<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Direktur-Lokataru-Iwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERINGATAN Hari HAM Dunia tahun ini di tanah air, seolah menghilang dan tak menjadi perhatian. Apalagi, secara bersamaan semua aparat negara seolah sibuk terlibat dalam pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono.  Kurang dari sepekan sebelum Hari HAM, publik mendapat kejutan dari dewan yang terhormat di Senayan. Ya, RKUHP 2022 yang masih kontroversi disahkan pada 6 Desember lalu. Pengesahan itu adalah tanda palu parlemen memberi jalan kematian bagi HAM. Negara yang sudah lebih 77 tahun merdeka ternyata menghasilkan KUHP yang masih mempertahankan dan meneruskan watak penjajah di dalamnya.  Esensi relasi antara warga negara dan penguasa nyatanya masih dipertahankan dalam UU tersebut. Ini semakin memperlihatkan, pada peringatan Hari HAM tahun ini, dasar-dasar penegakan HAM masih begitu sulit untuk hidup tegak. Negara terkesan mengabaikan dasar-dasar tersebut.  Sebelum ini, pengesahan UU serupa KUHP 2022 ini bisa kita temukan di banyak proses penyusunan undang-undang lain sebelumnya. Misalnya revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, serta UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengisyaratkan satu hal pokok. Yakni hukum hanya menjadi alat politik untuk memperoleh kuasa ekonomi penuh atas pengelolaan sumber daya, sembari mengikis terus peran masyarakat luas dalam menentukan arah jalan negara.  Menyusutnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil (shrinking civic space) oleh pemerintah kerap seolah dikompensasi dengan janji kepada publik tentang keberhasilan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Pembangunan tersebut disimplifikasi dengan sederet pembangunan infrastruktur besar, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK), proyek strategis nasional (PSN), hingga perhelatan menjadi tuan rumah bagi pertemuan dua puluh negara ekonomi besar dunia, G20.  Publik tak banyak mendapat penjelasan bahwa begitu besar harga dari penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang dikompensasi oleh pembangunan infrastruktur itu. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur PSN telah menjadi dasar perampasan tanah dan konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat hampir 200 ribu kepala keluarga (KK) terdampak akibat pembangunan proyek strategis era Jokowi dan berpotensi terus bertambah di tahun-tahun mendatang.  Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dengan mengabaikan demokrasi itu sering terbukti tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan warga sebagaimana dijanjikan. Sejumlah hasil pembangunan infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan berbiaya sangat mahal, ujung-ujungnya tidak beroperasi secara baik bahkan mangkrak.  Penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil adalah penyusutan ruang hidup HAM. Sepanjang tahun ini, penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang meningkat adalah menguatnya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir, berbicara dan berkumpul. Hal ini menjadi turunan persoalan serius dalam peringatan Hari HAM tahun ini.  Menurut laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), sepanjang tahun 2022 terdapat 332 kasus terdaftar dalam konteks penghinaan, pencemaran nama baik baik secara online maupun offline. Persoalan semacam ini menjadi penanda serius bahwa kebebasan sipil dapat dengan mudah dibelokkan kepada persoalan pidana.  Selain itu, penyusutan demokrasi semakin meluas karena pengabaian secara terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh penguasa. Sepanjang tahun ini secara terbuka pejabat pemerintah mengusulkan perpanjangan kekuasaan presiden dan penundaan pemilu nasional. Sementara itu, di lain pihak pemerintah memutuskan melakukan penundaan pemilu kepala daerah sebagai pembuka jalan bagi penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang sarat kepentingan kekuasaan sehingga tak mengindahkan partisipasi rakyat. <h3>Kesejahteraan Surut</h3> Demokrasi sebagai dasar dari HAM dan keadilan sosial yang diabaikan sebenarnya membawa dampak buruk kepada kualitas hasil pembangunan ekonomi. Beberapa hari lalu sebuah koran nasional melansir sekitar 183,7 juta orang (68% dari populasi) ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.  