<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/JKT_WASPADA-PENINGKATAN-CURAH-HUJAN_HANUNG-HAMBARA_30012024-5-3843781186.jpg" alt="Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa cuaca pada saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (27/11). Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mencatat terdapat 572 TPS rawan banjir di Jakarta. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas sedang akan terjadi sejak tanggal 25, 26 dan 27 November. Oleh karena itu, pihaknya masih menimbang-nimbang apakah perlu dilakukan rekayasa cuaca atau tidak. "Berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, sebenarnya potensi hujannya untuk tanggal 25-26-27 adalah sampai dengan sedang ya. Namun demikian sedang kami cermati untuk pelaksanaan rekayasa cuaca dari BPBD," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11). Pihaknya, kata Teguh, akan menggandeng BMKG dalam melaksanakan rekayasa cuaca. Namun, hal itu masih dalam pembahasan.&nbsp; "Ini tentu saja pelaksananya kami bersama-sama dengan BMKG. Tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi ini kita matangkan pada siang sore ini untuk pelaksanaan nya," jelasnya.&nbsp; Sementara itu, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mendukung adanya rekayasa cuaca yang dilakukan pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik tanpa khawatir terjadinya banjir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015353823/perludem-ungkap-terdapat-3000-lebih-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-pada-pilkada-serentak-2024">Perludem Ungkap Terdapat 3.000 Lebih Kasus Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024</a>&nbsp; "Mudah-mudahan rekayasa ilmiah yang mungkin coba akan dikerjakan oleh jajaran di Pemprov ini bisa berhasil. Kemudian mudah-mudahan nanti pada hari H, itu tidak seperti (pemilu) lalu pada hujan kemudian banjir, mudah-mudahan ini bisa kita antisipasi," ucapnya. &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk melakukan rekayasa cuaca pada saat hari pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (27/11).

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Rekayasa Cuaca di Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024, Antisipasi Banjir di 572 TPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ktp-untuk-penganut-kepercayaan-di-sulsel-mulai-didistribusi_m_.jpg" alt="Ilustrasi KTP Elektronik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KTP Elektronik</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024. Hal itu dilakukan guna mendukung gelaran Pilkada serentak 2024 yang pemungutan suaranya akan digelar pada Rabu (27/11) mendatang.&nbsp; Penjabat (Pj) Gubernur Dki Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, layanan kependudukan pada 26 November 2024 akan berlangsung sampai dengan pukul 22.00 WIB. Sedangkan, pada 27 November 2024 atau hari pencoblosan, layanan kependudukan tetap buka, mulai pukul 08.30-13.00 WIB.&nbsp; "Mereka (Dukcapil) akan buka jam kerjanya besok sampai jam 22.00. Kemudian hari Rabu, tanggal 27 November, Dinas Dukcapil akan buka juga, tidak hari libur," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (25/11). Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, perpanjangan layanan berlaku untuk seluruh loket Dukcapil di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinas. Perpanjangan waktu pelayanan Dukcapil dilakukan untuk memastikan proses penerbitan KTP tidak menghambat penyampaian hak suara pemilih lantaran masalah kependudukan. &ldquo;Layanan akan difokuskan pada proses cetak dan perekaman KTP pemula yang akan berkaitan langsung dengan proses pencoblosan,&rdquo; ungkap Budi.&nbsp; Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan sebanyak 8.214.007 orang pemilih masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah itu terdiri dari pemilih laki-laki 4.048.811 orang dan 4.165.196 perempuan.&nbsp; Berikut rekapitulasi daftar pemilih di Provinsi Jakarta per wilayah: <ol> <li>Kepulauan Seribu: 20.908</li> <li>Jakarta Pusat: 813.721</li> <li>Jakarta Utara: 1.345.815</li> <li>Jakarta Barat: 1.909.774</li> <li>Jakarta Selatan: 1.748.961</li> <li>Jakarta Timur: 2.374.828</li> </ol>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta memperpanjang layanan kependudukan pada 26-27 November 2024.

