<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Satpol-PP-1-390571854.jpg" alt="Ilustrasi - Para personel Satpol PP Kota Surabaya mengikuti gelaran apel di balai kota setempat. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Para personel Satpol PP Kota Surabaya mengikuti gelaran apel di balai kota setempat. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya</figcaption>
</figure> <div id=":4i0" class="ii gt"> <div id=":4i1" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat menjelang peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya telah mengumumkan peningkatan pengawasan di seluruh kota sebagai langkah preventif. Melansir ANTARA, menurut Irna Pawanti, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, pengawasan dilakukan oleh tiga tim berbeda, yaitu Jatisuro, Jolodoro, dan patroli kota. Irna menjelaskan bahwa penjagaan dilakukan dari pagi hingga malam hari dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah sosial. "Penjagaan kami terapkan mulai pagi sampai malam hari, tujuannya untuk mengantisipasi adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial," kata Irna. Tim Jatisuro bertugas melakukan pengawasan di 137 titik lampu lalu lintas, sementara Tim Jolodoro melakukan sterilisasi di seluruh pedestrian Kota Surabaya menggunakan sepeda angin. "Jolodoro petugas kami yang berjaga di pedestrian menggunakan sepeda angin," ucapnya. Sementara tim patroli kota akan melakukan penjagaan menyeluruh di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memastikan keamanan. "Kami upayakan jangan sampai mengganggu para tamu saat peringatan Hari Otoda 2024 ini. Kami berupaya mencegah dengan pengamanan lebih ketat," tuturnya. Satpol PP Kota Surabaya telah menetapkan beberapa lokasi sebagai fokus utama pengamanan, termasuk Balai Kota Surabaya, Mangrove, Siola, Tugu Pahlawan, dan Rumah Lahir Bung Karno Surabaya. Irna menegaskan bahwa para tamu akan melakukan tur kota, sehingga pengawasan diperketat di titik-titik tersebut dengan personel ditempatkan sepanjang jalur menuju lokasi tujuan. "Para tamu akan melakukan tur kota, sehingga kami perketat di titik itu, personel ditempatkan di sepanjang jalan hingga lokasi tujuan," ucapnya. Irna menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah yang diambil akan mendukung kelancaran peringatan Hari Otoda XXVIII di Balai Kota Surabaya dan berharap para tamu akan meninggalkan kesan bahwa Surabaya adalah kota yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. "Para tamu dapat kembali ke kota mereka masing-masing dengan membawa kesan dan kenangan, bahwa Surabaya kota yang aman dan nyaman," tutur dia. </div> </div> </div> </div> ***

Satpol PP Kota Surabaya telah mengumumkan peningkatan pengawasan di seluruh kota sebagai langkah preventif.

Jelang Hari Otoda, Satpol PP Perketat Pengawasan di Wilayah Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sukses-kelola-bumd-bupati-buleleng-diganjar-penghargaan-nasional_m_210434.jpeg" alt="Wakil Bupati Buleleng Bali, I Nyoman Sutjidra saat menerima penghargaan di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini-Jakarta, Kamis (3/5)" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Buleleng Bali, I Nyoman Sutjidra saat menerima penghargaan di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini-Jakarta, Kamis (3/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Buleleng, Bali kembali mendapat apresiasi di kancah nasional. Mereka dinilai sukses Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Atas prestasi tersbut, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana diganjar Top Pembina BUMD Tahun 2018, Kamis (3/5). &ldquo;Puji syukur atas penghargaan ini dan tak lupa saya juga ingin ucapkan selamat kepada Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana atau yang kerap disapa Bupati PAS," ujar I Nyoman Sutjidra melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (7/5). Penghargaan Top Pembina BUMD merupakan penghargaan tingkat nasional, yang diselenggrakan secara rutin setiap tahun oleh Majalah Bisnis Nasional, bekerjasama dengan Pusat Penelitian Bisnis Asia. Kabupaten Buleleng sendiri berhasil mendapatkan penghargaan tersebut atas berhasilnya dalam mengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pelanggannya kini mencapai lebih dari 40.000 jiwa. &ldquo;Penghargaan ini tentunya tidak terlepas dari kinerja pemerintah bersama PDAM Buleleng yang selalu bersinergi dalam membangun dan mensejahterakan Kabupaten Buleleng,&rdquo; tambah Sutjidra. Sutjidra berharap penghargaan Top BUMD ini dapat menjadi pemacu sebagaimana BUMD yang ada di Buleleng. Termasuk dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat luas. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, lanjut dia, BUMD juga diharapkan bisa berkontribusi untuk pendapatan daerah dan penghargaan. "Saya dan Bupati PAS terus mendorong BUMD lainnya untuk lebih berkontribusi dan berpacu untuk meraih prestasi," harap Sutjidra. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Buleleng, Made Lestariana menjelaskan terhitung sampai saat ini, pelanggan PDAM Buleleng berjumlah 49.000 jiwa. "Untuk tahun ini ditargetkan sebesar 3000 pelanggan dengan 1500 dari program reguler dan program hibah air bersih sejumlah 1500,&rdquo; tandas Lestariana.