Penyebabnya adalah rendahnya akses terhadap pangan dan nutrisi penting. Aspek utama untuk menekan kematian ibu dan bayi tersebut adalah daya beli terhadap bahan pangan yang baik dan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.  Data semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab saat ini ekonomi global yang belum pulih dari pandemi dan disusul oleh krisis akibat perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Kedua hal ini sepanjang tahun telah menghasilkan PHK di sektor industri manufaktur hingga digital. Ironisnya, di tengah keadaan semacam ini, akumulasi harta dari 50 orang terkaya di Indonesia justru terus bertambah hingga akhir tahun 2022 (CNBC, 2022). Ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi makin menganga di tengah kesejahteraan rakyat yang surut. <h3>Menjaga Kehidupan HAM</h3> Jika kebebasan menyusut dan kesejahteraan surut sebagai pertanda kematian HAM, tentu semua pihak patut berupaya memperluas kembali ruang sehat bagi kehidupan HAM. Peran Komnas HAM sangat sentral di sini.  Tahun ini, lembaga Komnas HAM diisi oleh komisioner baru. Pengurus yang baru saja dilantik ini diharapkan mendorong kembali HAM sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum kita. Meski kewenangan lembaga ini lemah, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh lembaga ini untuk kembali mengarusutamakan HAM.  Pertama, mengingat karakter rezim nasional dan global dewasa ini menempatkan investor atau pengusaha sebagai motor utama penggerak ekonomi. Maka penting bagi Komnas HAM menghadirkan tatanan hukum ekonomi yang sejalan dengan prinsip bisnis dan HAM yang telah dirumuskan oleh PBB. Selain itu, karena rencana pembangunan ekonomi nasional masih berbasiskan sumber daya alam (SDA), maka penting untuk membuat koridor kuat bagi bisnis dan HAM di bidang SDA.  Kedua, mendorong kesadaran publik bahwa HAM adalah penyangga utama dari rencana pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional. Tanpa dorongan semacam ini, peminggiran HAM yang secara sistematis telah menempatkan kebebasan sipil dan demonstrasi sebagai penghambat pembangunan ekonomi akan semakin mendapat tempat.  Ketiga, pemulihan hak-hak korban akibat pembangunan yang telah mengabaikan HAM selama ini. Aksi pemulihan semacam ini dapat dikerjakan oleh Komnas HAM dengan mengarahkan kinerja kelembagaan sesuai dengan tuntutan masyarakat luas yang selama ini menjadi korban menyusutnya demokrasi dan kesejahteraan.  Berkaca pada tiga hal ini, pemajuan HAM ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan komisioner Komnas HAM dalam membangun kerja sama lintas sektor dan keorganisasian, khususnya dengan masyarakat sipil dalam rangka memulihkan HAM di tanah air. Semua pasti berharap pembangunan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat, tapi hak-hak masyarakat tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Selamat Hari HAM Dunia 2022!  Iwan Nurdin Direktur Eksekutif Lokataru Foundation

‘HAM’pir Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/iwan-nurdin.jpg" alt="IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)" width="100%">
<figcaption>IWAN NURDIN (DOK. PRIBADI)</figcaption>
</figure>PERINGATAN Hari HAM Dunia tahun ini di tanah air seolah menghilang dan tak menjadi perhatian. Kurang dari sepekan sebelum Hari HAM, publik mendapat kejutan dari dewan yang terhormat di Senayan. Ya, rancangan UU KUHP 2022 yang masih kontroversi disahkan menjadi UU pada 6 Desember lalu. Pengesahan itu menjadi tanda palu parlemen memberi jalan kematian HAM. Negara yang sudah lebih 77 tahun merdeka ternyata menghasilkan UU KUHP yang masih mempertahankan dan meneruskan watak penjajah di dalamnya.  Esensi relasi antara warga negara dan penguasa nyatanya masih dipertahankan dalam UU tersebut. Ini semakin memperlihatkan pada peringatan Hari HAM tahun ini, dasar-dasar penegakan HAM masih begitu sulit untuk hidup tegak. Negara terkesan mengabaikan dasar-dasar tersebut.  Sebelum ini, pengesahan UU semodel KUHP 2022 ini bisa kita temukan di banyak proses penyusunan undang-undang lain sebelumnya. Semisal revisi UU KPK, pembentukan UU Cipta Kerja, serta UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengisyaratkan satu hal pokok. Yakni hukum hanya menjadi alat politik untuk memperoleh kuasa ekonomi penuh atas pengelolaan sumber daya sembari mengikis terus peran masyarakat luas dalam menentukan arah jalan negara.  Menyusutnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil (shrinking civic space) kerap kali oleh pemerintah seolah dikompensasi dengan janji kepada publik tentang keberhasilan pembangunan ekonomi yang lebih cepat. Pembangunan tersebut disimplifikasi dengan sederet pembangunan infrastruktur besar, penetapan kawasan ekonomi khusus (KEK), proyek strategis nasional (PSN) hingga perhelatan menjadi tuan rumah bagi pertemuan dua puluh negara ekonomi besar dunia, G20.  Publik tak banyak mendapat penjelasan bahwa begitu besar harga dari penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang dikompensasi oleh pembangunan infrastruktur itu. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur PSN telah menjadi dasar perampasan tanah dan konflik agraria. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat hampir 200 ribu kepala keluarga (KK) terdampak akibat pembangunan proyek strategis era Jokowi dan berpotensi terus bertambah di tahun-tahun mendatang.  Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dengan mengabaikan demokrasi itu sering terbukti tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan warga sebagaimana dijanjikan. Sejumlah hasil pembangunan infrastruktur, seperti bandara dan pelabuhan berbiaya sangat mahal, ujung-ujungnya tidak beroperasi secara baik bahkan mangkrak.  Penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil adalah penyusutan ruang hidup HAM. Sepanjang tahun ini, penyusutan demokrasi dan kebebasan sipil yang meningkat adalah menguatnya pembungkaman terhadap kebebasan berpikir, berbicara dan berkumpul. Hal ini menjadi turunan persoalan serius dalam peringatan Hari HAM tahun ini.  Menurut laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun 2022 terdapat 332 kasus terdaftar dalam konteks penghinaan, pencemaran nama baik baik secara online maupun offline. Persoalan semacam ini menjadi penanda serius bahwa kebebasan sipil dapat dengan mudah dibelokkan kepada persolan pidana.  Selain itu, penyusutan demokrasi semakin meluas karena pengabaian secara terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan oleh penguasa. Sepanjang tahun ini secara terbuka pejabat pemerintah mengusulkan perpanjangan kekuasaan presiden dan penundaan pemilu nasional. Sementara itu, di lain pihak pemerintah memutuskan melakukan penundaan pemilu kepala daerah sebagai pembuka jalan bagi penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang sarat kepentingan kekuasaan sehingga tak mengindahkan partisipasi rakyat.  Kesejahteraan Surut  Demokrasi sebagai dasar dari HAM dan keadilan sosial yang diabaikan sebenarnya membawa dampak buruk kepada kualitas hasil pembangunan ekonomi. Beberapa hari lalu media melansir sekitar 183,7 juta orang (68 persen dari populasi) ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian.  Penyebabnya adalah rendahnya akses terhadap pangan dan nutrisi penting. Aspek utama untuk menekan kematian ibu dan bayi tersebut adalah daya beli terhadap bahan pangan yang baik dan akses terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.  Data semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan. Sebab, saat ini ekonomi global yang belum pulih dari pandemi dan disusul oleh krisis akibat perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Kedua hal ini sepanjang tahun telah menghasilkan PHK di sektor industri manufaktur hingga digital.  Ironisnya, di tengah keadaan semacam ini, akumulasi harta dari 50 orang terkaya di Indonesia justru terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi makin menganga di tengah kesejahteraan rakyat yang surut.  Menjaga Kehidupan HAM  Jika kebebasan menyusut dan kesejahteraan surut sebagai pertanda kematian HAM, tentu semua pihak patut berupaya memperluas kembali ruang sehat bagi kehidupan HAM. Peran Komnas HAM sangat sentral di sini.  Tahun ini, lembaga Komnas HAM diisi oleh komisioner baru. Pengurus yang baru saja dilantik ini diharapkan mendorong kembali HAM sebagai basis pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum kita. Meski kewenangan lembaga ini lemah, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh lembaga ini untuk kembali mengarusutamakan HAM.  