<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/puput-tantriana-2374839728.png" alt="MENGAKU TAK BERSALAH: Puput Tantriana Sari (kiri) dan Hasan Aminuddin (tengah) berdiskusi dengan pengacaranya dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa." width="100%">
<figcaption>MENGAKU TAK BERSALAH: Puput Tantriana Sari (kiri) dan Hasan Aminuddin (tengah) berdiskusi dengan pengacaranya dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi. Keduanya tetap mengaku tidak bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan penjabat (Pj) kepala desa senilai Rp 360 juta. Upaya PK itu tengah memasuki tahap persidangan. Namun, upaya PK Tantri-Hasan ditolak jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penolakan disampaikan dalam sidang dengan agenda penyampaian tanggapan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/7). &rsquo;&rsquo;(Karena, Red) tidak ada novum (bukti baru), tidak ada putusan yang saling bertentangan, dan tidak ada kekhilafan hakim,&rsquo;&rsquo; kata jaksa KPK Dame Maria Silaban dalam sidang. Dia menjelaskan, pengajuan PK dua terpidana itu tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). &rsquo;&rsquo;Kami meminta putusan PK nanti menguatkan putusan kasasi di Mahkamah Agung,&rsquo;&rsquo; tambah jaksa Dame. Sementara itu, pengacara Puput dan Hasan, Diaz Wiriardi, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan PK karena menemukan adanya dugaan kekhilafan hakim dalam memberikan vonis kepada kedua kliennya. Dia meyakini bahwa Puput maupun Hasan tidak bersalah sebagaimana vonis hakim. &rsquo;&rsquo;Dalam persidangan sejak awal hingga akhir, tidak ditemui fakta kedua klien kami menerima uang yang dituduhkan secara fisik,&rsquo;&rsquo; kata Diaz. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Puput dan Tantri dihukum pidana masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Khusus untuk Puput, hakim menghukumnya membayar uang pengganti Rp 20 juta. Putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan KPK dalam pengungkapan perkara dugaan jual beli jabatan Pj kepala desa di lingkungan Pemkab Probolinggo. Dalam perjalanannya, praktik itu menyeret Puput Tantriana Sari serta Hasan. Keduanya dianggap terlibat dalam proses jual beli tersebut.&nbsp;(gas/c12/ris)

Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin tetap mengaku tidak bersalah dalam kasus suap jual beli jabatan

Jaksa Tolak PK Mantan Bupati Probolinggo-Suami di Kasus Jual Beli Jabatan Pj Kepala Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HASAN-TANTRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hukuman pada mantan bupati pasangan suami-istri Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, akhirnya inckracht (memiliki kekuatan hukum tetap). Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo pada 2020 silam.  Dua terdakwa pasutri tersebut tetap divonis dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Selain itu, MA juga memvonis kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.  Putusan tersebut telah tertuang dalam amar putusan MA Nomor Perkara 30 K/Pid.Sus/2023, Selasa, 31 Januari 2023. Sesuai amar putusan yang diunggah di website MA disebutkan bahwa MA menolak kasasi penuntut umum dengan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11. ‘’Pidana masing-masing 4 tahun penjara.’’ Demikian bunyi putusan MA.  MA menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 11. Jeratan pasal itu tidak sama dengan vonis Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sebelumnya, PN Tipikor Surabaya menyatakan, Tantri dan Hasan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 12 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.  Atas tindakan itu, majelis hakim memvonis kedua terdakwa dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Hukuman itu separo dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Tantri dan Hasan selama 8 tahun. Begitu juga putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang menguatkan putusan PN Tipikor Surabaya.  Arief Suhermanto, salah seorang tim JPU dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) belum dapat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo tentang hasil kasasi tersebut. Saat dihubungi via telepon, tidak respons.  Agus Sudjatomoko, advokat yang mendampingi terdakwa Tantri dan Hasan selama persidangan, mengatakan, amar putusan kasasi MA yang menolak kasasi JPU dan memperbaiki kualifikasi pasal dari pasal 12 menjadi pasal 11 itu, sesuai materi pembelaan di persidangan. Dalam pleidoi (pembelaan) primer, pihaknya meminta kedua kliennya bebas dari hukuman.  Lalu, lanjut dia, pleidoi kedua, pasal yang seharusnya ditetapkan pasal 11. Bukan pasal 12 sesuai tuntutan penuntut umum. Sebab, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam perkara tersebut.  