<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1671503462-2346590571.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jogjakarta pada Selasa, 9 Desember 2025 pekan depan. Rangkaian peringatan Harkodia digelar selama empat hari, pada 6&ndash;9 Desember 2025, dengan tema &ldquo;Satukan Aksi, Basmi Korupsi.&rdquo; &ldquo;Pastinya kami mengundang Bapak Presiden. Sebagai pemimpin negara, kami berharap beliau berkenan hadir pada acara puncak tanggal 9 Desember. Pada hari itu ada dua agenda penting, yaitu acara puncak dan peluncuran SPI 2025,&rdquo; kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/12). Menurut Setyo, undangan resmi telah disampaikan kepada Istana. KPK juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.&nbsp; &ldquo;Masih ada waktu beberapa hari. Nanti akan ada pembaruan informasi, dan kami tentu sangat berharap beliau dapat hadir,&rdquo; ujarnya. Setyo menjelaskan, acara puncak Hakordia akan menampilkan seni budaya, peluncuran program-program antikorupsi nasional, serta pengumuman hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Tahun ini SPI dilakukan pada 653 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta empat BUMN. &ldquo;SPI adalah instrumen strategis yang memetakan tingkat risiko korupsi, kerentanan layanan publik, serta efektivitas langkah pencegahan. Data SPI bukan sekadar angka, tetapi suara masyarakat dan pegawai yang memberi gambaran jujur tentang kondisi tata kelola kita,&rdquo; tegasnya. Output SPI antara lain peta integritas nasional, laporan instansi lengkap dengan risiko dan rekomendasi, serta dasar kebijakan perbaikan sistem pencegahan korupsi di berbagai institusi. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil SPI menjadi aksi nyata, bukan hanya laporan. Selain acara utama, Harkodia 2025 juga menyuguhkan berbagai side event, mulai dari seminar, diskusi publik, gelar wicara, lokakarya, acara tematik, hingga Integrity Expo yang menampilkan pameran pelayanan publik dan stan lembaga antikorupsi. Kegiatan berbasis budaya dan kreativitas turut dihadirkan, seperti Movie Day, pameran mural, Fun Run, serta karnaval budaya yang melibatkan komunitas lokal. KPK juga menghadirkan pasar UMKM dan &ldquo;Pasar Kangen Antikorupsi&rdquo; sebagai ruang partisipasi pelaku usaha lokal. &ldquo;UMKM yang terlibat mencerminkan semangat kemandirian dan kejujuran di tengah masyarakat. Kami berharap seluruh rangkaian Harkodia 2025 membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat,&rdquo; pungkas Setyo.

KPK mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk hadir di acara puncak Harkodia 2025 di Jogjakarta, 9 Desember 2025.

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia 2025, KPK Undang Presiden Prabowo Subianto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/dirut-asdp-heru-36725186.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo. (ASDP)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo. (ASDP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari upaya kolektif melawan korupsi demi tercapainya Indonesia yang maju, bersih, dan berintegritas. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan bahwa sinergitas antarlini merupakan faktor penting untuk menciptakan ekosistem yang maju, bersih, dan berintegritas. "Korupsi adalah penghambat utama pembangunan dan kemajuan bangsa. Sebagai BUMN, kami memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjadi teladan dalam menerapkan transparansi dan integritas di setiap proses bisnis kami," kata Heru, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12). Lebih lanjut, Heru menyatakan perseroan terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), didukung oleh transformasi digital yang menjadi tulang punggung dalam menciptakan proses kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan transformasi digital, lanjut Heru, perseroan dapat memastikan setiap langkah operasional diaudit dengan baik, memberikan kenyamanan dan kepercayaan kepada seluruh pihak, termasuk pelanggan dan mitra kerja. "Beberapa caranya adalah melalui sistem pembayaran nontunai, pembelian tiket daring, dan pengawasan berbasis teknologi di Pelabuhan. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui kampanye dan kegiatan sosial," tutur Heru. Selain itu, seluruh insan ASDP juga bertanggung jawab untuk memberikan contoh nyata dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh integritas. "Kami akan memastikan setiap kebijakan anti korupsi yang diterapkan perusahaan dievaluasi dan dilaporkan secara berkala," tuturnya. Hal itu senada dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju, ASDP percaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri. Sebagai Dirut, Heru mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bersama-sama membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan kejujuran. "Melawan korupsi bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang komitmen untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju kemajuan bangsa," pungkasnya.

