<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/JKT_Tanggapan-PDIP-Terkait-Mahfud_MIFTAHUL-HAYAT-04-2854679181.jpeg" alt="Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) pada konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) pada konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku merupakan korban. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri secara tegas membantah pernyataan Hasto tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak benar," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyatakan, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan bahwa Harun Masiku merupakan korban. Terlebih sampai saat ini, lebih dari empat tahun Harun Masiku masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) alias buron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini tidak ada fakta hukum soal hal tersebut, baik hasil penyidikan KPK maupun pertimbangan putusan majelis hakim," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyoroti kasus Harun Masiku dan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo, yang dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto berpendapat, kasus Harun Masiku kembali bergema, serta adanya pelaporan Ganjar ke KPK merupakan upaya untuk membungkam sikap kritis atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Ganjar merupakan sosok yang pertama menggaungkan pengguliran hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2004. Tak lama setelah itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dari perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini terjadi bagi mereka yang bersikap kritis, digunakan berbagai instrumen hukum termasuk Ganjar dengan pengajuan dugaan yang dicari-cari terkait penyalahgunaan kewenangan, dan ini memiliki afiliasi dengan PSI,&rdquo; ucap Hasto, Minggu (17/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hasto pun mengklaim, sebenarnya Harun merupakan korban, karena memiliki hak konstitusi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan putusan itu, Harun seharusnya mendapat pelimpahan suara dari PDIP, karena kebijakan partai karena ada caleg terpilih yang saat itu meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, dalam proses itu ada tekanan dari oknum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta imbalan, dan dia tergoda memberikannya, sehingga digolongkan sebagai suap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tetapi sebenarnya kasus itu proses untuk mengaitkan dengan saya, padahal sudah ada tiga orang yang menjalani hukuman tindak pidana, tetapi sebenarnya diawali kompleksitas pemilu, sehingga mereka yang memiliki kebenaran secara hukum pun masih bisa diperas agar menjadi anggota legislatif,&rdquo; tutur Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hasto, saat mendengar di pengadilan ada bukti untuk memberikan dana kepada oknum KPU, dirinya menegur keras anggota PDI Perjuangan itu karena melakukan hal yang bisa dikategorikan tindak penyuapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini terbukti kasus Harun Masiku adalah upaya mencari kelemahan diri saya sebagai Sekjen dan upaya menggunakan instrumen&nbsp; hukum untuk menargetkan saya. Saya sudah menjelaskan di pengadilan dan tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan saya,&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kasus Harun menjadi &lsquo;musim&rsquo; karena dirinya mempersoalkan dugaan kecurangan pemilu 2024, mengkritisi Presiden Jokowi dan gerbong parpol pengusung paslon nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasto menekankan, kasus Harun tidak menyurutkan semangat untuk tetap mengkritisi pemilu, karena sikap kritis adalah hal biasa, sesuai jati diri PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Jika kecurangan masif dari hulu ke hilir dibiarkan, penggunaan instrumen kita biarkan,<em> abuse of power</em> dari Presiden kita biarkan, maka ke depan tidak ada pemilu, sama dengan zaman Orde Baru dulu,&rdquo; pungkas Hasto.</div> </div> </div> </div>

"Sejauh ini tidak ada fakta hukum soal hal tersebut, baik hasil penyidikan KPK maupun pertimbangan putusan majelis hakim," tegas Ali.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Klaim Harun Masiku Korban, KPK Tegas Membantah