Kliennya, Hasan menerima uang itu bukan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk menunjuk penjabat (Pj) kepala desa (Kades). Bahkan, uang itu digunakan Hasan untuk membeli kain dan sembako untuk dibagikan.  Adapun, kliennya Tantri, yang memiliki kewenangan dalam penunjukan Pj Kades itu, tidak pernah mengetahui soal pemberian uang dari para calon Pj Kades tersebut. Bahkan, tidak pernah menerima sedikitpun uang dari hasil penyerahan tersebut.  ”Seharusnya, Bu Tantri bisa bebas dari segala tuntutan hukuman. Karena memang beliau tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari para calon Pj kades itu,” ungkapnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo.  ---  Perjalanan Jerat Hukum Pasutri Hasan-Tantri  30 Agustus 2021 <ul> 	<li>Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin diamankan KPK pada dini hari di rumahnya Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo.</li> </ul> 31 Agustus 2021 <ul> 	<li>Hasan-Tantri  ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj Kades tahun 2021 di Kecamatan Krejengan dan Paiton.</li> 	<li>Saat itu, ditetapkan juga 20 tersangka yang semuanya ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo. Antara lain, Camat Paiton Muhammad Ridwan dan Camat Krejengan Doddy Kurniawan. Lalu, Pj Kades Karangren Sumarto dan 17 calon Pj Kades di Krejengan dan Paiton.</li> </ul>  28 Desember 2021 <ul> 	<li>Hasan=Tantri dan berkasnya dilimpahkan oleh jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.</li> </ul> 25 Januari 2022 <ul> 	<li>Terdakwa Hasan-Tantri mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi dengan anggota, Emma Ellyani dan Abdul Ghani.</li> </ul> 21 April 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacaan tuntutan pada terdakwa Hasan-Tantri oleh JPU. Keduanya dituntut dengan pidana penjara masing-masing 8 tahun. Tuntutan pidana penjara itu dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa</li> 	<li>Selain itu, kedua terdawa dituntut membayar denda masing-masing Rp 800 juta. Lalu khusus untuk uang pengganti, hanya dibebankan pada terdakwa Tantri  sebesar Rp 20 juta.</li> </ul> 2 Juni 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacanaan putusan untuk terdakwa Tantri-Hasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa Hasan-Tantri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Selain itu, didenda Rp 200 juta, subsider kurungan 2 bulan.</li> 	<li>Terdakwa Tantri diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20 juta, subsider pidana penjara 6 bulan.</li> </ul> 18 Agustus 2022 <ul> 	<li>JPU menerima rilis pemberitahuan putusan banding untuk terdakwa Hasan-Tantri dari PT Surabaya. Isi putusannya sama dengan Pengadilan Tipikor</li> </ul> 31 Januari 2023 <ul> 	<li>Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi JPU. Hasan-Tantri tetap divonis hukuman 4 tahun penjara.  dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.</li> </ul>

Akhir Perjalanan Kasus Hasan-Tantri, Pasutri Mantan Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sidang-bupati-probolingo.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, mendengarkan majelis hakim membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya secara telekonferensi dari Rutan KPK, Kamis (2/6). (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Drama kasus jual beli jabatan penjabat (Pj) kepala desa di <a href="https://www.jawapos.com/tag/probolinggo/">Probolinggo</a> yang menyerat Bupati (nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, akhirnya mencapai titik klimaks.  Kamis (2/6) majelis hakim <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-lingkar-luar-barat/">Pengadilan Tipikor Surabaya</a> menetapkan hukuman pidana masing-masing empat tahun kepada pasangan tersebut. Puput dan Hasan dianggap terbukti menerima suap dalam kasus tersebut.  ’’Mengadili, menyatakan terdakwa Puput Tantriana Sari dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/hasan-aminuddin/">Hasan Aminuddin</a> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,’’ kata Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.  Tak hanya itu, keduanya juga mendapat hukuman tambahan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/puput-tantriana-sari/">Puput</a> dan Hasan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Jika tak mampu membayar, mereka wajib mengganti dengan pidana selama dua bulan kurungan.  Khusus untuk Puput, majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian negara senilai Rp 20 juta. Jika dia tidak membayarnya, harta bendanya akan disita untuk mengganti kerugian. Apabila hartanya tidak cukup, diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara.  