<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menteri-muhadjir-ungkap-keistimewaan-dunia-sains_m_146743.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaam Muhadjir Effendy mengajak seluruh generasi muda menyukai dunia sains. Sebab, saat ini jumlah ilmuwan Indonesia apalagi ilmuwan perempuan bisa dibilang masih sedikit. Anak-anak generasi milenial masih jarang yang bercita-cita sebagai ilmuwan. "Para ilmuwan kecil ayo buka mata betapa menariknya sains dan ilmu pengetahuan," ajak Muhadjir dalam pidato yang disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemendikbud, Arief Rachman dalam acara L&rsquo;Or&eacute;al Science Fair #TernyataSainsKeren, di gedung Kemendikbud, Rabu (26/7). Muhadjir menjelaskan era globalisasi membuat anak muda menghadapi tantangan luar biasa. Semua itu bisa dijawab lewat ilmu pengetahuan khususnya sains. "Masa depan Indonesia ditentukan oleh Anda generasi muda. Melalui aspek pada sains bumi ini akan terpelihara dengan baik. Dan bumi ini dapat dinikmati oleh generasi yang datang," jelasnya. Muhadjir meminta proses pembelajaran di sekolah tak boleh terkotak-kotak dan tersekat-sekat. Pemerintah menyambut baik dan mendukung penuh para pelaku usaha yang menghargai sains. "Marilah kita selesaikan masalah dunia ini dengan ilmu pengetahuan, kerja keras, tekun, dan jujur. Itulah yang menjadi kekuatan ilmuwan hebat di Indonesia. Dengan demikian Indoneaia akan jadi negara besar dan bermartabat," kata Muhadjir. Dia menambahkan masalah ketimpangan pembangunan dan kemiskinan akan dapat diselesaikan lewat sains. "Harapannya generasi muda lebih tergerak lagi untuk banyak melakukan riset dan diaplikasikan untuk masyarakat luas," katanya.

Menteri Muhadjir Ungkap Keistimewaan Dunia Sains

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jakarta-dinilai-belum-sayang-anak_m_146456.jpeg" alt="Dua anak ini lebih memilih mencari uang dengan menyemir sepatu di pelataran masjid di kawasan Glodok, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Dua anak ini lebih memilih mencari uang dengan menyemir sepatu di pelataran masjid di kawasan Glodok, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad menilai Jakarta belum ramah anak. Sebab, sejumlah indikator tentang Kota Layak Anak (KLA) belum sepenuhnya dijalankan di Jakarta. "Melihat kondisi anak-anak yang ada di Jakarta saat ini, kami menilai Ibu Kota belum menjadi Kota Layak Anak," ujar Syaiful dikutip Indopos (Jawa Pos Group), kemarin (24/7). Menurutnya, sebuah kota dikatakan KLA jika memenuhi sejumlah indikator. Diantaranya, jumlah Akta Kelahiran Anak yang diterbitkan, fasilitas informasi untuk anak, angka kematian bayi, dan jumlah ibu menyusui. Pendapat tersebut bertolak belakang dari Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang mengatakan Jakarta telah menuju KLA. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya penghargaan lomba KLA se-Indonesia. Penghargaan tersebut diterima Jakarta lantaran taman-taman kota dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun oleh Pemprov berhasil meningkatkan kesejahteraan anak di beberapa wilayah padat penduduk. "Bagus, jadi ternyata yang jadi insipirasi itu adalah pembangunan RPTRA yang lokasinya ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu ya," kata Djarot. Selain di wilayah padat penduduk, RPTRA juga dibangun di wilayah perkotaan Jakarta. Saat ini semua kota administrasi di Jakarta memiliki sedikitnya dua RPTRA di wilayahnya. RPTRA yang dibangun di tengah kota ini, kata Djarot, juga tetap mengusung konsep ramah anak dan bertujuan sebagai pusat aktifitas warga. "Kawasan padat penduduk RPTRA ini kan bisa dikembangkan di banyak daerah terutama perkotaan kan bisa. Jadi sebagian besar polanya kayak RPTRA itu," jelasnya.