Pertama, mengingat karakter rezim nasional dan global dewasa ini menempatkan investor atau pengusaha sebagai motor utama penggerak ekonomi. Maka penting bagi Komnas HAM menghadirkan tatanan hukum ekonomi yang sejalan dengan prinsip bisnis dan HAM yang telah dirumuskan oleh PBB. Selain itu, karena rencana pembangunan ekonomi nasional masih berbasiskan sumber daya alam (SDA), maka penting untuk membuat koridor kuat bagi bisnis dan HAM di bidang SDA.  Kedua, mendorong kesadaran publik bahwa HAM adalah penyangga utama dari rencana pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional. Tanpa dorongan semacam ini, peminggiran HAM yang secara sistematis telah menempatkan kebebasan sipil dan demonstrasi sebagai penghambat pembangunan ekonomi akan semakin mendapat tempat.  Ketiga, pemulihan hak-hak korban akibat pembangunan yang telah mengabaikan HAM selama ini. Aksi pemulihan semacam ini dapat dikerjakan oleh Komnas HAM dengan mengarahkan kinerja kelembagaan sesuai dengan tuntutan masyrakat luas yang selama ini menjadi korban menyusutnya demokrasi dan kesejahteraan.  Berkaca pada tiga hal ini, pemajuan HAM ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan komisioner Komnas HAM dalam membangun kerja sama lintas sektor dan keorganisasian, khususnya dengan masyarakat sipil dalam rangka memulihkan HAM di tanah air. Semua pasti berharap pembangunan bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat, tapi hak-hak masyarakat tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Selamat Hari HAM Dunia 2022!. (*)  *) Iwan Nurdin, direktur eksekutif Lokataru Foundation

"HAM" (pir) Mati: Kebebasan Menyusut, Kesejahteraan Surut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-tantang-charta-politika-buka-bukaan-sumber-dana-surveinya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengimbau seluruh komponen bangsa, memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember ini, dengan jujur dan serius.  Kejujuran dan keseriusan peringatan Hari HAM itu salah satunya harus ditunjukkan dengan memberi akses pengusutan seluas-luasnya kepada Komnas HAM, pada kasus dugaan pelanggaraan HAM penembakan anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian.  “Peringatan hari HAM tahun ini seharusnya tidak hanya dilakukan secara seremonial, tetapi penting dilakukan dengan lebih bermakna, memberikan akses yang nyata untuk dapat mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian terkait penembakan 6 laskar FPI,” ujar Hidayat melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/12).  HNW sapaan akrab Hidayat berharap, Tim Pencari Fakta (TPF) Independen yang dipimpin Komnas HAM segera dibentuk, dengan melibatkan para pemangku independen lainnya. Seperti dari Ormas (Muhammadiyah dan ICMI), Parpol (PKS dan PPP) LSM (Amnesty International Indonesia, YLBHI, IPW dan lain-lain), dan sejumlah anggota DPR RI sudah mengutarakan hal yang serupa.  Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, desakan sejumlah kalangan itu dapat dipahami karena penembakan 6 warga sipil, itu disebut sebagian pakar sebagai aksi extra judicial killing. Apabila merujuk kepada Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, extra judicial killing tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat.  “TPF Independen harusnya segera dibentuk, agar segera kuatkan dan beri akses yang luas kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM terhadap 6 laskar FPI yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan masyarakat Internasional” tuturnya.  HNW menambahkan pihaknya juga mendukung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR RI untuk pengusutan secara tuntas kasus pelanggaran HAM ini, dan melengkapi pengusutan oleh TPF Independen yg dipimpin oleh Komnas HAM.  “Sebagai lembaga perwakilan Rakyat, wajarnya rekan-rekan anggota di Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Kepolisian untuk membentuk Pansus terkait hal ini di DPR,” tukas Anggota Komisi VIII yang membidangi urusan keagamaan di DPR RI ini.  Lebih lanjut, HNW mengutarakan bahwa sejumlah pasal berkaitan dengan HAM telah hadir pasca reformasi melalui amandemen UUD 1945, dan itu bukan hanya sekadar untuk menjadi ‘macan kertas’, tetapi harusnya bisa ditegakkan. Salah satunya adalah Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights).  “Penembakan terhadap 6 anggota FPI yang berujung kepada kematian itu merupakan bentuk terhadap pelanggaran HAM karena menghilangkan hak hidup yang tak dapat dikurangi tersebut,” tukasnya.  Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (termasuk luar negeri), ini berharap, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan, dari Negara Anggota Dewan HAM PBB, agar betul-betul melaksanakan aturan-aturan soal HAM dan kesepakatan internasional terkait HAM. Bahkan sebaiknya Presiden Jokowi dan Kapolri mau mengakui dan meminta maaf atas kesalahan aparat penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran HAM, karena telah menyebabkan hilangnya hak hidup 6 warga sipil anggota FPI itu.  HNW menyarankan agar Presiden dan Kapolri dapat mengambil contoh dari sikap Perdana Menteri dan Kepala Kepolisian Selandia Baru yang berani meminta maaf atas kesalahan mereka terkait penembakan 90 an jemaah di 2 masjid. Dan kesalahan petugas kontraterorisme yang hanya fokus kepada ekstremisme kalangan muslim, sehingga mengakibatkan Bu nn Bu teror dan penembakan kalangan ekstremis supremasi kulit putih terhadap jemaah 2 Masjid di Chirstchurch Selandia Baru.  “Sikap kenegarawanan seperti itu yang seharusnya ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia, agar masyarakat Indonesia kembali mempercayai pimpinan negaranya, tidak lagi terpecah belah dan bisa bersatu padu menyelesaikan persoalan yang saat ini dhadapi oleh bangsa Indonesia seperti pandemi Covid 19, resesi ekonomi, dan agar bisa diajak bersama-sama menyelamatkan NKRI dari ancaman separatisme,” pungkasnya.

Peringati Hari HAM Sedunia, HNW: Jangan Hanya Seremonial Belaka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/jokowi-antara.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mempunyai komitmen bahwa penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan lebih maju. Jokowi juga menegaskan pemerintah tak pernah berhenti menuntaskan masalah HAM masa lalu.  "Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat, kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa," ujar Jokowi dalam peringatan Hari HAM Sedunia secara virtual, Kamis (10/12).  Jokowi mengatakan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Mahfud MD dirinya telah menugaskan agar penyelesaian HAM masa lalu terus dilanjutkan. "Sehingga yang hasilnya bisa diterima semua pihak serta diterima dunia internasional," ungkapnya.  Komitmen pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana aksi Nasional HAM 2020-2025, hak sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang. "Sehingga tidak ada satu pun yang terabaikan," jelas Jokowi.  Jokowi menambahkan, di Indonesia sendiri masih menghadapi beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jokowi mengaku masih mendengar masih ada masalah terkait kebebasan beribadah di beberapa tempat.  "Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat dan daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak," tuturnya.  Selain itu, Jokowi juga berterima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Jokowi mengajak semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain.  "Dengan meningkatkan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QplkA6GSHmo

Jokowi Sebut Pemerintah Bakal Terus Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Aksi-Peringatan-Hari-HAM-Sedunia-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Sejumlah aktivis dari berbagai elemen massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjukrasa dalam peringatan hari HAM Sedunia didepan kantor Kedubes AS, di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Dalam aksinya, mereka menuntut salah satunya h" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis dari berbagai elemen massa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat menggelar aksi unjukrasa dalam peringatan hari HAM Sedunia didepan kantor Kedubes AS, di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Dalam aksinya, mereka menuntut salah satunya h</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 10 Desember yang jatuh pada hari ini selalu dirayakan sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai perlindungan HAM di Indonesia dari hari ke hari menunjukkan progres positif, terutama setelah reformasi.  