<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/IMG-20240103-WA0030-2781531940.jpg" alt="Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komandan Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan aktivis 1998 Haris Rusly Moti mengecam keras rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor KontraS dan redaksi media Tempo. Aksi teror yang menyasar Tempo dinilai upaya pembungkaman kebebasan pers yang dijamin konstitusi. "Kami mendukung langkah hukum yang sedang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap pelaku, dalang dan motif di balik rangkaian teror, menebar ketakutan dan menciptakan situasi gaduh dan merekayasa persepsi negatif yang distempel ke pemerintahan Prabowo," kata Haris kepada wartawan, Selasa (25/3). Ia menegaskan, media massa yang kritis merupakan sparring partner pemerintah, terutama dalam menghadapi jajaran pejabat yang cenderung berkelakuan asal bapak senang atau ABS. Karena itu, ia mengungkapkan pandangannya terkait rangkaian teror tersebut. Pertama, ia memastikan rangkaian teror yang ditujukan kepada kantor media Tempo dan kantor Kontras tidak dilakukan oleh jajaran pemerintahan Prabowo dan pendukungnya. Menurutnya, pemerintahan Prabowo justru dirugikan dengan munculnya persepsi negatif dan beragam kegaduhan akibat rangkaian teror tersebut. Kedua, pidato Presiden Prabowo pada 19 Maret 2025, sama sekali tidak menyalahkan sikap kritis media massa juga media sosial. Haris mengatakan, Presiden Prabowo justru melakukan introspeksi dan menganggap muncul beragam kesalahpahaman dan protes, karena kegagalan komunikasi publik pemerintah. "Karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, para menteri dan terutama penanggung jawab komunikasi untuk memperbaiki komunikasi ke rakyat," tegasnya. Ketiga, jika dilihat situasinya, rangkaian teror tersebut terjadi disaat berlangsung pembahasan terkait RUU TNI oleh DPR-RI. Peneror sengaja melakukannya bertepatan dengan momentum pembahasan dan pengesahan RUU TNI. "Demikian juga sasaran teror, sengaja dipilih dua institusi civil society, yaitu Kontras dan Tempo, yang dikenal kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah," ucapnya. Keempat, menurut saya tujuan dari peneror memilih momentum pembahasan RUU TNI dengan sasaran kantor media Tempo dan Kontras agar publik dengan gampang langsung mengasosiasikan atau bahkan menuduh pemerintahan Prabowo dan pendukungnya sebagai dalang dan pelaku dari rangkaian teror tersebut. Kelima, memang jika ia mencermati analitik media sosial dan sejumlah komentar di media massa, maka tergambar persepsi yang dibentuk ke arah seakan pemerintah dan pendukung pemerintah di balik rangkaian teror tersebut. Keenam, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh upaya menebar ketakutan terhadap kemerdekaan pers. "Justru pemerintahan Prabowo dan pendukungnya juga dirugikan karena disudutkan secara persepsi seakan menjadi pelaku dari rangkaian teror yang sedang dalam penyelidikan polisi tersebut," paparnya. Ketujuh, menebar ketakutan kepada media massa dan organisasi civil society itu merupakan target dari rangkaian teror tersebut. Haris menilai, target utamanya adalah merekayasa lingkungan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang militeristik dan anti demokrasi. Kedelapan, memang tampak persepsi terhadap rangkaian teror tersebut di-glorifikasi sedemikian rupa terutama di media sosial seakan pemerintahan Prabowo sedang mengembalikan cara-cara militerisme, anti demokrasi dan anti kemerdekaan pers. Kesembilan, desain dari rangkaian teror tersebut untuk mematangkan situasi distrust (ketidakpercayaan kepada pemerintah), disorder (ketidaksetaraan sosial) dan disobedience (ketidakpatuhan pada hukum). Dengan kematangan situasi tersebut otomatis akan memasifkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah yang di ujungnya diharapkan terjadi gelombang protes people power. "Kesepuluh, saya menduga ada dua kepentingan yang sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo yang dapat diduga terlibat mematangkan situasi distrust, disorder dan disobedience tersebut," pungkasnya.