Jakarta Dinilai Belum Sayang Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/presiden-setop-budaya-bullying_m_146173.jpeg" alt="Presiden Jokowi dan rombongan disambut permainan tradisional anak-anak TK saat tiba di Gedung Daerah Provinsi Riau. Minggu (23/7)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan rombongan disambut permainan tradisional anak-anak TK saat tiba di Gedung Daerah Provinsi Riau. Minggu (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017 yang berlangsung di Provinsi Riau, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penegasan untuk menghentikan budaya bullying terhadap anak. Di hadapan dua ribuan anak, Presiden Jokowi untuk lebih giat belajar dan menghentikan budaya bullying yang meliputi mencemooh, mencela teman, dan merendahkan satu sama lain anak-anak Indonesia. "Harus saling hargai, bantu, menolong, menjenguk yang sakit. Budaya dan tradisi Bullying harus dihilangkan, Stop!," tegas Presiden seperti dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Selama ini bullying kerap terjadi antara senior kepada junior. Tindakan itu terjadi karena selama ini dianggap sebagai hal biasanya. Baik ketika waktu penerimaan peserta didik baru, masa orientasi sekolah (MOS) ataupun ospek. Dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, penghentikan budaya bullying itu telah dimulai oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaann (Kemendikbud).Sehingga dia menyebut, ketika masa orientasi sekolah mestinya diisi dengan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. "Menolong dan membantu adiknya. Senior bantu junior dan junior hargai senior. Bullying tidak boleh muncul lagi. Stop jadi viral di Medsos," tambahnnya. Sementara itu Menteri PPPA Yohanna Yembise yang ikut hadir pada peringatan HAN 2017 menambahkan, agar jangan ada lagi terjadi bullying di sekolah. Anak-anak itu telah dilindung dalam undang-undang. Dia menekankan lagi, agar budaya bullying tidak berkembang dia meminta peran orang tua dengan cara tidak mencela, mencemooh dan merendahkan anak lain. Baik di sekolah maupun lingkungan. "Orang tua jangan sampai terjadi krisis pengasuhan kepada anak. Dimulai dari keluarga, begitu juga anak telantar dan arkoba. Kami mohon jaga dan lindungi hak mereka. Anak juga jangan tiap hari main hape terus," pesannya. Sementara itu bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dikenakan hukuman berat. Jika anak yang menjadi korban kejahatan seksual, apalagi sampai meninggal dunia, maka pelaku akan diberikan hukuman mati atau hukuman kebiri.

Presiden: Setop Budaya Bullying

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/di-depan-ribuan-anak-presiden-jadi-pesulap-dadakan-eh-ketahuan_m_146170.jpeg" alt="Presiden Jokowi melambaikan tangan kepada ribuan anak-anak yang hadir di acara Hari Anak Nasional 2017 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Minggu (23/7)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi melambaikan tangan kepada ribuan anak-anak yang hadir di acara Hari Anak Nasional 2017 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Minggu (23/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada setiap kunjungannya ke daerah, apalagi dihadiri anak-anak, dia akan selalu tampil riang dan mampu memancing keceriaan anak-anak yang di hadapannya. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017 dipusatkan Gedung Daerah Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru. Pada peringatan itu Presiden Jokowi memberikan hiburan yang benar-benar mengundang gelak tawa. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta bertindak sebagai pesulap. Pada sulapan itu ribuan hadirin yang hadir bukan ketawa dengan bentuk sulapan dari mantan Wali Kota Solo itu. Melainkan karena sulapannya ketahuan oleh para bocah tersebut. Jokowi pun terbahak ketika disinggung mengenai aksi sulapnya yang belum mahir hingga akhirnya ketahuan. "Namanya bukan tukang sulap. Jadi kalau ketahuan ya, mohon maaf. Anak-anak pada tahu tadi. Mereka bilang, tu Pak keliatan Pak," cerita Jokowi sebelum bertolak meninggalkan Pekanbaru, seperti yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group). Presiden bercerita, dia sengaja berlatih sebelum puncak peringatan HAN 2017 di Provinsi Riau. Pelatihnya tak lain adalah Sang anak Kaesang.&nbsp; "Di-training sama Kaesang, selama lima hari. Training, training, training. Bagus gak? Keliatan sulapnya?" sambung Presiden terbahak. Dalam aksi sulapnya, Jokowi mengajak ibu negara ke atas pentas mendampingi. Diawali dengan memperlihatkan pegangannya sebuah benda kecil yang kosong, kemudian tiba-tiba berubah jadi keluar bunga Kemudian dilanjutkan memegang dua bola. Lalu diserahkan satu ke ibu negara. Presiden menyuruh ribuan anak-anak berhitung, 1, 2, 3. Lalu bola tersebut menjadi berwarna. Kemudian sulap ketiga, memegang sebuah kotak, mengosongkan isinya kotak-kotak lebih kecil, setelah kosong menyuruh anak-anak berhitung kembali. Ternyata masih ada kotak di dalamnya hingga lima atau enam kali. Sulap terakhir Presiden memanggil satu anak lagi naik ke panggung, bermain sebuah sulap lagi. Siswa bernama Amin tersebut menjadi Asisten kedua setelah ibu negara. Kain yang sebelumnya berlobang dan dimasukkan tangannya tersebut tembus. Namun saat Amin disuruh masukkan tangannya ke dalam kain tersebut, ternyata berisi jam tangan. Sekaligus sebagai hadiah bagi Amin yang tampak sumringah mendapat hadiah.