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait tak kunjung&nbsp; menangkap daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku dan meminta untuk di sidangkan secara in absentia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil ketua KPK Alexander Marwata tak mempermasalahkan, gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI melawan KPK. Dia menyebut, justru hal itu agar semuanya berjalan menarik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biarkan saja MAKI mempraperadilankan KPK. Biar seru dan ada beritanya," kata Alex kepada wartawan, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menegaskan, sejatinya lembaga antirasuah tetap mencari keberadaan Harun Masiku. KPK selalu berupaya maksimal untuk mencari DPO Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menjelaskan bahwa KPK siap jika memang harus dipanggil pengadilan untuk memberikan keterangan. "Ya pastilah. Panggilan pengadilan harus kita hormati," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wakil ketua KPK Johanis Tanak juga mempersilahkan MAKI untuk mengajukan gugatan. Sebab, semua pihak punya hak untuk mengajukan gugatan sesuai peraturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MAKI dapat saja mengajukan permohonan praperadilan sepanjang meresa dirugikan karena UU Hukum Acara Pidana memberi hak kepada siapa saja untuk mengajukan permohonan praperadilan sepanjang yang bersangkutan mempunyai kepentingan," cetus Tanak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013988270/prabowo-gibran-akan-lanjutkan-kartu-sakti-era-jokowi-ditambah-program-makan-gratis">Prabowo-Gibran Akan Lanjutkan Kartu Sakti Era Jokowi, Ditambah Program Makan Gratis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan MAKI ke PN Jakarta Selatan yang teregister dengan nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. Adapun pihak termohonnya yakni pimpinan KPK</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Klasifikasi perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan," bunyi SIPP PN Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pokok perkaranya, MAKI mengajukan gugatan praperadilan tersebut lantaran penyidikan KPK yang tidak menunjukkan perkembangan dalam mencari Harun Masiku. MAKI menyebut sejatinya KPK harusnya tetap melimpahkan berkas Harun Masiku ke jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk dilakukan sidang in absentia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termohon seharusnya melakukan pelimpahan berkas penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, agar dapat segera dilakukan sidang in absentia sehingga perkara dapat dituntaskan melalui persidangan dan terdapat kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," bunyi permintaan MAKI dalam gugatan praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian dalam gugatan MAKI itu, KPK diragukan bisa menangkap DPO Harun Masiku. KPK dinilai enggan menangkap Harun hingga MAKI menilai KPK telah menghentikan penyidikannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku telah minta KPK melakukan sidang in absentia karena ragu Harun Masiku akan tertangkap. Atas keengganan KPK sidang in absentia, maka aku dalilkan KPK telah menghentikan penyidikan secara meterial sehingga untuk mendobraknya perlu langkah gugatan praperadilan untuk meminta hakim perintahkan KPK melakukan sidang in absentia," ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Boyamin menegaskan, gugatan praperadilan itu diajukan lantaran mencegah terjadinya komoditas kepada Harun Masiku jelang pemilu 2024. Gugatan itu juga dinilainya sebagai bentuk dukungan agar KPK tidak tersandera dengan kasus Harun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gugatan praperadilan ini adalah dalam rangka mencegah kasus Harun Masiku dijadikan sandera atau komoditas politik menjelang pemilu. KPK harus menuntaskan perkara ini untuk mencegah perkara ini dijadikan gorengan politik untuk saling sandera atau serangan lawan politik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK tak juga mengetahui keberadaan Harun Masiku. Padahal, mantan caleg PDIP itu sudah menjadi buronan KPK selama 4 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil ketua KPK Alexander Marwata tak mempermasalahkan, gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI melawan KPK.