"Sebagai BUMN, kami memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjadi teladan dalam menerapkan transparansi dan integritas".

Hakordia 2024, Dirut ASDP Tegaskan Korupsi adalah Penghambat Utama Pembangunan dan Kemajuan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/penyuluhan-korupsi-1983322397.jpeg" alt="Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (12/12). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Kota Pangkalpinang, Saiful Bahri Siregar dan Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan. Juga dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD, serta seluruh bendahara pengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tingkat SD dan SMP. Lusje menuturkan, pelaksanaan program pencegahan korupsi begitu penting, terutama untuk memaknai berbagai hal yang bertentangan menyangkut tindak pidana tersebut. "Apalagi mereka sebagai pengelola dana BOS. Jangan sampai tidak sesuai dengan aturan maka kita panggil dari Kejaksaan Negeri untuk memberikan penyuluhan karena mereka juga yang paham bagaimana dan apa terkait dengan korupsi tersebut," kata Lusje. Lusje menjelaskan, tata kelola layanan pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik pula. Oleh karenanya, melalui kegiatan ini ia mengajak seluruh pegawai terutama pengelola keuangan dana BOS di sekolah untuk berkomitmen bersama menegakkan pilar-pilar peradaban baru penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. "Kehidupan bersama yang lebih bersih dari semua bentuk korupsi. Kita berusaha, mari kita rapatkan barisan membangun sinergi untuk memberantas korupsi untuk Indonesia maju, " tukasnya. Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Saiful Bahri Siregar menjelaskan, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan-perbuatan busuk yang menggoyahkan atau memutarbalikkan dan menyogok. Penyebabnya dapat dilihat dari berbagai faktor utamanya adalah faktor individu seperti gaya hidup mewah, hutang dan tagihan yang menumpuk, hingga ketergantungan obat terlarang. Faktor ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan lemahnya sistem organisasi. "Faktor penyebab korupsi itu ada satu juga aspek internal. Seperti sifat selalu merasa kurang internalnya, merasa segala sesuatunya merasa kurang. Sehingga moralnya lemah dan mudah tergoda dengan rayuan terus-terusan ditawari uang, " jelas Saiful. Saiful menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi itu dapat terbuka dan dilakukan tindakan pemeriksaan itu bukan pada saat kejadian, tetapi bisa beberapa tahun ke depan. Menurut dia, saat ini tindak pidana korupsi yang paling marak menyangkut ASN yakni terkait kasus suap dan gratifikasi. "Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, pemerasan, penggelapan dalam jabatan ini yang paling riskan dilakukan seperti uang diperlukan untuk keperluan sehari-hari bukan untuk keperluan dinas. Kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan," paparnya.

Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang bersama Pemerintah Kota Pangkalpinang melaksanakan penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi

Bendahara Pengelola Dana BOS SD dan SMP di Kota Pangkalpinang Diberi Penyuluhan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia (Road to Hakordia) 2022 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari 1-2 Desember di Gedung Negara Grahadi dan Gedung Merah Putih Alun-Alun Surabaya.  Rangkaian acara yang dilakukan adalah pendidikan anti korupsi kepada pelajar, pemutaran film untuk pelajar, seminar pelayanan publik, talk show, diskusi media, dan pentas seni. Rangkaian kegiatan itu akan melibatkan edukasi anti korupsi dari Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU), dan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.  Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Kota Surabaya, Jawa Timur, merupakan wilayah keempat dari lima wilayah yang akan menyelenggarakan rangkaian Road to Hakordia Tahun 2022. Pada pekan-pekan sebelumnya, KPK bersama pemerintah daerah telah menyelenggarakan Hakordia dimulai dari Samarinda, Kalimantan Timur; Bali; Medan, Sumatera Utara; dan puncaknya pada 9 Desember di Jakarta.  ”Kota Surabaya dipilih sebagai representasi dari wilayah kerja Kedeputian Koordinasi dan Supervisi untuk wilayah direktorat III. Adapun wilayah III meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogjakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan,” papar Firli Bahuri, Kamis (1/12).  Berdasar direktori perkara korupsi di Provinsi Jawa Timur, KPK mencatat terdapat 114 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jatim. Sementara hingga Oktober, KPK telah menerima sebanyak 268 laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.  ”Kasus suap, pemberian hadiah/janji, dan gratifikasi menjadi jenis korupsi yang paling banyak menjerat para tersangka. Secara nasional, kasus korupsi karena penyuapan juga menjadi yang paling tinggi dengan catatan 867 kasus,” jelas Firli.  Dalam upaya pemberantasan korupsi, dia menjelaskan, KPK senantiasa melakukan tiga pendekatan. Yakni melalui konsep Trisula pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga konsep itu berjalan secara simultan dengan tujuan menurunkan angka korupsi di Indonesia demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia.  ”Upaya pendidikan yang telah KPK lakukan di Jatim antara lain dengan melakukan serangkaian kegiatan kuliah umum anti korupsi kepada para mahasiswa di antaranya di Universitas Airlangga, Bimtek Keluarga Berintegritas, dan Bimtek Desa Antikorupsi. Dari sisi pencegahan KPK memiliki beberapa program seperti survei penilaian integritas (SPI) dan monitoring center for prevention (MCP),” ujar Firli.  Berdasar Data SPI 2021, Provinsi Jawa Timur mendapatkan skor cukup baik. Total rata-rata nilai Jawa Timur adalah 75,24 yang didapatkan dari rata-rata nilai komponen internal dan eksternal. Skor ini masuk ke dalam kategori waspada dan hal baiknya skor ini di atas skor rata-rata nasional yaitu 72,4.  Meskipun mendapatkan skor cukup baik, KPK meminta Provinsi Jatim tidak terlena dengan pencapaiannya dan senantiasa bekerja meningkatkan pelayanan terhadap publik. Pada 2022, KPK berharap tidak ada lagi daerah di Jatim yang masuk ke dalam kategori sangat rentan.  ”Provinsi Jatim tercatat mendapatkan nilai rata-rata monitoring center for prevention sebesar 87 dari total nilai capaian 93. Tentunya capaian ini cukup baik untuk diteruskan,” ungkap Firli.  KPK meminta seluruh stakeholder meningkatkan capaian tersebut dan menjalankan area intervensi di dalam MCP.8 area intervensi di MCP merupakan sistem dan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah dan mencegah korupsi.  ”8 area itu adalah perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; APIP; manajemen ASN; optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola dana desa,” papar Firli.  Lebih lanjut, KPK melalui Kedeputian Korsup juga telah mendorong peningkatan ekonomi daerah. Roda perekonomian melalui UMKM punya potensi yang besar untuk diperhatikan dan dilakukan proses pembinaan yang maksimal oleh pemkab.  ”Melalui kegiatan ini, KPK berharap pemda harus membuat sistem untuk menutup seluruh celah korupsi utamanya pada proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai lemahnya sistem bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi,” tegas Firli.  Untuk masyarakat, KPK berharap semakin memupuk budaya antikorupsi dimanapun dan kapanpun. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) apabila melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi.  ”Tentunya, dari sekian banyak program KPK dan peran serta masyarakat, media memiliki peran penting. Sebagai pilar keempat demokrasi, media dapat berperan dengan memberikan informasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolaborasi ini akan menjadi kekuatan yang bagus untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Firli.

Jatim Punya 114 Kasus Korupsi Selama 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/AHY-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bertepatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terus berperan dalam memberantas korupsi. AHY berharap kinerja KPK tidak dilemahkan.  "Saya mewakili Partai Demokrat berharap KPK dapat terus memiliki peran yang penting, jangan sampai dilemahkan. Kita berharap ke depan Indonesia menjadi negeri yang semakin bersih, semakin berintegritas. Sehingga pembangunan ke depan juga semakin baik," kata AHY di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12).  AHY menyampaikan, harapan semua masyarakat Indonesia dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa ditegakkan dengan tegas dan berkeadilan. Sebab, KPK salah satu lembaga yang paling dipercaya rakyat.  "Kita tentunya memiliki harapan KPK akan tetap menjadi penyuluh sebagai institusi yang kredibel dan juga dipercaya oleh rakyat dalam rangka pencegahan dan juga penindakan terhadap korupsi," ujar AHY.  Dalam kesempatan ini, putra sulung Presiden RI ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pun mengajak semua pihak untuk sama-sama memerangi korupsi. Sebab, itu merupakan tanggungjawab bersama. "Kita harus melawan korupsi bersama-sama karena itu bukan lah hal yang mudah dan menjadi sebuah sistemik yang harus kita antisipasi bersama sama," pungkasnya.