Mantan aktivis 98 mengecam teror terhadap Tempo dan KontraS, mendukung langkah hukum Kapolri untuk mengungkap pelaku.

Aktivis 98 Kecam Teror kepada Tempo dan KontraS, Sebut Ada Agenda Tersembunyi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/30/IMG-20241129-WA0013-179306158.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Pertemunan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Graha Bhazvara Icchana, Jakarta, Jumat (29/11) malam. (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Pertemunan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Graha Bhazvara Icchana, Jakarta, Jumat (29/11) malam. (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Komandan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto sangat hati-hati menerapkan PPN 12 persen. Pemerintah juga membuat ruang bagi pihak-pihak untuk menyuarakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Haris, kebijakan PPN 12 persen sudah diputuskan sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini juga disetujui oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut pandangan saya Pemerintahan Prabowo tidak anti kritik. Pemerintahan Prabowo terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12 persen," kata Haris, Selasa (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haris menyakini Prabowo mendengarkan berbagai keluhan yang keluar dari unsur ormas kemasyarakatan agama seperti MUI, KWI, PGI, para intelektual dan ekonom. Masukan ini akan memperkuat langkah pemerintah menerapkan kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya yakin Presiden Prabowo pasti mendengar dan membaca aspirasi yang berkembang untuk menyempurnakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015460177/uskup-agung-jakarta-serukan-sikap-kritis-terhadap-kenaikan-ppn-12-persen">Uskup Agung Jakarta Serukan Sikap Kritis terhadap Kenaikan PPN 12 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Haris menuturkan, saat ini pemerintah menghadapi situasi geopolitik saling kunci antara negara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat melawan kubu Tiongkok dan Rusia. Dampaknya adalah ambruknya konsensus pasar bebas yang jadi mekanisme perdagangan global menjadi perdagangan antar blok atau poros geopolitik. Situasi saling kunci geopolitik tersebut yang membuat ekonomi global diramal suram di 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalam negeri, setiap pemerintahan pasti menghadapi kebijakan sulit dan terbatasnya pilihan kebijakan. Kadang pemerintah harus menempuh kebijakan tidak populer untuk memitigasi agar situasi geopolitik tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait kebijakan PPN 12 persen ini sendiri, memang bukan kebijakan yang diproduksi di era pemerintahan Prabowo. Namun, dalam penerapannya saya yakin pemerintahan Prabowo sangat penuh kehati hatian," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai masukan dari pimpinan DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, agar kebijakan penerapan PPN 12 persen jangan sampai makin memperburuk ekonomi dan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, penerapan PPN 12 persen diutamakan untuk komponen pajak barang mewah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya yakin pemerintahan Prabowo sangat hati-hati dalam membuat kategorisasi terkait komponen barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen. Sehingga daya beli ekonomi rakyat tidak terganggu," tutup aktivis gerakan mahasiswa 1998 itu.</div>

rabowo Subianto sangat hati-hati menerapkan PPN 12 persen. Pemerintah juga membuat ruang kritik untuk masyarakat.