Dukcapil DKI Jakarta Perpanjang Layanan Administrasi Kependudukan hingga Hari Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TPS-MARUF-AMIN.jpg" alt="Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi TPS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Jelang hari pemungutan suara atau pencoblosan Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kota Surabaya telah memetakan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hasilnya, ada sebanyak 1.156 TPS atau lebih dari sepertiga dari total 3.394 TPS di Surabaya yang dianggap rawan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Surabaya, Syafiudin. "Pemetaan TPS Rawan dilakukan oleh 153 Pengawas Kelurahan selama 6 hari pada 10 November 2024 sampai dengan 15 November 2024," ujar Syafiudin. Pemetaan kerawanan, lanjut dia, dilakukan dalam 8 variabel dan 26 indikator. Berdasarkan pemetaan dari 3.964 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan, serta 31 Kecamatan di Kota Surabaya. Dari 1.156 TPS yang dianggap rawan, Syafiudin menyebut ada 265 TPS yang terdapat pemilih DPT tidak memenuhi syarat. Kemudian di 203 TPS, terdapat Pemilih Tambahan (DPTb). Di 81 TPS, terdapat Potensi DPK atau pemilih memenuhi syarat, namun tidak terdaftar di DPT. Sedangkan di 94 TPS, terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.&nbsp; "Di 311 TPS, terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS, dan 17 TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang (PSU), 2 TPS memiliki riwayat terjadi kekerasan," tambah Syafiudin. Bawaslu juga mencatat ada 5 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan. Juga 1 TPS yang pernah ada penolakan penyelenggaraan pemungutan suara, serta 11 TPS dengan riwayat praktik politik uang. 3 TPS di Surabaya juga tercatat memiliki riwayat petugas KPPS yang ikut berkampanye. Lalu di 3 TPS lainnya, ada riwayat ASN, TNI/Polri, dan perangkat kelurahan melakukan kegiatan yang condong ke salah satu paslon. Di 4 TPS, ada riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara rusak. Lalu 19 TPS memiliki riwayat kekurangan dan kelebihan logistik, 4 TPS riwayat terlambat distribusi logistik, dan 2 TPS sulit dijangkau. "11 TPS didirikan di wilayah rawan konflik, 12 TPS rawan bencana, 3 TPS di lokasi khusus, 52 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih," tutur Komisioner Bawaslu Surabaya itu. Syafiudin menambahkan, Bawaslu juga mencatat 11 TPS terkendala jaringan internet, 11 TPS lainnya terkendala kendala aliran listrik. 17 TPS ada di dekat wilayah kerja, dan 13 TPS dekat rumah atau posko tim kampanye pasangan calon.&nbsp;

Jelang hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024, ada sebanyak 1.156 TPS atau lebih dari sepertiga dari 3.394 TPS di Surabaya yang rawan.

Bawaslu Sebut Lebih dari 1.000 TPS di Surabaya Berpotensi Rawan saat Hari pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Debat-Hendra-Eka-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada 17 April 2019 sudah di depan mata. Hari ini pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, mengadakan kampanye akbar terakhir di Gelora Bung Karno, Jakarta. Malamnya, dihelat debat kelima capres dan cawapres di Hotel Sultan, Jakarta.  Sudahkah Anda menentukan pilihan? Semakin mantap? Pada 7 April, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, telah lebih dulu memutihkan stadion kebanggaan Indonesia itu dan menggelar salat Subuh berjamaah. Hari ini giliran Jokowi-Ma'ruf berkampanye dengan Konser Putih Bersatu.  Di Solo, 9 April, Jokowi yang lebih dulu menggerakkan lautan manusia berkampanye di Stadion Sriwedari. Sehari kemudian giliran Prabowo.  Kampanye di Sriwedari itu menarik untuk dicermati. Sebab, betapa pun Gelora Bung Karno lebih besar, Stadion Sriwedari lebih sakral. Didirikan oleh Susuhunan Paku Buwono X, raja Keraton Surakarta, pada 1932 atau 13 tahun sebelum Indonesia merdeka, Sriwedari adalah stadion pertama bikinan anak bangsa. Stadion itu masih satu kawasan dengan Taman Sriwedari yang didirikan raja pada 1877 di atas tanah seluas 9,9 hektare.  Sriwedari bermakna taman surga. Pada mulanya, ia bernama Talang Wangi ketika menjadi satu di antara tiga bakal pusat Keraton Surakarta, selain Desa Sala dan Bekonang, sepindah dari Kartasura pascageger pecinan. Yang menemukan titik di radius Sriwedari adalah gajah milik Paku Buwono II yang berjalan dari Kartasura, lantas berhenti di Desa Kadipala. Namun, ada isyarat yang menunjukkan agar Sala saja yang dipilih.  Seabad kemudian, radius Kadipala dijadikan bon raja yang bernama Sriwedari. Bisa jadi nama itu terinspirasi nama taman yang sama dalam Serat Arjunasasra. Selain tampan, Arjuna terkenal dengan panah Pasopati berdapur Wulan Tumanggal. Bukan keris.  Mulai dikenal sebagai dapur keris pada 230 Masehi. Disebutkan dalam Serat Pustakaraja Purwa, keris dengan dapur itu ditempa Empu Ramadi di Gunung Lawu pada masa Mataram kuno.  Arjuna diberi Pasopati oleh Batara Guru setelah menyempurnakan tirakat jiwa-raga yang berat. Panah yang setiap dilepas berubah menjadi hujan ajal bagi musuh di medan laga itu sejatinya untuk berperang melawan diri sendiri.  Di Sriwedari, taman di mana rakyat bergembira dan mengudar rasa, Pasopati telah dihunus. Bukan panah, melainkan keris. Empu Totok Brojodiningrat memberikan keris berdapur Pasopati kepada Prabowo, yang langsung mencabut dan menghunus keris bernama Garuda Yaksa itu di depan rakyat.  Di Sriwedari pula, Jokowi menghunus tiga senjata utama: kartu Indonesia pintar kuliah, kartu pra-kerja, dan kartu sembako murah. Bagi kita, pemilu seharusnya bukan perang, melainkan pesta demokrasi. Tak perlu people power, kecuali dimaknai kekuatan rakyat menentukan siapa pemimpin nasional lima tahun ke depan. Selain merujuk debat capres dan cawapres, polling, serta kampanye, kita sangat perlu memohon petunjuk Tuhan.  Berbagai peristiwa dalam setahun terakhir telah sangat cukup untuk kita jadikan bahan renungan guna memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Tak selayaknya memberi ruang pada upaya jahat memecah belah bangsa, ujaran kebencian dan permusuhan, dusta dan fitnah, serta kemunduran dan kekalahan Indonesia. Kini saatnya tafakur, memasuki masa tenang, dan mengikuti kata hati. (*)