AHY Berharap Kinerja Pemberantasan Korupsi Tidak Dilemahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Mantan Menko PMK yang kini menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani memberikan sambutan saat serah terima jabatan di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Muhadjir Effendy resmi menggantikan Puan Maharani sebagai Menko PMK. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa korupsi punya banyak sekali dampak negatif dalam perkembangan sebuah negara. Beberapa hal di antaranya adalah menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan mutu fasilitas publik dan layanan publik, serta menghalangi upaya membangun Indonesia Maju yang produktif, efisien dan inovatif.  Karena itu, tindakan korupsi harus dihilangkan lewat upaya pencegahan dan penindakan. Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara. Tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi.  "Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12).  Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan menghilangkan metode tatap muka. Sehingga muncul kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning.  Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan memangkas regulasi atau debirokrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap.  "Namun kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil mencegah tindak pidana korupsi. Karena aksi pencegahan ini ada di hilir. Padahal perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu berupa korupsi kebijakan," ungkapnya.  Karena itu, DPR meminta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di mana KPK menjadi koordinator untuk bisa diperkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu. Selain itu, strategi nasional pencegahan korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. Misalnya menanamkan perilaku dan sikap anti- korupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah.  Penerapan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel juga dilakukan DPR agar publik bisa mengakes semua informasi dan proses yang sedang dan sudah terjadi di DPR ketika sedang menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Semua proses itu dilakukan secara terang benderang sehingga publik bisa mengawasi. Ini sekaligus bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi mekanisme kontrol terhadap DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.  "Tentu saja ada mekanisme kontrol internal yang harus lebih dikuatkan lagi," ungkapnya.  DPR juga akan membuat sistem untuk meminimalkan penyalahgunaan mekanisme lobi, terutama saat menjalankan fungsi legislasi sehingga lobi-lobi yang terjadi dalam penyusunan Undang-Undang tidak berpotensi menimbulkan tindakan korupsi.‎

Ketua DPR: Perlu Ada Sistem untuk Cegah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/ahok.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama alias Ahok. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 berlangsung hari ini, Senin (9/12). Acara ini bertujuan untuk memberantas atau memerangi korupsi dan koruptor di Indonesia.  Ucapan selamat juga disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/12). Pria yang akrab disapa Ahok atau BTP ini mengatakan para tokoh khususnya di pemerintahan untuk tidak melakukan tindak korupsi.  "Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ya, saya harapkan kita sebagai penyelenggara negara bisa menjadi contoh semua (masyarakat), itu harapan saya," kata Basuki Tjahaja Purnama.  Ia juga merasa optimis bahwasanya Indonesia bisa menangani kasus korupsi yang telah lama hadir di negara ini. Salah satunya dengan transparansi.  "Tentu kita yakin kok akar semua masalah di Republik ini adalah korupsi. Maka dari itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi dan penyelenggaraan negara yang baik ini, semua bisa lancar," ujarnya.  Di hari yang sama, bertepatan dengan acara Hakordia 2019 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Firli Bahuri menyampaikan, acara ini memberi makna bahwa Indonesia masih memiliki masalah korupsi. Karena tidak semua negara melaksanakan peringatan hari anti korupsi, terutama negara-negara yang memang tidak lagi menempatkan korupsi sebagai masalah serius.  “Saya berharap, suatu saat kita tidak lagi melaksanakan peringatan hari korupsi sedunia. Karena negara sudah bersih dari korupsi dan kita sudah bebas dari korupsi,” kata Firli dalam keterangannya, Senin (9/12).

Dorong Transparansi, Ahok Sebut Akar Masalah Indonesia Adalah Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-orang-ma-banyak-ott-bukan-tanda-kpk-sukses_m_.jpg" alt="Barbuk KPK. Seorang penyidik KPK saat sedang memamerkan barang bukti hasil OTT." width="100%">
<figcaption>Barbuk KPK. Seorang penyidik KPK saat sedang memamerkan barang bukti hasil OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) angkat bicara terkait masifnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Hakordia KPK pada (3/12) lalu yang menyebut keberhasilan KPK bukan dilihat dari banyaknya OTT. "Sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi ketika hari antikorupsi sedunia, keberhasilan tindak pidana korupsi itu tidak bisa hanya di ukur oleh seberapa besarnya orang yang ditangkap atau dinyatakan sebagai terdakwa," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/12). Abdullah memandang, banyaknya OTT yang meneyeret kepala daerah, anggota parlemen,dan hakim membuktikan kurangnya pemahaman perilaku koruptif. Oleh karenanya, keberhasilan pemberantasan korupsi jika semakin menurunnya pejabat pemerintahan terciduk lembaga antikorupsi. "Menurunnya jumlah orang yang dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi artinya menunjukan tingkat kesadarannya meningkat, partisipasi masyarakat juga meningkat, pengetahuan terhadap hukum meningkat," paparnya. Kendati demikian, lanjut Abdullah, pihaknya sangat mengutuk keras perilaku koruptif. Meski saat ini sudah 25 hakim yang dijerat oleh KPK. "Jadi inilah yang perlu kita cermati perlu kita cari cara pemberantasan korupsi yang memang musuh kita bersama," pungkasnya. &nbsp;