Sukses Kelola BUMD, Bupati Buleleng Diganjar Penghargaan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sukses-kelola-pemerintahan-pemkab-buleleng-diganjar-penghargaan_m_207800.jpeg" alt="Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidradan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai acara Hari Otonomi Daerah 2018, kemarin." width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidradan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo usai acara Hari Otonomi Daerah 2018, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Torehan prestasi kembali diraih Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali. Kali ini, mereka mendapat penghargaan Otonomi Daerah 2018. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tjahjo Kumolo kepada Wakil Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, Rabu (25/4). Sutjidra menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan yang diterimanya. Dia bersyukur karena Buleleng mendapatkan penghargaan atas prestasi kinerja status tertinggi bintang dua, dengan skor 32.046. "Kami juga termasuk 100 besar kabupaten/kota terbaik di Indonesia. Semoga sistem dan program yang selama ini kami lakukan bisa diduplikasi dan diaplikasikan oleh pemerintah lain dengan lebih baik lagi," papar Sutjidra di Jakarta, Kamis (26/4). Sutjidra menambahkan bahwa penghargaan yang diterima merupakan cerminan dari kinerja seluruh elemen di Buleleng. &ldquo;Penghargaan ini adalah buah dari hasil kinerja pemerintahan. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung tercapainya prestasi ini. Saya pun berharap penghargaan tersebut bisa menjadi semangat untuk meningkatkan kinerja dan meningkatnya menjadi bintang 4," jelas Sutjidra. Sementara, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana mengungkapkan rasa bahagia dan bangganya. &ldquo;Ya jelas bangga dan bahagia. Penilaian ini tentunya tidak terlepas dari prestasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) tahun 2016. Kita wajib pertahankan dan tingkatkan lagi serta terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak," ungkap Agus. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa penghargaan ini rutin diberikan pemerintah dalam rangka memberikan penilaian. Penghargaan ini juga sekaligus menjadi contoh untuk daerah lainnya untuk menjadi yang terbaik. "Saya pun berharap pelaksanaan otonomi daerah semakin baik, jadi meskipun mendapat penghargaan. Saya meminta agar evaluasi terus dilakukan agar prestasinya tidak menurun," tutup Tjahjo.