Mahfud mengatakan, sejak Orde Baru digulingkan sampai sekarang belum ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan terstruktur. Kondisi ini berbeda dari sebelum 1998.  "Sejak itu (reformasi) kan tidak ada lagi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (10/12).  Mahfud menyebut, pada rezim Orde Baru, tercatat ada 12 pelanggaran HAM, baik dilakukan aparat maupun pemerintah. Kasus tersebut sampai hari ini masih belum selesai.  "Yang terjadi sekarang adalah antara rakyat dan rakyat saling melanggar hak asasi. Kalau antar rakyat yang melanggar hak asasi namanya bukan pelanggaran HAM tapi kejahatan, kerusuhan, pembunuhan, dan macam-macam," imbuhnya.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan, kejahatan HAM antar rakyat terjadi secara horizontal. Sementara itu, pada masa Orde Baru, kejahatan terjadi secara sistematis dan terstruktur karena dilakukan oleh penguasa.  Terkait kerusuhan di Papua, Mahfud melihat itu bukanlah pelanggaran HAM. "Papua (namanya) kerusuhan, karena antar rakyat. Aparat turun tangan maka dipilah. Yang rakyat jadi korban ke pinggir (dievakuasi ke tempat aman), yang perusuh diburu," jelasnya.  Begitu juga aksi demo yang berakhir ricuh, menurut Mahfud, itu bukanlah pelanggaran HAM. Alasannya, prosesnya tidak terjadi secara sistematis dan terstruktur.  "Kalau polisi mukulin mahasiswa kan kalau sedang demo itu bukan pelanggaran HAM, wong yang demo menganiaya polisi juga banyak. Jangan melihat hak asasi hanya tindakan sepihak dari negara," tegasnya. Dia mencontohkan, pada demo 22 Mei 2019, tercatat sekitar 200 polisi mengalami luka-luka akibat serangan demonstran.

Mahfud Sebut Pasca Reformasi Tak Ada Pelanggaran HAM Sistematis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69936_89161_Fadli-Zon-terbaru-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setiap tanggal 10 Desember, seluruh dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Ketua DPR Fadli Zon lantas mengingatkan beberapa hal yang menjadi tantangan pembangunan HAM di Indonesia saat ini.&nbsp; Di antaranya mengintegrasikan HAM ke dalam praktik pembangunan, yang dapat diwujudkan dengan menjadikan masyarakat sebagai inti dari proses pembangunan. &quot;Baik pembangunan di level nasional maupun daerah,&quot; ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (10/12). Menurut Fadli, Indonesia kini dihadapkan pada pendekatan pembangunan yang justru seringkali berujung pada pelanggaran HAM yang semakin masif.&nbsp; Masyarakat dipinggirkan dari proses pembangunan, dan bahkan dalam banyak kasus juga dikorbankan atas nama pembangunan. &quot;Penggusuran pemukiman warga dengan dasar hukum yang belum final, salah satu contoh diantaranya,&quot; katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menambhkan dorongan untuk mencapai target-target ekonomi pada pembangunan tersebut dibayar dengan pengenyampingan nilai kemanusiaan.&nbsp; Sehingga, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru yang terjadi sebaliknya. &quot;Masyarakat semakin teralienasi dari pembangunan,&quot; tuturnya, Dijelaskan Fadli, tantangan pembangunan HAM yang tengah dihadapi oleh bangsa ini adalah upaya penguatan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi, berorganisasi, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Dengan perkembangan demokrasi yang sudah cukup baik, imbuh Fadli semestinya negara semakin matang dalam merespon dan menyikapi kritik dari masyarakat.&nbsp; Sehingga peristiwa penangkapan kepada sejumlah tokoh atas tuduhan makar yang terjadi baru baru ini, tidak perlu terjadi. &quot;Tindakan tersebut hanya akan meningkatkan kesan represif negara terhadap jaminan berekspresi dan berpendapat,&quot; katanya. Fadli juga mengingatkan bahwa UUD 1945 sudah memberikan landasan yang kokoh mengenai pembangunan berbasis HAM. Baik itu dalam menjamin hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya.&nbsp; &quot;Kehadiran negara di tengah masyarakat secara bijak dan proporsional, menjadi hal yang imperatif dalam mewujudkan agenda pembangunan yang berwawasan HAM,&quot;pungkasnya.(cr2/JPG)

Komentari Hari HAM Sedunia, Fadli Zon Singgung Masalah Penggusuran dan Demokrasi

hari ham sedunia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#hari ham sedunia