<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/said-iqbal-jangan-pilih-presiden-yang-tidak-cabut-aturan-pengupahan_m_208915.jpeg" alt="Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI Said Iqbal (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengajak kepada seluruh elemen buruh untuk tidak memilih Presiden Joko Widodo yang belum mencabut aturan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Hal itu diungkapkan Iqbal saat memberikan orasi pada hari buruh Internasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5). Alasan itu dilontarkan karena Presiden Jokowi belum juga mencabut PP tersebut. Aturan tedsebut dianggap menyengsarakan buruh Indonesia. "Jangan pilih presiden kalau presidennya tidak mau cabut PP 78. Itu PP 78 harus dicabut, dalam empat tahun ini upah murah," tegas Iqbal. Iqbal juga berpandangan pada era pemerintahan Jokowi, BBM premium sudah perlahan menghilang. Selain itu, listrik yang tiap tiga bulan sekali mengalami kenaikan mencapai Rp 75.000 hingga Rp 100.000. "Harga listrik naik tiap tiga bulan, upah tetap. Artinya upah kita turun," jelasnya. Tak hanya itu, Iqbal juga menolak masuknya buruh kasar dari negeri Tiongkok. Hal ini menyebabkan kurang diliriknya para pekerja di Indonesia. "Kita tidak rasis, kita setuju investasi masuk, yang kita tidak setuju lapangan kerja orang Indonesia direbut buruh kasar China," jelasnya. Oleh karena itu, Iqbal mengajak kepada seluruh elemen buruh Indonesia untuk dapat menyuarakan isu ganti presiden pada Pemilu 2019. "2019, mari rebut kembali ganti presiden untuk mensejahterakatan buruh. Hari ini outsorching kembali merajalela sampai 75 persen," pungkasnya.

Said Iqbal: Jangan Pilih Presiden yang Tidak Cabut Aturan Pengupahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-meugang-tak-jelas-buruh-aceh-minta-pergub-diselesaikan_m_208894.jpeg" alt="Ketua ABA Tgk Syaiful Mar." width="100%">
<figcaption>Ketua ABA Tgk Syaiful Mar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rutusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) meminta agar peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan di Aceh segera diturunkan dalam Peraturan Gubernur. Tuntutan itu mereka sampaikan, agar pelaksanaan Qanun nomor 7 Tahun 2014 ini bisa berjalan. Ketua ABA Tgk Syaiful Mar mengatakan, sebelumnya Qanun itu sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif pada 2014 silam. Namun, hingga kini tak berjalan karena peraturan teknis pelaksanaannya belum dibuat. &ldquo;Sehingga peraturan itu tidak pernah sama sekali dijalankan. Kita sudah minta dari tahun-tahun sebelumnya agar di Pergubkan, tapi tak ditanggapi,&rdquo; ungkap Tgk Syaiful seusai aksi May Day di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa, (1/5). Menurut Tgk Syaiful, Qanun ini mengatur beberapa hal tentang ketenagakerjaan. Seperti, tentang perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Kemudian pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Selanjutnya soal hubungan industrial, perlindungan pengupahan dan jaminan sosial. Padahal, dalam Qanun itu sudah diatur tata cara agar pengusaha bisa memberikan upah sesuai dengan kondisi dan letak geografis daerah Aceh. Banyak sektor penting lainnya yang tertuang dalam Qanun ini. Semuanya bertujuan agar penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan terarah, terpadu, dan berkelanjutan. ABA juga mendesak dan meminta, agar dituntaskan Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang Tunjangan Meugang. Sehingga dengan adanya aturan itu, para pekerja mendapat hari libur pada hari Meugang yang berlangsung dua hari jelang Puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha. &ldquo;Ini Meugang mau tiba, tapi belum ada realisasi tunjangan Meugang. Ini bisa jadi persoalan besar dikalangan buruh atau pekerja,&rdquo; jelasnya. Sejumlah perusahaan di Aceh selama ini, kata Saiful, sudah ada yang memberikan tunjangan meugang bagi buruh. Namun, masih ada perusahaan yang belum memberikan tunjangan meugang bagi pekerja. Dengan diterbitkannya Pergub Meugang, diharapkan nantinya ada keserasian pemberian tunjangan bagi buruh. &ldquo;Jumlahnya (nominal uang meugang) tergantung dari kemampuan perusahaan,&rdquo; sebutnya. Seperti diketahui, hingga saat ini Qanun Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang tenaga kerja di Aceh belum direalisasikan. Oleh sebab itu ABA meminta Pemerintah Aceh agar serius dan memperhatikan nasib buruh.

