 140 ribu. Sedangkan pemeriksaan swab antigen di India saat ini ditetapkan 300 rupee atau sekitar Rp 60 ribu.  Dia menyatakan, tentu perlu analisis mendalam mengapa tarif PCR di India lebih murah. Ada sejawatnya di India yang menyebut kemungkinan ada subsidi dari pemerintah setempat. Faktor lain bisa karena adanya keringanan pajak, murahnya bahan baku untuk industri, ketersediaan tenaga kerja di India yang besar, serta faktor-faktor lain.  Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menurunkan harga tes PCR. Meski, hal itu sebetulnya agak terlambat. Sebab, pemerintah telah menetapkan aturan wajib PCR untuk sejumlah kegiatan. ”Tapi PCR-nya mahal. Tidak lagi Covid-19 pun gak semua bisa menjangkau,” katanya.  Karena itu, dia menekankan, aturan yang dibuat harus selaras dengan kondisi masyarakat. Jika tidak, aturan berpotensi dilanggar. ”Kalau masyarakat gak mampu ya sama saja, gak bisa dilaksanakan. Malah dilanggar,” tuturnya.  Selain itu, lanjut dia, penurunan harga PCR ini bisa diikuti dengan penurunan harga testing lainnya. Misalnya tes antigen. Dengan begitu, bisa semakin mudah dijangkau masyarakat.  Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay berharap kebijakan tarif baru PCR bukan sekadar respons reaktif atas kritik publik. ’’Semoga bukan respons sesaat,” ujarnya. Apalagi, harga tes PCR yang disebutkan presiden masih kisaran. Belum ada angka pasti. Artinya, belum ada perhitungan detail yang dilakukan oleh pemerintah terkait harga baru PCR. ”Kemenkes harus segera menghitung secara pasti,” ungkap politikus PAN tersebut.  Menurut dia, perhitungan itu perlu dilakukan agar nanti tak ada pihak yang rugi. Misalnya, dari sisi produsen. Bila harga terlalu rendah, bisa-bisa produsen malah tak mau produksi. Namun, jika angka yang dipatok terlalu mahal, negara dan masyarakat yang akan keteteran. Negara harus menanggung biaya besar untuk tracing.  Kemudian, masyarakat pun enggan melakukan testing mandiri karena harga yang melambung tinggi. Padahal, testing mandiri ini sangat diharapkan bisa terjadi di lapangan. ”Dengan begitu, jadi cepat tahu ’posisi’ virusnya. Kalau terdeteksi, ya dibatasi geraknya,” paparnya.  Saleh juga mengomentari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Dia menilai, penerapan PPKM level 4 sudah berhasil. Walaupun tidak maksimal. "Faktanya, keterisian rumah sakit menurun, kasus aktif pun demikian. Namun belum maksimal,” tuturnya.  Sebab, ketika wilayah PPKM menunjukkan kemajuan, daerah lain justru kedodoran. Sejumlah daerah luar Jawa-Bali dilaporkan mengalami kenaikan kasus. Padahal, ketika wilayah darurat dikunci, kasus di daerah lain seharusnya bisa kian menurun.  Lalu, perlukah PPKM diperpanjang? Saleh tak menjawab secara gamblang. Dia hanya mengungkapkan, kalaupun diperpanjang, tak perlu ganti nama lagi. Cukup ubah levelisasi sesuai dengan kondisi daerah. Apabila kondisi pandemi di daerah sudah turun, level bisa diturunkan. Sebaliknya, daerah luar Jawa-Bali yang saat ini sedang merah harus diikutsertakan dalam PPKM level 4 ini.  Sementara itu, hingga tadi malam pemerintah belum mengumumkan nasib PPKM level 4, apakah akan diperpanjang atau tidak. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah daerah mulai 10 Agustus hingga 16 Agustus.  Dalam perpanjangan itu, ada sejumlah pelonggaran yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, mal boleh beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dengan semakin menurunnya kasus baru Covid-19 di Indonesia, ada kemungkinan kebijakan pelonggaran diberlakukan kembali di wilayah PPKM level 4.  Kemarin kasus positif baru di Indonesia tercatat ada 20.813 kasus. Kemudian angka kesembuhan mencapai 30.361 kasus. Lalu jumlah kasus kematian baru tercatat 1.222 kasus.  