Saatnya Tafakur dan Ikuti Kata Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/nyoblos-jakarta-lengang_m_124424.jpeg" alt="Suasana di dalam KRL Depok-Jakarta Kota. Penumpang tampak sepi." width="100%">
<figcaption>Suasana di dalam KRL Depok-Jakarta Kota. Penumpang tampak sepi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana Jakarta di hari Rabu (19/4) nampak lengang. Tentu saja, sebagian besar perusahaan memberlakukan kebijakan libur bagi karyawannya karena harus mengikuti pencoblosan. Jika tidak libur pun, karyawan di Jakarta mendapat jatah jam kerja setengah hari demi menyalurkan hak pilihnya di Pilkada DKI Jakarta. Selain instansi pemerintah dan sekolah juga ikut diliburkan. Kebijakan libur ini berpengaruh pada suasana transportasi ibu kota. Moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line terlihat lengang. Biasanya moda favorit ini sangat dipadati oleh penumpang dari subuh hingga siang hari. Namun hari ini, hingga pukul 9.30 WIB masih terlihat sepi. Penumpang KRL tidak lagi berdesak-desakan di dalam kereta. "Tumben nih pagi-pagi bisa duduk, kereta lengang. Biasanya desak-desakan kayak ikan pepes. Tiap hari saja begini," ungkap Rahmat, warga Depok di KRL Commuter Line, Rabu (19/4). Suasana lengang juga terjadi di sejumlah titik lainnya, seperti&nbsp; di kawasan Pasar Minggu, Kemang, dan Pondok Indah. Angkutan kota juga terlihat sepi penumpang. Para pengemudi ojek online juga mengungkapkan kondisi lalu lintas yang bebas macet pagi ini. Suwiyono, driver Gojek mengaku senang melintas di kawasan Pancoran, Jakarta pagi ini. "Lancar pagi ini biasanya macet parah enggak gerak. Semua pada sibuk ke TPS, sering-sering saja begini. Saya sendiri belum nyoblos, nanti siang saja sekarang narik dulu," katanya tertawa. (cr1/JPG)

Nyoblos, Jakarta Lengang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/seruan-bw-jelang-hari-pemungutan-suara_m_124185.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Khawatirnya akan terjadi proses ketidakjujuran dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di hari pemungutan suara nanti, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto mengajak masyarakat untuk mengawal pesta demoraksi tersebut. Ada tiga ajakan yang dilontarkan mantan pimpinan KPK yang pernah dikriminalisasi itu. Pertama, masyarkat harus optimalkan keterlibatannya dalam mengawal seluruh proses Pilkada yang demokratis, serta jurdil. Ada 150.000 Suket yang disinyalir &ldquo;tidak jelas&rdquo;, serta tempat pemungutan suara (TPS) yang potensial manipulatif. Munculnyta suket itu akibat dari minimnya control public dan tiadanya transparansi yang optimal. Kedua, segera lakukan pencatatan, dokumentasikan, foto dan videokan sebagai jenis kecurangan. Dapatkan bukti awal, &ldquo;interograsi dan tangkap&rdquo; pelaku kejahatan untuk diserahkan pada petugas yang berwenang. Dalam proses dugaan pelaku itu perlu pengawalan ketat untuk memastikan netralitas petugas. Ketiga, kirimkan seluruh hasil pengawasan itu dengan berbagai informasi dan dokumen pendukung kepada pihak yang telah ditunjuk. "Lebih dari itu, jangan memancing keributan, terus berdoa dan berserah diri, ikhtiarkan semuanya sebagai bagian dari upaya melawan brutalitas dengan menegakan optimsme untuk menjemput harapan," tandasnya. (iil/JPG)

Seruan BW Jelang Hari Pemungutan Suara