<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perburuan tersangka kasus korupsi, Harun Masiku belum membuahkan hasil. Berdasarkan pemantauan Polri, Harun diyakini masih berada di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krisna Murti mengatakan, tidak menutup kemungkinan Harun berada di luar negeri. Apabila ia mengubah identitas, maka tidak terlacak saat melintasi pemeriksaan Imigrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apakah memungkinkan yang bersangkutan (Harun) ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan mengubah identitas, mengubah data, dan lain sebagainya," kata Krisna kepada wartawan, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, berbagai peluang dipikirkan oleh Polri dalam mengejar Harun. Polri juga rutin berkoordinasi dengan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada langkah-langkah teknis lanjutan untuk mengejar buruan-buruan tersebut yang tentunya tidak bisa kami sampaikan kepada publik karena itu bersifat teknis penyelidikan dan penyidikan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, sampai sejauh ini, Polri tidak menemukan tanda-tanda Harun mengganti identitas. Sehingga diyakini masih di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;<em>red notice&nbsp;</em>terhadap&nbsp;Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin&nbsp;Harun. "Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan&nbsp;Harun&nbsp;dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana," tuturnya.</div>

"Apakah memungkinkan yang bersangkutan (Harun) ada di luar negeri? Bisa saja, apabila yang bersangkutan mengubah identitas," katanya.

Tak Ada Tanda-tanda Harun Masiku Berganti Identitas, Polri yakin Buronan Masih di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter) Polri membenarkan bahwa buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku sempat pergi ke luar negeri. Saat itu, Harun tercatat sehari ke Singapura lalu kembali lagi ke Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat 16 Januari 2020 yang bersangkutan ke Singapura, tapi 17 Januari 2020, sehari (kemudian), yang bersangkutan kembali ke Indonesia," kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krisna Murti di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pada saat Harun ke Singapura, Polri belum melakukan perburuan kepada Harun. Saat itu, tersangka suap kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan itu masih menjadi urusan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada tanggal 16 Januari 2020 sampai 17 Januari 2020, pada saat itu Polri dalam hal ini Div Hubinter cq Interpol belum dimintai tolong oleh KPK, belum dikontak KPK untuk perburuan," ucap Krisna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Red notice</em> tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021. Artinya 1,5 tahun setelah itu, jadi pada saat sebelum itu kami belum mendapatkan informasi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;<em>red notice</em>&nbsp;terhadap&nbsp;Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin&nbsp;Harun. "Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu," kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan&nbsp;Harun&nbsp;dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana," tuturnya.</div>

"Pada tanggal 16 Januari 2020 sampai 17 Januari 2020, pada saat itu Polri dalam hal ini Div Hubinter cq Interpol belum dimintai tolong KPK"

Harun Masiku Sempat ke Singapura, Polri: Saat itu Belum Diminta Tolong KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ilustrasi-harun-masiku-640x446-1.jpg" alt="Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Politisi PDIP Harun Masiku. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar kabar buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku berada di Kamboja. Terkait hal itu, Polri mengaku belum bisa memastikan kebenarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara mana pun, pasti terdeteksi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (27/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramadhan mengatakan, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai buronan interpol melalui red notice. Oleh karena itu, setiap negara yang mendapati adanya perjalanan buronan tersebut, harus menginformasikan kepada interpol di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, interpol Kamboja tidak ada menyampaikan mengenai masuknya Harun Masiku ke wilayahnya. Oleh karena itu, Polri terlebih dahulu akan mendalami kebenaran informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui channel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut," jelas Ramadhan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Interpol telah menerbitkan&nbsp;red notice&nbsp;terhadap Harun, tersangka kasus dugaan suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019&mdash;2024 yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Firli Bahuri menyebut negara tetangga sudah merespons terkait dengan upaya pencarin Harun. &ldquo;Beberapa tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM (Harun&nbsp;Masiku). Saya tidak mau menyebutkan negara tetangganya mana tetapi sudah respons itu,&rdquo; kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga sengaja menyembunyikan Harun dapat diancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806601/harun-masiku-dikabarkan-di-kamboja-dan-ganti-kewarganegaraan-polisi-interpol-belum-beri-informasi">Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja dan Ganti Kewarganegaraan, Polisi: Interpol Belum Beri Informasi!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya ingin mengatakan bahwa sebagai pihak yang menyembunyikan atau itu dalam kategori barang siapa yang menghalang-halangi tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan maka mereka itu masuk tindak pidana lain yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu Pasal 21 dan itu masuk pidana,&rdquo; tuturnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara mana pun, pasti terdeteksi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad

Harun Masiku Dikabarkan Masuk Kamboja, Polri Minta Klarifikasi Interpol Jawab Isu Itu

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Harun-Masiku-Istimewa.jpg" alt="Harun Masiku" width="100%">
<figcaption>Harun Masiku</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kabar buron Harun Masiku berada di Kamboja masih simpang siur. Hingga kini, Divisi Hubinter Polri (Interpol Indonesia) belum menerima informasi dari Interpol Kamboja, mengenai kabar buron Harun Masiku berada di negara itu dan telah berganti kewarganegaraan.</p> <p>&ldquo;Sejauh ini&nbsp;Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,&rdquo; kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (26/7).<br /><br />Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi buron&nbsp;perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /><br />Harun Masiku&nbsp;masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020.<br /><br />Selain itu, Polri juga sudah menerbitkan&nbsp;<em>red notice</em>&nbsp;atas nama Haru Masiku.<br /><br />Menurut Ramadhan, dengan sudah diterbitkannya&nbsp;<em>red notice,</em>&nbsp;maka apabila Harun Masiku melalui perlintasan resmi di negara manapun, anggota interpol pasti akan mendeteksi.<br /><br />"Kewajiban dari interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformaikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta&nbsp;<em>red notice</em>," katanya.<br /><br />Untuk menindaklanjuti kabar Harun Masiku berada di Kamboja, tambah Ramadhan,&nbsp;Interpol Polri mengirimkan permintaan kepada Intepol Kamboja melalui chanel 1-24/7 dalam rangka mengklarifikasi kabar tersebut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011806588/eks-sekretaris-ma-diduga-berobat-ke-luar-negeri-dengan-memakai-uang-hasil-korupsi">Eks Sekretaris MA Diduga Berobat ke Luar Negeri dengan Memakai Uang Hasil Korupsi</a></strong><br /><br />"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui chanel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut," ujar Ramadhan.<br /><br />Sebelumnya pada Maret 2023, Harun Masiku juga pernah dikabarkan menjadi marbot masjid di Malaysia. Namun hal itu tak bisa dikonfirmasi kebenarannya.<br /><br /></p>

“Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri

Harun Masiku Dikabarkan di Kamboja dan Ganti Kewarganegaraan, Polisi: Interpol Belum Beri Informasi!