PPN 12 Persen Jadi Perdebatan, Pemerintahan Prabowo Membuka Ruang Kritik

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/08/JKT_Setia-Dukung-Prabowo_MIFTAHUL-HAYAT-07-3416794892.jpeg" alt="Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berpidato saat menerima dukungan dari kelompok relawan Setia Prabowo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (7/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berpidato saat menerima dukungan dari kelompok relawan Setia Prabowo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Sabtu (7/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerbong besar pendukung Prabowo Subianto kian menguat. Tercatat lebih dari 300 organisasi relawan multisektor multikultural se-Indonesia telah mendeklarasikan dukungan serta melakukan berbagai aktivitas sosial politik lainnya.&nbsp; Bahkan uniknya, banyak para relawan yang berasal dari pendukung Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, kini ikut mendukung Prabowo. "Kami relawan Nawasena Prabowo (Napro) 08 mendukung Prabowo menjadi Presiden 2024 karena literatur yang tertera dalam arti nawasena itu sendiri adalah yang mempunyai kekuatan 9 arah," ujar Ketua Umum Depimnas Napro 08, Giuseppe Kapoyos, dalam pidato deklarasi di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/10). Giuseppe menegaskan, relawan Prabowo sudah semestinya semakin bekerja keras mengambil simpati rakyat. Caranya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasakan langsung manfaatnya. Juga para elawan harus terus maju tak kenal lelah dan menghindari berita-berita hoaks serta kampanye hitam ke tokoh lainnya. "Kami yakin visi Indonesia terus maju adil makmur yang dikumandangkan akan bermuara pada kemenangan sebagai Presiden RI ke-8 meneruskan berbagai prestasi Pak Presiden Jokowi. Nawasena Prabowo 08 semakin solid dan akan selalu setia menghantar kemenangan Prabowo Subianto di hari Rabu, 14 Februari 2024," tegasnya. Dalam deklarasi yang berlangsung meriah dan penuh suasana kekeluargaan di Istana Pemenangan Prabowo Presiden, turut hadir Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 Haris Rusly Moti, Kepala Sekretariat Ricky Tamba, Ketua Dewan Penasehat Napro 08 Musyati Siti Arimbi (putri pendiri LVRI Jenderal (Anumerta) M. Sarbini, Sekjen Vence Lonteng, serta ratusan perwakilan pengurus dari DKI Jakarta, Banten, Jabar, Kaltim juga dari berbagai organisasi eksternal lainnya. "Kita berhimpun hari ini, menyatukan kekuatan dan kemampuan yang ada untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024," seru Haris, sapaan akrab aktivis '98, yang sejak Juni 2023 bersama Fauzi Baadilla ditunjuk Prabowo Subianto dan Sufmi Dasco Ahmad untuk mensinergikan relawan Prabowo. "Saya menyerukan kepada organisasi-organisasi relawan untuk memberdayakan kantor-kantornya menjadi Posko-posko Juang Prabowo, menjadi Balai-balai Kerukunan Warga Memenangkan Prabowo. Jadi di darat kita bekerja, di udara juga kita bekerja" tambah dia. Haris Rusly Moti juga berkelakar, secara weton neptu, hanya Jokowi dan Prabowo yang hari lahirnya sama yakni Rabu Pon. Sehingga sulit bagi yang lain untuk menang, dan aroma kemenangan Prabowo sudah semakin kuat tinggal bagaimana kekuatan relawan mampu bersinergi bersama koalisi partai politik untuk membesarkan dukungan rakyat. Kegiatan yang dibarengi siaran langsung media sosial selama hampir 2 jam tersebut diakhiri dengan penyerahan Sertifikat Pengesahan Relawan Prabowo Subianto dari Rumah Besar Relawan Prabowo 08 ke Ketua Umum Depimnas Nawasena Prabowo 08 yang diikuti foto bersama dan ramah-tamah hiburan dengan seluruh tamu undangan.

Secara weton neptu, hanya Jokowi dan Prabowo yang hari lahirnya sama yakni Rabu Pon. Sehingga sulit bagi yang lain untuk menang.

Haris Rusly: Hanya Jokowi dan Prabowo yang Lahirnya Rabu Pon 

Haris Rusly Moti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Haris Rusly Moti

Berita Terkini

Aktivis 98 Kecam Teror kepada Tempo dan KontraS, Sebut Ada Agenda Tersembunyi

PPN 12 Persen Jadi Perdebatan, Pemerintahan Prabowo Membuka Ruang Kritik

Haris Rusly: Hanya Jokowi dan Prabowo yang Lahirnya Rabu Pon

Download Aplikasi JawaPos.com