Di Depan Ribuan Anak Presiden Jadi Pesulap Dadakan, Eh Ketahuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/36-anak-terima-remisi-enam-anak-langsung-bebas_m_146167.jpeg" alt="Tahaan anak saat mengikuti acara peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Batam" width="100%">
<figcaption>Tahaan anak saat mengikuti acara peringatan Hari Anak Nasional 2017 di Batam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 36 anak di sejumlah lembaga pemasyarakan (Lapas), rumah tahanan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam menerima remisi. Pengurangan hukuman itu merupakan hadiah untuk mereka pada saat peringatan Hari Anak Nasional pada Minggu (23/7). Dari 36 yang menerima remisi tersebut, enam di antaranya dinyatakan bebas. Sisanya mendapatkan pengurangan masa hukuman. Besar remisi yang diterima itu beragam, mulai dari 1 hingga 4 bulan. Kepala LPKA Batam Amam Syaifulhaq mengatakan, sebanyak 23 anak yang mendapatkan remisi berada di bawah pengawasannya. Selebihnya berada di Lapas umum yang bercampur dengan narapidana dewasa. "Langsung bebas itu ada 6. Satu orang di sini (LPKA,red) dan lima lainnya di Lapas," kata Amam Syaifulhaq seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Umumnnya anak yang mendapatkan remisi itu karena sedang menjalani hukum atas perbuatan kriminal yang dilakukan pada beberapa waktu lalu. Mulai dari curanmor, penggeroyokan, asusila, begal, dan pembunuhan. "Mereka yang diberikan remisi, sudah menjalani 6 bulan masa binaan di LPKA," tutur Amam. Bagi anak yang sudah bebas dari hukumannya, nanti di tengah masyarakat dia telah dibekali ilmu keterampilan.&nbsp; "Kami berikan, pendidikan atau skill lainnya. Biar mereka punya bekal, dan tak berbuat kriminal kembali," tandasnya.

36 Anak Terima Remisi, Enam Anak Langsung Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/anak-anak-terlibat-tindak-kejahatan-dari-geng-motor-hingga-begal_m_146163.jpeg" alt="Anak di LPKA Batam saat peringatan Hari Anak Nasional 2017" width="100%">
<figcaption>Anak di LPKA Batam saat peringatan Hari Anak Nasional 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perilaku anak belakangan ini sunggguh mengkhawatirkan. Tindak tanduknya semakin jauh dari kondisi ideal sebagai calon generasi penerus bangsa. Tidak sedikit anak yang terlibat tindak kejahatan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batam Amam Syaifulhaq menyebut, jumlah anak di Batam yang terlibat kriminal semakin tinggi. "Dulu saat saya masuk ke Batam, paling banyak anak yang bermasalah itu akibat asusila, tapi sekarang sudah berubah," ujarnya seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Dia menyebut, kejahatan paling dominan yang dilakukan anak-anak yakni terlibat dalam geng motor, lalu melakukan pembegalan. "Kondisinya cukup mengkhwatirkan," tuturnya. Kini LPKA Batam menangani 68 orang anak. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang cuma 40 orang. Jumlah itu belum termasuk dengan anak-anak yang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas) umum. "Hal ini haruslah jadi perhatian semua pihak, bahwa kejahatan dilakukan anak terus bertambah. Pemerintah, kepolisian, masyarakat dan orang tua harus lebih aktif melakukan proteksi dini," tuturnya. Sementara itu, penyuluh Kementrian Agama (Kemenag), Bima Sakti menambahkan, pengawasan pertama untuk anak berada di orang tua. Seharusnya orang tua&nbsp; lebih waspada dengan perilaku anaknya. "Tapi yang saya lihat, cenderung anak-anak yang bermasalah dengan hukum itu, orang tuanya tak lagi perhatian dengan mereka," ujarnya. Sehingga anak ini mencari perhatian di luar, agar bisa diakui oleh kelompoknya. "Andai saja perhatian, kasih sayang yang cukup diberikan. Niscaya tak bakal ada anak yang harus menjalani hukuman penjara," ungkapnya.