Uang Meugang Tak Jelas, Buruh Aceh Minta Pergub Diselesaikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-buruh-rela-urunan-rp-15000-demi-deklarasi-pencapresan-prabowo_m_208836.jpeg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto untuk maju menjadi Capres di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto untuk maju menjadi Capres di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panitia penyelenggara May Day Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengakui akan ada deklarasi dukungan 8000-an buruh untuk pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istora Senayan diperingatan hari buruh tahun ini, Selasa (1/5). Ketua Panitia May Day Nasional KSPI Riden Hatam Ajiz mengaku, sebelum deklarasi tersebut, para buruh rela urunan dana uang tiket sebesar Rp 15 ribu per orang untuk bisa menggelar dan acara deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. &ldquo;Jadi mereka yang sudah Rp 15 ribu akan masuk ke Istora untuk ikut acara deklarasi bersama Prabowo," kata Riden kepada wartawan, Selasa (1/5). Pembelian tiket tersebut, kata Riden, dilakukan bukan pada saat mereka datang ke Istora. Tapi sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu. Mereka para buruh yang tergabung dalam KSPI telah dikoordinasi di daerah asal masing-masing untuk sama-sama membeli tiket deklarasi Prabowo di Istora Senayan. "Koordinator wilayah yang mengatur pembelian tiket tersebut, dan saat di Istora mereka tinggal menunjukkan tiket untuk masuk," ungkap Riden yang merupakan Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini. Ia juga mengungkapkan hasil penjualan tiket Rp 15 ribu per orang tersebut akan digunakan sebagai operasional acara pendeklarasian dukungan KSPI ke Prabowo di Istora hari ini.&nbsp; "Jadi uang lima belas ribu rupiah itu sebagai bentuk dukungan kita untuk acara ini," katanya. Kalaupun ada sisa dana dari hasil penjualan tiket dukungan deklarasi hari ini, kata Riden, uangnya nanti akan masuk ke dalam kas organisasi KSPI. &ldquo;Bisa juga buat nambah biaya operasional lain yang masih dibutuhkan untuk acara organisasi,&rdquo; paparnya. Rencananya setelah puluhan ribu massa KSPI melakukan jalan bersama dari Tugu Tani menuju Istana Negara. Kemudian bergerak ke Senayan untuk bersama-sama menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019. Deklarasi dukungan terhadap Prabowo sebagai capres akan berlangsung di Istora Senayan pada Selasa sore pukul 15.00 WIB. Dihadiri langsung Prabowo Subianto sekaligus menandatangani kontrak kesepakatan bersama para buruh diwakili Presiden KSPI, Said Iqbal. &lrm;

Ribuan Buruh Rela Urunan Rp 15.000 Demi Deklarasi Pencapresan Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekerja-asing-membludak-kata-presiden-opsi-itu-hoaks_m_208461.jpeg" alt="Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal." width="100%">
<figcaption>Ratusan pekerja asing di Kalimantan Selatan (Kalsel) saat diamanakan petugas. Beberapa diantaranya diperiksa terkait kelengkapan dokumen dan izin tinggal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membanjiri Indonesia menjadi salah satu isu utama aksi besar di May Day tahun ini. Polemik ini mencuat setelah Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018.&nbsp;&nbsp; Namun, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka berpendapat, persoalan tenaga kerja asing harus dilihat secara utuh.&nbsp; Untuk meresponnya pun perlu kehati-hatian.&nbsp;Karena menurutnya, Indonesia sendiri nyatanya mengirimkan tenaga kerjanya ke sejumlah negara. "Jangan lupa, Indonesia&nbsp;adalah salah satu pengirim buruh migran terbesar di dunia terutama di Timur Tengah dan Asia lainnya termasuk ke Tiongkok. Jadi isu seperti ini saya kira kita tidak bisa sepotong-sepotong," ujar politisi perempuan PDI Perjuangan itu saat ditemui di bilangan Cikini, Jakarta, Minggu (29/4). Karena itu, menurut Rieke, pemerinta perlu memiliki&nbsp;blueprint atau kerangka kerja nasional sebagai landasan untuk membuat kebijakan. Khususnya keinginan Indonesia menjadi negara industri.&nbsp; "Saya tau betul belum ada selama ini roadmap menyeluruh terkait industri yang sejalan dengan persoalan ketenagakerjaan," papar Rieke.&nbsp; Artinya, lanjut dia, perbaikan harus dimulai dari hulu dengan membuat roadmap yang jelas. "Kalau tidak ada perbaikan dari hulu ini (isu tenaga kerja asing) akan terjadi sampai kapanpun,&nbsp; pemerintahan siapapun," tukas Anak Buah Megawati itu. Sementara itu,&nbsp;Presiden&nbsp;Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, menambahkan sejatinya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 menguatkan fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Termasuk klasifikasi tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia.&nbsp; "Perpres ini sebenarnya ingin mengatur lebih ketat,&nbsp;lebih jelas tentang tenaga kerja asing," ucapnya.&nbsp; Untuk itu, serbuan tenaga kerja asing usai keluarnya Perpres tersebut menurutnya hanya kekhawatiran belaka. Lagi pula, isu tersebut selalu muncul dan tidak sebanding dengan data yang ada.&nbsp; "Adanya serbuan jutaan segala macem itu hoaks, bahwa ada beberapa kasus, itu pasti sejak lama itu, sudah ada sejak zaman presiden sebelumnya,&nbsp; itu sudah ada," tukas Saepul.&nbsp;

Pekerja Asing Membludak, Kata Presiden OPSI: Itu Hoaks

hari buruh 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari buruh 2018

Berita Terkini

Said Iqbal: Jangan Pilih Presiden yang Tidak Cabut Aturan Pengupahan

Uang Meugang Tak Jelas, Buruh Aceh Minta Pergub Diselesaikan

Ribuan Buruh Rela Urunan Rp 15.000 Demi Deklarasi Pencapresan Prabowo

Pekerja Asing Membludak, Kata Presiden OPSI: Itu Hoaks

Download Aplikasi JawaPos.com