Vonis yang dijatuhkan kepada Puput-Hasan 50 persen lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sebelumnya, keduanya dituntut vonis 8 tahun penjara plus denda Rp 800 juta subsider 6 bulan kurungan.  Terkait dengan vonis di bawah tuntutan itu, majelis hakim berpendapat bahwa keduanya pantas dihukum lebih ringan karena masih punya anak yang masih kecil-kecil.  Sementara itu, jaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> menyatakan pikir-pikir. Mereka belum bersikap apakah akan banding atau tidak terhadap putusan yang dikorting separo dari tuntutan itu.  Sama, kedua terdakwa juga menyatakan masih pikir-pikir. Pengacara Hasan-Tantri, Gunadi Wibakso, tetap keberatan apabila para kliennya disebut korupsi. ’’Tidak ada satu pun saksi menyatakan terdakwa menerima (suap, Red). Mengenai pihak lain yang menerima, lalu mengasumsikan sebagai penerimaan terdakwa satu (Puput), kami tidak sepakat. Terdakwa satu bahkan tidak pernah tahu mengenai penerimaan uang itu,’’ ujar Gunadi seusai persidangan.  Sebagaimana diketahui, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Tantri-Hasan. Mereka dianggap terlibat dalam jual beli jabatan Pj Kades. Berdasar dakwaan, kasus tersebut melibatkan sejumlah camat yang bertugas meminta uang kepada para calon Pj Kades. Harganya dipatok Rp 15 juta–20 juta per orang. Dalam perjalanannya, para camat itu juga ditangkap dan menjalani hukuman.

Bupati (Nonaktif) Probolinggo dan Suami Dihukum 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-sidang-lanjutan-kaus-mantan-bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari-kpk-230522-rn-2.jpg" alt="Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suami Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (2/6). Hakim Ketua Dju Johnson Mira M. juga menjatuhkan denda terhadap terpidana sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan.  ”Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 4 tahun penjara,” kata Dju Johnson Mira seperti dilansir dari Antara.  Bupati nonaktif dan suaminya dinyatakan terbukti langgar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  Menurut jaksa Wawan Yunarwanto, sebenarnya putusan hakim tersebut sangat meringankan karena separuh dari tuntutan JPU dengan tuntutan 8 tahun penjara. ”Kami mengapresiasi putusan majelis hakim yang sependapat dengan tuntutan kami. Selanjutnya kami ke depannya akan kami pikir-pikir dahulu,” kata Wawan usai sidang.  Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Bunadi Wibakso mengatakan, pada dasarnya dakwaan JPU tidak terbukti. Kalau sesuai dengan nota pembelaan dari penasihat hukum, kedua terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari perkara tersebut.  ”Kami masih pikir-pikir dengan klien kami apakah akan melakukan banding atau menerima putusan dari majelis hakim,” tutur Bunadi.  Kasus yang menjerat mereka adalah dugaan suap terkait dengan seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021. Hasan dan istrinya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.  Sebanyak 18 orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren Sumarto. Ada pula Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Bupati Probolinggo Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bupati-Probolinggo.jpg" alt="Bupati Probolingoo" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolingoo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan jual beli jabatan dengan terdakwa Bupati (nonaktif ) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin, sampai meja hijau. Pasangan suami istri itu didakwa menerima suap dari para calon Pj kepala desa (Kades) di wilayah Kecamatan Krejengan dan Paiton.  Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Arif Suhermanto dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kedua terdakwa menerima uang suap Rp 360 juta dari 18 Pj kepala desa.  ’’Patut diduga, hadiah atau janji berupa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan terdakwa I agar menyetujui dan mengangkat penjabat kepala desa di wilayah Kecamatan Krejengan dan Paiton,’’ ujar jaksa Arif saat membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Selasa (25/1).  Kasus itu bermula ketika banyak Kades yang masa jabatannya berakhir. Untuk mengisi kekosongan, Puput menunjuk Pj Kades dari kalangan pegawai pemkab. Kesempatan itu digunakan untuk jual beli jabatan. Hasan bertugas mengatur.  Menanggapi dakwaan jaksa, kedua terdakwa tidak mengajukan nota eksepsi atau keberatan.’’Kalau versi terdakwa, tentu tidak benar. Tapi, kami tunggu persidangan seperti apa keterangan saksi-saksi,’’ kata pengacara terdakwa, Gunadi Wibakso, dalam persidangan.