Digugat ke PN Jaksel Soal Harun Masiku, Begini Respons KPK 

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan mengaku belum pernah bertemu dengan Harun Masiku yang kini tengah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>"Saya belum pernah ketemu, sampai sekarang belum pernah ketemu," kata Wahyu usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (28/12).</p> <p>Wahyu mengaku komunikasi dengan Harun selalu diperantarai oleh Agustiani Tio Fridelina.</p> <p>Lebih lanjut dia mengatakan ada puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan yang berlangsung selama enam jam tersebut.&nbsp;Wahyu juga berharap KPK bisa segera menangkap Harun Masiku agar perkara tersebut tuntas.</p> <p>"Saya juga mempertanyakan kenapa KPK tidak segera menangkap Harun Masiku ya kan, KPK kan bisa menangkap saya, kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap?" ucapnya mempertanyakan.</p> <p>Dia juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku saat ini, dan bahkan bersedia menangkap Harun jika dia tahu keberadaan-nya. "Kalau saya tahu, saya tangkap lah, mau bantu KPK," tuturnya.</p> <p>Penyidik KPK hari ini memanggil Wahyu Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM).</p> <p>Wahyu juga merupakan terpidana dalam kasus yang sama dan saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.</p> <p>KPK menjebloskan Wahyu ke balik jeruji besi berdasarkan putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021 jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Terpidana Wahyu juga dibebani kewajiban untuk membayar denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.</p> <p>Yang bersangkutan juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.</p> <p>Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.</p> <p class="class-paragraph">Meski majelis kasasi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), namun khusus permohonan pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik bagi Wahyu telah dipertimbangkan dan diputus sebagaimana permohonan dari tim JPU dalam memori kasasi yang sebelumnya telah diajukan kepada MA.</p> <p>Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 24 Agustus 2020, majelis hakim memutuskan Wahyu divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim pun memutuskan tidak mencabut hak politik Wahyu pada masa waktu tertentu seperti tuntutan JPU KPK.</p> <p>Kemudian pada 7 September 2020, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara bagi Wahyu atau masih lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang menuntut agar Wahyu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.</p> <p>Putusan banding tersebut tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik bagi Wahyu selama 4 tahun setelah menjalani hukuman pidana seperti yang dituntut KPK.</p> <p>Sedangkan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang ikut menerima suap Rp600 juta dari Harun Masiku bersama-sama dengan Wahyu divonis 4 tahun penjara.</p> <p>Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku yang saat ini masih buron.</p> <p>Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan Penggantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR RI PDI Perjuangan dari Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.</p>

Wahyu Setiawan mengaku belum pernah bertemu dengan Harun Masiku yang kini tengah menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan: Kenapa Harun Masiku Tidak Bisa Ditangkap? 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - ​​​​​​Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap yakin Harun Masiku akan ditangkap KPK secepatnya. Hal ini menyusul diperiksanya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh KPK.<br /><br />"KPK sudah mulai menemukan kotak pandora dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan, eks Komisioner KPU yang ternyata sudah bebas bersyarat," kata Yudi dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (28/12).<br /><br />Menurut Yudi, pemeriksaan Wahyu Setiawan tentu akan fokus mengenai keberadaan Harun Masiku ataupun mencari petunjuk&nbsp;lain dari keterangan Wahyu Setiawan yang bisa digunakan oleh penyidik untuk mencari keberadaan Harun Masiku.<br /><br />Yudi menilai, Harun Masiku sudah terlalu lama menjadi buron, padahal bila tidak buron tentu dia sudah bebas.<br /><br />"Buktinya Wahyu Setiawan sebagai penerima uang suap saja sudah bebas bersyarat, padahal hukumannya tujuh tahun penjara. Sementara Harun Masiku sebagai pemberi tentu lebih rendah karena maksimal ancamannya penjara hanya lima tahun saja," ujar Yudi.<br /><br />Yudi menyatakan bahwa sudah tepat, Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango memprioritaskan penangkapan Harun Masiku sebagai upaya meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada KPK setelah menurun akibat Ketua KPK non aktif Firli Bahuri menjadi tersangka dalam kasus korupsi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013663614/gelar-malam-tahun-baru-kelas-dunia-pemprov-dki-jakarta-akan-terbangkan-500-drone-di-bundaran-hi">Gelar Malam Tahun Baru Kelas Dunia, Pemprov DKI Jakarta Akan Terbangkan 500 Drone di Bundaran HI </a></strong><br /><br />Yudi percaya bahwa segenap penyelidik, penyidik dan pegawai KPK lainnya yang turut dalam pengejaran Harun Masiku ini akan bekerja totalitas untuk menemukan tempat persembunyian Harun Masiku dan menangkapnya, serta mengungkap siapa pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam menyembunyikannya.<br /><br />"Sebab sudah hampir empat tahun Harun Masiku Buron tentu dia membutuhkan logistik, uang, dan tempat tinggal semasa pelarian&nbsp;itu," jelasnya.</p> <p><br />Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) sejak 17 Januari 2020 dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /><br /><br />Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango mengatakan pencarian dan penangkapan Harun Masiku yang ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020, menjadi salah satu prioritas lembaga antirasuah.<br /><br />"Semua perkara yang masih dan berstatus seperti itu (DPO seperti Harun Masiku), jadi prioritas KPK," kata Nawawi Pomolango di Jakarta, Senin (27/11) saat dikonfirmasi soal kasus Harun Masiku sebagai prioritas KPK di satu tahun terakhir masa jabatan.<br /><br />Hal itu disampaikan Nawawi usai melakukan pengucapan sumpah jabatan sebagai Ketua KPK sementara di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.</p>