Kata Orang MA, Banyak OTT Bukan Tanda KPK Sukses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-sebut-ada-racun-demokrasi-dalam-politik-indonesia_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut racun demokrasi adalah salah satu masalah yang harus dihadapi bersama. Racun demokras yang dimaksudnya adalah praktik suap." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo. Tjahjo menyebut racun demokrasi adalah salah satu masalah yang harus dihadapi bersama. Racun demokras yang dimaksudnya adalah praktik suap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan menarik dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang digelar di Hotel Bidakara pada Selasa (4/12). Dia sempat berkelakar soal adanya 'racun demokrasi', yakni politik uang. "Tangan pemerintah kayak saya ini terbatas. Bagaimana kita punya komitmen memerangi racun demokrasi yang menyangkut politik uang, terutama dalam proses memilih seorang kepala daerah, anggota DPR, DPRD, sampai capres, cawapres," ucap Tjahjo dalam jumpa persnya. Tjahjo menyebut racun demokrasi itu bisa berasal dari partai politik, yang memiliki kewenangan mengeluarkan anggaran dana masing-masing. Bahkan, ketika proses perekrutan disebutnya juga menjadi tanggung jawab penuh partai politik. "Pemerintah hingga KPK tidak bisa ikut campur di dalam itu," jelas dia. "Rekruitmennya, administrasinya itu masing masing partai punya anggaran dasar," lanjut Tjahjo. Saat ini, menurut Tjahjo negara Indonesia sedang dalam tahap konsolidasi demokrasi dengan tujuan mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya mewujudkan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Tjahjo menyebut perlu ada langkah-langkah untuk memerangi korupsi. "Kita menganut pemerintahan presiden yang multi partai. Untuk mewujudkan konsolidasinya, sistem pemerintahannya efektif dan efesien, mari salah satunya adalah langkah-langkah ini yang diinisiasi KPK memangkas, memerangi racun demokrasi," pungkasnya.

Mendagri Sebut Ada Racun Demokrasi dalam Politik Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-antikorupsi-sedunia-jokowi-ungkap-alasan-pengusaha-rajin-nyuap_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo minta seluruh jajarannya mempermudah proses perizinan alias tak bertele-tele." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo minta seluruh jajarannya mempermudah proses perizinan alias tak bertele-tele.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presdien Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh elemen pemerintahan agar tidak melekukan regulasi yang panjang untuk melayani masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dari tingkat keluruhan hingga Kementerian. Pasalnya, regulasi yang berbelit-belit bisa memicu terjadinya praktek suap pada tingkatan pelayanan masyarakat. "Jika pelayanan sederhana, cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti pelayanan lama dan ruwet," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara 'Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12). Bukan hanya menyasar kepada masyarakat, pihak yang sering disulitkan dalam hal ini adalah para pengusaha. Menurutnya, para pengusaha sering dijadikan sebagai sasaran empuk untuk dilakukan pemerasan. "Apalagi banyak pengusaha yang berurusan masalah perizinan. Mereka pengusaha pasti ingin yang cepat. Supaya cepat melalui jalur suap," bebernya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memandang, jika birokrasi pelayanan bisa dibenahi dengan baik, maka angka korupsi bisa terus ditekan, bahkan tidak ada. Karena keberhasilan negara bebas korupsi tidak bisa diukur dari banyaknya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Keberhasilan pembrantasan korupsi tidak diukur dari sebearapa banyak orang yang diitangkap tapi diukur dari seberapa orang yang tidak melakukan tindak korupsi," tegasnya. Oleh karenanya, Jokowi berharap dalam perayaan hari Korupsi Internasional, para pemangku pemerintahan bisa merombak sistem demokrasi agar tidak berbelit-belit dalam melakukan pelayanan masyarakat. "Saya yakin suatu saat kita berhasil akan membangun bangsa yang bebas korupsi," pungkasnya.

Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Ungkap Alasan Pengusaha 'Rajin' Nyuap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari anti korupsi sedunia

Berita Terkini