Anak-anak Terlibat Tindak Kejahatan, Dari Geng Motor Hingga Begal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/prihatin-lagu-anak-semakin-langka_m_146147.jpeg" alt="Tina Toon" width="100%">
<figcaption>Tina Toon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu seni yang akhir-akhir ini sulit didapatkan anak-anak yakni lagu sesuai dengan usianya. Momentum Hari Anak Nasional 2017 menjadi waktu yang tepat untuk memertanyakan masihkah ada anak-anak bangsa mendapatkan kidung sesuai pertumbuhannya. Kegelisahan itu juga dirasakan oleh mantan penyanyi cilik, Tina Toon. Dia mengaku prihatin dengan kondisi lagu anak-anak yang sangat sulit ditemukan belakangan. "Prihatin sih soalnya sekarang kan udah langka banget (lagu anak)," kata Tina Toon saat dihubungi, Minggu (23/7). Karena kegundahan itu, pelantun Bolo-bolo itu sempat menjalankan gerakan #SaveLaguAnak. Kampanye itu digerakkan bersama sejumlah mantan penyanyi cilik lainnya. "Makanya #savelaguanak menghimbau anak-anak nyanyi lagu anak lagi, dibantu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga," jelas Tina. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu sekumpulan mantan penyanyi cilik mengampanyekan #SaveLaguAnak sebagai bentuk kepeduliaan terhadap langkanya lagu anak berkualitas. Mantan penyanyi cilik era 90-an yang ikut serta yakni Joshua, Dea Ananda, Tasya, Rachel Amanda, Leony, Natasha, Chikita Meidy, hingga Tina Toon. Mereka juga meluncurkan lagu hasil rekaman bersama pencipta lagu anak-anak Papa T Bob. Lagu itu dinyanyikan 16 mantan penyanyi cilik, termasuk Enno Lerian serta Ria Enes dan Susan.

Prihatin, Lagu Anak Semakin Langka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kpai-anak-anak-berada-di-pusaran-bahaya-narkoba_m_146138.jpeg" alt="Wakil Ketua KPAI Susanto" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPAI Susanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya peredaran narkoba kini sudah merusak sendi-sendi generasi muda. Tak hanya sebagai pengguna, pengedar narkoba kini sudah bergeser ke usia anak dan remaja. Berawal dari merokok di usia SD, anak mulai berani coba-coba menggunakan barang haram tersebut. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto khawatir anak-anak kini semakin terjerumus di pusaran narkoba. Kasus narkoba, kata dia, telah menjadi wabah yang serius di kalangan pelajar dan mahasiswa. "Anak di pusaran narkoba sebagai korban bukan hanya usia pendidikan menengah, namun anak SD dan SMP banyak yang menjadi korban," kata Susanto kepada JawaPos.com, Minggu (23/7). Susanto menilai saat ini anak-anak menjadi target bisnis besar narkotika. Apalagi dari sisi jumlah anak usia generasi milenial jumlahnya sangat besar. "Jumlah tersebut cukup banyak dan dari sisi psikologis masih sangat rentan dipengaruhi, pola-pola pendidikan di keluarga dapat menjadi benteng dari wabah ini," jelasnya. Di momentum Hari Anak Nasional (HAN), meski ada kemajuan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, menurut Susanto, kasus pelanggaran anak masih kompleks. Anak masih menjadi korban dan pelaku kekerasan masih menjadi persoalan serius. Tak hanya kasus narkoba atau kekerasan, dan kasus bullying, anak juga menjadi korban terorisme, cyber serta pornografi. "Kondisi ini merupakan kasus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat akhir-akhir ini kasusnya terus meningkat," jelasnya.