KPK sudah mulai menemukan kotak pandora dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Wahyu Setiawan, eks Komisioner KPU

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Yakin Harun Masiku Segera Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap yang menjerat tersangka, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku yang saat ini masih berstatus buron.&nbsp;KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Kamis (28/12) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai tindaklanjut penyelesaian penyidikan perkara kaitan dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka HM, besok Kamis (28/12) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Wahyu Setiawan (Mantan Anggota KPU periode 2017-2022)," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat panggilan sudah dikirimkan tertanggal 22 Desember 2023," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Harun&nbsp;Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020.&nbsp;Harun&nbsp;Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU&nbsp;Wahyu&nbsp;Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku bersama dengan&nbsp;Wahyu&nbsp;Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu&nbsp;dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tujuan penerimaan uang tersebut agar&nbsp;Wahyu&nbsp;dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi&nbsp;Harun&nbsp;Masiku.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

KPK kembali mendalami kasus dugaan suap yang menjerat tersangka, mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Harun Masiku.

Kembali Usut Kasus Korupsi Harun Masiku, Besok KPK Bakal Periksa Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, tidak ada hambatan dalam mencari dan menemukan para daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi, termasuk mantan calon anggota legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku. Politikus PDIP itu sudah 3 tahun lebih tak berhasil ditemukan persembunyiannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang pasti tidak ada hambatan ataupun kesulitan ya di dalam pencarian DPO saat ini, tetapi karena memang belum ketemu, kan begitu ya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengklaim, pihaknya tak tinggal diam dalam mencari keberadaan Harun Masiku. Terlebih, berdasarkan informasi Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Harun Masiku berada di Indonesia bukan di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah ada upaya dari KPK, ya pastinya ada, kami pastikan itu. Kalau kemudian kami diam, kami tidak mencarinya sampai negeri tetangga, ke luar negeri, dan kami juga masuk ke wilayah itu tentu sesuai pengetahuan dari otoritas penegak hukum di sana, kami dibantu di sana, untuk mencari masuk ke wilayah-wilayah dalam rangka pencarian tersangka Harun Masiku itu, ternyata kemudian memang belum ditemukan keberadaannya," klaim Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyebut, pihaknya baru mengetahui Harun Masiku berada di luar negeri dari Polri. Sebab, pihaknya sebelumnya mendapatkan informasi Harun Masiku berada di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini kan kemarin informasi terbaru saya kira ya dari Divhubinter, dari Polri. Pencarian yang KPK lakukan tentu kerja sama antara KPK dengan Polri," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pencarian Harun Masiku di dalam negara. Ali mengklaim, berbagai upaya dilakukan dalam pencarian buronan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi terakhir itu tentu nanti ke depan kami fokuskan pencarian di dalam negeri, kalau memang betul bahwa yang bersangkutan kemudian telah melintas ke dalam negeri," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Polri Irjen Pol Krishna Murti sebelumnya mendatangi gedung merah putih KPK di Jakarta, Senin (7/8). Salah satu yang dibahas yakni terkait pengejaran DPO Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Krishna menyebut, mantan calon anggota legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku saat ini masih berada di dalam negeri. Ia menegaskan, Harun Masiku tidak kabur ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan," kata Krishna di lobby gedung merah putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Krishna mengungkapkan, Harun Masiku memang sempat kabur ke luar negeri tetapi tidak lama. Karena itu, ia memastikan bahwa Harun Masiku saat ini tengah mengumpat di sejumlah daerah di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011807783/harun-masiku-dikabarkan-masuk-kamboja-polri-minta-klarifikasi-interpol-jawab-isu-itu">Harun Masiku Dikabarkan Masuk Kamboja, Polri Minta Klarifikasi Interpol Jawab Isu Itu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kita tidak menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar negeri," ucap Krishna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Krishna memastikan pihaknya akan membantu KPK untuk mencari sejumlah DPO, salah satunya Harun Masiku. Mengingat, Harun Masiku telah lebih dari tiga tahun menjadi buronan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah tadi kita melakukan komunikasi ketat. Tadi kami akan membicarakan lebih lanjut apa bantuan teknis yang bisa diberikan," tegas Krishna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Yang pasti tidak ada hambatan ataupun kesulitan ya di dalam pencarian DPO saat ini, tetapi karena memang belum ketemu, kan begitu ya,"