Bupati Probolinggo dan Suami Pilih Tidak Ajukan Nota Keberatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-tahan-bupati-probolinggo-310821-hma-1-1.jpg" alt="Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin didakwa menerima suap terkait jual beli jabatan. Keduanya menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (25/1).  "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp 360.000.000," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan.  Penerimaan suap tersebut diduga dari sejumlah ASN di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diduga penerimaan uang itu untuk menempati posisi jabatan kepala desa yang kosong selama 6 bulan, karena pengunduran masa pemilu kades.  Mereka yang diduga memberi suap di antaranya Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin.  "Diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ucap Jaksa Wawan.  Jaksa Wawan menjelaskan, kasus bermula saat Puput Tantriana Sari diangkat menjadi Bupati Probolinggo periode 2018-2023, menggantikan suaminya Hasan Aminuddin yang sebelumnya merupakan Bupati Probolinggo dua periode. Meski sudah tidak lagi menjabat, Hasan Aminuddin diduga masih melakukan intervensi dalam penentuan jabatan di Pemkab Probolinggo. Karena, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 253 kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk di dalamnya 13 kepala desa di Kecamatan Krejengan dan 12 kepala desa di Kecamatan Paiton.  "Atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, Puput Tantriana Sari mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 bulan," ungkap Jaksa Wawan.  Meski Puput Tantriana Sari belum menerbitkan peraturan bupati tentang penundaan Pilkades, namun pada 2 Agustus 2021, Puput melalui Suparwiyono meminta kepada Edy Suryanto untuk mengamankan kebijakan Puput tersebut. Selain itu, Puput juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari Hasan Aminuddin meskipun tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan.  "Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada Puput melalui Hasan Amimuddin," beber Jaksa Wawan.  Menindaklanjuti hal tersebut, Edy Suryanto menyampaikan kepada para camat di lingkungan Pemkab Probolinggo diantaranya yakni, Doddy Kurniawan selaku Camat Kerajengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton. Usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) Hasan Aminuddin.  "Apabila tidak mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin, maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu, calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada Puput melalui Hasan Aminuddin yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari Puput," papar Jaksa Wawan.  Hasilnya, ada 18 nama ASN yang diajukan oleh keduanya untuk menjadi pejabat kades. Masing-masing diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta dan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai fee kepada Puput dan Hasan.  Mereka yang diduga memberikan uang untuk menjadi pejabat kades di antaranya Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin.  Puput dan Hasan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Didakwa Terima Suap Rp 360 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/penyuap-diangkut_bus.jpg" alt="BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa lima saksi yang merupakan penjabat kepala desa, terkait dugaan suap jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo. KPK menduga, adanya pemberiang dari para penjabat kades di Probolinggo.  Adapun lima saksi yang diperiksa yakni, Sri Sukarsih, Pj Kepala Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo; Hendrik Wiyoko, Pj Kepala Desa Pakel Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo; Mohamad Yunus, Pj Kepala Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo; Sutik Mediantoro, Pj Kepala Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan Yono Wiyanto, Pj Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.  "Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang kepada Camat yang terkait dengan perkara ini untuk selanjutnya diserahkan kepada Hasan Aminuddin sebagai perwakilan dari Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/9).  Ali menyampaikan, pada Senin (27/9) kemarin juga tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga tempat berbeda di wilayah Probolinggo, Jawa Timur yaitu rumah kediaman dari pihak terkait yang berada di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo.  "Dari tiga lokasi dimaksud, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya dokumen dan barang elektronik yang di duga terkait dengan perkara," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, pihaknya akan menganalisa bukti-bukti yang diamankan. Selanjutnya akan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara.  "Selanjutnya bukti-bukti ini dilakukan analisa dan segera dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Puput Tantriana Sari dan tersangka lainnya," pungkas Ali.  Dalam perkara rasuah ini, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.  Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Duga Para Penjabat Kades di Probolinggo Setor Duit ke Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/penyuap-diangkut_bus.jpg" alt="BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BATAL JADI PJ KADES: Sebanyak 17 tersangka kasus jual beli jabatan di Probolinggo mulai dijebloskan ke dalam rutan kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada 24-25 September 2021. Tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang akan dijadikan barang bukti dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 2021.  Tim Penyidik, telah melakukan penggeledahan secara berturut-turut pada Jumat (24/9) yang berlokasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Mal Pelayanan Publik) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dan Sabtu (25/9) yang berlokasi di dua tempat, yaitu rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan perkara ini, beralamat di Kalirejo Dringu Kabupaten Probolinggo dan di Semampir Kraksaan Kabupaten Probolinggo.  "Dari tiga lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, barang bukti berupa dokumen tersebut akan disita. Hal ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari.  "Selanjutnya akan di cocokkan mengenai keterkaitan bukti-bukti dimaksud dengan perkara ini dan kemudian dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka PTS dkk," pungkas Ali.  Dalam perkara rasuah ini, KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.  Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Masih di Probolinggo, Penyidik KPK Amankan Dokumen Jual Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari disetir oleh sang suami dalam mengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terlebih, suami Puput yakni, Hasan Aminudding yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem juga terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kades di Probolinggo. "Semua keputusan yang akan diambil Bupati harus dengan persetujuan suami Bupati, termasuk pengangkatan pejabat harus lewat suaminya dan suaminya membubuhkan paraf dulu," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Selasa (7/9). Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini tidak membenarkan campur tangan Hasan dalam pengambil keputusan di Kabupaten Probolinggo. Meski memang Hasan, merupakan mantan Bupati Probolinggu dua periode. Terlebih saat ini, lanjut Firli, Hasan juga merupakan seorang penyelenggara negara atau Anggota DPR RI Fraksi Nasdem. Sehingga, tindakan Hasan diyakini memperburuk kualitas kerja pejabat di Probolinggo. "Kalau ini terus terjadi, sulit rasanya masyarakat menerima pelayanan yang mudah, murah dan berkualitas terbaik," sesal Firli. KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem sebagai tersangka. Selain keduanya, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Soal Kebijakan, KPK Duga Bupati Probolinggo Disetir Suaminya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/DSC06614_1613561044907.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, semua keputusan yang diambil Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, termasuk proses seleksi jabatan, harus mendapat persetujuan dari suaminya, anggota DPR Hasan Aminuddin.  ”Semua keputusan yang akan diambil bupati harus dengan persetujuan suami bupati. Termasuk pengangkatan pejabat. Suaminya membubuhkan paraf dulu,” kata Firli seperti dilansir dari Antara, Selasa (7/9).  Firli mengaku prihatin atas kasus korupsi yang menjerat Puput dan suaminya tersebut. Dalam kasus tersebut, keduanya diduga memasang tarif untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.  ”Ini korupsi yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu bupati dan suaminya, anggota DPR. Coba bisa bayangkan Pjs kades saja dijual belikan, tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo,” ucap Firli.  Menurut dia, para pejabat yang diangkat bupati seharusnya orang-orang yang akan membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melayani masyarakat. ”Pejabat yang diangkat bupati adalah orang yang akan bekerja membantu bupati tetapi belum kerja saja sudah harus menanggung beban. Kalau begini, jangan berharap rakyat mendapat pelayanan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kesejahteraan rakyat meningkat,” ujar Firli.  KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, Bupati Probolinggo periode 2013–2018 dan 2019–2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya, yakni anggota DPR periode 2014–2019 dan 2019–2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003–2008 dan 2008–2013 Hasan Aminuddin (HA).  Kemudian, Doddy Kurniawan (DK) selaku aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo; dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sedangkan 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), dan Kho'im (KO).  Selain itu, Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nurul Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsuddin (SD).  Sebagai penerima, Puput dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Sebut Seleksi Jabatan di Probolinggo Harus Disetujui Suami Bupati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Hasan Aminuddin

Berita Terkini