KPAI: Anak-anak Berada di Pusaran Bahaya Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/rayakan-hari-anak-syahrial-oesman-ajak-warga-jalan-sehat_m_146122.jpeg" alt="Bakal Calon Pilgub Sumsel Syahrial Oesman" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Pilgub Sumsel Syahrial Oesman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Syahrial Oesman rupanya tak mau ketinggalan ikut memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini (23/7). Dia menyelenggarakan "Jalan Sehat Bersama Syahrial" di Taman Kota, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Acara ini diikuti ribuan peserta juga tampak hadir Bupati OKU Kuryana. Dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, Syahrial mengingatkan mengenai Hari Anak Nasional. Dia mengaku prihatin atas maraknya kekerasan yang masih banyak menimpa anak-anak. Dia berharap, peringatan ini sebagai momentum untuk menghargai hak-hak anak, sekaligus untuk lebih memperhatikan dan melindungi anak. Syahrial menyampaikan bahwa menurut data yang didapat dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel, teratat kekerasan terhadap anak mencapai 990 kasus pada akhir tahun 2015, dan pada 2016 tercatat ada 586 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak di Sumsel. "Harus menjadi kesadaran bersama bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Bullying dan perpeloncoan termasuk dalam katagori kekerasan itu, ini harus dijauhi," ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Syahrial pun mengaku punya target menjadikan Sumsel sebagai Provinsi Ramah Anak. &rdquo;Gerakan Sumsel Ramah Anak harus menjadi gerakan kita bersama. Itu bisa kita mulai dari lingkungan rumah kita, keluarga besar kita, lingkungan permukiman kita dan seterusnya," katanya. Di tengah kemeriahan dan kesuksesan acara Jalan Sehat Bersama Syahrial Oesman pagi tadi, Syahrial Juga mengajak warga OKU untuk membiasakan hidup sehat. Salah satu caranya adalah mengembalikan tradisi jalan kaki. "Bersyukur kita di daerah ini terbiasa jalan kaki, ini menurut data yang baru saja kita akses, ternyata bangsa kita termasuk dalam katagori manusia malas jalan kaki. Inilah kita selenggarakan jalan sehat ini, kita bangun kebiasaan hidup sehat," pungkasnya. Dalam acara tersebut Syahrial juga memohon do'a restu dan dukungan dari warga OKU untuk hajat pencalonannya sebagai gubenrur Sumsel 2018.

Rayakan Hari Anak, Syahrial Oesman Ajak Warga Jalan Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dari-jr-hingga-perppu-untuk-cegah-perkawinan-anak_m_146118.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Perempuan Indonesia (&lrm;KPI) menilai, anak peremuan di Indonesia berpotensi besar kehilangan kesempatan untuk tumbuh kembang karena negara lalai melindungi anak peremuan dari praktik perkawinan. Itu didukung fakta bahwa tidak ada satupun undang-undang yang mengatur pencegahan dan penghapusan perkawinan anak. Sebaliknya, UU Nomor 1 tahun 1974 justru melegalkan perkawinan di usia anak dengan memberi batasan usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Sejatinya, upaya untuk Indonesia menaikan batas usia perkawinan perempuan yang dibarengi upaya pemerinth menunda perempuan melakukan perkawinan sampai usia 20 tahun sudah dilakukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 2007. Berlanjut pada 2014 dimana masyarakat sipil melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Dimana mereka ingin melakukan revisi usia perkawinan perempuan menjadi 18 tahun. Namun sayangnya itu ditolak. Tahun 2016, mereka pun menyarankan pemerintah membuat Perppu tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Namun tidak ada kejelasan hingga kini. "Ironis, kekerasan seksual dibuat perppu, ratusan perkawinan anak yang merupakan kekerasan seksual belum," sebut Sekjen KPI Dian Kartikasari di sebuah diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (23/7). Tahun ini pun, maayarakat sipil kembali melakukan JR. Kali ini, mereka menginginkan batasan usia pernikahan perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. "Ini masih menunggu sidang pleno hakim MK," jelasnya. Dia berharap pemerintah fokus terhadap perkawinan anak itu. Begitu pula MK perlu mengabulkan JR mereka. "Ini suara korban bukan suara akrifis. Korban yang merasa prosesnya sejak awal dikawinkan berdampak buruk sepanjang hidup dia," pungkas Dian.

Dari JR hingga Perppu Untuk Cegah Perkawinan Anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari anak 2017

Berita Terkini