Harun Masiku 3 Tahun Lebih Buron, KPK Klaim Tak Ada Hambatan dalam Pencarian Meski Tak Kunjung Menemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perburuan tersangka kasus korupsi, Harun Masiku belum membuahkan hasil. Berdasarkan pemantauan Polri, Harun diyakini masih berada di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krisna Murti mengatakan, tidak menutup kemungkinan Harun berada di luar negeri. Apabila ia mengubah identitas, maka tidak terlacak saat melintasi pemeriksaan Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah memungkinkan yang bersangkutan (Harun) ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan mengubah identitas, mengubah data, dan lain sebagainya," kata Krisna kepada wartawan, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, berbagai peluang dipikirkan oleh Polri dalam mengejar Harun. Polri juga rutin berkoordinasi dengan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada langkah-langkah teknis lanjutan untuk mengejar buruan-buruan tersebut yang tentunya tidak bisa kami sampaikan kepada publik karena itu bersifat teknis penyelidikan dan penyidikan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, sampai sejauh ini, Polri tidak menemukan tanda-tanda Harun mengganti identitas. Sehingga diyakini masih di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;<em>red notice&nbsp;</em>terhadap&nbsp;Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin&nbsp;Harun. "Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan&nbsp;Harun&nbsp;dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana," tuturnya.</div>

"Apakah memungkinkan yang bersangkutan (Harun) ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan mengubah identitas," katanya.

Tak Ada Tanda-tanda Harun Masiku Berganti Identitas, Polri yakin Buronan Masih di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) Polri membenarkan bahwa buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri. Saat itu, Harun tercatat sehari ke Singapura lalu kembali lagi ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat 16 Januari 2020 yang bersangkutan ke Singapura, tapi 17 Januari 2020, sehari (kemudian), yang bersangkutan kembali ke Indonesia," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krisna Murti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pada saat Harun ke Singapura, Polri belum melakukan perburuan kepada Harun. Saat itu, tersangka suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan itu masih menjadi urusan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tanggal 16 Januari 2020 sampai 17 Januari 2020, pada saat itu Polri dalam hal ini Div Hubinter cq Interpol belum dimintai tolong oleh KPK, belum dikontak KPK untuk perburuan," ucap Krisna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Red notice</em> tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021. Artinya 1,5 tahun setelah itu, jadi pada saat sebelum itu kami belum mendapatkan informasi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;<em>red notice</em>&nbsp;terhadap&nbsp;Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin&nbsp;Harun. "Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan&nbsp;Harun&nbsp;dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana," tuturnya.</div>

"Pada tanggal 16 Januari 2020 sampai 17 Januari 2020, pada saat itu Polri dalam hal ini Div Hubinter cq Interpol belum dimintai tolong KPK"

Harun Masiku Sempat ke Singapura, Polri: Saat itu Belum Diminta Tolong KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Harun Masiku, tersangka perkara dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih tahun 2019-2024 dikabarkan di luar negeri. Hal ini dikatakan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.<br /> <br /> "Ada di luar negeri. Jadi, kami masih koordinasi dengan beberapa agensi dari luar negeri," kata Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (6/1).<br /> <br /> Asep tidak menjelaskan lebih lanjut di negara mana calon anggota legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan Harun Masiku bersembunyi, sejak gagal di OTT pada 8 Januari 2020 silm. Namun, ia memastikan, pria yang menjadi DPO sejak Januari 2020 silam itu, ada di luar negeri berdasarkan informasi yang diterima.<br /> <br /> "Informasi yang kami terima begitu," tambahnya.<br /> <br /> Sebelumnya, dalam perkara itu, KPK juga telah memroses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.<br /> <br /> Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.<br /> <br /> Wahyu dan Agustiani terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau seluruhnya Rp 600 juta dari Harun.<br /> <br /> Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.<br /> <br /> Selain Harun Masiku, KPK juga mencatat ada empat tersangka lain masuk daftar pencarian orang (DPO) di beberapa kasus sampai saat ini.<br /> <br /> Pertama, Kirana Kotama dalam perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) untuk pengadaan Kapal SSV bagi Pemerintah Filipina tahun 2014-2017.<br /> <br /> Kedua, Izil Azhar dalam perkara bersama Irwandi Yusuf, selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, terkait menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.<br /> <br /> Ketiga adalah Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam perkara dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-el).<br /> <br /> Keempat, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak terkait perkara dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah.