Sukses Kelola Pemerintahan, Pemkab Buleleng Diganjar Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/menuju-smart-city-instansi-pemkab-berlomba-rancang-layanan-online_m_125993.jpeg" alt="APRESIASI: Bupati Saiful Ilah (kanan) menerima penghargaan yang diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto pada peringatan Hari Otoda ke-21 di alun-alun Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>APRESIASI: Bupati Saiful Ilah (kanan) menerima penghargaan yang diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menko Polhukam Wiranto pada peringatan Hari Otoda ke-21 di alun-alun Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-21 di alun-alun Selasa (25/4) menjadi pelecut semangat Pemkab Sidoarjo menuju smart city atau kota pintar. Sejauh ini, memang hanya beberapa instansi yang berinovasi untuk mempermudah layanan publik dengan berbasis teknologi informasi (TI). Namun, pemkab menggaransi, lima tahun ke depan target itu bisa tercapai.  Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, Sidoarjo saat ini sudah menata diri sebagai salah satu kawasan smart city. Hal itu juga sesuai harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri peringatan Hari Otoda ke-21 Selasa itu. &rsquo;&rsquo;Sesuai amanat Kemendagri, Sidoarjo akan kami jadikan salah satu kawasan smart city di Indonesia,&rsquo;&rsquo; ujarnya.   Konsep smart citymerupakan salah satu darilima poin yang menjadi pokok bahasan perayaan Hari Otoda ke-21. Program itu bertujuan mewujudkan layanan publik berbasis elektronik. Harapannya, layanan terhadap publik semakin efisien dan meminimalkan potensi kecurangan.   Menurut Djoko, ada tiga poin pelayanan publik yang tengah dijalankan pemkab saat ini. Pertama, sistem layanan administrasi di tingkat kecamatan yang dilakukan secara online. Misalnya, kepengurusan akta kelahiran, surat pindah, surat permohonan KTP, dan administrasi kependudukan lainnya. Nanti warga tidak perlu datang ke kecamatan untuk mengurus berbagai administrasi tersebut.  &rsquo;&rsquo;Cukup melakukan permohonan secara online menggunakan internet. Sistem itu dikenal dengan sebutan BMW atau berkas mlaku dewe. Saat ini, baru satu kecamatan yang menggunakan layanan itu. Yakni, Kecamatan Sukodono. Nanti seluruh kecamatan,&rsquo;&rsquo; katanya.  Lalu, lanjut Djoko, layanan free wifi atau layanan internet gratis di beberapa tempat umum. Sebut saja di alun-alun, kantor instansi pemerintahan, pendapa kecamatan, hingga kantor desa/kelurahan setempat. Harapannya, masyarakat semakin terdidik, mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari akses gratis tersebut. &rsquo;&rsquo;Layanan internet gratis itu juga dapat memudahkan koordinasi antara pemerintah dan warga,&rsquo;&rsquo; paparnya.   Secara perdana, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di alun-alun sejak Selasa (25/4). Layanan tersebut hanya dapat memfasilitasi seribu peranti atau pengguna internet.  Terakhir, sambung Djoko, layanan organisasi perangkat daerah (OPD) online. Djoko mengungkapkan, nanti setiap OPD wajib memiliki produk layanan online. Saat ini, hanya ada beberapa instansi yang memiliki layanan online. Di antaranya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), RSUD, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap (DPM PTSA).  Dinas PUPR, misalnya. Dinas tersebut telah menerapkan aplikasi M-Bonk. Dengan aplikasi itu, masyarakat bisa langsung melaporkan kerusakan jalan dan segera mendapat tindak lanjut dari instansi terkait. Lalu, RSUD Sidoarjo yang telah memiliki enam layanan publik berbasis TI. Yakni, Sidoarjo maternal neonatal emergency SMS system (Simaneis), rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk peresepan laboratorium dan rafiologi (Remics), anak lahir membawa akta dan KK (Alamak), SMS antre registrasi rawat jalan (santriRS), elektronik akta kematian (e-Tamat), serta informasi ketersediaan bed kamar RS (inkamRS).   Adapun DPM PTSA dengan produk sistem pelayanan perizinan terpadu (Sipadu). &rsquo;&rsquo;Dinas atau instansi lain akan menyusul dan programnya akan disempurnakan secara bertahap,&rsquo;&rsquo; jelas Djoko.  Institusi DPRD Sidoarjo juga sejatinya sudah memiliki layanan serap aspirasi berbasis TI. Namanya, Mata Delta. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada para wakil rakyat tentang apa saja. Nah, aspirasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang kerja masing-masing.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) SidoarjoM. Husni Thamrin mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung penerapan smart city. Saat ini, pihaknya juga tengah merancang sejumlah layanan yang nanti dapat diakses secara online. Di antaranya, sistem layananadministrasi dan website yang menyediakaninformasi lowongan kerja di Sidoarjo.   &rsquo;&rsquo;Nanti para pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kami juga akan menyediakan informasi lowongan pekerjaan via online,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Saat ini, program itu masih dalam penjajakan. Bila tidak ada halangan, program tersebut diluncurkan pada akhir tahun.  Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Handajani. Pihaknya juga tengah menggagas layanan penyediaan pupuk secara online pada tahun ini. Dengan aplikasi itu, masyarakat dapat membeli dan memantau harga pupuk dan sejenisnya. &rsquo;&rsquo;Tentu juga ada layanan program pertanian lain yang akan kami siapkan secara online,&rsquo;&rsquo; jelasnya.   Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Djoko Santosa juga menyiapkan inovasi. Di antaranya, sistem pembayaran elektronik. Ke depan, para wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantornya untuk membayar pajak daerah. Bahkan, saat para wajib pajak berada di luar kota sekalipun, mereka bisa langsung melakukan transaksi pembayaran. &rsquo;&rsquo;Kami sudah merancang ESPPD (elektronik sistem pembayaran pajak daerah). Kalau tidak ada halangan, tahun ini inovasi tersebut bisa segera terealisasi. (jos/c17/hud/sep/JPG)

Menuju Smart City, Instansi Pemkab Berlomba Rancang Layanan Online