Pada bagian lain, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai, standar harga yang ditetapkan Kemenkes melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 terlampau tinggi. Karena itu, tidak heran bila belakangan banyak masyarakat membanding-bandingkan tarif tes PCR di Indonesia dengan India. Sebab, angka yang dipatok Kemenkes lewat surat edaran tersebut sepuluh kali lipat lebih tinggi dari tarif tes PCR di India.  Menurut Wana, surat edaran tersebut harus segera diubah. Apalagi, presiden telah memerintahkan kepada Menkes untuk menekan tarif tes PCR. Pihaknya juga memberikan catatan atas perintah itu. ”Menurut kami, poinnya bukan tentang berapa tarifnya, melainkan transparansi dalam penetapan komponen tarif pemeriksaan PCR,” ujarnya.  Wana menyatakan, baseline pembentuk tarif yang telah disampaikan oleh presiden perlu dilihat lebih jauh. ”Seperti pembelian reagen, keuntungan yang berhak diperoleh penyedia jasa, perlengkapan medis lainnya, dan sebagainya,” bebernya. Tentu, lanjut dia, penyedia jasa harus untung. Namun demikian, jangan pula berlebihan. Lebih dari itu, ICW menilai, masyarakat berhak tahu komponen pembentuk tarif PCR yang selama ini harus mereka bayar.  ICW juga meminta pemerintah lebih transparan ketika mengumumkan tarif tes PCR. ”Hingga hari ini kita tidak pernah tahu kenapa harga PCR (sebelum presiden minta tarifnya diturunkan) bisa sampai Rp 900 ribu,” jelasnya. Itu tidak akan terjadi bila pemerintah lebih transparan membuka komponen pembentuk tarif PCR. ”Dari perhitungan tersebutlah kita dapat mengetahui wajar tidaknya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah,” tambah Wana.  ICW, lanjut dia, sempat menelusuri besaran harga reagen PCR yang pernah dibeli pemerintah dan banyak digunakan penyedia jasa tes PCR di Indonesia. Rata-rata harganya Rp 180 ribu hingga Rp 375 ribu. ’’Artinya, harga tes PCR seharusnya tidak terlalu jauh dari harga bahan baku tersebut,” jelasnya. Menurut ICW, harganya bisa semakin terjangkau bila pemerintah memberikan subsidi untuk tes PCR yang dilakukan secara mandiri.  Mereka menilai, semakin terjangkau tarif tes PCR, efeknya tidak hanya baik bagi masyarakat. Melainkan juga akan menguntungkan pemerintah. Sebab, masyarakat yang semula enggan memeriksakan diri karena tarif tes PCR yang masih tinggi tidak akan terlalu berat mengeluarkan uang untuk tes PCR. ”Mahalnya tarif pemeriksaan PCR di Indonesia tentu berdampak pada upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19,” jelasnya.  Presiden Joko Widodo tadi malam menyampaikan dampak dari kebijakan PPKM di Jawa. Khususnya kaitannya terhadap keterisian rumah sakit atau BOR (bed occupancy ratio). "Alhamdulillah, BOR di Jakarta sudah di kisaran 29,4 persen," katanya.  Kemudian, di Jawa Barat tercatat 32 persen; Jawa Tengah 38,3 persen; Jatim 52,3 persen; Banten 33,4 persen; dan Jogjakarta 54,7 persen. Lalu, BOR di RS Darurat Wisma Atlet turun mencapai 19,65 persen. Secara nasional, BOR tercatat berada di angka 48,14 persen. ’’Oleh sebab itu, saya minta vaksinasi harian terus dipercepat,’’ ucapnya. Saat ini vaksinasi harian sudah mencapai 1,6 juta per hari. Selain itu, Jokowi meminta dilakukan isolasi terpusat.  Dia juga berpesan supaya testing dan tracing terus ditingkatkan. Sepekan terakhir rata-rata testing mencapai 130 ribu sampai 140 ribu per hari. Kemudian, tracing 5–6 orang untuk satu kasus positif. ’’Ini berada pada indikator sedang. Tapi, saya apresiasi karena ada peningkatan,’’ ujarnya.  Jokowi menitikberatkan supaya tracing ditingkatkan terus. Supaya segera diketahui siapa yang positif. Kemudian ditangani agar tidak menularkan ke yang lain.

Minta Hasil Tes PCR 1 x24 Jam, Jokowi: Kita Butuh Kecepatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#harga tes pcr

Berita Terkini