Hampir 3 Tahun Menghilang, KPK Sebut Harun Masiku Ada di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku National Central Bureau Interpol Indonesia telah menerbitkan red notice terhadap buronan Harun Masiku. Tetapi nama tersangka kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024 itu tidak tercatat dalam daftar red notice.<br /> <br /> Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri mengakui, pihaknya memang sudah berkoordinasi dan bertanya terkait belum ada nama Harun Masiku dalam red notice Interpol Polri. Menurutnya, pencantuman nama seyogianya jika ada permintaan dari negara lain.<br /> <br /> "Ini, bagaimana kemudian tidak ada di sana (website interpol), memang di website tersebut ada beberapa buronan internasional yang tercantum," kata Ali dalam keterangannya, Senin (9/9).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, penerbitan nama dilakukan jika ada permintaan dari negara lain.<br /> <br /> "Jadi, kalau ada permintaan dari negara lain memang dicantumkan dalam interpol NCB Indonesia. Kalau dari permintaan dalam negeri Indonesia sendiri itu tidak dicantumkan, tetapi bisa diakses oleh seluruh anggota interpol terkait hal itu," ucap Ali.<br /> <br /> Ali menyampaikan, meski tidak dipublikasikan data red notice Harun Masiku. Tetapi tetap dapat diakses melalui anggota interpol maupun penegak hukum melalui sistem jaringan interpol.<br /> <br /> "Jadi, tidak terpublikasinya di dalam website tersebut tentu tidak mengurangi upaya pencarian buronan tersebut karena negara-negara lain masih bisa mengaksesnya," klaim Ali.<br /> <br /> Sebelumnya KPK menyatakan, Harun Masiku resmi menjadi buronan internasional. KPK menyampaikan, upaya pelacakan juga terus dilakukan KPK dengan menggandeng kerja sama para pihak, Bareskrim Polri, Dirjen Imigrasi Kemenkumham dan NCB Interpol. Terlebih kini red notice untuk Harun Masiku telah diterbitkan.<br /> <br /> "Informasi terbaru yang kami terima bahwa pihak Interpol benar sudah menerbitkan red notice atas nama DPO Harun Masiku," ucap Ali Fikri, Jumat (30/7).<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, tersangka Harun Masiku sudah 17 bulan menjadi DPO KPK. Harun yang merupakan mantan Caleg PDI Perjuangan ini ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful Bahri.<br /> <br /> KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun Masiku dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/08/2021/kpk-jelaskan-nama-harun-masiku-tak-tercantum-dalam-situs-interpol/">KPK Jelaskan Nama Harun Masiku Tak Tercantum dalam Situs Interpol</a><br /> <br /> Wahyu dan Agustiani telah divonis dalam kasus ini. Mantan komisioner KPU itu divonis enam tahun penja, sedangkan Agustiani Tio divonis empat tahun penjara. Sementara itu, Saeful Bahri telah divonis satu tahun dan delapan penjara.<br /> <br /> Saeful Bahri terbukti bersama-sama Harun Masiku menyuap Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Ketiganya telah dijebloskan ke Lapas untuk menjalankan hukuman pidana.

Nama Harun Masiku Tak Tercatat di Situs Interpol Meski jadi Buron

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Harun Masiku buron

Berita Terkini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Klaim Harun Masiku Korban, KPK Tegas Membantah